Blog

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat Daya bersama 14 asosiasi kontraktor Orang Asli Papua (OAP) menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta jajaran kepala bidang Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan atas perhatian pemerintah dalam mengakomodasi pengusaha lokal di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua KAPP Provinsi Papua Barat Daya, Thomas Jafferzon Baru, saat memberikan keterangan kepada awak media di salah satu kafe di Kota Sorong, pada Sabtu (7/11/2026) malam.

Thomas mengatakan, pihaknya memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini belum sepenuhnya stabil. Karena itu, KAPP bersama 14 asosiasi kontraktor OAP mengajak seluruh pengusaha asli Papua untuk melihat kebijakan pemerintah secara proporsional dan tidak memaksakan tuntutan di luar kemampuan anggaran daerah.

Menurutnya, meskipun nilai pekerjaan yang dapat dialokasikan pemerintah belum besar, upaya memberikan ruang kepada sebagian besar kontraktor asli Papua patut diapresiasi.

“Kami memahami situasi dan kondisi keuangan daerah. Fiskal kita sangat terbatas, tetapi kami melihat pemerintah masih berupaya mengatur dan memberikan ruang kepada pengusaha asli Papua. Walaupun nilainya tidak besar, kami tetap bersyukur karena masih ada perhatian yang diberikan,” ujar Thomas.

Ia menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama. Para pengusaha asli Papua diminta tidak mengabaikan realitas kemampuan keuangan daerah, apalagi sampai melakukan tindakan yang justru mengganggu stabilitas pemerintahan.

Thomas juga mengingatkan para kontraktor agar menjaga wibawa Gubernur dan nama baik Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia meminta agar tidak ada pihak yang membawa-bawa nama Gubernur ketika menyampaikan kepentingan pribadi kepada dinas atau pihak terkait.

“Pertama, kita harus menjaga wibawa dan nama baik Bapak Gubernur serta pemerintah. Kalau ada teman-teman yang datang secara pribadi untuk menyampaikan kepentingannya, jangan kemudian mengatasnamakan Bapak Gubernur. Itu tidak baik dan justru bisa merusak nama baik pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Thomas mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama DPRP Papua Barat Daya agar mempercepat pengesahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang pengusaha Papua. Apabila regulasi tersebut telah diserahkan kepada pemerintah, ia berharap Gubernur dapat segera mendorong penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan pelaksana.

Menurutnya, regulasi tersebut penting agar keberpihakan kepada pengusaha asli Papua memiliki landasan kebijakan yang jelas dan tidak terus-menerus bergantung pada pendekatan informal.

“Kami berharap tahun depan sudah ada kebijakan yang tegas melalui Pergub. Jangan sampai pengusaha asli Papua harus kembali mengemis, melakukan demonstrasi, bahkan memalang kantor hanya untuk mendapatkan hak dan kesempatan. Seharusnya hal seperti itu tidak perlu terjadi,” ungkapnya.

Thomas menilai, meskipun keterwakilan orang asli Papua dalam pemerintahan dan lembaga politik sudah semakin terbuka, kesempatan untuk berkembang di sektor usaha konstruksi masih membutuhkan perhatian serius.

Ia menyebut, pengusaha asli Papua membutuhkan pembinaan berkelanjutan, bukan sekadar diberikan pekerjaan dalam jumlah terbatas. Pemerintah diharapkan membangun pola pemberdayaan yang memungkinkan kontraktor lokal berkembang secara bertahap hingga memiliki kemampuan usaha yang mandiri.

“Kalau ada pengusaha Papua yang sudah berhasil melaksanakan pekerjaan, harus ada pembinaan lanjutan. Berikan lagi kepercayaan dan tingkatkan nilai pekerjaannya. Tujuannya supaya beberapa tahun ke depan mereka sudah bisa memiliki ruko, alat berat, dan kemampuan usaha sendiri,” jelasnya.

Terkait jumlah organisasi, Thomas mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 41 asosiasi kontraktor Orang Asli Papua yang terdata di Papua Barat Daya. Namun, berdasarkan data yang dimiliki KAPP, baru sekitar 18 asosiasi yang dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan terdaftar secara resmi di Kesbangpol melalui sistem organisasi yang berlaku.

Dengan jumlah tersebut, ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan pola distribusi pekerjaan yang lebih terorganisasi. Sebab, keterbatasan fiskal daerah tidak memungkinkan seluruh asosiasi mendapatkan pekerjaan secara individual dengan nilai yang sama.

Salah satu opsi yang dibicarakan bersama pihak terkait adalah pemberian alokasi pekerjaan berdasarkan asosiasi, kemudian dikelola secara bersama dengan melibatkan anggota masing-masing.

“Kalau dibagi satu per satu kepada setiap pengusaha tentu tidak bisa dengan kondisi anggaran sekarang. Karena itu, mungkin bisa diberikan berdasarkan asosiasi dengan nilai tertentu. Kami di KAPP akan memanggil para ketua asosiasi dan anggotanya untuk menjelaskan kondisi ini supaya semuanya memahami,” katanya.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya KAPP menjaga komunikasi dan kebersamaan di antara para kontraktor asli Papua. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi sumber perpecahan di kalangan pengusaha lokal.

Namun, Thomas menegaskan bahwa kondisi fiskal yang terbatas tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan keberpihakan kepada pengusaha asli Papua, khususnya dalam pekerjaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Menurutnya, penggunaan dana Otsus harus memperhatikan tujuan pemberdayaan masyarakat asli Papua sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh larena itu, ia meminta agar alokasi pekerjaan yang bersumber dari dana tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pengusaha OAP.

“Dana Otsus itu merupakan uang perjuangan, uang darah dan uang air mata orang Papua. Karena itu, penggunaannya harus benar-benar memperhatikan hak dan kepentingan orang asli Papua. Jangan sampai anggaran yang seharusnya memberikan ruang bagi pengusaha Papua justru tidak dinikmati oleh orang asli Papua,” tegas Thomas.

Ia secara khusus menyoroti pekerjaan konstruksi melalui mekanisme penunjukan langsung dengan nilai hingga Rp1 miliar. Menurutnya, pekerjaan dengan skema tersebut perlu menjadi perhatian serius agar kesempatan bagi kontraktor asli Papua dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Thomas menilai, apabila pengusaha asli Papua tidak mendapatkan kesempatan dalam pekerjaan yang seharusnya dapat mengakomodasi mereka, maka evaluasi harus diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penentuan dan pemberian pekerjaan.

“Kami tidak menyalahkan teman-teman pengusaha non Papua. Persoalannya harus dilihat pada pihak yang memberikan pekerjaan. Kalau memang ada ruang dan kebijakan untuk pengusaha asli Papua, mengapa kesempatan itu tidak diberikan? Ini yang harus menjadi perhatian dinas terkait,” ujarnya.

Thomas kembali mengajak seluruh asosiasi kontraktor OAP untuk menjaga solidaritas, memahami kondisi keuangan daerah, sekaligus tetap mengawal kebijakan pemerintah agar keberpihakan kepada pengusaha asli Papua semakin nyata.

Ia berharap tahun anggaran mendatang menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menghadirkan kebijakan yang lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan dalam membangun kapasitas pengusaha lokal.

Bagi KAPP, keberhasilan pemberdayaan pengusaha asli Papua tidak cukup diukur dari berapa banyak pekerjaan yang dibagikan, tetapi sejauh mana kebijakan pemerintah mampu melahirkan kontraktor OAP yang mandiri, memiliki aset usaha, serta mampu bersaing dengan yang lain dalam pembangunan daerah.

Melanesiatimes.com, Tambrauw – Kepolisian Resor (Polres) Tambrauw meningkatkan pengamanan dan patroli gabungan di wilayah Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw, pascainsiden pembakaran camp pekerja proyek. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap terkendali.

Kapolres Tambrauw AKBP Eddwar Martua Pandjaitan, S.I.K., M.H., bersama personel gabungan Polres Tambrauw, Brimob, TNI, dan unsur masyarakat terus melakukan pemantauan serta pengamanan di sejumlah titik yang dinilai rawan.

Pada Jumat (6/11/2026), Kapolres bersama personel gabungan kembali turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, serta memantau perkembangan situasi keamanan di sekitar camp perusahaan dan Jembatan Imor Lama, Distrik Fef.

Di tengah upaya pengamanan tersebut, terdapat perkembangan positif terkait pencarian para pekerja yang terdampak insiden. Naharudin (41), yang sebelumnya dilaporkan hilang, akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan telah dievakuasi.

Dengan ditemukannya Naharudin, seluruh tujuh pekerja proyek yang terdampak insiden pembakaran camp tersebut telah berhasil ditemukan dan dievakuasi.

Untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya gangguan keamanan susulan, Kapolres Tambrauw juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh adat. Sinergi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencegah berkembangnya situasi yang dapat meresahkan masyarakat.

Patroli gabungan bersama personel Brimob, Kodim 1810/Tambrauw, dan Satgas Pamrahwan 764 juga terus ditingkatkan. Pengamanan dilakukan melalui patroli terbuka maupun tertutup, termasuk patroli mobile di Distrik Fef, Distrik Bamusbama, dan sejumlah wilayah sekitarnya.

Tidak hanya mengandalkan pengamanan di lapangan, Kapolres turut menginstruksikan jajaran Intelkam untuk meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Sementara Satbinmas diminta mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat, sedangkan Satreskrim terus melakukan penyelidikan guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden pembakaran tersebut.

Melalui langkah terpadu ini, Polres Tambrauw menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat tetap berjalan normal.

Di sisi lain, masyarakat diimbau agar tidak panik dan tetap menjaga ketenangan. Warga juga diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, terlebih menyebarkan kabar yang berpotensi memicu keresahan maupun memperkeruh situasi.

Kasubsi Penmas Humas Polres Tambrauw, Ipda La Ode Nursalim, menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan wilayah. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi Tambrauw yang aman dan kondusif.

Polres Tambrauw berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga persatuan, tidak terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya, serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Dengan peningkatan pengamanan tersebut, aparat berharap situasi di Distrik Fef dan wilayah Kabupaten Tambrauw secara keseluruhan tetap aman sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas tanpa rasa khawatir.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 memasuki babak baru. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya resmi menahan dua orang tersangka pada Jumat (6/11/2026) malam.

Kedua tersangka tersebut masing-masing mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, S.E., M.AP., dan Bendahara Pengeluaran Inspektorat, Dortheus Darius Djitmau, S.E.

Penahanan dilakukan setelah penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya menyelesaikan pemeriksaan intensif serta melengkapi administrasi penyidikan terhadap keduanya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Iwan Manurung, membenarkan penahanan tersebut. Ia mengatakan, kedua tersangka saat ini telah dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Sorong untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Penyidik telah melakukan pemeriksaan serta tindakan penahanan terhadap tersangka saudara Nikolas Asmuruf dan saudara Dortheus Darius Djitmau. Keduanya dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Sorong untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” ujar Iwan Manurung di Sorong.

Dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran perjalanan dinas yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024.

Dari total pagu anggaran sebesar Rp11,3 miliar, penyidik mengungkap adanya pencairan dana sekitar Rp6,2 miliar melalui 19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp4,63 miliar.

Iwan menegaskan, hasil audit investigatif tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam proses pengungkapan perkara. Menurutnya, penanganan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk menindak setiap dugaan penyalahgunaan anggaran negara.

“Audit investigatif BPK RI mengonfirmasi kerugian kas daerah mencapai Rp4,63 miliar. Penindakan ini merupakan wujud komitmen Polda Papua Barat Daya dalam mengusut tuntas setiap tindakan penyalahgunaan uang negara,” tegasnya.

Sebelum dibawa ke Rutan Polres Sorong, kedua tersangka terlebih dahulu menjalani serangkaian prosedur penahanan. Pemeriksaan intensif berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 18.30 WIT oleh penyidik Subdit III Tipidkor.

Selanjutnya, Tim Biddokkes Polda Papua Barat Daya melakukan pemeriksaan fisik dan kesehatan terhadap kedua tersangka. Proses tersebut berlangsung sekitar pukul 18.30 hingga 19.00 WIT.

Setelah itu, penyidik menyelesaikan administrasi penahanan sekaligus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak keluarga tersangka. Sekitar pukul 19.30 WIT, kedua tersangka kemudian dipindahkan dari Mapolda menuju Rutan Polres Sorong.

Proses pemindahan tersebut sempat diwarnai aksi protes dari pihak keluarga. Namun, situasi berhasil dikendalikan oleh personel Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya melalui pendekatan persuasif dan terukur sehingga proses penahanan tetap berjalan.

Polda Papua Barat Daya menegaskan bahwa penanganan perkara ini menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar menjalankan pengelolaan anggaran secara transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepolisian juga mengimbau seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memperkuat pengawasan internal serta memastikan setiap penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus ini sekaligus menjadi perhatian publik terhadap pentingnya pengawasan belanja perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan. Terlebih, anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Papua Barat Daya, Abdullah Gazam. Ia memilih meninggalkan agenda kegiatan partai untuk mengunjungi dan membantu pasangan suami istri lanjut usia yang ditemukan dalam kondisi sakit dan memprihatinkan di kompleks Melati Raya, Kota Sorong, Jumat (6/11/2026).

Kunjungan tersebut berawal dari informasi yang diterimanya melalui insan pers. Salah seorang wartawan mengirimkan video yang memperlihatkan kondisi pasangan lansia tersebut, sehingga mendorong Abdullah Gazam untuk segera mendatangi lokasi guna melihat langsung keadaan mereka.

Menurut Abdullah, informasi tersebut jauh lebih penting untuk segera ditindaklanjuti dibandingkan agenda politik yang telah dijadwalkan sebelumnya. Baginya, persoalan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama, terlebih ketika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan dalam kondisi darurat.

“Saya merasa bahwa ini lebih penting dari segala urusan. Walaupun sebenarnya ada kegiatan partai, kegiatan itu saya tinggalkan karena kemanusiaan di atas segala-galanya. Bagi saya, inti dari politik itu adalah soal kemanusiaan. Percuma kita berpolitik, tetapi sisi kemanusiaan kita abaikan,” ungkap Abdullah.

Saat tiba di lokasi, ia mendapati pasangan suami istri lanjut usia tersebut hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Keduanya mengalami sakit, tidak berdaya, tidak memiliki anak maupun saudara yang dapat mendampingi, serta hanya mengandalkan belas kasih dan bantuan dari orang-orang di sekitar mereka.

Kondisi tempat tinggal yang mereka tempati juga jauh dari kata layak. Rumah tersebut terlihat kumuh dan membutuhkan perhatian serius karena kondisinya sudah tidak memenuhi standar kelayakan sebagai tempat tinggal bagi pasangan lansia yang sedang sakit.

Abdullah menilai, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa masih banyak persoalan sosial di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau perhatian publik. Bahkan, situasi memprihatinkan seperti itu ternyata masih ditemukan di tengah Kota Sorong.

“Ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang luput dari perhatian dan pantauan publik. Di dalam kota saja kita masih menemukan kondisi seperti ini. Di luar sana tentu masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa kita jangkau,” katanya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada insan pers yang telah menyampaikan informasi mengenai kondisi pasangan lansia tersebut. Menurutnya, peran wartawan tidak sebatas menyajikan berita kepada masyarakat, tetapi juga dapat menjadi jembatan informasi untuk menggerakkan kepedulian dan aksi kemanusiaan.

“Teman-teman wartawan hari ini luar biasa. Bagi saya, mereka adalah pahlawan kemanusiaan karena sudah beberapa kali memberikan informasi seperti ini. Pers bukan saja soal menyajikan berita, tetapi juga memberikan informasi-informasi kemanusiaan agar kita bisa mengetahui saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan,” ujarnya.

Abdullah secara khusus berharap peran sosial insan pers seperti ini terus ditingkatkan. Sebab, ketika seseorang belum mampu memberikan bantuan secara langsung, menyampaikan informasi kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk membantu juga merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti.

Dalam kunjungan tersebut, Abdullah menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua langkah penanganan untuk membantu pasangan lansia tersebut. Langkah pertama adalah penyelamatan dan penanganan medis agar kondisi kesehatan keduanya segera mendapatkan perhatian tenaga kesehatan.

“Kita mengambil dua langkah hari ini. Pertama, langkah penyelamatan dengan membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Sele Be Solu untuk mendapatkan penanganan medis. Puji Tuhan, mereka sudah mendapatkan pertolongan pertama di rumah sakit,” jelasnya.

Sementara itu, langkah kedua yang akan dilakukan adalah memperbaiki atau merehabilitasi rumah pasangan lansia tersebut agar kembali layak dihuni. Menurut Abdullah, kondisi bangunan yang ditempati saat ini sudah sangat memprihatinkan sehingga membutuhkan renovasi menyeluruh.

“Langkah kedua, kita berencana merehabilitasi rumahnya supaya lebih layak untuk dihuni. Kalau melihat kondisi rumahnya, memang sudah tidak layak. Karena itu, kita berkesimpulan rumah tersebut perlu direnovasi agar mereka bisa tinggal di tempat yang lebih manusiawi,” tambahnya.

Ia menegaskan, langkah kemanusiaan tersebut merupakan bentuk kepedulian yang dapat dilakukan sesuai kemampuan dan kesempatan yang ada. Baginya, membantu masyarakat tidak harus menunggu memiliki jabatan atau kekuasaan, tetapi harus dimulai dari kepekaan melihat kesulitan orang lain.

Kunjungan Abdullah Gazam ini sekaligus menjadi pengingat bahwa masih ada warga yang membutuhkan perhatian serius, bahkan di tengah kehidupan perkotaan. Karena itu, sinergi antara masyarakat, insan pers, pemerintah, dan berbagai elemen lainnya sangat dibutuhkan agar persoalan sosial yang tersembunyi dapat segera diketahui dan ditangani.

Baginya, politik sejatinya bukan semata-mata tentang jabatan, kekuasaan, ataupun kepentingan partai, melainkan bagaimana kehadiran seorang pemimpin dan seluruh elemen masyarakat dapat memberikan manfaat nyata bagi sesama, terutama mereka yang sedang berada dalam kondisi paling membutuhkan.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Aktivitas sekitar 40 kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring hanyut di perairan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, dikeluhkan masyarakat nelayan tradisional Kampung Usaha Jaya. Warga meminta pemerintah segera memperketat pengawasan dan memeriksa izin operasional kapal-kapal tersebut.

‎Keluhan itu disampaikan warga melalui grup WhatsApp dengan menyertakan gambar dokumentasi keberadaan sejumlah kapal di perairan Misool Timur. Berdasarkan informasi warga, sekitar 40 kapal tersebut diduga beroperasi mulai dari perairan sekitar Pulau Femen hingga laut di depan Kampung Namlol.

‎Warga mengeluhkan aktivitas kapal-kapal tersebut karena diduga beroperasi terlalu dekat dengan daratan dan wilayah tangkap nelayan tradisional. Kondisi itu disebut berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan setempat.

‎Bahkan, sejumlah nelayan mengaku tidak memperoleh hasil tangkapan saat melaut. Situasi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat Kampung Usaha Jaya yang menggantungkan kehidupan sehari-hari dari hasil laut.

‎Melalui keluhan yang disampaikan, warga mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas kapal-kapal tersebut. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Dinas Perikanan, serta instansi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan segera melakukan pemeriksaan langsung di lokasi.

‎Pemeriksaan yang diminta meliputi kelengkapan dokumen dan perizinan kapal, jenis alat tangkap yang digunakan, serta kesesuaian wilayah operasional dengan ketentuan jalur penangkapan ikan.

‎Warga juga meminta pemerintah memastikan aktivitas kapal-kapal tersebut tidak mengganggu ruang tangkap nelayan tradisional. Mereka berharap pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui pemantauan langsung di wilayah perairan Misool Timur.

‎Persoalan ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional. Warga berharap pemerintah segera merespons keluhan tersebut dan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perikanan.

‎Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai jumlah kapal dan dugaan aktivitas yang terlalu dekat dengan pesisir masih memerlukan verifikasi lapangan. Belum ada keterangan resmi dari instansi berwenang terkait keluhan warga tersebut.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan terus diwujudkan Polresta Sorong Kota melalui aksi nyata. Kali ini, jajaran kepolisian menggelar kerja bakti atau kurvei di kawasan Pasar Bersama, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Jumat (6/11/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIT tersebut dipimpin Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K., M.H., didampingi Kabag Ops Kompol H. Andi Muhammad Nurul Yaqin, S.I.K., M.H. Aksi bersih-bersih ini turut melibatkan para Pejabat Utama (PJU) serta personel Polresta Sorong Kota.

Tidak hanya melibatkan unsur kepolisian, kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari pihak Kantor Distrik Sorong Manoi dan Kelurahan Malabutor. Kolaborasi ini menjadi wujud sinergi antara Polri dan pemerintah setempat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian bersama aparat pemerintah setempat menyasar sejumlah titik di sekitar Pasar Bersama, terutama area yang menjadi pusat aktivitas pedagang dan masyarakat.

Sampah yang berserakan dibersihkan, sementara lingkungan sekitar pasar dirapikan agar kawasan tersebut terlihat lebih tertata dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang setiap hari beraktivitas di lokasi itu.

Lurah Malabutor, Rukiya Tangke, menyambut positif keterlibatan jajaran Polresta Sorong Kota dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Ia menilai kehadiran aparat kepolisian yang turun langsung ke tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekaligus membangun kebersamaan lintas instansi.

Menurutnya, kegiatan seperti ini memiliki nilai lebih karena tidak hanya menghasilkan lingkungan yang bersih, tetapi juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan fasilitas umum.

Ia juga berharap keterlibatan Polri dapat menjadi motivasi bagi para pedagang dan warga sekitar agar lebih disiplin dalam mengelola sampah serta membiasakan diri membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Melalui Program Green Policing, Polresta Sorong Kota berupaya memperluas peran kepolisian dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan. Program tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan penghijauan, tetapi juga aksi menjaga kebersihan kawasan publik dan mendorong terbentuknya budaya hidup bersih di tengah masyarakat.

Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa tugas kepolisian tidak sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri juga memiliki peran sosial dalam mendukung berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.

Semangat tersebut tercermin melalui konsep “Polisi Bersama Masyarakat”, yang mengedepankan kebersamaan, kepedulian, dan kerja nyata dalam menjawab kebutuhan lingkungan sekitar.

Polresta Sorong Kota pun mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pedagang dan warga di kawasan Pasar Bersama, untuk menjadikan kebersihan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya ketika kegiatan kerja bakti berlangsung.

Dengan kolaborasi dan kesadaran kolektif, diharapkan kawasan Pasar Bersama semakin bersih, sehat, dan tertata, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Sorong yang nyaman, asri, dan berkelanjutan.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, mengajak mama-mama Papua untuk memanfaatkan potensi pangan lokal menjadi produk olahan bernilai ekonomi tinggi. Menurutnya, kreativitas dan keterampilan dalam mengolah sumber daya lokal dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.

Ajakan tersebut disampaikan Jemima saat membuka kegiatan Pelatihan Diversifikasi Pangan Lokal Stik Sukun Mentega serta Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Industri Kecil Pembuatan Abon Ikan yang didukung Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Perindustrian tersebut diikuti 100 peserta. Sebanyak 50 peserta mengikuti pelatihan pembuatan Stik Sukun Mentega, sedangkan 50 peserta lainnya mendapatkan pelatihan pengolahan hasil perikanan menjadi abon ikan.

Dalam sambutannya, Jemima menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Sorong, khususnya Dinas Perindustrian, atas inisiatif dan dukungan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menilai pelatihan ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas perempuan Papua dalam mengembangkan usaha produktif.

“Pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang memberikan pelatihan, tetapi juga tentang memberikan kesempatan, kepercayaan, pengetahuan, dan ruang bagi perempuan untuk berkembang serta mengambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat,” ungkap Jemima.

Ia menjelaskan, Kota Sorong memiliki potensi sumber daya alam dan pangan lokal yang cukup besar, di antaranya buah sukun dan hasil perikanan. Namun, potensi tersebut perlu dikembangkan lebih jauh agar tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan peluang pasar lebih luas.

Menurut Jemima, buah sukun dapat dikembangkan menjadi makanan ringan seperti Stik Sukun Mentega yang memiliki cita rasa dan daya tarik tersendiri. Sementara hasil perikanan dapat diolah menjadi abon ikan yang praktis, memiliki nilai jual lebih tinggi, serta daya simpan lebih baik apabila diproses dan dikemas secara benar.

“Dari buah sukun dapat tercipta usaha makanan ringan. Dari hasil ikan dapat berkembang industri olahan yang bernilai ekonomi. Dan dari tangan-tangan terampil mama-mama Papua, kita dapat membangun kemandirian ekonomi masyarakat Kota Sorong,” ujarnya.

Jemima juga mengingatkan bahwa pengembangan produk pangan lokal harus memperhatikan aspek kualitas dan keamanan pangan. Produk yang dihasilkan tidak cukup hanya memiliki rasa yang enak dan kemasan menarik, tetapi juga harus memenuhi standar kebersihan, sanitasi, kualitas bahan baku, serta proses pengolahan yang baik.

Ia menyebutkan, pengembangan pangan lokal sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta ketentuan mengenai penyelenggaraan keamanan pangan. Karena itu, peserta diharapkan memahami bahwa kepercayaan konsumen merupakan bagian penting dalam membangun keberlanjutan sebuah usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Jemima memberikan sejumlah pesan kepada peserta agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya, dan memanfaatkan kesempatan belajar dari para instruktur.

Ia juga meminta peserta tidak hanya berfokus pada keterampilan membuat produk, tetapi mulai memahami cara menghitung biaya produksi, menentukan harga jual, menjaga kualitas bahan baku, memilih kemasan yang menarik, hingga memperhatikan daya simpan produk.

“Jangan berhenti hanya pada kemampuan membuat produk. Pelajari juga bagaimana menentukan kualitas bahan baku, menghitung biaya produksi, menetapkan harga jual, menjaga kebersihan, memilih kemasan yang menarik, serta memperhatikan daya simpan produk,” pesannya.

Lebih lanjut, Jemima mendorong para peserta membangun kerja sama dengan membentuk atau mengembangkan kelompok usaha. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan dalam kegiatan produksi yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan.

Ia turut mengajak mama-mama Papua memanfaatkan perkembangan teknologi dan media digital sebagai sarana pemasaran. Produk lokal yang dihasilkan diharapkan tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar, tetapi juga mampu menjangkau konsumen di berbagai wilayah, termasuk di luar Papua Barat Daya.

“Mama-mama harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Jangan pernah merasa bahwa usaha kecil yang dimulai dari rumah tidak memiliki masa depan. Banyak usaha besar berawal dari keterampilan sederhana, ketekunan, dan keberanian untuk mencoba,” tuturnya.

Sebagai Ketua Dekranasda Kota Sorong, Jemima berharap pelatihan tersebut tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Menurutnya, diperlukan tindak lanjut melalui pendampingan, pembinaan kelompok usaha, peningkatan kualitas produk, pengembangan desain kemasan, serta perluasan akses pemasaran.

Ia juga menekankan pentingnya mendorong produk hasil pelatihan agar secara bertahap memenuhi persyaratan perizinan usaha dan keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diperlukan agar produk memiliki kepercayaan konsumen dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Dekranasda Kota Sorong, lanjutnya, berkomitmen mendukung kreativitas, inovasi, dan pengembangan produk lokal agar hasil karya masyarakat, khususnya mama-mama Papua, dapat berkembang menjadi produk unggulan daerah yang memiliki identitas dan daya saing.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan yang ditandai pemukulan tifa secara bersama-sama. Prosesi tersebut menjadi simbol dimulainya pelatihan sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta serta penyerahan bantuan peralatan secara simbolis kepada perwakilan peserta. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran sekaligus menjadi dukungan awal bagi peserta dalam mengembangkan usaha setelah mengikuti pelatihan.

Menutup sambutannya, Jemima menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk para narasumber dan instruktur yang akan membagikan pengetahuan serta keterampilan kepada peserta.

Ia berharap 100 peserta yang mengikuti pelatihan dapat menjadikan kesempatan tersebut sebagai titik awal untuk membangun usaha mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

“Keberhasilan pelatihan ini bukan hanya diukur dari berapa banyak peserta yang hadir atau berapa banyak produk yang berhasil dibuat hari ini, tetapi dari seberapa jauh keterampilan tersebut diterapkan dan memberikan perubahan nyata bagi kehidupan keluarga dan masyarakat,” pungkas Jemima.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Sorong bersama Dekranasda diharapkan mampu mendorong lahirnya pelaku usaha baru dari kalangan mama-mama Papua sekaligus memperkuat pemanfaatan potensi pangan lokal sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat di Kota Sorong.

Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Masohi ke-69 tidak hanya diwarnai kemeriahan hiburan dan pertunjukan seni budaya, tetapi juga diisi dengan aksi kepedulian sosial. Bank Maluku Maluku Utara (Maluku Malut) Cabang Masohi menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp100 juta kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mendukung program bedah rumah bagi masyarakat.

Penyerahan bantuan tersebut berlangsung pada malam puncak perayaan HUT Kota Masohi ke-69 yang dipusatkan di kawasan Pelabuhan Feri Amahai, Masohi, Selasa (3/11/2026). Acara berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni dan budaya serta konser musik yang menghadirkan penyanyi Fresly Nikijuluw.

Kehadiran Bank Maluku Malut dalam momentum tersebut menjadi wujud nyata dukungan sektor perbankan terhadap pembangunan daerah, terutama dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Kepala Bank Maluku Malut Cabang Masohi, Rahman Hamsidi, mengatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen untuk terus membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah.

“Bank Maluku Malut Cabang Masohi sebagai mitra dari Pemda sangat mendukung pembangunan di Maluku Tengah. Nah, tahun ini kami memberikan CSR untuk kegiatan bedah rumah,” ungkap Rahman.

Ia menjelaskan, bantuan CSR sebesar Rp100 juta tersebut secara khusus dialokasikan untuk membiayai program bedah rumah bagi dua keluarga penerima manfaat. Masing-masing rumah mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp50 juta.

“Untuk yang diserahkan pada acara puncak HUT Kota Masohi, kami berikan seratus juta, diperuntukkan untuk dua rumah dengan rincian masing-masing rumah Rp50 juta,” jelasnya.

Menurut Rahman, bantuan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus bentuk kontribusi nyata dunia perbankan dalam mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Ia menilai, sinergi antara pemerintah dan lembaga perbankan sangat diperlukan agar berbagai program pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Kalau dari Bank Maluku Malut sendiri ini kan sebagai mitra Pemda, berharap bantuan dari Bank Maluku Malut itu dapat menyejahterakan masyarakat dan membantu pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Lebih jauh, Rahman berharap program bedah rumah tersebut dapat memberikan perubahan positif bagi kehidupan keluarga penerima manfaat. Sebab, hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang turut menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Terutama pada persoalan kualitas hidup masyarakat yang bisa menjadi lebih baik dengan bantuan CSR yang diberikan serta menunjang perekonomian keluarga,” harapnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperluas jangkauan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang masih membutuhkan tempat tinggal layak dan aman.

Melalui penyaluran CSR ini, Bank Maluku Malut Cabang Masohi kembali menegaskan peran dunia perbankan sebagai mitra pembangunan daerah. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Di tengah perayaan HUT Kota Masohi ke-69, bantuan Rp100 juta tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian yang diharapkan membawa manfaat nyata bagi dua keluarga penerima program bedah rumah sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Maluku Tengah. (HUAT)

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong terus memperkuat pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan anak. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui peresmian ruangan pemeriksaan ibu hamil pada Posyandu se-Kelurahan Klawasi, Kamis (5/11/2026).

Peresmian tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, S.K.M., M.AP., yang hadir mewakili Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.PA. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemeriksaan kehamilan yang lebih nyaman, aman, dan berkualitas.

Dalam sambutan Wali Kota Sorong yang dibacakannya, Jemima menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kota Sorong, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan ini,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan ruangan pemeriksaan ibu hamil merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan sejak masa kehamilan.

Ia menegaskan, kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Karena itu, ibu hamil membutuhkan perhatian, pendampingan, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin guna memastikan kondisi ibu dan janin tetap sehat.

“Keberadaan ruangan pemeriksaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tenaga kesehatan dan kader Posyandu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, pemantauan tumbuh kembang janin, pemberian edukasi gizi, serta deteksi dini terhadap berbagai risiko kehamilan,” jelasnya.

Lebih lanjut, fasilitas tersebut juga diharapkan berperan dalam mendukung upaya pencegahan stunting sejak dalam kandungan melalui pemeriksaan rutin dan pemberian edukasi kesehatan kepada calon ibu.

Jemima menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Sorong, yakni mewujudkan Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera.

Melalui misi peningkatan kualitas pelayanan dasar, terutama di bidang kesehatan, pemerintah berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah dijangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap ibu hamil, baik yang berada di pusat kota maupun di wilayah kelurahan, memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” demikian pesan Wali Kota dalam sambutan yang dibacakan Jemima.

Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat Kota Sorong yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah turut mengajak seluruh tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah kelurahan, serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang telah diresmikan agar dapat memberikan pelayanan secara berkelanjutan.

“Jangan sampai ruangan yang telah diresmikan hari ini hanya menjadi bangunan tanpa aktivitas pelayanan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan fasilitas kesehatan tidak hanya diukur dari tersedianya bangunan, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan nyata kepada masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Kota Sorong.

Mengakhiri sambutannya, Jemima secara resmi meresmikan ruangan pemeriksaan ibu hamil pada Posyandu se-Kelurahan Klawasi dengan harapan fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Peresmian ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dasar serta memastikan ibu dan anak memperoleh perhatian dan pelayanan yang layak sejak awal kehidupan.

WAISAI, MELANESIATIMES.COM – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Raja Ampat menggelar Rapat Pleno II Tahun 2026 dengan agenda utama mematangkan pelaksanaan Musyawarah Distrik (Musdis) serta mengevaluasi kepengurusan Carateker KNPI tingkat distrik.

Pembahasan pleno mengerucut pada lima distrik prioritas, yakni Waisai Kota, Meosmansar, Waigeo Selatan, Waigeo Barat Kepulauan, dan Waigeo Barat Daratan.

Rapat dipimpin Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), Yohan Sauyai, didampingi Sekretaris Frans Mambrasar, Anggota I Arif Tuhepaly, serta Anggota II Umar Wailissa.

Turut hadir Sekretaris MPI KNPI Raja Ampat Hakib Makassar, Koordinator Presidium KAHMI Raja Ampat Umar Wailissa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Raja Ampat Stenly Sauyai, perwakilan Kapolres Raja Ampat, serta jajaran pengurus DPD KNPI Raja Ampat.

Dalam pleno tersebut, DPD KNPI Raja Ampat membahas dan mengevaluasi SK Carateker sebagai dasar penataan serta tindak lanjut kepengurusan di tingkat distrik.

Hasil rapat dituangkan dalam Ketetapan Rapat Pleno II DPD KNPI Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 Nomor 003/SKEP/DPD KNPI-RJ/XI/2026 tentang Pengesahan Hasil-Hasil Pleno II DPD KNPI Raja Ampat.

Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Keputusan DPD KNPI Kabupaten Raja Ampat Nomor 050/002/KPTS/DPD KNPI/RA/XI/2026 tentang Pengesahan Komposisi Carateker DPC KNPI Distrik Waisai Kota.

Ketua DPD KNPI Raja Ampat, Rajif Ahmad, secara simbolis menyerahkan SK tersebut kepada pengurus Carateker KNPI Distrik Waisai Kota.

Rajif Ahmad menegaskan, konsolidasi organisasi hingga tingkat distrik menjadi langkah penting untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah.

“KNPI harus menjadi rumah besar bagi seluruh pemuda. Kita ingin pemuda di setiap distrik memiliki ruang untuk berorganisasi, menyampaikan gagasan, serta mengambil bagian dalam pembangunan Raja Ampat,” tegas Rajif.

Ia berharap Musyawarah Distrik menjadi momentum melahirkan kepemimpinan muda yang solid, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan kepemudaan.

Melalui Pleno II ini, DPD KNPI Raja Ampat berkomitmen memperkuat konsolidasi organisasi dan mematangkan pelaksanaan Musyawarah Distrik sebagai bagian dari penguatan KNPI di 24 distrik Kabupaten Raja Ampat.