Penulis: Woy

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Aktivitas sekitar 40 kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring hanyut di perairan Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, dikeluhkan masyarakat nelayan tradisional Kampung Usaha Jaya. Warga meminta pemerintah segera memperketat pengawasan dan memeriksa izin operasional kapal-kapal tersebut.

‎Keluhan itu disampaikan warga melalui grup WhatsApp dengan menyertakan gambar dokumentasi keberadaan sejumlah kapal di perairan Misool Timur. Berdasarkan informasi warga, sekitar 40 kapal tersebut diduga beroperasi mulai dari perairan sekitar Pulau Femen hingga laut di depan Kampung Namlol.

‎Warga mengeluhkan aktivitas kapal-kapal tersebut karena diduga beroperasi terlalu dekat dengan daratan dan wilayah tangkap nelayan tradisional. Kondisi itu disebut berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan setempat.

‎Bahkan, sejumlah nelayan mengaku tidak memperoleh hasil tangkapan saat melaut. Situasi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat Kampung Usaha Jaya yang menggantungkan kehidupan sehari-hari dari hasil laut.

‎Melalui keluhan yang disampaikan, warga mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas kapal-kapal tersebut. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Dinas Perikanan, serta instansi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan segera melakukan pemeriksaan langsung di lokasi.

‎Pemeriksaan yang diminta meliputi kelengkapan dokumen dan perizinan kapal, jenis alat tangkap yang digunakan, serta kesesuaian wilayah operasional dengan ketentuan jalur penangkapan ikan.

‎Warga juga meminta pemerintah memastikan aktivitas kapal-kapal tersebut tidak mengganggu ruang tangkap nelayan tradisional. Mereka berharap pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui pemantauan langsung di wilayah perairan Misool Timur.

‎Persoalan ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional. Warga berharap pemerintah segera merespons keluhan tersebut dan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perikanan.

‎Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai jumlah kapal dan dugaan aktivitas yang terlalu dekat dengan pesisir masih memerlukan verifikasi lapangan. Belum ada keterangan resmi dari instansi berwenang terkait keluhan warga tersebut.

WAISAI, MELANESIATIMES.COM – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Raja Ampat menggelar Rapat Pleno II Tahun 2026 dengan agenda utama mematangkan pelaksanaan Musyawarah Distrik (Musdis) serta mengevaluasi kepengurusan Carateker KNPI tingkat distrik.

Pembahasan pleno mengerucut pada lima distrik prioritas, yakni Waisai Kota, Meosmansar, Waigeo Selatan, Waigeo Barat Kepulauan, dan Waigeo Barat Daratan.

Rapat dipimpin Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), Yohan Sauyai, didampingi Sekretaris Frans Mambrasar, Anggota I Arif Tuhepaly, serta Anggota II Umar Wailissa.

Turut hadir Sekretaris MPI KNPI Raja Ampat Hakib Makassar, Koordinator Presidium KAHMI Raja Ampat Umar Wailissa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Raja Ampat Stenly Sauyai, perwakilan Kapolres Raja Ampat, serta jajaran pengurus DPD KNPI Raja Ampat.

Dalam pleno tersebut, DPD KNPI Raja Ampat membahas dan mengevaluasi SK Carateker sebagai dasar penataan serta tindak lanjut kepengurusan di tingkat distrik.

Hasil rapat dituangkan dalam Ketetapan Rapat Pleno II DPD KNPI Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026 Nomor 003/SKEP/DPD KNPI-RJ/XI/2026 tentang Pengesahan Hasil-Hasil Pleno II DPD KNPI Raja Ampat.

Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Keputusan DPD KNPI Kabupaten Raja Ampat Nomor 050/002/KPTS/DPD KNPI/RA/XI/2026 tentang Pengesahan Komposisi Carateker DPC KNPI Distrik Waisai Kota.

Ketua DPD KNPI Raja Ampat, Rajif Ahmad, secara simbolis menyerahkan SK tersebut kepada pengurus Carateker KNPI Distrik Waisai Kota.

Rajif Ahmad menegaskan, konsolidasi organisasi hingga tingkat distrik menjadi langkah penting untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah.

“KNPI harus menjadi rumah besar bagi seluruh pemuda. Kita ingin pemuda di setiap distrik memiliki ruang untuk berorganisasi, menyampaikan gagasan, serta mengambil bagian dalam pembangunan Raja Ampat,” tegas Rajif.

Ia berharap Musyawarah Distrik menjadi momentum melahirkan kepemimpinan muda yang solid, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan kepemudaan.

Melalui Pleno II ini, DPD KNPI Raja Ampat berkomitmen memperkuat konsolidasi organisasi dan mematangkan pelaksanaan Musyawarah Distrik sebagai bagian dari penguatan KNPI di 24 distrik Kabupaten Raja Ampat.

WAISAI, MELANESIATIMES.COM – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Raja Ampat menggelar rapat pembahasan persiapan pelaksanaan Musyawarah Distrik (Musdis) KNPI di 24 distrik se-Kabupaten Raja Ampat.

‎Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPD KNPI Raja Ampat, Rajif Ahmad, didampingi Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), Yohan Sauyai, serta Bendahara KNPI, Arif Tuhepaly. Turut hadir sejumlah pengurus DPD KNPI Raja Ampat lainnya.

‎Dalam pembahasan tersebut, fokus utama diarahkan pada persiapan dan pematangan agenda Musyawarah Distrik sebagai bagian dari konsolidasi organisasi serta penguatan struktur kepengurusan KNPI hingga ke tingkat distrik.

‎Ketua DPD KNPI Raja Ampat, Rajif Ahmad, menyampaikan bahwa Musyawarah Distrik merupakan langkah penting untuk membangun kekuatan organisasi kepemudaan yang lebih terstruktur, solid, dan mampu menjangkau seluruh elemen pemuda di wilayah Raja Ampat.

‎”Musyawarah Distrik ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi momentum untuk menyatukan pemuda, memperkuat konsolidasi, serta membuka ruang bagi generasi muda di setiap distrik untuk terlibat aktif dalam KNPI. Kami ingin pemuda di 24 distrik memiliki ruang yang sama untuk berorganisasi, menyampaikan gagasan, dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah,” ujar Rajif.

‎Menurutnya, KNPI harus hadir sebagai rumah besar bagi pemuda dan organisasi kepemudaan, sekaligus menjadi wadah untuk membangun kapasitas, karakter, solidaritas, serta kepemimpinan generasi muda.

‎Ia juga berharap melalui Musyawarah Distrik dapat lahir kader-kader pemuda yang memiliki semangat pengabdian, mampu menjaga persatuan, serta berani memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

‎”Pemuda jangan hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Kita harus mengambil peran, menghadirkan gagasan, membangun kreativitas, dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan di daerah. KNPI harus menjadi wadah yang menyatukan potensi tersebut,” tambahnya.

‎Melalui rencana pelaksanaan Musyawarah Distrik di 24 distrik, DPD KNPI Raja Ampat berupaya memperluas partisipasi generasi muda sekaligus memperkuat peran organisasi sebagai mitra strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan daerah.

‎Dengan semangat persatuan dan kebersamaan, KNPI diharapkan mampu menjadi ruang berhimpun, berproses, dan berkolaborasi bagi seluruh elemen pemuda di Kabupaten Raja Ampat

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Kamis (29/10/2026), di Aula Lantai I Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat, Waisai.

‎Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIT tersebut dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Arsyad Sehwaky, dan dihadiri jajaran KPU serta perwakilan berbagai elemen masyarakat. Forum ini bertujuan menghimpun masukan dan rekomendasi guna menyempurnakan standar pelayanan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan data pemilih yang transparan, mudah diakses, dan akuntabel.

‎Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Arsyad Sehwaky, dalam sambutannya menegaskan bahwa data pemilih bukan sekadar daftar nama, melainkan berkaitan langsung dengan hak konstitusional setiap warga negara.

‎“Bagi KPU, data pemilih bukan sekadar daftar nama, tetapi berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara. Karena itu, layanan data pemilih harus dikelola secara jelas, mudah diakses, transparan dalam proses, serta tetap menjamin perlindungan data pribadi,” ujarnya.

‎Menurut Arsyad, pelaksanaan forum konsultasi publik menjadi ruang bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran, kritik, serta rekomendasi terhadap rancangan standar pelayanan PDPB di Kabupaten Raja Ampat.

‎Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan peserta dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan persyaratan dan mekanisme pelayanan dipahami dengan baik, memiliki standar yang terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎“Kami menyadari bahwa KPU tidak dapat bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir,” katanya.

‎Dalam forum tersebut, KPU memaparkan sejumlah komponen rancangan standar pelayanan PDPB, mulai dari persyaratan administrasi, sistem dan mekanisme pelayanan, jangka waktu pelayanan, hingga biaya atau tarif.

‎Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan terkait data pemilih perlu menyiapkan identitas dan dokumen pendukung yang relevan, seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, biodata penduduk, maupun dokumen lain sesuai jenis perubahan atau pembaruan data yang diajukan.

‎Proses pelayanan mencakup penerimaan permohonan melalui layanan tatap muka di Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat maupun kanal daring, dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen serta verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelayanan tatap muka dijadwalkan pada hari kerja pukul 08.30 hingga 15.30 WIT, sedangkan penyelesaian permohonan menyesuaikan mekanisme dan jadwal pemutakhiran data. Seluruh layanan PDPB tersebut tidak dipungut biaya.

‎Selain membahas rancangan standar pelayanan, KPU Kabupaten Raja Ampat juga menyosialisasikan kanal media atau platform pengaduan seprti Instagram, Facebook dan Youtube untuk mempermudah masyarakat menyampaikan kendala yang dialami dalam mengakses layanan maupun melaporkan persoalan terkait data pemilih.

‎Sosialisasi kanal tersebut diharapkan membuka ruang komunikasi yang lebih mudah antara masyarakat dan KPU, sehingga setiap kendala atau laporan yang masuk dapat diterima untuk ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku.

‎Keterlibatan masyarakat melalui kanal pelaporan dinilai penting untuk membantu KPU memperoleh informasi mengenai perubahan data penduduk, potensi ketidaksesuaian data pemilih, maupun kendala pelayanan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

‎Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama peserta untuk membahas rancangan standar pelayanan dan menghimpun rekomendasi penyempurnaan. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara dan foto bersama.

‎Melalui forum ini, KPU Kabupaten Raja Ampat berharap standar pelayanan PDPB yang disusun dapat memberikan kepastian prosedur bagi masyarakat sekaligus mendukung pemutakhiran data pemilih yang akurat, mutakhir, mudah diakses, dan tetap melindungi data pribadi warga negara.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Standar Pelayanan untuk menghimpun masukan masyarakat dan pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

‎Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah unsur, di antaranya tokoh agama, pimpinan pers, Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Forum ini menjadi ruang bagi para peserta untuk menyampaikan saran dan rekomendasi terhadap rancangan standar pelayanan KPU Kabupaten Raja Ampat.

‎Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Raja Ampat, Abdul Aziz, mengatakan forum tersebut bertujuan menjaring masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.

‎“Tujuan kegiatan ini untuk menjaring masukan masyarakat atau pihak-pihak terkait yang berkepentingan sebagai perhatian bagi KPU Kabupaten Raja Ampat guna meningkatkan pelayanan publik ke depan, terutama terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,” kata Abdul Aziz.

‎Ia menjelaskan, masukan yang disampaikan peserta dalam forum tersebut telah dihimpun dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama. Hasil konsultasi itu selanjutnya akan diteruskan secara berjenjang kepada KPU RI melalui KPU Provinsi.

‎“Kami sudah menerima banyak masukan dari peserta yang hadir. Berita acara juga sudah dibuat dan ditandatangani bersama. Nantinya, masukan-masukan tersebut akan kami kirim secara berjenjang ke KPU RI melalui KPU Provinsi,” ujarnya.

‎Menurut Abdul Aziz, masukan tersebut menjadi perhatian bagi KPU Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan perbaikan standar pelayanan, terutama dalam pelaksanaan PDPB. Evaluasi diperlukan agar pelayanan semakin baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

‎“Masukan-masukan yang disampaikan peserta menjadi perhatian bagi kami untuk lebih memperbaiki pelayanan publik ke depan, terutama terkait PDPB,” tambahnya.

‎Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih di luar tahapan pemilu. Data yang akurat dan mutakhir dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

‎Karena itu, pelayanan data pemilih perlu didukung prosedur yang jelas, akses yang mudah, proses yang transparan, serta mekanisme pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan data pribadi masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan informasi pemilih.

‎Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelayanan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

‎Melalui forum tersebut, KPU Kabupaten Raja Ampat menghimpun berbagai masukan sebagai bahan penyempurnaan rancangan standar pelayanan. Hasilnya diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih optimal sekaligus meningkatkan kualitas data pemilih yang valid, akurat, dan mutakhir di Kabupaten Raja Ampat

WAISAI, MELANESIATIMES.COM — Club Biliar MTS R4 kembali menggelar turnamen biliar di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan peringatan Hari Sumpah Pemuda sekaligus menjadi wadah bagi para atlet dan pecinta biliar lokal untuk mengembangkan kemampuan serta menjunjung tinggi sportivitas.

Turnamen yang berlangsung selama tiga hingga empat hari tersebut diikuti 80 peserta. Panitia membuka tiga kelas pertandingan, yakni kelas pemula, HC 3, dan HC 4, dengan total hadiah uang tunai sebesar Rp10 juta.

Presiden CB-MTS R4, Muh Taufik Sarasa, mengatakan turnamen ini merupakan bentuk kegiatan positif dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Menurutnya, tingginya minat masyarakat terhadap olahraga biliar di Raja Ampat perlu didukung melalui penyelenggaraan kompetisi yang terarah.

“Kami melihat bahwa pecinta biliar di Raja Ampat cukup banyak, sehingga CB-MTS R4 memutuskan menggelar turnamen untuk tingkat lokal Raja Ampat,” ujar Taufik.

Ia berharap turnamen tersebut dapat menjadi ruang bagi para atlet untuk mengasah teknik, meningkatkan performa, serta mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang lebih besar, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Dari sisi hadiah, panitia menyiapkan Rp7 juta untuk juara pertama, Rp2 juta untuk juara kedua, dan Rp1 juta untuk juara ketiga.

Taufik juga mengimbau seluruh peserta agar bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas, menjaga ketertiban, serta menghormati sesama atlet selama kompetisi berlangsung.

Melalui turnamen ini, CB-MTS R4 berharap semangat Sumpah Pemuda dapat diwujudkan melalui kegiatan olahraga yang membangun persaudaraan, mendorong prestasi, dan membuka peluang bagi atlet biliar Raja Ampat untuk berkembang.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polres Raja Ampat menggelar upacara gelar pasukan Operasi Patuh Dofior 2026 pada Senin (26/10/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Raja Ampat, AKBP Boma Wedhayanto Purnomo, S.E., S.I.K., M.H., sebagai bentuk kesiapan personel dalam mendukung penegakan hukum dan meningkatkan ketertiban berlalu lintas di wilayah Kabupaten Raja Ampat.

Operasi Patuh Dofior 2026 difokuskan pada penertiban pelanggaran lalu lintas, terutama kelengkapan surat-surat kendaraan, penggunaan helm, pelat nomor, kaca spion, serta pengendara yang masih di bawah umur.

Selain itu, petugas akan melakukan penindakan terhadap pengendara yang mengemudi dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh alkohol. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah perilaku berkendara yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Pelaksanaan operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar menjadikan keselamatan sebagai prioritas saat berkendara. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan hal penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan menciptakan kondisi jalan raya yang aman bagi seluruh masyarakat.

Melalui Operasi Patuh Dofior 2026, Polres Raja Ampat diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pengendara, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

Masyarakat diimbau untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat kendaraan, menggunakan helm berstandar keselamatan, memastikan pelat nomor dan kaca spion terpasang, serta tidak memberikan kendaraan kepada anak di bawah umur. Pengendara juga diminta tidak mengemudi setelah mengonsumsi minuman beralkohol.

Dengan kepatuhan bersama terhadap peraturan lalu lintas, upaya menekan angka kecelakaan di jalan raya diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Keselamatan berlalu lintas bukan semata-mata tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh pengguna jalan.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — DPC Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP-RI) Kabupaten Raja Ampat menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Waisai, Jumat (23/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat rasa cinta tanah air, nasionalisme, serta menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi muda.

‎Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Raja Ampat yang bertindak sebagai pemateri. Turut hadir Kabid Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol, Wakapolsek Waigeo Selatan, serta Wakil Kepala SMKN 2 Waisai.

‎Wakil Ketua DPC BMP-RI Kabupaten Raja Ampat, Kundrat Kaisiepo, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya membangun pemahaman generasi muda tentang nilai-nilai kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, dan gotong royong.

‎“Melalui kegiatan ini, kami berharap siswa-siswi tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Generasi muda harus menjadi pelopor toleransi, persatuan, dan nasionalisme,” ujarnya.

‎Menurut Kundrat, wawasan kebangsaan penting ditanamkan sejak dini agar para pelajar memiliki karakter yang kuat, menghargai perbedaan, serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kehidupan masyarakat yang beragam.

‎Wakil Kepala SMKN 2 Waisai, Mersiolita, S.Pd., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPC BMP-RI Kabupaten Raja Ampat atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

‎Ia menilai sosialisasi wawasan kebangsaan merupakan bentuk kepedulian terhadap pembentukan karakter generasi muda, khususnya para pelajar SMKN 2 Waisai, agar tumbuh menjadi generasi yang berprestasi, berintegritas, dan memiliki rasa cinta tanah air.

‎Mersiolita juga berharap pendidikan nilai-nilai moral dan nasionalisme dapat membentengi pelajar dari perilaku negatif maupun tindakan provokatif yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.

‎Selain memberikan materi wawasan kebangsaan, DPC BMP-RI Kabupaten Raja Ampat turut membagikan buku dan alat tulis kepada siswa-siswi SMKN 2 Waisai.

‎Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan belajar para siswa sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan generasi muda di Kabupaten Raja Ampat.

‎Melalui kegiatan ini, BMP-RI berharap para pelajar dapat menjadi generasi penerus yang berkarakter, menjunjung tinggi persatuan, menghormati keberagaman, serta berkontribusi positif bagi masyarakat, daerah, dan bangsa Indonesia.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — DPRK Raja Ampat meminta Bupati Orideko Iriano Burdam mengevaluasi penugasan dr. Laura Christanty, Sp.A., menyusul polemik pemindahan satu-satunya dokter spesialis anak di RSUD Raja Ampat ke Puskesmas Waisai Kota.

Berdasarkan pemberitaan Wahana News Papua Barat, penugasan tersebut tertuang dalam Surat Tugas Bupati Raja Ampat Nomor 800.1.11.1/382.3/SETDA tertanggal 5 Oktober 2026. Kebijakan itu menjadi sorotan karena RSUD Raja Ampat dilaporkan tidak lagi memiliki dokter spesialis anak setelah pemindahan tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) atau rapat gabungan komisi, DPRK menyoroti pentingnya mempertimbangkan kebutuhan tenaga medis di rumah sakit dan puskesmas sebelum menetapkan kebijakan penugasan. RDP tersebut turut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Raja Ampat, dr. Laura Christanty, serta staf RSUD Raja Ampat.

DPRK meminta Bupati meninjau kembali surat tugas tersebut agar pelayanan kesehatan anak di RSUD tetap terpenuhi. Kehadiran jajaran instansi terkait diharapkan dapat memperjelas dasar penugasan sekaligus mencari solusi atas keterbatasan dokter spesialis anak.

Persoalan ini juga mendapat perhatian Ketua Komisi III DPRK Raja Ampat, Roni Rumbewas. Dalam pemberitaan Tribune Indonesia, Roni menyatakan akan memanggil Direktur RSUD Waisai, Meidi Lidia Maspaitella, untuk meminta penjelasan mengenai ketersediaan dokter spesialis anak pengganti.

Selain evaluasi penugasan, DPRK mendorong pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka panjang, termasuk membuka kesempatan bagi dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis anak. Perencanaan kebutuhan tenaga medis juga perlu disesuaikan dengan kapasitas dan pengembangan RSUD Raja Ampat.

DPRK menegaskan, penataan tenaga medis harus mengutamakan kepentingan pasien. Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan kejelasan mengenai kebijakan penugasan dr. Laura sekaligus memastikan keberlangsungan pelayanan dokter spesialis anak bagi masyarakat Raja Ampat.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Raja Ampat bersama Muslimat NU, Fatayat NU, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mengagendakan apel peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Masjid Al-Furqon, Perumahan 100, Kompleks MTs Lim, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Kamis 22 Oktober 2026.

‎Peringatan tahun ini mengusung tema “Menguatkan Akar Tradisi, Menjaga Keutuhan Negeri.” Tema tersebut menjadi penegasan bahwa tradisi keislaman, nilai-nilai pesantren, serta semangat kebangsaan merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan menjunjung tinggi persatuan.

‎Apel Hari Santri ini menjadi momentum bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama di Raja Ampat untuk memperkuat komitmen keagamaan sekaligus meneguhkan peran santri dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

‎Menguatkan Akar Tradisi mengandung makna pentingnya menjaga warisan keilmuan Islam, akhlak, adab, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan para ulama dan pesantren. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi identitas santri, tetapi juga pedoman dalam membangun hubungan sosial yang dilandasi penghormatan, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama.

‎Sementara itu, Menjaga Keutuhan Negeri menegaskan bahwa kecintaan terhadap tanah air harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Santri diharapkan mampu menjadi bagian dari masyarakat yang menjaga kerukunan, menolak perpecahan, serta memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.

‎Di Kabupaten Raja Ampat yang dikenal dengan keragaman masyarakat dan kekayaan budaya, nilai-nilai tersebut memiliki arti penting dalam merawat keharmonisan sosial. Peran tokoh agama, santri, dan organisasi kemasyarakatan dibutuhkan untuk terus menumbuhkan semangat persatuan serta menjaga kehidupan masyarakat yang damai.

‎Keterlibatan PCNU, Muslimat NU, Fatayat NU, dan IPPNU dalam agenda apel ini juga mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas generasi. Perempuan Nahdliyin dan generasi muda memiliki peran strategis dalam meneruskan tradisi keagamaan, membangun karakter, serta menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi penerus.

‎Peringatan Hari Santri Nasional tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum ini perlu menjadi ruang refleksi untuk memperkuat pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

‎Melalui apel Hari Santri Nasional 2026, keluarga besar NU Raja Ampat diharapkan semakin memperkokoh semangat persaudaraan dan kebangsaan. Sebab, merawat tradisi bukan berarti terpaku pada masa lalu, melainkan menjaga nilai-nilai luhur agar tetap hidup dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

‎Menguatkan tradisi, meneguhkan pengabdian, dan menjaga keutuhan negeri menjadi semangat yang diharapkan terus tumbuh dalam diri setiap santri demi Indonesia yang damai dan bersatu.