Melanesia Times

Penulis: Falera Radiena

  • Kemendikdasmen Tambahkan Materi Bimbingan Konseling pada Sertifikasi PPG demi Penguatan Pendidikan Karakter

    Melanesiatimes.com – Dalam upaya memperkuat pendidikan karakter di sekolah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperbarui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan menambahkan materi bimbingan konseling dan pendidikan tinggi. Langkah ini dianggap penting untuk menunjang peran guru dalam membantu siswa secara lebih menyeluruh.

    “Kami telah memasukkan materi bimbingan konseling dan pendidikan tinggi dalam sertifikasi PPG,” ungkap Mendikdasmen Abdul Mu’ti kepada wartawan saat ditemui di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

    Penambahan materi ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan bimbingan yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan karakter siswa. Mu’ti menegaskan, mulai 2025, akan ada peningkatan pengangkatan guru bimbingan konseling (BK) dan pelatihan intensif untuk mengembangkan keterampilan konseling para guru, termasuk guru kelas.

    “Guru yang telah lama bertugas, terutama guru kelas, akan mendapat pelatihan bimbingan konseling,” tambahnya.

    Mu’ti berharap para guru mampu memberikan perhatian lebih pada permasalahan yang dihadapi siswa, sehingga peran guru tidak lagi sebatas pengajar. Dengan kemampuan konseling yang lebih baik, guru dapat menjadi pendukung dalam pengembangan bakat dan minat siswa, menghilangkan kesan bahwa guru BK hanya berfungsi untuk memberikan sanksi atau hukuman.

    “Dengan kemampuan konseling yang lebih baik, diharapkan guru BK berperan lebih sebagai mentor yang mendorong potensi siswa, bukan hanya sebagai pemberi hukuman,” jelasnya.

    Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan positif pada peran guru di sekolah, mengarah pada lingkungan belajar yang lebih inklusif dan membangun.

  • inilah Komitmen DRD Mengawal Kasus Korupsi di Kabupaten Berau yang Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp14 Miliar

    MELANESIATIMES.COM – Pada tahun 2021, anggota DPRD Kabupaten Berau dilaporkan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk perjalanan dinas. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua komponen utama, belanja perjalanan dinas luar kota sebesar Rp13,5 miliar, serta belanja perjalanan dinas dalam kota senilai Rp491.543.895.

    Sejatinya, perjalanan dinas ini dimaksudkan untuk mendukung kinerja para anggota dewan dalam menjalankan tugasnya. Namun, laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar.

    Salah satu modus yang diduga digunakan oleh anggota DPRD adalah pengurangan hari kunjungan kerja yang tertera di surat tugas mereka. Dengan mempersingkat durasi kunjungan, anggaran yang seharusnya digunakan untuk keperluan perjalanan dinas dialokasikan secara tidak semestinya.

    Ketua DPW Dewan Rakyat Dayak (DRD) Siswansyah, mengungkapkan kekesalannya terhadap lambannya penanganan hukum atas dugaan penyalahgunaan ini.

    “Sampai saat ini, belum ada tindakan hukum yang jelas terkait kasus ini,” ujar Siswansyah saat podcast bersama Majelis Proklamasi, Kamis (17/10/2024).

    Menurutnya, jika tidak ada langkah hukum yang diambil, ia berencana membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung.

    “Saya tidak menuduh bukan tanpa dasar. Ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hingga kini belum direspons dengan tindakan hukum yang tegas,” tambahnya.

    Siswansyah juga khawatir bahwa oknum-oknum yang diduga terlibat akan kembali maju di Pilkada 2024 dan kembali duduk di kursi DPRD Berau.
    Sebagai seorang aktivis, Siswansyah berkomitmen untuk terus menyuarakan isu ini hingga tuntas.

    “Selagi saya hidup, saya akan terus mengejar keadilan. Jika pemerintah daerah terus memainkan anggaran APBD untuk kepentingan pribadi, mereka akan berhadapan dengan rakyat,” tegasnya.

    Ia juga menyerukan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang cerdas dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada pemilu mendatang. Hingga saat ini, masyarakat Kabupaten Berau masih menunggu langkah konkret dari pemerintah dan penegak hukum terkait kasus ini. Meskipun temuan BPK sudah ada sejak 2021, belum ada tindakan tegas yang diambil.

    Dengan potensi kerugian negara yang signifikan, Kasus seperti ini perlunya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan institusi penegakan hukum.

    selain itu di tempat yang sama, Advokat/Praktisi Hukum, Rabbana menyuarakan kekhawatirannya terhadap kurangnya respon penegak hukum terkait kasus ini.

    “Kami sudah mengajukan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melihat adanya potensi kerugian negara. Respons dari KPK positif, dan kami harap dalam satu bulan ke depan ada tindak lanjut konkret,” ujarnya.

    Dirinya juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat Berau dalam menghadapi pemilihan umum yang akan datang.

    “Tanggal 27 November nanti sudah pemilihan. Salah satu yang terlibat dalam dugaan kasus ini adalah calon dengan nomor urut 1. Masyarakat harus cermat memilih, jangan sampai memilih orang yang tidak bertanggung jawab atas uang negara,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti, akan berdampak buruk bagi masa depan Kabupaten Berau.

    “Saya sudah menyerahkan data ke KPK dan meminta mereka segera mengambil tindakan. Jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi malapetaka bagi Berau,” pungkasnya.

    Pria asal kalimantan Timur itu berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini, dengan harapan KPK dapat menyelesaikannya secara tuntas demi keadilan dan kepentingan publik serta kesejahteraan hajat hidup masyarakat kabupaten Berau.

    Dilain sisi, Aktivis Kornas Jaringan Advokasi Publik (JAPI), Iradat Ismail mengkritik lemahnya penegakan hukum terkait dugaan korupsi perjalanan dinas ini.

    “Kasus korupsi di negara kita sudah sangat akut. Butuh keseriusan dan fokus dari penegak hukum. Temuan BPK yang mengindikasikan kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar ini tidak boleh dianggap enteng,” tegas Iradat.

    Menurut Iradat, meski para pelaku korupsi mungkin memiliki hak politik untuk mencalonkan diri kembali di Pilkada, penegakan hukum tetap harus dijalankan.

    “Hak mereka sebagai calon tetap kita hormati, tetapi kita juga harus mengejar catatan temuan BPK terkait oknum-oknum di Kabupaten Berau ini,” lanjutnya.

    Iradat juga menekankan pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus ini.

    “Harapan kita semua ada di KPK sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi. Meskipun mungkin bagi KPK jumlah ini kecil, kita tidak ingin kasus seperti ini terus berulang,” ungkapnya.

    Pihaknya mendorong masyarakat Berau untuk lebih aktif menyuarakan kasus ini dan mendesak KPK agar segera mengambil tindakan tegas.

    “Masyarakat harus bergerak bersama-sama. KPK punya perangkat yang lengkap untuk menuntaskan kasus ini, apalagi kasus ini sudah berjalan selama hampir empat tahun,” pungkasnya.

    Ia juga menekankan bahwa Kabupaten Berau, sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki potensi ekonomi yang besar. Jika kasus korupsi ini tidak segera diselesaikan, hal tersebut bisa menjadi penghalang bagi pembangunan di Berau.

    “Korupsi seperti ini akan menjadi benalu bagi kemajuan daerah kita. Masyarakat harus berani tidak memilih calon pemimpin yang terlibat korupsi dan lebih cermat melihat rekam jejak mereka,” tutup Iradat.

    Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Berau ini kembali menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Jika dibiarkan tanpa tindakan tegas, hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan penegak hukum. Oleh karena itu, desakan agar KPK segera turun tangan semakin relevan.

    Masyarakat Berau diharapkan semakin sadar untuk tidak memberikan kepercayaan kepada pemimpin yang terlibat korupsi, guna memastikan masa depan daerah Berau yang bersih dan berintegritas untuk kemaslahan bersama.

     

     

  • Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar Dinilai Jadi Korban Pelanggaran HAM

    Melanesiatimes.com – Rencana talkshow Bedah Kasus Skandal Cinta Segi Tiga menghadirkan beberapa pembicara mendapat sorotan tajam, karena mengarah potensi pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

    Takshow itu sejatinya akan mengulas proses hukum rumah tangga Wakil Dirut PT Bank Mandiri Alexandra Askandar.

    “Ini sangat tidak elok lah di besar besarkan dengan cara seperti Ini. Justru acara bedah kasus di atas bisa masuk kategori pelanggaran HAM,” kata Sekjen Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Tri sasono dalam keterangannya, Jumat (20/9/2024).

    Tri menilai, persoalan HAM adalah hak yang dimiliki oleh seorang manusia, melekat pada dirinya, baik dari sisinya sebagai seorang perempuan maupun seorang manusia.

    Ia mengingatkan, dalam undang-undang terdapat pasal yang mengatur tentang HAM perempuan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

    Pasal ini mengamanatkan pada negara untuk menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender.

    “Pasal 49 ayat (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan,” kata Tri.

    Karena itu, lanjutnya, persoalan rumah tangga bukan bagian dari urusan yang berhubungan dengan kinerja Bank Mandiri selama ini.

    “Apalagi setelah kami perhatikan Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya di bank Mandiri,” kata Tri.

    Karena itu, FSP BUMN Bersatu meminta semua pihak jangan membesarkan masalah tersebut. Apalagi menyangkutpautkan dengan kinerja saham BMRI.

    Ditegaskan, FSP BUMN Bersatu sebagai bagian dari organisasi yang memiliki kepentingan terhadap kemajuan Bank Mandiri dan melindungi pekerja di BUMN, akan mengambil tindakan hukum.

    Tindakan hukum akan diambil jika ada pihak pihak yang terus mempersoalkan masalah tersebut, baik melalui media sosial dan media media lainnya.

    “Kita akan melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai dugaan tindakan pelanggaran HAM,” tegasnya.

  • Survei WCR: Elektabilitas Rudy Mas’ud-Seno Aji Meroket di Pilkada Kaltim 2024

    Melanesiatimes.com – Warna Research Center (WCR) menggelar survei tentang peta kekuatan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Timur menjelang Pilkada 2024. Hasilnya, Elektabilitas Rudy Mas’ud-Seno Aji Unggul Jauh Dibandingkan Isran Noor-Hadi Mulyadi.

    Metode survei yang digunakan survei ini adalah “Metodologi survei dengan multistage random sampling dengan jumlah responden sekitar 1400 orang di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner. survei ini memiliki margin of error sebesar ±2,62 persen, dengan periode pengambilan data berlangsung dari 5 hingga 15 September 2024.

    Dari hasil survei ditemukan beberapa isu yang dibicarakan oleh responden. Di mana, sebanyak 57,3% membicarakan isu SDM dan lapangan pekerjaan di Kaltim pada era kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi se-Kalimantan yang mencapai 5,71%.

    “Dengan adanya IKN, kesempatan dan pembukaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru akan bertambah, namun pemerintah perlu memastikan peluang ini bisa diakses warga lokal,” kata Direktur Eksekutif Warna Research Center Hilman Firmansyah dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

    Kemudian, 17,4% responden membicarakan isu terkait pembangunan infrastruktur, perhubungan dan komunikasi perlunya
    percepatan. “Seperti internet yang menyeluruh di Kaltim juga penting agar efektivitas dalam pembangunan dapat terlaksana,” ujarnya.

    Sebanyak 25,2% responden menaruh perhatian pada isu tentang lingkungan hidup. Para responden menginginkan jangan sampai pembangunan yang pesat di Kaltim mendegradasi kelestarian lingkungan.

    Warna Research Center kemudian mencari tahu tingkat elektabilitas kedua pasangan calon dengan jawaban responden secara terbuka dan ditanyakan secara spontan, jika pilkada digelar saat ini. Hasilnya, pasangan cagub-cawagub Rudy Mas’ud-Seno Aji unggul dengan perolehan 53,1% dan pasangan Cagub -cawagub Isran Noor-Hadi Mulyadi 30,3%, kemudian sebanyak 16,4% responden masih belum menentukan pilihan atau memilih untuk tidak menjawab.

    Elektabilitas Rudy Mas’ud-Seno Aji kian unggul jauh saat responden disodori kuesioner pertanyaan tertutup terkait elektabilitas (tingkat keterpilihan) terhadap kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur.

    “Pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji unggul jauh di angka 58,6% dan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi di angka 33,8% dan sebanyak 7,6% responden belum menentukan pilihan/belum menjawab,” ucap Hilman.

    Sementara, tambahnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Isran Noor-Hadi Mulyadi mencapai 40,6%. Adapun tingkat keberhasilan pemerintahan petahana dinilai 38,5% dari program program yang dijanjikan saat kampanye pada pilkada lalu.

    Sebanyak 77,4% responden menilai Petahana gagal menekan angka putus sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih tinggi. Di mana menurut pendapat responden, belasan ribu anak tidak bisa melanjutkan pendidikan karena berbagai masalah, terutama faktor ekonomi keluarga yang tidak mendukung dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk anak mereka.

    “Sebanyak 70,6% responden menilai bahwa di Kalimantan Timur sarana dan prasarana pendidikan masih jauh dari ideal dimana jumlah sekolah belum merata. Tidak semua kecamatan memiliki sekolah untuk tingkat SMP dan SMA,” ujarnya.

  • Survei LPMM Gen Z & Milenial Mayoritas Pilih Rudy Mas’ud-Seno Aji di Pilkada Kaltim 2024

    Melanesiatimes.com – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 semakin mendekat. Peta politik di Kaltim menunjukkan bahwa dua generasi kunci, yaitu Generasi Z dan Milenial, akan menjadi faktor penentu dalam hasil pemungutan suara pada Pilkada 2024.

    Dari hasil riset awal Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPMM), terungkap fakta mengejutkan bahwa suara pemilih dari dua generasi ini sangat dominan. Pemilih dari Generasi Z dan Milenial mencapai sekitar 61% dari total pemilih di Kaltim, menjadikan mereka bukan hanya sekadar penentu, tetapi game changer dalam Pilgub kali ini—kelompok yang akan mengukir arah baru bagi provinsi ini.

    Survei yang sangat komprehensif ini melibatkan 1.500 responden, terdiri dari 600 responden Gen Z dan 900 responden Milenial, tersebar secara proporsional di seluruh wilayah Kaltim. Penarikan sampel dilakukan menggunakan metode cluster sampling, dengan margin of error sebesar ±2,53% dan tingkat kepercayaan 95%.

    Dalam rentang waktu 2-12 September 2024, sementara data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka dan pengisian kuesioner, menghasilkan salah satu survei politik paling terpercaya dan kredibel dalam Pilgub 2024.

    “Hasil survei mengungkapkan temuan penting: pasangan calon Rudy Mas’ud – Seno Aji mendominasi perolehan suara di kalangan Gen Z dan Milenial,” kata Direktur Eksekutive LPMM Alamsyah Wijaya dalam keterangannya, Sabru (14/9/2024).

    Tepatnya, lanjut Alamsyah, sebanyak 60,4% Gen Z memilih pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji, sementara dari kalangan Milenial, dukungan ini bahkan mencapai 62,7%. Sebagai perbandingan, pasangan Isran Noor – Hadi Mulyadi hanya mendapatkan 30,1% dari Gen Z dan 29,6% dari Milenial.

    “Sebuah selisih yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik Rudy Mas’ud – Seno Aji di mata generasi muda,” kata Alamsyah.

    Dikatakan, pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji mendapatkan dukungan mayoritas dari kedua generasi tersebut berkat visi yang dianggap inovatif dan relevan.

    Pengalaman Rudy Mas’ud sebagai pengusaha sukses dan politisi muda dari kalangan Milenial, serta Seno Aji yang merupakan figur berpengalaman dari Generasi X, menjadikan pasangan ini dipandang mampu membawa perubahan besar. Terutama dalam sektor industri kreatif, pengembangan UMKM, serta bisnis startup—faktor-faktor yang sangat resonan dengan kebutuhan generasi muda yang dinamis.

    “Generasi muda, terutama Gen Z, memiliki ketertarikan kuat terhadap program-program inovatif yang menyasar sektor kreatif dan UMKM. Pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji berhasil secara strategis memanfaatkan aspirasi ini, hingga berhasil menarik dukungan besar,” kata Alamsyah.

    Lebih dari sekadar pilihan politik, lanjutnya, survei ini menunjukkan adanya gelombang perubahan besar yang sedang digerakkan oleh generasi muda. Dalam temuan lain, survei mengungkap bahwa sebanyak 88,7% responden Gen Z, yang didominasi oleh pemilih pemula, memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap calon pemimpin Kaltim.

    Mereka menginginkan pemimpin yang netral, pro-rakyat, dan mampu menciptakan terobosan baru yang berdampak langsung bagi generasi muda. Hasil survei juga menunjukkan bahwa generasi Milenial, yang cenderung lebih pragmatis dan skeptis, tetap memberikan dukungan besar pada pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji.

    “Dengan alasan bahwa mereka melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap rekam jejak kandidat dan dampak Pilkada sebelumnya terhadap Kaltim,” kata Alamsyah.

    Yang menarik, sambungnya, survei juga menemukan bahwa 66,4% responden Milenial dan 62,7% responden Gen Z sudah mantap dengan pilihan mereka, meskipun sebagian kecil masih terbuka untuk berubah. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pemilih muda sudah memiliki preferensi politik yang kuat dan keyakinan terhadap calon yang mereka anggap mampu membawa perubahan nyata.

    “Kesimpulan hasil survei LPMM memberikan gambaran bahwa Generasi Z dan Milenial bukan sekadar pemilih pasif, melainkan penggerak utama yang akan menentukan hasil Pilgub Kaltim 2024. Dengan kontribusi suara yang mencapai 61% dari total pemilih, kedua generasi ini memiliki potensi luar biasa untuk mengubah lanskap politik Kaltim,” kata Alamsyah.

    Dikatakan, pasangan calon yang mampu secara tepat merangkul aspirasi kedua generasi ini memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilgub. Fakta bahwa pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji berhasil meraup dukungan mayoritas dari Gen Z dan Milenial adalah sinyal kuat bahwa mereka adalah kandidat yang paling siap mengantarkan Kaltim menuju era baru.

    Lebih dari itu, dengan populasi Kaltim yang didominasi oleh generasi muda, sekitar 61%, keberhasilan pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji dapat membuka jalan bagi transformasi besar yang akan membentuk masa depan Kaltim dalam 20 tahun ke depan.

    Karena itu, menurutnya, harapan besar tertuju pada mereka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memaksimalkan potensi bonus demografi demi kemajuan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara. Selain itu, pasangan ini dinilai lebih mampu memimpin Kaltim menuju visi “Indonesia Emas” dengan daya saing global, dibandingkan dengan pasangan Isran Noor – Hadi Mulyadi.

    “Mereka dipandang sebagai figur yang memahami pembangunan yang telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, sekaligus siap membawa Kaltim maju dengan inovasi, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

  • Survei LKPI: Kompas Suara Masyarakat Kota Tegal di Pilwakot 2024

    Melanesiatimes.com – KPU Kota Tegal secara resmi telah menerima tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal dalam Pilkada 2024.

    Adapun Ketiga pasangan bakal wali kota dan wakil wali kota Tegal itu adalah H. Edy Suripno – H. Akhmad Satori, H. Dedy Yon Supriyono – Hj. Tazkiyyatul Muthmainnah, serta pasangan calon Faruq Ibnul Haqi – M Ashim Adz Dzorif Fikri.

    Perihal ini, sangat menarik bagi Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKP) untuk melakukan penelitian survei untuk mengetahui preferensi politik masyarakat Kota Tegal menuju pemilihan Walikota 2024, sehingga dapat diketahui ke mana arah suara masyarakat kota terhadap ketiga paslon tersebut.

    Penelitian LKPI ini dilakukan dengan Metode survei menggunakan teknik sampling untuk menentukan jumlah warga Kota Tegal sebagai responden.

    Survei ini menggunakan Multistage random sampling dengan total sampel sebanyak 1200 responden yang merupakan populasi Daftar Pemilih Tetap Kota Tegal pada pemilu 2024.

    Di mana tingkat margin error sebesar kurang lebih 2,82% pada selang kepercayaan 95%, menggunakan metode teknik wawancara tatap muka dengan responden dan menggunakan kertas kuesioner.

    “LKPI melakukan survey pengumpulan datanya dilakukan pada kurun waktu 2 -11 September 2024,” kata Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis, Jumat (13/9/2024).

    Togu menjelaskan, survei menguji tingkat popularitas atau keterkenalan dan akseptabilitas atau disuka, serta diterima oleh responden.

    Atas itu, hasil survei menemukan tingkat popularitas pasangan calon Faruq Ibnul Haqi-M.Ashim dengan besaran presentase 90,2 %, dan tingkat akseptabilitas dengan besaran persentase 92,5%.

    Sedangkan pasangan calon Dedy Yon Supriyono- Tazkiyyatul survei menemukan tingkat popularitasnya mencapai 92,4% dan untuk tingkat Akseptabilitas dengan besaran persentase 32,1%.

    Sementara pasangan calon Edy Suripno-Akhmad Satori survei menemukan tingkat popularitasnya mencapai 80,7% dan untuk tingkat Akseptabilitas dengan besaran presentasi 52,3%.

    Berdasarkan data analisa dukungan terhadap pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Tegal yang disajikan dari hasil temuan survei dengan pilihan responden secara Top of Mind, pasangan Faruq Ibnul Haqi-Ashim Adz Dzorif Fikri menempati posisi teratas dengan tingkat keterpilihan sebanyak 39,3%.

    Disusul posisi kedua ditempati pasangan calon Dedy Yon Supriyono-Tazkiyyatul Muthmainnah dengan tingkat keterpilihan 20,7%.

    Kemudian, pasangan Edy Suripno-Akhmad Satori dengan tingkat keterpilihan 19,9% dan tidak memberikan pilihan sebanyak 20,1%.

    Adapaun dalam simulasi pertanyaan tertutup menggunakan kertas kuesioner tertera nama-nama dan gambar ketiga paslon lalu diberikan pertanyaan kepada responden pasangan calon Walikota dan wakil walikota yang akan dipilih jika pilwakot digelar hari ini.

    Hasilnya tingkat elektabilitas pasangan calon Faruq Ibnul Haqi-M.Ashim Adz Dzorif Fikri unggul jauh dibanding dua paslon lainnya,dengan memperoleh tingkat elektabilitas 46,6% dan di urutan kedua Dedy Yon Supriyono -Tazkiyyatul Muthmainnah dengan tingkat elektabilitas 22,6%.

    Di urutan ketiga pasangan Edy Suripno- Akhmad Satori dengan tingkat elektabilitas 21,2%, sedangkan responden yang tidak menjawab/tidak tahu sebesar 9,6%.

    Hasil survei juga menemukan kemantapan responden dalam pilihannya bahwa sebanyak 12,5% responden mengaku masih mungkin mengubah pilihan, sedangkan 76,8% responden mengaku tidak akan berubah, dan 10,7% responden menjawab tidak tahu.

    Dalam survei ini juga diperoleh tentang persepsi dan penilaian masyarakat kota Tegal terkait tingkat kepuasan masyarakat kota tegal terhadap pemerintahan Dedy Yon Supriyono selama menjabat sebagai Walikota Tegal.

    “Hasilnya sebanyak 70,4% masayarakat Kota Tegal tidak puas terhadap kinerja Dedy Yon Supriyono selama menjabat sebagai Walikota Tegal dan hanya 21,3% yang merasa puas dan selebihnya 8,3% tidak menjawab,” ucapnya.

    Atas survei LKPI ini, pengamat politik Nahdlatul Ulama (NU) Rikal Dikri hasil survei LKPI menilai, mencerminkan bahwa masyarakat Kota Tegal tidak ingin lagi Dedy Yon Supriyono memimpin Kota Tegal lagi.

    “Tentu bukan karena tidak ada sebabnya, tentu saja warga Kota Tegal masih memiliki rekam jejak Dedy Yon sebagai Walikota Tegal yang berseteru dengan Wakil Walikotanya Jumadi,” ujar Rikal.

    Beredar kabar, lanjutnya, Wali Kota Tegal Dedy Yon melaporkan Jumadi, ke Polda Jateng yang dilatar belakangi dengan persoalan yang tidak ada hubungan dengan kepentingan masyarakat Kota Tegal.

    “Dan ini sangat memalukan bagi masyarakat Kota Tegal memiliki pemimpin seperti Dedy Yon tersebut,” ujar Rikal.

    Belum lagi, sambungnya, perilaku yang masuk kategori senonoh yang dilakukan Dedy Yon Supriyono sebagai Walikota Tegal yang terkenal dengan kota religius selain kota bahari.

    Di mana video Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono yang viral berjoged di malam Tahun Baru 2023 dan dinilai tindakannya kurang senonoh dan bermoral bejat oleh netizen di seluruh Indonesia termasuk dari Kota Tegal.

    Video yang viral di TikTok, Instagram, twitter hingga WhatsApp memberikan kritikan pedas pada Dedy Yon Supriyono.

    Meskipun Dedy Yon mengklarifikasi bahwa aksinya bernyanyi dan berjoget di atas panggung itu bertujuan untuk menghibur warga.

    Namun, Aksi Dedy Yon Supriyono menimbulkan kontroversi, bahkan ada netizen yang mengaku sangat malu melihat perilaku Wali Kota Tegal tersebut.

    “Sebagai politisi Partai Demokrat perilaku Dedy Yon sangat berbeda jauh dengan bos partainya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berperilaku sopan jika di depan umum,” ujarnya.

  • IMM Maluku Anggap Pembangunan Bursel Era Tagop dan Safitri Malik Soulisa yang Paling Buruk

    Melanesiatimes.com – Dewan Pengurus Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Maluku (DPD-IMM) berharap ada perubahan yang signifikan yang akan terjadi pasca terpilih pemimpin baru di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Maluku.

    Ketua DPD IMM Maluku, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, M Saleh Souwakil menilai, Buru Selatan sejak mekar pada belasan tahun lalu hingga kini belum ada perubahan yang cukup berdampak ke masyarakat.

    Beberapa hal yang menjadi sorotannya termasuk antara lain dari sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan lain-lain yang ia nilai belum dirasakan dengan baik oleh masyarakat Bursel secara keseluruhan.

    “Maka pada momentum Pilkada 27 November mendatang adalah momentum yang tepat untuk masyarakat memilih dan menentukan perubahan yang baik di kabupaten ini,” kata Saleh dalam keterangannya, Kamis (12/8/2024).

    “Dilihat dari pusat ibu kota Namrole, yang  pembangunannya belum maksimal alias masih stagnan. Belum lagi di tingkat Kecamatan-Kecamatan, dan semua Jalan Lingkar di beberapa Kecamatan masih terbengkalai,” sambung dia.

    Akibatnya, lanjut dia, imbas pembangunan yang kurang memadai ini berdampak pada laju perputaran perekonomian di Buru Selatan yang sangat lambat dan tidak mengalami perubahan sedikitpun pada masa pemerintahan Safitri Malik Soulisa (SMS).

  • Pilkada Kaltim: Rudi Mas’ud-Seno Aji Diprediksi Menang Telak

    Melanesiatimes.com – Dua pasangan calon gubernur dan Wakil gubernur telah mendaftar ke KPU Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengikuti Pilgub Kaltim pada Pilkada serentak 2024. Mereka adalah petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi dan penantangnya, Rudy Mas’ud-Seno Aji.

    Pertarungan Pilgub di Kaltim itu menjadi salah satu pilkada yang strategis di Indonesia pada 2024 ini. Pasalnya wilayah provinsi itu bakal menjadi sentral pemerintahan Indonesia ketika ibu kota negara resmi dari Jakarta di Jawa ke Ibukota Nusantara.

    Perihal ini, lembaga survei Panel Survei Indonesia (PSI) menggelar survei bursa calon gubernur dan wakil gubernur pilkada Kaltim. Pengambilan data lapangan mulai 30 Agustus sd 8 September 2024. Menggunakan 1.600 responden yang tersebar di seluruh kabupaten /Kota di Kaltim yang terdistribusi secara proporsional.

    “Metodologi yang digunakan adalah multi stage random sampling dengan margin of error (toleransi kesalahan) sebesar 2,45% dengan Tingkat kepercayaan 95%,” kata Direktur Eksekutif PSI Mahendra Zaini dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).

    Mahendra menyatakan, hasil survei dari kekuatan elektoral dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim menemukan bahwa Pasangan Calon (Paslon)?Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud -Seno Aji diprediksi akan menang telak dari lawannya pasangan cagub-cawagub Petahana Isran Noor – Hadi Mulyadi apabila pemilihan dilakukan saat ini.

    “Hasil Survei dengan pertanyaan terbuka menunjukan masyarakat yang memberikan pilihan secara Top of Mind pada pasangan Rudi Mas’ud – Seno Aji sebanyak 51,6%. Kemudian sebanyak 30,1% memberikan pada pasangan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi dan yang tidak memberikan pilihan sebanyak 18,3%,” kata Mahendra.

    Sementara hasil survei dengan pertanyaan terbuka menunjukan masyarakat yang memberikan pilihan secara Top of Mind pada pasangan Rudi Mas’ud – Seno Aji sebanyak 51,6%. Kemudian sebanyak 30,1% memberikan pada pasangan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi dan yang tidak memberikan pilihan sebanyak 18,3%

    Survei dilakukan dengan tatap muka menggunakan pertanyaan tertutup mengunakan kertas kuisioner dan Hasilnya, pasangan Rudi Mas’ud – Aji Seno menempati posisi teratas dengan perolehan suara 60,3%, menyusul di bawahnya pasangan Isran Noor -Hadi Mulyono dengan perolehan suara 32,4% dan yang tidak memberikan suara 7,3%.

    Adapun dalam survei popularitas, pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi meraih 78,8% dan pasangan Rudi Mas’ud -Seno Aji 74,3% Walaupun pasangan petahana populer, namun tidak otomatis disukai responden. Hasilnya, pasangan Rudi Mas’ud – Seno Aji disukai dan diterima oleh 72,6% responden sedangkan pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi disukai dan diterima oleh 63,7% responden.

    Survei juga dilakukan terkait dengan persepsi Masyarakat Kalimantan Timur tentang kinerja Isran Noor- Hadi Mulyadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 59,7% menyatakan tidak puas pada kinerja kepemimpinan Isran Noor – Hadi Mulyadi sebanyak 32,2 menyatakan puas, serta selebihnya 8,1% tidak memberikan penilaian.

    “Sisi lain, hasil survei menunjukkan 70,1% masyarakat Kaltim akan datang ke TPS untuk menentukan pilihan saat PIlkada . Sedangkan sisanya, 29,9%, belum menentukan untuk menyalurkan hak pilih di TPS,” kata Mahendra.

    Melihat hasil survei PSI Pengamat Human Resources Capital dari Universitas Utara Malaysia Enggal Pramukty menilai selama kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi di Kaltim banyak Permasalahan pembangunan pada aspek SDM tidak dapat memuaskan harapan masyarakat.

    Selain itu, tidak menepati janji kampanye seperti belum terpenuhinya akses pendidikan wajib belajar 12 tahun secara merata lalu belum optimalnya akses dan layanan fasilitas kesehatan kepada masyarakat terutama pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Kaltim.

    Ditambah lagi, lanjut Enggal, rendahnya penempatan tenaga kerja yang bersesuaian dengan kompetensi dari para pencari kerja. Kemudian, masih rendahnya daya saing perempuan dibidang ekonomi, sosial dan politik.

    “Tentu saja ini menjadi poin utama yang dirasakan oleh masyarakat Kaltim dan tentu ini sangat berpengaruh pada tingkat keterpilihan Isran Noor – Hadi Mulyadi pada pilkada 2024 oleh masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya.

  • Suara Willem Wandik-Aloysius Giyai Meroket di Pilkada Sistem Noken di Papua Tengah

    Melanesiatimes.com – Panel Survei Indonesia (PSI) mengeluarkan hasil survei terkait Pilkada Provinsi Papua Tengah. Hasilnya, dalam pemilihan dengan sistem noken dalam berbagai simulasi pasangan Willem Wandik – Aloysius Giyai Peroleh unggul.

    Perihal ini, PSI melakukan simulasi pertanyaan terbuka terhadap empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. Yakni, dengan simulasi pelaksanaan sistem noken ‘big man dan noken gantung’

    “Hasil survei menunjukkan pilihan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah Papua Tengah Willem Wandik -Aloysius Giyai berada di urutan pertama dengan 62,7%,” kata Direktur Eksekutive PSI Dominico Bagas dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).

    Kemudian posisi kedua pasangan Natalis Tabuni-Titus Natkime dengan 12,1%, ketiga pasangan Meki Nawipa-Denas Geley dengan 7,9% keempat atau terakhir pasangan John Wempi Wetipo-Ausilius Youw dengan 5,4 %, dan tidak memilih sebanyak 11,9%

    Bagas mengatakan, dalam survei juga responden diminta menilai kapabilitas pasangan calon kepala daerah. Kapabilitas yang dinilai dalam survei tersebut meliputi beberapa nilai, yaitu visioner, intelektualitas, kemampuan memerintah governability, kemampuan politik, komunikasi politik, dan kepemimpinan (leadership).

    “Hasil Survei menunjukkan kapabilitas pasangan Willem Wandik -Aloysius Giyai unggul dibandingkan para pesaingnya, yaitu dengan skor 89,2%. Posisi berikutnya ditempati pasangan Natalis Tabuni-Titus Natkime dengan skor 51,7%, pasangan Meki Nawipa -Denas Geley dengan skor 49,2%, dan pasangan John Wempi Wetipo -Ausilius Youw dengan skor 47,6%,” kata Bagas.

    Hasil survei juga menemukan bahwa Masyarakat Papua Tengah memiliki pertimbangan dalam menentukan pilihan terhadap pasangan calon Kepala Daerahnya. Bagas menyatakan, sebanyak 81,3% mempertimbangkan rekam jejak dan pengalaman calon dalam memimpin, dan pencapaian konkret dalam memimpin atau bekerja di sektor publik.

    “Hasil survei dengan simulasi survei dengan pelaksanaan sistem noken, yakni noken big man dan noken gantung ditemukan bahwa sebanyak 52,8% publik Papua Tengah sudah mengetahui akan adanya pilkada 2024 sedangkan sebanyak 47,2 % tidak dan belum tahu,” kata Bagas.

    Kemudian, sambung Bagas, sebanyak 79,3% tertarik pada visi dan program kerja yang ditawarkan nanti dan sebanyak 80,3% menginginkan calon kepaala daerah yang mampu mengatasi permasalahan daerah serta membawa perubahan positif dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi

    “Dan sebanyak 79,4% mempertimbangkan personaliti dan prilaku calon kepala daerah,” kata Bagas.

    Bagas menjelaskan, survei PSI Ini melibatkan sebanyak 1480 Warga Papua Tengah yang dipilih dari populasi DPT pemilu 2024 Sebanyak 1.128.844 Pemilih dan tersebar secara proposional di 740 titik TPS di 8 Kabupaten. Yaitu, Kabupaten Nabire, Mimika, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Paniai.

    Survei ini memiliki Margin of Error -/+2,55 % dan Tingkat Kepercayaan 95%. “Pengambilan data survei mengunakan Metode wawancara secara tatap muka dan saluran Whatsapp Video Call terhadap Responden Jajak pendapat untuk menguji tingkat elektoral setiap pasangan calon Kepala Daerah yang digelar oleh Panel Survei Indonesia mulai 28 Agustus sd 7 September 2024,” ucapnya.

    Sementara itu, Pengamat Human Resources Capital and Government Leadership dari University Utara Malaysia, Enggal Pamukty menyatakan, dengan hasil survei ini bisa disimpulkan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah yakni Willem Wandik, S.E., M.Si dan Dr. drg. Aloysius Giyai M.kes dinilai berpotensi besar memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Bagas menilai, tingginya tingkat keterpilihan pasangan Willem Wandik -Aloysius Giyai punya hubungan yang signifikan dengan rekam jejak Paslon ini yang mempunyai “Track Record” yang gemilang ketika menjabat di Pemerintahan.

    Sebagaimana diketahui Willem Wandik merupakan Bupati Kabupaten Puncak dua periode yakni 2013 – 2018 dan 2018 – 2023. Sedangkan wakilnya, Aloysius Giyai juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Direktur UP2KP dan Direktur RDUD Dok II Jayapura hingga mendapat gelar Bapak Kesehatan Papua.

    “Hasil survei dengan simulasi sistim noken yang menunjukkan tingginya Elektabilitas Willem Wandik – Aloysius Giyai dibandingkan ketiga paslon lainnya dapat menggambarkan dukungan yang kuat dari suku Mee, Moni, Damal, Amungme, Komoro yang ada di Papua Tengah,” ujarnya.

  • Survei TBRC: Peta Kekuatan Isran Noor-Hadi Mulyadi vs Rudy Mas’ud-Seno Aji di Pilgub Kaltim

    Melanesiatimes.com – Lembaga Survei dari Timur Barat Research Centre (TBRC) mengeluarkan hasil survei bertujuan mengukur peta kekuatan suara di Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim). Pilkada Kaltim diikuti oleh dua pasangan calon dan dilaksanakan pada 28 Agustus hingga 7 September 2024.

    Kedua pasang calon tersebut adalah Isran Noor-Hadi Mulyadi diusung PDIP, Demokrat, Gelora, Hanura, Partai Ummat, dan Perindo. Sedangkan pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji diusung Partai Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PKS, Nasdem, PPP, PSI, PBB, Partai Buruh, Partai Garuda, PKN, dan Partai Prima.

    Perihal ini, pada tingkat elektabilitas dengan pertanyaan terbuka, TBRC mensimulasikan dua pasangan cagub-cawagub Kalimantan Timur pada responden dengab pertanyaan “Apabila Pilkada dilaksanakan hari ini?”

    “Hasillnya, pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji unggul dengan tingkat elektabilitas 47,9%. Sementara itu, pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi memperoleh 31,4%, dan yang belum menentukan pilihan sebanyak 20,7%,” kata Direktur Direktur Eksekutive TBRC Johanes Romeo dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

    TBRC juga melakukan simulasi pertanyaan tertutup menggunakan kertas kuisioner yang berisikan nama dan gambar kedua pasangan cagub-cawagub, dengan pertanyaan “Jika Pilkada digelar hari ini, pasangan mana yang Anda pilih?”

    “Hasil tabulasi data survei menunjukkan pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji dipilih sebanyak 58,2%. Lalu pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi sebanyak 33,6%, dan yang tidak memilih sebanyak 8,2%,” kata Johanes

    Namun, lanjut Johanes, untuk persentase tingkat popularitas atau penerimaan terhadap kedua pasangan calon gubernur-wakil gubernur, hasil survei menunjukkan bahwa pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi berada pada titik tertinggi. Tercatat sebanyak 82,9% masyarakat Kaltim telah mengenal pasangan tarsebut

    Sedangkan, tingkat keterkenalan pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji berada di angka 71,7%. Menurut Johanes, hal ini wajar karena Isran Noor-Hadi Mulyadi merupakan pasangan petahana.

    “Akan tetapi, dalam hal tingkat kesukaan masyarakat terhadap kedua pasangan ini, survei menemukan bahwa pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji disukai oleh 79,3% masyarakat Kalimantan Timur. Sedangkan pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi hanya disukai oleh 49,1%,” kata Johanes.

    Dikatakan, rendahnya tingkat kesukaan masyarakat Kaltim terhadap petahana ternyata berkaitan erat dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana selama memimpin Provinsi Kaltim. Temuan TBRC menunjukkan bahwa 62,7% masyarakat Kaltim tidak puas dengan kinerja pemerintahan Isran Noor-Hadi Mulyadi.

    Sementara 32,7% menyatakan puas, dan 4,6% tidak memberikan pendapat. Secara umum, lanjut Johanes, jika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja petahana rendah, maka peluang untuk menang pada Pilkada berikutnya akan sangat kecil.

    Ditambahkan, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi juga tampak pada aspek ekonomi wilayah. Perekonomian daerah yang masih mengandalkan sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan penggalian, dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan.

    “Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif serta belum optimalnya pemerataan dan pengembangan layanan infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung ekonomi. Begitu kesimpulan survei ini,” katanya.

    Dijelaskan, survei TBRC digelar pada 28 Agustus hingga 7 September 2024, menyasar 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.dengan teknik sampling Multistage Random Sampling. Survei melibatkan 1.450 responden dengan rentang usia 17-70 tahun.

    “Dan menghasilkan margin of error ±2,57% pada tingkat kepercayaan 95%. TBRC menggunakan metode survei wawancara tatap muka langsung dengan responden sehingga kevalidannya dapat lebih dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

    Terkait hasil survei TBRC tersebut, pengamat politik NU Rikal Dikri menilai, hal itu menunjukkan bahwa petahana dinilai masyarakat kurang meyakinkan.

    Bahkan, posisi petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi dianggap ‘berbahaya’ karena ketidakpercayaan masyarakat yang cukup tinggi.

    Ketidakperkasaan pasangan petahana ditunjukkan melalui simulasi elektabilitas yang kalah dari pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji. Sehingga elektabilitas yang kurang meyakinkan ini membuat petahana berpotensi tumbang sekaligus menjadi alarm bahaya bagi mereka.

    Menurut Rikal, faktor utama yang menyebabkan posisi petahana tidak kuat dalam temuan survei TBRC adalah persepsi masyarakat tentang keberhasilan dan kepuasan terhadap kinerja Isran Noor-Hadi Mulyadi yang berada di bawah 50%.

    “Ini merupakan persepsi yang tergolong rendah. Approval rating petahana jauh di bawah 70%, tentu akan berdampak buruk terhadap elektabilitasnya,” ujar Rikal.

    Rikal mengatakan, dalam survei ini rendahnya elektabilitas petahana juga menggambarkan perlawanan dan kemuakan oleh para Ibu-Ibu Rumah Tangga di Kalimantan Timur kepada petahana atas masalah pendidikan yang tak kunjung tuntas.

    Di mana, sambungya, masalah-masalah di dunia pendidikan yang sebenarnya sudah sering dilaporkan ke pemerintah provinsi. Tapi tak kunjung ada peyelesaiannya seperti biaya bersekolah yang dinilai terlampau mahal.

    “Dalam satu tahun anak yang duduk di kelas enam SD pada 2023-2024, orang tuanya harus mengeluarkan lebih Rp1 juta hanya untuk membeli buku,” ujarnya.