Melanesia Times

Penulis: redaksi

  • Lomba Jukulele Dibuka, Bupati Maluku Tengah Dorong Generasi Muda Lestarikan Budaya

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Perlombaan jukulele tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Maluku Tengah resmi dibuka Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, di Gedung Mae Oku, Kota Masohi, Jumat (23/10/2026).

    Kegiatan ini digelar untuk menyemarakkan peringatan Hari Sumpah Pemuda sekaligus menyongsong Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kota Masohi.

    Pembukaan perlombaan tersebut dihadiri Kapolres Maluku Tengah, perwakilan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, para guru, dewan juri, serta peserta dari berbagai sekolah.

    Dalam sambutannya, Bupati Zulkarnain menegaskan bahwa perlombaan jukulele tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat, kreativitas, kedisiplinan, dan kepercayaan diri.

    Menurutnya, kegiatan seni dan budaya seperti ini memiliki peran penting dalam menjaga warisan musik tradisional yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Maluku, sekaligus menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda.

    “Saya berharap melalui lomba ini, anak-anak kita semakin mencintai seni dan budaya daerah, sekaligus belajar menghargai perbedaan, menjunjung sportivitas, dan berani menunjukkan potensi terbaik yang mereka miliki,” kata Zulkarnain.

    Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti perlombaan dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan menampilkan kemampuan terbaik mereka. Baginya, pengalaman tampil di depan umum merupakan bagian penting dalam membangun keberanian serta memotivasi anak-anak untuk terus berkembang.

    “Ingatlah bahwa kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan. Keberanian untuk tampil, kemauan untuk belajar, dan semangat untuk terus berkembang merupakan keberhasilan yang sesungguhnya,” pesannya.

    Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda dan HUT ke-69 Kota Masohi harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kecintaan terhadap daerah, serta mendorong Maluku Tengah menjadi daerah yang semakin maju, kreatif, berbudaya, dan berdaya saing.

    Ia menilai, generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan daerah. Karena itu, pengembangan bakat dan kreativitas anak-anak perlu mendapat dukungan melalui berbagai kegiatan positif, termasuk perlombaan seni dan budaya di lingkungan sekolah.

    “Mari kita terus memberikan ruang dan dukungan bagi generasi muda untuk berkarya, berprestasi, dan mengembangkan potensi mereka, karena masa depan daerah ini berada di tangan generasi yang kita persiapkan hari ini,” ujarnya.

    Zulkarnain turut memberikan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia berharap perlombaan jukulele tidak hanya melahirkan peserta berprestasi, tetapi juga menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni, budaya, dan daerahnya sendiri.

    Melalui kegiatan ini, semangat Sumpah Pemuda diharapkan semakin mengakar di kalangan pelajar Maluku Tengah. Selain menjadi wadah unjuk bakat, perlombaan jukulele juga diharapkan mempererat kebersamaan antarpelajar sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal menjelang HUT ke-69 Kota Masohi. (HUAT)

  • Operasi Patuh Salawaku 2026 Sasar Knalpot Brong dan Toa Mobil yang Bising

    Melanesiatimes.com, Maluku Tengah – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Maluku Tengah mulai mempersiapkan pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai Senin pekan depan. Dalam operasi tersebut, penggunaan knalpot brong dan toa pada kendaraan menjadi salah satu sasaran penertiban karena dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat.

    Kasat Lantas Polres Maluku Tengah, IPTU Jessica Dewastiyana, mengatakan pelaksanaan operasi akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kota Masohi dan sekitarnya agar penertiban berjalan efektif dan tepat sasaran.

    “Hal ini akan kita lakukan biar lebih efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Jessica saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/10/2026).

    Ia menjelaskan, Operasi Patuh Salawaku 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, tetapi juga mengedepankan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan ketertiban saat berkendara.

    Menurut Jessica, kepolisian perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan lalu lintas serta dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran, sehingga tercipta budaya berkendara yang lebih tertib.

    “Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana kemudian kepolisian mampu memberikan edukasi kepada masyarakat di samping melakukan operasi di lapangan,” ujarnya.

    Terkait sasaran penertiban, Jessica menegaskan bahwa kendaraan yang menggunakan knalpot brong dan toa dengan suara bising akan menjadi perhatian petugas. Penggunaan perangkat tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga.

    “Knalpot brong dan toa juga akan kami tindak. Sebab, hal tersebut sangat mengganggu masyarakat,” tegasnya.

    Selain menyasar pengguna kendaraan, Satlantas Polres Maluku Tengah juga akan memberikan edukasi kepada pemilik bengkel dan pelaku usaha yang menjual maupun melayani pemasangan knalpot brong.

    Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar turut mendukung ketertiban lalu lintas dan tidak mengabaikan dampak kebisingan yang ditimbulkan dari penggunaan knalpot tersebut.

    “Sekaligus kami akan berikan edukasi ke bengkel-bengkel yang melayani penjualan dan pemasangan knalpot brong ini. Karena sebenarnya tidak boleh, sebab mengganggu masyarakat dengan suaranya yang sangat bising,” jelas Jessica.

    Meski demikian, penertiban knalpot brong dan toa bukan satu-satunya fokus operasi. Petugas tetap menjalankan tugas rutin, termasuk mengatur arus lalu lintas, mengingatkan pengendara agar menggunakan helm, serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan berkendara.

    “Mengatur lalu lintas supaya lancar, mengingatkan memakai helm, dan sebagainya. Hal itu tetap berjalan sebagaimana biasanya,” ungkapnya.

    Melalui Operasi Patuh Salawaku 2026, Satlantas Polres Maluku Tengah berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat. Upaya penindakan yang disertai edukasi diharapkan mampu menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, serta nyaman bagi seluruh pengguna jalan di wilayah Maluku Tengah. (HUAT)

  • PTSP Sorong Luruskan Persepsi Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha Tetap Wajib Penuhi Persyaratan Dasar

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meluruskan pemahaman masyarakat terkait mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko. Pemerintah menegaskan, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bukan berarti pelaku usaha terbebas dari kewajiban memenuhi persyaratan dasar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kebijakan Layanan Informasi PTSP Kota Sorong, Ronald, saat memberikan penjelasan di Sorong Modern City, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat (23/10/2026).

    Ronald menjelaskan, mekanisme perizinan berusaha saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut mengatur pendekatan perizinan yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh legalitas awal, sementara pemenuhan persyaratan tertentu dilakukan sesuai ketentuan dan tahapan yang berlaku.

    Menurutnya, pendekatan tersebut perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan anggapan bahwa seluruh persyaratan harus selesai sebelum kegiatan usaha dapat dimulai, ataupun sebaliknya, bahwa izin yang telah terbit menghapus kewajiban pelaku usaha.

    “Pelaku usaha terlebih dahulu mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau NIB sebagai identitas usahanya. Namun, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Ronald.

    Ia mengibaratkan NIB seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kartu tanda penduduk (KTP), yakni sebagai identitas. Dengan demikian, kepemilikan NIB perlu dibedakan dari pemenuhan seluruh persyaratan yang melekat pada kegiatan usaha.

    Ronald menyebutkan, terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan pelaku usaha, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persyaratan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Ketiga aspek tersebut memiliki prosedur serta tingkat kompleksitas yang berbeda-beda.

    Pada aspek tata ruang, misalnya, pelaku usaha harus memperhatikan kesesuaian lokasi dan kegiatan usahanya melalui mekanisme Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sementara itu, persyaratan lingkungan disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat dampak kegiatan usaha. Dokumen yang diperlukan dapat berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

    Adapun pada aspek bangunan, pelaku usaha wajib memperhatikan ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak dapat diabaikan hanya karena pelaku usaha telah mengantongi NIB.

    Ronald mengakui, proses pemenuhan persyaratan dasar tidak selalu mudah. Dalam kondisi tertentu, proses penataan ruang dan penyusunan dokumen lingkungan membutuhkan waktu, bahkan dapat berlangsung cukup lama, bergantung pada karakteristik kegiatan usaha dan persyaratan yang harus dipenuhi.

    Karena itu, menurutnya, mekanisme perizinan berbasis risiko harus dipahami sebagai upaya menata kegiatan usaha melalui tahapan administrasi yang jelas, bukan sebagai bentuk pembebasan dari tanggung jawab hukum.

    “Pemerintah tidak ingin pelaku usaha hanya mendapatkan dokumen perizinan tanpa memahami tanggung jawab yang harus dipenuhi. Mereka harus menyadari bahwa kegiatan usahanya berkaitan dengan tata ruang, lingkungan, dan bangunan,” ujarnya.

    Ia mencontohkan, dokumen lingkungan tidak sekadar menjadi persyaratan administratif. Dokumen tersebut juga memuat komitmen pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang harus diperhatikan pelaku usaha selama kegiatan operasional berlangsung.

    Menurut Ronald, persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah tidak cukup hanya dibicarakan setelah dampaknya dirasakan masyarakat. Penanganannya harus dimulai sejak tahap perencanaan melalui identifikasi potensi dampak dan penetapan langkah pengendalian yang sesuai.

    Di sisi lain, Ronald memahami keresahan masyarakat terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh penjualan minuman beralkohol. Ia mengakui, persoalan seperti gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencurian, serta tindakan kriminal lainnya menjadi perhatian bersama.

    Namun, ia menegaskan, penanganan persoalan tersebut perlu dilakukan secara terarah melalui penataan administrasi, pengawasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan.

    “Kami memahami keresahan masyarakat. Pemerintah juga tidak menutup mata terhadap dampak yang terjadi. Karena itu, kami berupaya merangkul para pelaku usaha minuman beralkohol dan mengarahkan mereka agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai aturan,” katanya.

    Ronald menambahkan, proses penataan tersebut membutuhkan waktu dan tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu tahap. Pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan, melakukan pemantauan, serta memastikan setiap pelaku usaha memahami kewajiban yang harus dipenuhi.

    Melalui pendekatan tersebut, PTSP Kota Sorong berharap persoalan perizinan tidak terus-menerus menjadi sumber perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, penataan yang jelas diharapkan dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.

    Ia menegaskan, pemerintah dan masyarakat perlu membangun pemahaman bersama bahwa perizinan bukan hanya urusan penerbitan dokumen, melainkan juga instrumen untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan, memperhatikan lingkungan, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

    Dengan demikian, penataan perizinan di Kota Sorong diharapkan tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat pengawasan dan mendorong terciptanya kegiatan usaha yang tertib serta bertanggung jawab.

  • DPRP Papua Barat Daya Serahkan 8 Raperda ke MRP, 2 Raperdasus Ditargetkan Rampung Sebulan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya menyerahkan delapan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan sesuai mekanisme perundang-undangan. Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor DPRP Papua Barat Daya, Kamis (22/10/2026).

    Delapan rancangan regulasi itu terdiri atas dua Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dan enam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi).

    Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu, mengatakan pihaknya menargetkan proses pemberian pertimbangan terhadap dua Raperdasus dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan.

    “Dalam dua materi Raperdasus itu, kami akan upayakan dalam waktu sebelum satu bulan. Singkatnya begitu, karena kemungkinan tidak banyak koreksi,” ujar Alfons.

    Ia menjelaskan, pembahasan kedua Raperdasus tersebut akan memperhatikan aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perjuangan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Namun, materi regulasi tetap harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

    Menurut Alfons, koordinasi antara MRP dan DPRP perlu terus diperkuat agar proses pembahasan berjalan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

    Ia juga berharap kerja sama kedua lembaga tersebut dapat menghasilkan kemajuan dalam pembentukan produk hukum daerah, khususnya regulasi yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua.

    Salah satu materi penting dalam Raperdasus tersebut berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan pengakuan terhadap hak-hak Orang Asli Papua.

    Sementara itu, Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya Fredrik Frans Adolof Marlissa,  menjelaskan, penyerahan enam Raperda kepada MRP merupakan bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah. Khusus untuk Raperdasus, pertimbangan dan persetujuan MRP diperlukan sebelum rancangan tersebut melanjutkan tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Makanya hari ini harus ada persetujuan dan pertimbangan Majelis Rakyat Papua untuk menjadi dasar penetapan sebagai peraturan daerah khusus,” jelasnya.

    Ia menerangkan, setelah melalui proses pembahasan dan penetapan dalam rapat paripurna, Raperdasus masih harus menjalani tahapan fasilitasi sesuai mekanisme perundang-undangan sebelum dapat diundangkan.DPRP Papua Barat Daya Serahkan 6 Raperda ke MRP, 2 Raperdasus Ditargetkan Rampung Sebulan

    Adapun enam Raperdasi akan diproses melalui mekanisme fasilitasi bersama Kementerian Dalam Negeri tanpa melalui tahapan persetujuan khusus dari MRP sebagaimana Raperdasus.

    DPRP Papua Barat Daya menargetkan delapan Raperda tersebut dibahas dalam rapat paripurna pada Jumat (23/10/2026). Agenda tersebut mencakup penetapan rancangan peraturan daerah non-APBD sebagai bagian dari upaya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Wakil Ketua DPRP menyebutkan, dari sekitar 21 Raperda yang sebelumnya direncanakan, delapan rancangan dapat dilanjutkan pada tahap ini. Sementara itu, sejumlah rancangan lainnya masih ditunda karena kendala pembiayaan maupun materi yang belum siap.

    Penyerahan delapan Raperda ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi DPRP dan MRP Papua Barat Daya, sekaligus mendorong lahirnya regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik khusus daerah.

  • Dua Bakal Calon Kembalikan Formulir, Bursa Ketua Golkar Maybrat Mengerucut

    Melanesiatimes.com, Maybrat – Tahapan pencalonan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Maybrat periode 2025–2030 berlanjut. Dari tiga bakal calon yang sebelumnya mendaftarkan diri, hanya dua kader yang telah mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia Musyawarah Daerah (Musda) IV Golkar Kabupaten Maybrat.

    Kedua bakal calon tersebut adalah Ortis F. Sagrim, ST., M.Ak., dan Ferdinando Solossa, SE. Keduanya mengembalikan formulir pendaftaran sesuai tahapan yang telah ditetapkan panitia.

    Sebelumnya, tiga nama tercatat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Maybrat pada Rabu (21/10/2026). Selain Ortis F. Sagrim dan Ferdinando Solossa, terdapat Sarteis Wanane yang turut mengikuti tahapan pendaftaran.

    Namun, hingga tahapan pengembalian formulir, baru Ortis F. Sagrim dan Ferdinando Solossa yang menyerahkan kembali formulir pendaftaran kepada panitia.

    Pengembalian formulir ini merupakan bagian dari rangkaian proses pencalonan yang telah dijadwalkan panitia. Setelah tahapan tersebut, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme dan ketentuan organisasi Partai Golkar.

    Adapun tahapan verifikasi berkas dan penetapan calon merupakan proses tersendiri yang belum dapat disimpulkan dari pengembalian formulir semata. Karena itu, status Ortis F. Sagrim dan Ferdinando Solossa saat ini masih sebagai bakal calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Maybrat.

    Melalui tahapan Musda, Partai Golkar diharapkan dapat menjalankan proses organisasi sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk dalam menentukan kepemimpinan DPD untuk masa bakti 2025–2030.

    Dengan demikian, pengembalian formulir oleh dua bakal calon tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian pencalonan Ketua DPD Golkar Kabupaten Maybrat, sementara tahapan berikutnya tetap menunggu proses sesuai jadwal dan ketentuan panitia.

  • Hari Santri Nasional 2026, BKPRMI dan Salimah Serukan Pesantren Aman dari Kekerasan

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran pondok pesantren sebagai pusat pendidikan akhlak, pembentukan karakter, dan penjagaan nilai-nilai moral generasi muda. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus informasi digital, pesantren didorong meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk perundungan (bullying), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berasrama.

    Ketua Umum DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), H. Nanang Mubarok, S.H.I., M.Sos., menegaskan bahwa pesantren dan masjid harus menjadi ruang pendidikan yang aman, nyaman, serta menjunjung tinggi nilai-nilai adab.

    Menurutnya, tidak boleh ada pembiaran terhadap segala bentuk kekerasan yang dapat mengancam keselamatan, martabat, dan masa depan para santri.

    “Santri adalah aset terbesar peradaban bangsa. Hari Santri ini harus menjadi ikhtiar kolektif kita untuk memastikan lingkungan pesantren benar-benar aman, bersih, dan beradab. Tidak boleh ada ruang kompromi maupun sikap menutup mata terhadap bibit perundungan, kekerasan, apalagi perilaku seksual menyimpang di asrama. Menjaga santri berarti menjaga kesucian fitrah umat dan masa depan kepemimpinan Indonesia,” tegas Nanang di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

    Ia menekankan, upaya perlindungan santri membutuhkan komitmen bersama dari pengelola pesantren, tenaga pendidik, orang tua, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.

    Sementara itu, Ketua Kajian PP Salimah sekaligus pegiat Gerakan Indonesia Berfitrah (GIF), Diana, menyoroti pentingnya langkah pencegahan yang sistematis dan keberanian mengungkap persoalan kekerasan di lingkungan asrama.

    Menurut Diana, pengawasan yang lemah, relasi senioritas yang tidak terkendali, serta minimnya saluran pengaduan dapat membuat kasus kekerasan sulit terungkap. Karena itu, pesantren dan orang tua perlu membangun mekanisme perlindungan yang konkret dan mudah diakses para santri.

    “Langkah pertama penyelamatan generasi adalah keberanian mengakui realitas dan menghentikan sikap penyangkalan. Data menunjukkan bahwa bahaya nyata kerap mengintai di balik celah minimnya pengawasan tata ruang dan relasi senioritas yang tak terkontrol. Pesantren dan orang tua harus bergandengan tangan membangun sistem mitigasi yang konkret—mulai dari audit tata ruang fisik kamar santri, penyaringan rekam jejak mental pembina, hingga membangun kanal pengaduan yang aman bagi santri,” ujar Diana.

    Ia juga mengingatkan bahwa keberanian melaporkan tindakan yang melanggar batasan tubuh dan kehormatan merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan sesama santri, bukan tindakan yang harus dipandang sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap lingkungan pesantren.

    Sebagai langkah nyata, Gerakan Indonesia Berfitrah bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pemerhati pendidikan mendorong penerapan standar keamanan asrama. Usulan tersebut meliputi penataan tempat tidur, pengurangan area yang tidak terpantau, penerapan prosedur sanitasi yang aman, serta pembekalan kemampuan deteksi dini bagi musyrif dan guru asrama.

    Penguatan pengawasan juga perlu disertai mekanisme pengaduan yang aman, perlindungan terhadap korban, serta penanganan laporan secara profesional. Dengan demikian, setiap dugaan kekerasan dapat ditindaklanjuti tanpa intimidasi maupun upaya menutupi kejadian.

    Menyambut Hari Santri Nasional 2026, GIF bersama BKPRMI dan PP Salimah mengajak pimpinan pondok pesantren, para asatidz, komite sekolah, serta wali santri di seluruh Indonesia memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.

    Ajakan tersebut diwujudkan melalui penerapan protokol kewaspadaan asrama, pembenahan tata ruang, edukasi perlindungan diri, serta kampanye publik melalui media sosial dengan tagar

    #HariSantriBerfitrah, #PesantrenAmanAdabTerjaga, #GenerasiBerfitrah, dan #TolakKekerasanAsrama.

    Selain kampanye edukasi, Gerakan Indonesia Berfitrah juga membuka saluran komunikasi untuk menerima pengaduan dan bertukar informasi mengenai dugaan perundungan, kekerasan, serta persoalan perilaku seksual di institusi pendidikan.

    Melalui gerakan ini, seluruh pihak diharapkan semakin aktif membangun budaya saling menjaga, menghormati martabat setiap santri, dan memastikan pesantren menjadi tempat belajar yang aman, beradab, serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

  • Kapolda PBD Pererat Silaturahmi dengan Jamaah Lewat Subuh Keliling di Masjid Raodah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan Subuh Keliling di Masjid Raodah, Kilometer 8, Kota Sorong, Kamis (22/10/2026), pukul 04.15 WIT.

    Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Polri mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Kegiatan tersebut diikuti sejumlah pejabat utama Polda Papua Barat Daya, yakni Irwasda, Dirintelkam, Dirlantas, dan Dirpolairud, bersama jamaah Masjid Raodah.

    Melalui kegiatan keagamaan ini, Kapolda ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran langsung pimpinan kepolisian di tengah jamaah juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi, menyerap aspirasi, serta mendengarkan berbagai masukan terkait persoalan keamanan di lingkungan masyarakat.

    Selain mempererat hubungan kelembagaan, Subuh Keliling juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Papua Barat Daya.

    Kapolda bersama jajaran juga mendorong masyarakat untuk terus menjaga toleransi antarumat beragama dan memelihara kerukunan di tengah keberagaman. Sinergi antara Polri, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan daerah.

    Kegiatan ini sekaligus mencerminkan pendekatan pelayanan kepolisian yang humanis, dengan mengedepankan komunikasi, kebersamaan, dan kedekatan dengan masyarakat.

    Dengan adanya kegiatan Subuh Keliling secara langsung di tengah masyarakat, diharapkan kepercayaan publik terhadap Polri semakin meningkat. Hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat juga diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan gangguan kamtibmas sejak dini.

    Informasi kegiatan tersebut disampaikan oleh Kasubbid PID Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare.

  • Kapolda PBD Turun Langsung Temui Warga Aimas, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

    Melanesiatimes.com, Aimas PBD – Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., turun langsung menemui masyarakat melalui kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat di Jalan Sagu, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Rabu (21/10/2026).

    Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIT tersebut merupakan bagian dari Program Prioritas Kapolri untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus membangun sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Kehadiran Kapolda di tengah masyarakat menjadi kesempatan untuk memperkuat silaturahmi, membuka ruang komunikasi, serta menyerap aspirasi warga terkait situasi keamanan di lingkungan mereka.

    Sejumlah pihak turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Direktur Binmas Polda Papua Barat Daya, Wakapolres Sorong yang mewakili Kapolres Sorong, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Korneles Usili, Ketua RT 01 RW 02 Jalan Sagu Melly Usmani, tokoh masyarakat Musa Lasarus Malahan, S.Sos., M.Si., serta masyarakat Suku Moi di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

    Melalui pertemuan tersebut, Polda Papua Barat Daya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Peran tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pengurus lingkungan dinilai penting dalam membangun komunikasi dan memperkuat kebersamaan di tengah warga.

    Sinergi antara Polri dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif. Selain itu, komunikasi yang terjalin secara langsung juga menjadi salah satu upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

    Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan yang mengedepankan silaturahmi, komunikasi, dan kemitraan dalam pemeliharaan kamtibmas. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan terkendali.

  • Penjaringan Ketua DPD Golkar Maybrat, 3 Kader Terbaik Masuk Bursa Bakal Calon

    Melanesiatimes.com, Maybrat – Sebanyak 3 orang kader terbaik atau yang mewakili telah melakukan registrasi sebagai bakal calon (balon) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Maybrat  dalam rangka Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Kabupaten Maybrat untuk masa bakti 2025–2030.

    Ketiga bakal calon atau perwakilan yang telah terregister dan mengambil formulir adalah Ortis F. Sagrim, ST., M.Ak., Ferdinando Solossa, SE., dan Sarteis Wanane.  Registrasi diri dan mengambil formulir berlangsung pada Rabu 21 Oktober 2026, pendaftaran telah berlangsung sesuai tahapan pendaftaran yang telah diumumkan oleh panitia Musda IV Golkar Kabupaten Maybrat.

    Pendaftaran ketiga bakal calon ini menandai dimulainya proses penjaringan kandidat yang akan mengikuti tahapan selanjutnya untuk memperebutkan posisi Ketua DPD Golkar Kabupaten Maybrat periode 2025–2030.

    Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, hari ini dilakukan pengambilan formulir dan penutupan pendaftran, pada hari Kamis 22 Oktober 2026 akan menjadi tahapan pengembalian formulir pendaftaran sekaligus verifikasi berkas bakal calon.

    Dalam tahapan tersebut, panitia akan memeriksa kelengkapan administrasi serta kesesuaian persyaratan masing-masing bakal calon untuk menentukan siapa saja yang memenuhi ketentuan dan dapat ditetapkan sebagai calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Maybrat.

    Proses verifikasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Musda guna memastikan setiap bakal calon mengikuti mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam organisasi Partai Golkar.

    Sebelumnya, panitia Musda IV Golkar Kabupaten Maybrat telah mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Ketua DPD melalui surat bernomor B-01/PAN-MUSDA IV/PG-MBT/VIII/2026 tertanggal 19 Oktober 2026.

    Penjaringan bakal calon ini berlangsung di Sekretariat Panitia Musda IV Partai Golkar Kabupaten Maybrat, Hotel Alfira, Jalan Capitan Herahawer Solossa, Kelurahan Ayamaru, wilayah Mefkajim, Ayamaru, Kabupaten Maybrat.

    Musda IV Golkar Kabupaten Maybrat merupakan agenda lima tahunan sekaligus forum konstitusional partai yang berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

    Ketua SC, Matheus Basna, sebelumnya menjelaskan bahwa Musda tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk memperkuat struktur organisasi, mengonsolidasikan kader, serta mempersiapkan seluruh elemen partai menghadapi agenda politik di tingkat lokal maupun nasional pada tahun-tahun mendatang.

    Dengan masuknya tiga bakal calon dalam tahapan registrasi, maka proses selanjutnya akan berfokus pada pemeriksaan administrasi dan penetapan kandidat sesuai ketentuan organisasi sebelum tahapan Musda berlanjut.

  • JMSI Papua Barat Daya Gandeng SKK Migas dan KKKS, Dorong Informasi Migas yang Akurat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua Barat Daya melakukan audiensi dan silaturahmi dengan perwakilan SKK Migas serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di kantor Perwakilan SKK Migas Pamalu di ruang rapat kantor SKK Migas jalan puncak Arfak Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (20/10/2026).

    Pertemuan ini menjadi langkah untuk mempererat komunikasi sekaligus membangun kemitraan antara perusahaan pers dan industri hulu minyak dan gas bumi (migas).

    Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Balubun, mengatakan JMSI merupakan salah satu dari 11 konstituen Dewan Pers yang berfokus pada penguatan perusahaan pers. Audiensi tersebut juga merupakan bagian dari amanah pengurus pusat JMSI untuk menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, instansi vertikal, serta dunia industri.

    Menurut Aris, keberadaan JMSI diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem pendukung dalam menghadirkan pemberitaan yang baik, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat atau publik.

    “Tujuan kami bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan keberadaan JMSI sebagai organisasi perusahaan media siber. Kami berharap dapat membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, termasuk SKK Migas dan KKKS, sehingga perusahaan pers dapat menjalankan perannya dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Ia menambahkan, JMSI Papua Barat Daya berharap pertemuan tersebut menjadi awal terjalinnya kerja sama kemitraan yang baik antara perusahaan pers dengan instansi maupun perusahaan di sektor industri migas.

    Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Pamalu, Eko Ariawan Filipus, menyambut baik audiensi tersebut sebagai bentuk upaya membangun komunikasi dan mempererat hubungan antara SKK Migas, KKKS, dan perusahaan pers.

    Menurut Eko, sebagai pihak yang mengendalikan dan mengawasi kegiatan KKKS dalam industri hulu migas, terdapat berbagai tantangan serta informasi yang perlu diketahui masyarakat dan para pemangku kepentingan. Karena itu, komunikasi yang baik dengan media menjadi penting agar informasi mengenai industri hulu migas dapat tersampaikan secara tepat kepada publik.

    JMSI Papua Barat Daya Gandeng SKK Migas dan KKKS, Dorong Informasi Migas yang Akurat
    Pertemuan, Pengurus Daerah JMSI Papua Barat Daya bersama SKK Migas dan KKKS, dikantor SKK Migas

    Ia berharap kemitraan antara perusahaan pers dan industri migas semakin erat, khususnya dalam mendukung pemberitaan yang berimbang, akurat, dan informatif. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai kegiatan, tantangan, serta perkembangan industri hulu migas.

    Audiensi tersebut turut dihadiri Koordinator Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Pamalu, Otniel L. Wafom, bersama tim.

    Hadir pula perwakilan KKKS Pertamina EP Papua Field, yakni Amarullah selaku Senior Officer Commrel & CID Zona 14, Jaryati dan Sandi Rumbiak dari Commrel & CID Zona 14, serta Cindy Bosawer selaku Administrator Commrel. Sementara itu, KKKS RH Petrogas diwakili Arens Tanati, Senior Supervisor Relation & Communication.

    Dari JMSI Papua Barat Daya, audiensi diikuti Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB), serta sejumlah pengurus lainnya.

    Melalui pertemuan tersebut, JMSI Papua Barat Daya berharap komunikasi dan sinergi antara organisasi perusahaan media, SKK Migas, dan KKKS dapat terus diperkuat. Kemitraan yang terbangun diharapkan mampu mendukung penyebaran informasi yang transparan, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran perusahaan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional.