Melanesia Times

Penulis: Dirsan Matdoan

  • Pasukan Orange Fokus Bersihkan Lokasi Rawan Banjir di Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pagi ini, pasukan orange atau tenaga kebersihan Kota Sorong terlihat bekerja intens membersihkan saluran air, parit, dan selokan di kawasan Jalan Sungai Maruni Kilometer 10, tepatnya di depan SMA Negeri 2 Kota Sorong hingga sepanjang jalur utama kawasan tersebut.

    Pembersihan berlangsung di sepanjang jalur utama Kota Sorong Papua Barat Daya pada Senin (06/10/2025).

    Lokasi ini menjadi salah satu titik fokus utama dalam menjaga kebersihan kota Sorong karena rawan banjir setiap musim hujan. Timbunan sampah, khususnya plastik, kerap menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air sehingga genangan mudah terjadi.

    Upaya pembersihan secara rutin dilakukan agar aliran air tetap lancar. Pasukan kebersihan dengan penuh semangat turun langsung ke lapangan sejak pagi hari untuk memastikan selokan di kawasan rawan tersebut tidak lagi menjadi sumber masalah banjir.

    Direktur BMI (Bangun Indah Malamoi), Jhon H. Malibela, yang turut hadir di lokasi kerja mengatakan bahwa selokan di kawasan rawan banjir harus menjadi prioritas penanganan. “Kalau tidak ditangani dengan serius, sampah plastik dan limbah lainnya akan menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir,” ujarnya.

    Menurut Malibela, kebersihan kota bukan hanya tugas pasukan orange semata, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat. Ia menekankan bahwa kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci keberhasilan mencegah banjir di Kota Sorong.

    “Jangan lagi ada warga yang buang sampah sembarangan. Kalau kita bisa disiplin, maka selokan akan tetap bersih dan air bisa mengalir dengan baik,” tegasnya.

    Jhon H. Malibela atau biasa disapa dengan sebutan Jhoma yang juga dikenal sebagai aktivis Cipayung menambahkan bahwa menjaga kebersihan kota sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Sorong dalam mewujudkan kota yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Dukungan penuh masyarakat akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut.

    Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan petugas kebersihan, tetapi membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, kerja pasukan orange akan lebih efektif dan hasilnya bisa dirasakan bersama.

    “Pasukan orange ini setiap hari bekerja keras, namun jika masyarakat tidak ikut menjaga, maka upaya mereka akan sia-sia. Karena itu, mari sama-sama kita dukung agar Sorong bisa terbebas dari banjir,” tambahnya.

    Kebersihan lingkungan, menurut Jhoma, adalah tanggung jawab bersama yang menjadi bagian dari identitas kota. Ia berharap masyarakat mulai sadar bahwa kebersihan bukan sekadar program pemerintah, tetapi juga kebutuhan bagi semua warga.

    “Harapan kita, Sorong tidak lagi dijuluki sebagai kota terkotor di Tanah Papua maupun Indonesia pada umumnya. Mari bersama wujudkan Sorong yang bersih dan bebas banjir,” tutup Jhon H. Malibela.

  • Denis Faruan Kutuk Kekerasan terhadap Kurir Ninjaxpress di Manokwari

    Melanesiatimes.com, Manokwari Papua Barat – Seorang kurir jasa pengiriman Ninjaxpress, berinisial AR, menjadi korban tindak kekerasan di kawasan Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat. Insiden tersebut terjadi pada Rabu (1/10/2025) sekitar pukul 16.00 WIT, tepatnya di area parkiran Hilux depan salah satu konter handphone.

    Peristiwa bermula ketika AR hendak mengendarai sepeda motornya yang diparkir di lokasi tersebut. Tanpa sengaja, ia menyentuh kaki seorang pembeli yang tengah berada di konter handphone. Kejadian kecil itu memicu emosi pembeli hingga berujung pada tindak kekerasan.

    Menurut informasi yang diperoleh, AR langsung mendapat ancaman dan pukulan dari pelaku. Tidak hanya itu, pelaku juga mencoba merebut motor korban. Ancaman semakin memuncak ketika pelaku mengatakan akan memanggil rekannya untuk melukai AR.

    Akibat pemukulan itu, AR mengalami luka di kepala dan bagian tubuh lainnya. Merasa terancam, korban akhirnya melarikan diri dari lokasi untuk menyelamatkan diri. Tindakan brutal tersebut menimbulkan keresahan di kalangan warga sekitar.

    Menanggapi kejadian itu, Ketua Bidang Hukum dan Ham DPD GMNI Tanah Papua, Denis Faruan, menyatakan keprihatinannya. Ia menilai kasus kekerasan ini tidak hanya mencoreng rasa aman masyarakat, tetapi juga menunjukkan perlunya perlindungan bagi para pekerja kurir yang setiap hari berhadapan dengan risiko di lapangan.

    “Kekerasan terhadap kurir adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Mereka bekerja untuk melayani masyarakat dan seharusnya mendapat perlindungan serta penghargaan, bukan perlakuan kasar,” tegas Denis.

    Lebih lanjut, Denis mendesak aparat kepolisian untuk segerah menindaklanjuti laporan korban secara serius. Menurutnya, kasus ini harus menjadi pelajaran agar masyarakat lebih mengedepankan komunikasi dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan.

    AR sendiri sudah melaporkan insiden tersebut ke pihak kepolisian. Laporan itu diharapkan dapat segera diproses agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

    Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keamanan pekerja di sektor jasa, termasuk kurir, harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diharapkan dapat lebih peduli dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

  • Sebagai Bentuk Dedikasi Terhadap Negeri Inspektorat Raja Ampat Ditantang Audit Dana Desa di Misool Utara

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Setelah memberikan keterangan kapada awak media soal pihaknya pernah dihubungi Pegawai Kejaksaan Negeri Sorong kini Pemuda asal Desa Waigama menantang Inspektorat Raja Ampat audit seluruh keuangan desa di Misool Utara sebagai bentuk dedikasi anak negeri.

    “Ya saya tantang Om Inspektur sebagai anak waigama sebagai putra daerah sekarang audit dana desa di Misool Utara sistem pengauditannya harus akuntabel dan transparan,” tegas Sutrisno Woy, pada sesi wawancaranya, Jumat (03/10/25).

    Otokritik ini dilontarkan terang-terangan kepada Inspektorat usai membaca salah satu berita media online yang memuat tentang pernyataan Kepala Inspektur Muhidin Tafalas terkait realisasi penyaluran dana desa harus sesuai APBK.

    “Om Inspektur jangan hanya tekan para kepala kampung tentang realisasikan dana desa harus sesuai APBK jika fungsi pengawasan APIP dalam intern Inspektorat masih lemah artinya apa ketika Inspektorat mengakui ada kecolongan dan realisasi tidak sesuai APBK maka fix itu akibat dari pengawasan Inspektorat yang lemah,” pungkasnya. 

    Lebih lanjut dia bilang Kepala Kampung merupakan jabatan struktural pemerintahan terkecil di Indonesia maka perlakuannya harus beda dan tak perlu segala hal mau dikait-kaitkan dengan urusan keluarga.

    “Kepala Kampung itu jabatan yang dibentuk undang-undang jadi perlakuannya harus menggunakan aturan yang berlaku dalam negara ini bukan dengan asas kekeluargaan mau jadi apa Negeri ini jika semua hal kita pakai indikator keluarga, keluarga itu ada ruangnya. Dana desa ini uang orang banyak lagian audit itu bagian daripada perintah tugas jabatan fungsional yang melekat,” jelasnya.

    Pihaknya juga membenarkan bahwa pernah dihubungi Pegawai Kejaksaan Negeri Sorong soal carut marut dana desa di distrik misool utara. Mirisnya, Inspektorat Kabupaten Raja Ampat tidak mengetahui hal itu.

    “Ya, kalau tidak salah namanya Alfond Sinaga dia tanya tentang kenapa saya tidak dilibat trus seperti apa penyalaluran dana desa disana jika tidak dilibatkan saya jawab pak saya tidak tahu karna tidak dilibatkan terus saya kasih nomor Kepala Desa Sekertaris dan Bendahara,” ujar dia.

    Ditambah jangankan soal keuangan desa, sekelas laporan administrasi pun dia tidak pernah dilibatkan maka penting diduga terjadi penyalahgunaan dana desa di misool utara. Tutupnya.

  • Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa, Pemuda Minta Bupati Raja Ampat Turunkan PLT dan Inspektorat Didesak Tingkatkan Pengawasan di Misool Utara

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pemuda Kampung Salafen, Waigama dan Aduwei minta Bupati turunkan Pelaksana Tugas (PLT) dan Inspektorat didesak tingkatkan pengawasan terhadap berjalannya dana desa di Misool Utara.

    Hal tersebut disampaikan oleh ketiga pemuda yang enggan namanya dipublish media ini. Berdasarkan keterangan mereka penerapan serta progres dana desa selama ini tidak sesuai hasil musyawarah.

    “Bagaimana tidak muncul kecurigaan yang diusulkan 27 unit motor tempel yang dibelanjakan kurang lebih hanya 2 unit jadi penerapan dana desa selama ini tidak menjawab hasil musyawarah untuk itu kami minta Bupati segera turunkan PLT di Kampung Salafen,” ungkap salah satu pemuda asal kampung salafen via teleponnya. Jumat, (03/10/25).

    Dijelaskan oleh pemuda tersebut, selain penyaluran dana desa yang tidak berdasarkan hasil musyawarah, terdapat honorium Aparat dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Kampung Salafen kurang lebih 6-10 bulan belum direalsikan oleh Pemerintah setempat.

    Disinyalir, penyalahgunaan dana desa juga terjadi di dua kampung lainnya di Distrik Misool Utara. Yakni, Waigama dan Aduwei dugaan tersebut dilontarkan oleh Pemuda berinisial IP dan keterangan pendamping lokal desa di tiga desa tersebut.

    Pemuda lainya juga menerangkan bahwa selama program desa berjalan Kampung Aduwei tak nampak progres yang dilakukan. Begitupun dengan Waigama dugaan kuat terjadi beberapa program yang terinklut di aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tidak direalisasikan secara baik oleh pemerintah desa.

    Saat dikonfirmasi terkait dugaan penyalahgunaan dana desa ini. Pendamping Lokal Desa (PLD) mengungkapkan dugaan itu bisa saja terjadi sebab selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan meskipun upaya koordinasi dan pendekatan sudah dilakukan.

    “Saya tidak tahu menahu soal itu pada dasarnya, saya hanya bertugas untuk mengevaluasi dan monitoring bahkan sosialisasikan tentang tata cara penggunaan dana desa berdasarkan Permenkeu dan Permendes namun semua kembali pada kepala desa masing-masing mereka adalah pengguna anggaran saya sifatnya hanya membimbing dan membina,” jelas Sutrisno Woy PLD Salafen Waigama dan Aduwei.

    Lanjutnya, persoalan ini pernah dibicarakan dengan Inspektorat namun dia diarahkan untuk tempuh jalur mekanisme yang berlaku padahal dia bilang pengawasan Intens terhadap Dana Desa bukan hanya dengan metode laporan namun keluhan masyarakat desa juga bagian daripada hal yang wajib dijadikan acuan Inspektorat daerah.

    Pria asal desa waigama itu mengakui pernah dihubungi oleh petugas Kejaksaan Negeri Sorong terkait progres dana desa di tiga kampung tersebut pihaknya menegaskan bahwa dia tidak pernah mengintervensi administrasi apalagi soal Keuangan desa.

  • Mafindo Sorong Lahirkan 100 Pelajar Expert AI Lewat Program AI Ready ASEAN

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Mafindo Wilayah Sorong sukses menyelenggarakan Pelatihan AI Ready ASEAN yang didukung penuh oleh Google.org dan ASEAN Foundation. Kegiatan bergengsi ini melibatkan sebanyak 100 pelajar dari MAN Kota Sorong pada Senin, (29/09/2025),

    Menjadi momentum penting bagi lahirnya generasi muda Sorong yang melek kecerdasan buatan (AI).

    Pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk siswa, melainkan juga untuk membangun literasi dan kompetensi fundamental AI bagi empat kelompok utama: pemuda, orang tua, pendidik (guru), serta master trainer. Dengan cakupan yang luas, program AI Ready ASEAN dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

    Bertempat di Aula Utama MAN Model Sorong, suasana pelatihan berlangsung penuh energi. Para trainer tampil maksimal menyampaikan materi, sementara peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan banyak mengajukan pertanyaan kritis seputar penggunaan dan dampak AI dalam kehidupan sehari-hari.

    AI Ready ASEAN sendiri merupakan program berskala besar yang dilaksanakan di 10 negara kawasan ASEAN. Di Indonesia, program ini digelar di 44 wilayah Mafindo, dan Sorong menjadi salah satu wilayah yang dipercaya melaksanakan kegiatan penting tersebut.

    Materi dalam pelatihan ini terdiri atas 12 modul utama yang mengupas berbagai aspek AI, mulai dari pengenalan dasar, pemanfaatan etis, hingga penerapan dalam kehidupan nyata. Modul-modul tersebut disampaikan langsung oleh para master trainer yang sebelumnya telah mengikuti Training of Trainers (TOT) dan program Learning Management System (LMS) yang diadakan oleh Mafindo Pusat.

    Koordinator Wilayah Mafindo Sorong, Muhid Rumbalifar, menegaskan pentingnya kegiatan ini bagi para pelajar. Menurutnya, AI tidak hanya perlu dipahami sebagai teknologi canggih, tetapi juga harus digunakan dengan bijak, etis, dan bertanggung jawab. “Kami ingin pelajar di Sorong memiliki pemahaman yang kuat agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu berkontribusi sebagai inovator dalam dunia AI,” ujarnya.

    Kehadiran pelatihan ini juga menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak dalam menghadapi era digital yang serba cepat. Generasi muda dituntut tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki kompetensi untuk mengelola, mengawasi, dan memanfaatkan AI dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat.

    Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan sinergi kuat antara lembaga internasional, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil seperti Mafindo. Dukungan Google.org dan ASEAN Foundation semakin mempertegas komitmen bersama dalam membangun literasi AI yang inklusif, tidak terbatas pada kalangan tertentu, tetapi menjangkau hingga ke wilayah timur Indonesia seperti Sorong.

    Dengan suksesnya penyelenggaraan ini, Mafindo Sorong berharap 100 pelajar yang terlibat dapat menjadi duta literasi AI di lingkungannya masing-masing. Mereka diharapkan mampu menularkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada teman sebaya, keluarga, dan masyarakat luas.

    Pada akhirnya, pelatihan AI Ready ASEAN di Sorong ini bukan hanya sekadar kegiatan edukasi, tetapi juga sebuah investasi besar bagi masa depan. Generasi muda Sorong diproyeksikan akan menjadi expert AI yang siap bersaing di tingkat nasional maupun regional, serta berperan aktif dalam membangun peradaban digital yang lebih cerdas, beretika, dan bermanfaat bagi semua.

  • Wali Kota Sorong Serahkan Bantuan Modal Usaha Rp2 Juta untuk 100 Pelaku Usaha Mikro

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara resmi menyerahkan bantuan modal usaha kepada 100 pelaku usaha mikro di Kota Sorong. Penyerahan berlangsung di Gedung Lambertus Jitmau, Jalan Merpati, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (01/10/2025).

    Dalam sambutannya, Wali Kota Septinus menegaskan bahwa pelaku usaha mikro merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Menurutnya, meski menghadapi berbagai tantangan, usaha mikro terbukti mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Pemerintah Kota Sorong terus berkomitmen memberikan dukungan nyata. Bantuan modal usaha ini adalah bentuk apresiasi dan dorongan agar bapak/ibu semakin semangat berusaha, berinovasi, dan mengembangkan usaha,” ujarnya.

    Tahun ini, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp2 juta, meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu yang hanya Rp1 juta per penerima. Kenaikan ini, kata Wali Kota, menjadi bukti kepedulian pemerintah untuk memperkuat usaha masyarakat kecil agar lebih berdaya saing.

    PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong, Sherly Agaki, menjelaskan bahwa penerima bantuan dipilih melalui seleksi ketat dari 86 proposal yang diajukan. Ia berharap para penerima dapat memanfaatkan bantuan secara bijak untuk mengembangkan usaha menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.

    “Program ini bukan sekadar memberi modal, tetapi juga mengajarkan pelaku usaha pentingnya pengelolaan yang tepat agar usahanya bisa bertahan dan berkembang,” jelas Sherly.

    Selain itu, pemerintah juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk memperkuat kerja sama, menjaga semangat gotong royong, dan membangun jaringan usaha yang sehat. Dengan begitu, para pelaku usaha mikro di Kota Sorong diharapkan mampu bersaing, tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga hingga ke tingkat nasional.

    Acara penyerahan bantuan diakhiri dengan penyerahan simbolis kepada perwakilan penerima dari berbagai kelurahan. Momentum ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

  • LBH-SAGU Apresiasi Sekolah Agraria Muhammadiyah, Dorong Kesadaran Kolektif Masyarakat Adat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Selalu Ada Getakan untuk Umat (LBH-SAGU), Alexander Sagey, mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Agraria yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong, Sabtu (28/9/2025).

    Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai dinamika konflik agraria dan hak hidup rakyat.

    Alexander menilai sekolah agraria tersebut memberikan nilai positif yang besar, terutama dalam membekali peserta dengan perspektif baru menghadapi tantangan perebutan lahan dan ancaman perampasan ruang hidup. “Kami mengapresiasi kegiatan ini karena memiliki nilai positif dan memberikan para peserta perspektif baru agar ke depannya siap menghadapi segala bentuk dinamika perebutan lahan serta hak-hak hidup masyarakat,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, para peserta disuguhkan beragam materi yang disesuaikan dengan karakteristik budaya masing-masing. Dengan mengusung tema “Mitigasi Eskalasi Perampasan Ruang Hidup Masyarakat”, Sekolah Agraria berupaya mengingatkan kembali pentingnya kesadaran akan konflik sosial, ekonomi, hukum, hingga kebijakan negara yang kerap berpihak pada kepentingan oligarki.

    Sejumlah pemateri yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, akademisi, praktisi, hingga aktivis LSM. Mereka menyampaikan pemikiran kritis mengenai strategi mempertahankan hak hidup masyarakat dari ancaman pengusaha dan penguasa yang kerap melakukan perampasan lahan secara tidak beraturan.

    Alexander menegaskan, forum-forum seperti Sekolah Agraria harus terus dibuka dan diperluas agar masyarakat memiliki ruang belajar dan bertukar gagasan. “Forum-forum semacam ini harusnya terus dibuka agar kita selalu merawat pikiran dengan instrumen perjuangan berdasar pada perspektif dan pengetahuan baru,” katanya.

    Ia berharap melalui kegiatan ini, generasi muda dan para aktivis dapat terus merawat kesadaran kolektif dalam memperjuangkan keadilan agraria. Semangat ini, lanjutnya, sangat penting untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat adat dan rakyat kecil.

    Selain memberikan pemahaman teoretis, sekolah ini juga menjadi sarana membangun jaringan antaraktivis dan masyarakat lintas daerah. Pertukaran pengalaman dan strategi diharapkan memperkuat solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak agraria.

    Alexander menekankan pentingnya kontribusi nyata setelah mengikuti forum tersebut. Menurutnya, ilmu dan perspektif yang diperoleh harus diterjemahkan dalam aksi nyata di tengah masyarakat, terutama dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    “Semoga dari forum ini kita bisa memberikan kontribusi terhadap anak muda maupun aktivis lainnya untuk merawat kesadaran kolektif dan berjuang bersama demi cita-cita luhur kita semua serta mendorong ditetapkannya undang-undang hukum masyarakat adat,” pungkasnya.

  • Literasi Digital Diujung Timur:  Mafindo Sorong Bekali Guru dengan AI untuk Pendidikan yang Kritis dan Bijak

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – ​Puluhan guru dari berbagai jenjang, mulai dari SD hingga SMA/SMK, di Kota Sorong baru saja mengikuti pelatihan intensif dalam program “AI Goes to School” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Wilayah Sorong.

    ​Kegiatan yang berlangsung di LAB MAN Kota Sorong dari pagi hingga siang hari ini dipenuhi antusiasme. pada Sabtu (28/09/2025).

    Para guru terlihat sangat aktif mengajukan berbagai pertanyaan, menunjukkan tingginya minat mereka terhadap teknologi baru ini.

    ​Menurut Muhid, Koordinator Wilayah Mafindo Sorong. kelas ini adalah bagian dari program yang bertujuan untuk memperkenalkan Kecerdasan Artifisial (AI), etika penggunaannya, dan pemanfaatan secara bijak dalam dunia pendidikan. Menguasai Tools AI untuk Modul Pembelajaran Kreatif.

    ​Dalam sesi ini, para guru didorong untuk menjadi lebih kreatif dengan memanfaatkan berbagai tools AI, seperti Napkin AI, Gemini AI, Suno AI, dan ChatGPT, untuk menciptakan modul pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif di kelas.

    ​Pelatihan ini didampingi oleh Trainer dan Asisten Trainer yang merupakan pengurus Mafindo Wilayah Sorong, yang semuanya telah mengikuti proses Training of Trainers (TOT) dari Mafindo Pusat.

    ​Taufani, perwakilan dari Tim Program AI Goes to School, mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat membuat guru-guru lebih kreatif dalam merancang proses belajar-mengajar. Lebih lanjut, diharapkan para guru juga dapat mendorong siswa-siswi untuk menggunakan AI secara lebih bijak dan kritis.

    ​Mafindo Sorong juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala MAN Kota Sorong yang telah menyediakan fasilitas gedung untuk terlaksananya kegiatan ini. Mereka berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut guna meningkatkan kualitas pendidikan di bidang literasi digital di Sorong.

  • Dokumen KUA-PPAS Perubahan 2025 Mandek, DPRP Papua Barat Daya Desak Gubernur Segera Diserahkan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong– Dokumen rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025 hingga deadline pembahasan pada bulan September belum juga diterima Dewan Perwakilan Rakyat PBD.

    Padahal Siklus pembahasan sampai penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2025 pada bulan Juli -September setiap tahunya.

    Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Barat Daya Fredrik Frans A. Marlisa,S.T pihaknya sudah menyurati Gubernur Papua Barat Daya melalui tim amggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk mempertanyakan kesiapan dan kapan proses penyerahan dokumen keuangan negara tersebut.

    “Kami (DPRP) sudah surati untuk mempertanyakan dokumen KUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2025 tapi belum ada jawaban hingga saat ini,” tegas Fredrik kepada wartawan saat menghadiri Musda JMSI Papua Barat Daya di Darefan Hotel Kota Sorong, Sabtu (27/09/2025).

    Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, bahwa permainan bola panas pembahasan rancana KUA-PPAS Perubahan tahun 2025 bukan di DPRP tetapi ekselutif PBD.

    “Permainan bola itu bukan di kita tetapi di eksekutif, mereka harus menyusun rencana KUA-PPAS terkait dengan pagu indkatif, kami DPRP PBD siap melaksanakan tahapan ini,” ujarnya.

    Tahapan ini bisa terkendala berkaitan dengan penetapan beberapa peraturan daerah seperti RPJMD Gubernur, karena KUA-PPAS menggambarkan visi-misi kepala daerah terpilih.

    Kemudian penetapan perda LKPj LHP BPK RI dan LKPD pemerintah daerah tahun 2024 , didalam dokumen ini terdapat SILPA yang akan ditetapkan kembali dalam APBD setiap tahun berjalan, proses ini butuh waktu 14 hari.

    “Penetapan Peraturan daerah ini sudah dilakukan, kami berharap TAPD Papua Barat Daya segera memberikan dokumen KUA-PPAS Perubahan untuk dibahas bersama Banggar DPRP mengingat waktu yang sangat singkat,” sahutnya.

  • Merawat Budaya, Membangun Ekonomi: Kiprah LMA Papua Barat Daya di Era Digital

    Melanesiatimes.com,  Kota Sorong – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) kembali menunjukkan komitmennya dalam merawat peradaban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

    Dalam diskusi publik bertema ‘Peran Media dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Adat di Papua Barat Daya’ bertempat di hotel Derefan Kota Sorong, Sabtu (27/09/2025),

    Ketua Harian LMA Papua Barat Daya Franky Umpain memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dan akan dilakukan oleh lembaga yang kini genap berusia 12 tahun tersebut.

    Diskusi yang dipandu oleh moderator Olha Irianti Mulalinda ini menjadi ruang reflektif sekaligus progresif dalam menyoroti bagaimana media dan digitalisasi dapat berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat adat di Papua, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

    Franky Umpain mengawali paparannya dengan menegaskan bahwa LMA bukan hanya sekadar organisasi adat, namun turut penjaga peradaban orang asli Papua.

    “Sejak resmi berdiri pada awal tahun 2011, LMA telah diakui baik oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai mitra strategis dalam pembangunan Papua yang berbasis pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal,” ujar Ketua Harian LMA Papua Barat Daya Franky Umpain

    Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, LMA senantiasa hadir berkontribusi dalam berbagai aspek, baik aspek sosial, politik, kesehatan, hingga pendidikan maupun ekonomi.

    “Kami bukan hanya jembatan antara masyarakat adat dan pemerintah, namun sebagai motor penggerak perubahan,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Anggota DPR Otsus PBD ini menyebut bahwa LMA telah terlibat aktif dalam dinamika kebijakan nasional maupun daerah, termasuk dalam pembahasan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II dan regulasi turunannya.

    “Kiprah LMA juga terlihat dalam proses pemekaran wilayah di tanah Papua, dimana lembaga ini memberikan masukan penting yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat,” terangnya.

    Dijelaskannya bahwa keberadaan kursi Fraksi Otsus di DPR Papua Barat dianggap menjadi bukti nyata dari kontribusi pemikiran LMA.

    “Kami tidak hanya bicara soal identitas, tetapi soal masa depan dan kesejahteraan orang asli Papua,” bebernya.

    Ia menuturkan bahwa terdapat salah satu fokus utama LMA ke depan yakni mengenai peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat adat, khususnya generasi muda.

    “LMA menyadari pentingnya mengintegrasikan seni, budaya, dan teknologi dalam strategi pembangunan ekonomi,” tuturnya.

    Melalui berbagai program, LMA terus mendorong generasi muda untuk mengeksplorasi potensi ekonomi berbasis seni budaya, termasuk kriya lokal, musik tradisional, hingga pertunjukan seni digital.

    Disisi lain, alih teknologi digital turut menjadi perhatian utama, guna menjembatani masyarakat adat dengan pasar yang lebih luas melalui platform digital.

    “Digitalisasi bukan ancaman, namun peluang besar bagi masyarakat adat. Lewat media sosial, e-commerce, dan platform digital lainnya, produk-produk lokal bisa dikenal dunia,” pungkasnya.

    Diskusi ini menyoroti pentingnya peran media dalam mendukung kemajuan ekonomi masyarakat adat. Media dinilai memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik, mengangkat potensi lokal, sekaligus menjadi alat edukasi dan advokasi.

    “Media harus menjadi mitra perubahan, bukan sekadar penyampai berita. Kami butuh media yang hadir di tengah masyarakat adat, memberdayakan mereka, dan menyuarakan keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi,” tegasnya.

    LMA diinginkan Franky terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, lintas lembaga hingga komunitas lokal. Tujuannya adalah satu, yakni menciptakan masyarakat adat yang mandiri secara ekonomi tanpa kehilangan jati diri budaya dan adatnya.

    “LMA akan terus hadir menata serta menatap sebuah perubahan peradaban orang asli Papua dalam tatanan adat, tentunya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.

    Diskusi ini dikemas secara menarik dan konstruktif dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Perdana Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025. (Firdaus Askari)