Melanesia Times

Kategori: Pariwisata

Pariwisata – Kategori ini akan membahas segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan Travel yang ada di Indonesia.

  • Abdullah Gazam Tinggalkan Agenda Partai, Pilih Turun Langsung Bantu Pasangan Lansia Sakit di Melati Raya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Papua Barat Daya, Abdullah Gazam. Ia memilih meninggalkan agenda kegiatan partai untuk mengunjungi dan membantu pasangan suami istri lanjut usia yang ditemukan dalam kondisi sakit dan memprihatinkan di kompleks Melati Raya, Kota Sorong, Jumat (6/11/2026).

    Kunjungan tersebut berawal dari informasi yang diterimanya melalui insan pers. Salah seorang wartawan mengirimkan video yang memperlihatkan kondisi pasangan lansia tersebut, sehingga mendorong Abdullah Gazam untuk segera mendatangi lokasi guna melihat langsung keadaan mereka.

    Menurut Abdullah, informasi tersebut jauh lebih penting untuk segera ditindaklanjuti dibandingkan agenda politik yang telah dijadwalkan sebelumnya. Baginya, persoalan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama, terlebih ketika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan dalam kondisi darurat.

    “Saya merasa bahwa ini lebih penting dari segala urusan. Walaupun sebenarnya ada kegiatan partai, kegiatan itu saya tinggalkan karena kemanusiaan di atas segala-galanya. Bagi saya, inti dari politik itu adalah soal kemanusiaan. Percuma kita berpolitik, tetapi sisi kemanusiaan kita abaikan,” ungkap Abdullah.

    Abdullah Gazam Tinggalkan Agenda Partai, Pilih Turun Langsung Bantu Pasangan Lansia Sakit di Melati Raya
    Kunjungan Abdullah Gazam ke warga Lansia di Melati Raya

    Saat tiba di lokasi, ia mendapati pasangan suami istri lanjut usia tersebut hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Keduanya mengalami sakit, tidak berdaya, tidak memiliki anak maupun saudara yang dapat mendampingi, serta hanya mengandalkan belas kasih dan bantuan dari orang-orang di sekitar mereka.

    Kondisi tempat tinggal yang mereka tempati juga jauh dari kata layak. Rumah tersebut terlihat kumuh dan membutuhkan perhatian serius karena kondisinya sudah tidak memenuhi standar kelayakan sebagai tempat tinggal bagi pasangan lansia yang sedang sakit.

    Abdullah menilai, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa masih banyak persoalan sosial di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau perhatian publik. Bahkan, situasi memprihatinkan seperti itu ternyata masih ditemukan di tengah Kota Sorong.

    “Ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang luput dari perhatian dan pantauan publik. Di dalam kota saja kita masih menemukan kondisi seperti ini. Di luar sana tentu masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa kita jangkau,” katanya.

    Ia juga memberikan apresiasi kepada insan pers yang telah menyampaikan informasi mengenai kondisi pasangan lansia tersebut. Menurutnya, peran wartawan tidak sebatas menyajikan berita kepada masyarakat, tetapi juga dapat menjadi jembatan informasi untuk menggerakkan kepedulian dan aksi kemanusiaan.

    “Teman-teman wartawan hari ini luar biasa. Bagi saya, mereka adalah pahlawan kemanusiaan karena sudah beberapa kali memberikan informasi seperti ini. Pers bukan saja soal menyajikan berita, tetapi juga memberikan informasi-informasi kemanusiaan agar kita bisa mengetahui saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan,” ujarnya.

    Abdullah secara khusus berharap peran sosial insan pers seperti ini terus ditingkatkan. Sebab, ketika seseorang belum mampu memberikan bantuan secara langsung, menyampaikan informasi kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk membantu juga merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti.

    Dalam kunjungan tersebut, Abdullah menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua langkah penanganan untuk membantu pasangan lansia tersebut. Langkah pertama adalah penyelamatan dan penanganan medis agar kondisi kesehatan keduanya segera mendapatkan perhatian tenaga kesehatan.

    “Kita mengambil dua langkah hari ini. Pertama, langkah penyelamatan dengan membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Sele Be Solu untuk mendapatkan penanganan medis. Puji Tuhan, mereka sudah mendapatkan pertolongan pertama di rumah sakit,” jelasnya.

    Sementara itu, langkah kedua yang akan dilakukan adalah memperbaiki atau merehabilitasi rumah pasangan lansia tersebut agar kembali layak dihuni. Menurut Abdullah, kondisi bangunan yang ditempati saat ini sudah sangat memprihatinkan sehingga membutuhkan renovasi menyeluruh.

    Abdullah Gazam Tinggalkan Agenda Partai, Pilih Turun Langsung Bantu Pasangan Lansia Sakit di Melati Raya
    Lansia tersebut diantar ke rumah sakit Selebesolu untuk mendapatkan perawatan medis

    “Langkah kedua, kita berencana merehabilitasi rumahnya supaya lebih layak untuk dihuni. Kalau melihat kondisi rumahnya, memang sudah tidak layak. Karena itu, kita berkesimpulan rumah tersebut perlu direnovasi agar mereka bisa tinggal di tempat yang lebih manusiawi,” tambahnya.

    Ia menegaskan, langkah kemanusiaan tersebut merupakan bentuk kepedulian yang dapat dilakukan sesuai kemampuan dan kesempatan yang ada. Baginya, membantu masyarakat tidak harus menunggu memiliki jabatan atau kekuasaan, tetapi harus dimulai dari kepekaan melihat kesulitan orang lain.

    Kunjungan Abdullah Gazam ini sekaligus menjadi pengingat bahwa masih ada warga yang membutuhkan perhatian serius, bahkan di tengah kehidupan perkotaan. Karena itu, sinergi antara masyarakat, insan pers, pemerintah, dan berbagai elemen lainnya sangat dibutuhkan agar persoalan sosial yang tersembunyi dapat segera diketahui dan ditangani.

    Baginya, politik sejatinya bukan semata-mata tentang jabatan, kekuasaan, ataupun kepentingan partai, melainkan bagaimana kehadiran seorang pemimpin dan seluruh elemen masyarakat dapat memberikan manfaat nyata bagi sesama, terutama mereka yang sedang berada dalam kondisi paling membutuhkan.

  • Jerman Lirik Pengembangan Wisata Mangrove Kelawalu, Zikri Helmi: Pemkot Sorong Buka Peluang Investasi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Jerman untuk mendukung pelestarian sekaligus pengembangan kawasan wisata mangrove Kelawalu, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

    Upaya tersebut mengemuka dalam kunjungan perwakilan Kedutaan Besar Jerman untuk Republik Indonesia bersama sejumlah pihak yang memiliki perhatian terhadap kawasan hutan dan mangrove ke destinasi wisata mangrove Kelawalu, Minggu (27/9/2026).

    Kepala Dinas Pariwisata Kota Sorong, Zikri Helmi, mengatakan kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung potensi serta kondisi kawasan mangrove Kelawalu yang dinilai masih membutuhkan pengembangan.

    Menurut Zikri, salah satu pihak yang memiliki perhatian terhadap kawasan mangrove adalah Forest Programme VI. Program tersebut diharapkan dapat membuka peluang dukungan terhadap upaya pelestarian mangrove sekaligus pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan wisata.

    “Kami berharap ada dukungan untuk bagaimana kawasan mangrove ini tetap terjaga, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan komunitas yang berada di sekitar kawasan wisata,” ujar Zikri.

    Ia menjelaskan, masyarakat lokal memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove. Karena itu, pengembangan kawasan wisata harus berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

    Dalam kunjungan tersebut, Dinas Pariwisata Kota Sorong turut menyampaikan berbagai kondisi dan kebutuhan yang terdapat di kawasan wisata mangrove Kelawalu. Di antaranya berkaitan dengan pengembangan fasilitas pendukung, pembenahan infrastruktur, serta upaya mengembalikan daya tarik kawasan wisata yang sebelumnya pernah ramai dikunjungi masyarakat.

    “Dulu tempat ini pernah ramai. Kami ingin bagaimana kawasan ini bisa kembali menarik perhatian, sehingga peluang bantuan maupun kerja sama dapat terbuka, baik untuk pemberdayaan, kebutuhan mangrove maupun perbaikan infrastruktur,” katanya.

    Zikri juga menyampaikan bahwa Pemkot Sorong membuka ruang bagi investor untuk terlibat dalam pengembangan kawasan tersebut. Menurutnya, dukungan investasi dapat menjadi salah satu bagian dari upaya mengembangkan wisata berbasis ekowisata tanpa mengesampingkan fungsi ekologis mangrove.

    “Kami membuka peluang bagi investor untuk masuk. Harapannya, melalui lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap hutan dan mangrove di Jerman, ke depan bisa ada dukungan berupa material, program maupun investasi,” jelasnya.

    Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur masyarakat setempat, mulai dari lurah, RT hingga komunitas masyarakat adat yang berada di sekitar kawasan wisata mangrove Kelawalu. Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar setiap rencana pengembangan dapat berjalan dengan memperhatikan kepentingan warga setempat.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Oliver Sperling selaku Wakil Duta Besar Jerman; Sascha Reebs, Penasehat BMZ sekaligus Kepala Kerja Sama Pengembangan Kedutaan Besar Jerman; serta Dr. Angelika Stauder, Penasehat BMZ sekaligus Wakil Kepala Kerja Sama Pengembangan Kedutaan Besar Jerman.

    Selain itu, hadir pula Dr. Bettina Kellersmann dari BMZ selaku Kepala Divisi 311 Asia Tenggara dan Thomas Staiger dari BMZ Divisi 311 Asia Tenggara.

    Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran instansi teknis ini menjadi bagian penting mengingat pelestarian hutan dan mangrove membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, komunitas serta mitra pembangunan.

    Zikri berharap kunjungan tersebut tidak berhenti pada agenda melihat kondisi kawasan, tetapi dapat dilanjutkan dengan pembahasan kerja sama yang lebih konkret, baik melalui dukungan program, pemberdayaan masyarakat, penguatan sarana prasarana maupun peluang investasi.

    “Harapan kami, kawasan wisata mangrove ini bisa kembali berkembang dan ramai dikunjungi, tetapi kelestarian hutannya tetap terjaga. Di sisi lain, masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan juga dapat merasakan manfaat ekonomi dari pengembangan wisata ini,” pungkasnya.

  • Yusdi Lamatenggo Dorong Konsep “Pentahelix Plus” untuk Perkuat Ekowisata Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Strategi pengembangan ekowisata di Papua Barat Daya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara terpadu. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi N. Lamatenggo, saat menjadi salah satu narasumber dalam Talkshow Parallel pada kegiatan Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA SUMMIT) di Hotel Vega Prime, Kota Sorong, Kamis (3/9/2026).

    Dalam sesi yang mengangkat tema “Strategi Pengembangan Ekowisata Provinsi Papua Barat Daya” itu, Yusdi memperkenalkan konsep Pentahelix Plus sebagai pendekatan kolaboratif dalam membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan.

    Menurut Yusdi, konsep Pentahelix bukanlah hal baru dalam perjalanan pengembangan pariwisata yang telah digelutinya selama sekitar 21 tahun, khususnya ketika dirinya berkecimpung dalam pengelolaan pariwisata di Raja Ampat.

    Konsep tersebut pada dasarnya melibatkan lima unsur utama, yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha atau swasta, serta media. Namun, dalam penerapannya di Papua Barat Daya, Yusdi menilai diperlukan satu unsur penguat, yakni kepemimpinan atau leadership.

    Ia menyebut unsur kepemimpinan tersebut sebagai “plus”, yang menggambarkan keberpihakan dan komitmen pimpinan daerah dalam menentukan arah pembangunan pariwisata.

    “Karena tidak ada satu pihak pun yang bisa berjalan sendiri, bersama kita jaga alam, berdayakan masyarakat dan majukan ekonomi,” kata Yusdi Lamatenggo.

    Ia menjelaskan, masing-masing unsur dalam Pentahelix memiliki fungsi yang saling melengkapi. Pemerintah berperan dalam penyusunan regulasi, fasilitasi, perencanaan, pendanaan, pembangunan infrastruktur hingga pengawasan.

    Sementara masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama yang terlibat langsung dalam pengelolaan destinasi, sekaligus menjadi penjaga lingkungan dan budaya serta pihak yang menerima manfaat dari aktivitas pariwisata.

    Dari sisi akademisi, perannya mencakup riset, inovasi, edukasi, pendampingan hingga pengembangan pengetahuan yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan maupun penerapan praktik terbaik di lapangan.

    Adapun sektor bisnis dan swasta diharapkan mengambil peran melalui investasi, pengembangan produk dan layanan wisata, pemasaran, serta penerapan prinsip-prinsip bisnis yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

    Sedangkan media memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi kepada publik, mempromosikan destinasi, membangun kampanye positif, sekaligus membentuk citra ekowisata Papua Barat Daya sebagai destinasi yang berkelanjutan.

    Yusdi menegaskan, keberhasilan ekowisata pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat lokal untuk bertransformasi dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku sekaligus penjaga keberlanjutan lingkungan.

    “Dan masyarakat sebagai pelaku utama akan bertransformasi memanfaatkan ekowisata yang berkelanjutan. Transformasi ini telah sering kita saksikan sendiri, bagaimana yang dulunya pemburu, aktif menebang pohon, penggunaan alat tangkap perikanan tidak ramah lingkungan, kini menjadi penjaga alam dan kelestariannya,” ungkap Yusdi Lamatenggo.

    Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pengembangan ekowisata tidak hanya berbicara mengenai peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga bagaimana aktivitas pariwisata mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan budaya bagi generasi mendatang.

  • Dorong Promosi Wisata Digital, Disparekraf PBD Bekali 15 Influencer OAP dengan Peralatan Konten

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong transformasi digital dalam sektor pariwisata, khususnya melalui penguatan promosi destinasi wisata berbasis media sosial.

    Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Influencer Gathering yang digelar di Universitas Kristen Papua (UKIP) Kota Sorong, Sabtu (29/8/2026). Kegiatan ini secara khusus menyasar generasi muda Orang Asli Papua (OAP) agar mampu menjadi influencer sekaligus kreator konten pariwisata.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan penggunaan influencer menjadi salah satu strategi promosi yang dinilai relevan dengan perkembangan perilaku wisatawan saat ini, terutama kalangan Generasi Z.

    “Wisata sekarang terus kita dorong untuk masuk ke sistem digitalisasi pariwisata. Pengembangan wisata digital itu termasuk dalam hal promosi. Kita mau dorong sekarang promosi menggunakan influencer,” kata Yusdi.

    Menurutnya, wisatawan dari kalangan Gen Z cenderung lebih banyak mencari informasi melalui media sosial dibandingkan mengandalkan pola promosi konvensional seperti iklan televisi maupun media tradisional lainnya.

    “Kenapa influencer? Karena ini sedang menjadi tren dunia. Wisatawan Gen Z sekarang lebih suka mendapatkan informasi dari influencer dan media sosial. Mereka tidak terlalu banyak terlibat dalam iklan-iklan tradisional,” jelasnya.

    Yusdi menilai Papua Barat Daya memiliki potensi besar karena telah memiliki sejumlah influencer muda, khususnya dari kalangan OAP. Karena itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas mereka agar dapat menghasilkan konten promosi wisata yang kreatif dan berkualitas.

    “Tahun ini kita mau dorong. Ini merupakan pertemuan kedua, setelah yang pertama dua tahun lalu. Sekarang kita dorong khusus anak-anak Orang Asli Papua, teman-teman yang masih muda untuk menjadi influencer,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pelatihan dari instruktur yang memiliki pengalaman di bidang pembuatan konten digital. Selain peningkatan kapasitas, Disparekraf Papua Barat Daya juga memberikan dukungan peralatan kepada tim influencer untuk menunjang aktivitas pembuatan konten di berbagai destinasi wisata.

    Kadisparekraf Papua Barat Daya Yusdi Lamatenggo turut menyerahkan secara langsung sejumlah alat pendukung kepada tim influencer. Peralatan tersebut terdiri dari satu unit smartphone, tripod, dan mikrofon.

    “Para influencer ini kita bekali dengan sarana yang bisa membuat konten dengan baik. Ada smartphone, tripod, mikrofon dan sebagainya, sehingga mereka bisa melakukan atau membuat konten, termasuk melakukan streaming dari objek wisata,” jelas Yusdi.Dorong Promosi Wisata Digital, Disparekraf PBD Bekali 15 Influencer OAP dengan Peralatan Konten

    Menurutnya, dukungan peralatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kreativitas para influencer dalam mempromosikan destinasi wisata Papua Barat Daya secara lebih menarik dan kekinian.

    Yusdi mencontohkan, para influencer dapat melakukan siaran langsung dari sejumlah destinasi wisata seperti kawasan mangrove, Tanjung Kasuari maupun Pantai Sop. Melalui konten dan siaran langsung tersebut, masyarakat dapat melihat secara langsung aktivitas maupun kondisi destinasi wisata.

    “Misalnya streaming dari mangrove, Tanjung Kasuari atau Pantai Sop. Itu akan membuat orang melihat secara langsung bahwa di sana sedang ada kegiatan wisata. Sehingga bisa menggugah orang untuk datang berkunjung ke suatu tempat wisata,” tuturnya.

    Disparekraf Papua Barat Daya menargetkan sebanyak 15 influencer muda OAP dapat dibina melalui program tersebut. Mereka diharapkan konsisten berkarya dan mampu memperkenalkan berbagai potensi wisata Papua Barat Daya hingga ke tingkat nasional maupun internasional.

    Yusdi mengatakan, para peserta nantinya tidak hanya diarahkan untuk membuat konten mengenai destinasi wisata alam, tetapi juga dapat mengangkat kekayaan budaya serta berbagai potensi ekonomi kreatif yang ada di wilayah Papua Barat Daya.

    Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Disparekraf Papua Barat Daya menggandeng UKIP Kota Sorong. Yusdi mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif dan promosi digital pariwisata.

    “Kita bekerja sama dengan UKIP karena para pelatih di sini sudah cukup tersedia. SDM di UKIP luar biasa, dan saya pikir kerja sama kita dengan UKIP akan terus kita lanjutkan ke depan,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, keberadaan tenaga pelatih dan instruktur di Papua Barat Daya menjadi modal penting untuk meningkatkan kapasitas generasi muda tanpa harus selalu mendatangkan tenaga pelatih dari luar daerah.

    “Kita tidak perlu mendatangkan dari Jawa. Di Papua sendiri, di Sorong, UKIP sudah siap untuk terus berkolaborasi dengan kami. Mereka menyiapkan para pelatih dan instruktur yang bisa mendorong influencer di Tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya, untuk terus belajar dan menghasilkan karya-karya konten yang luar biasa,” tutupnya.

  • Dorong Anak Muda OAP Jadi Konten Kreator, Disparekraf PBD Gelar Pelatihan Konten Digital

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispar Ekraf) Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) di bidang ekonomi kreatif. Salah satunya melalui pelatihan pembuatan dan pengembangan konten kreatif berbasis digital yang digelar selama dua hari, 27–28 Agustus 2026.

    Kegiatan yang berlangsung di Rumah Etnik Kabupaten Sorong tersebut diikuti 30 peserta yang berasal dari kelompok dan komunitas pelaku ekonomi kreatif OAP. Para peserta mendapatkan pembekalan dari akademisi serta konten kreator profesional.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyiapkan generasi muda Papua agar mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mengangkat potensi daerah.

    Menurutnya, peserta tidak hanya diberikan pemahaman mengenai ekonomi kreatif berbasis konten digital dan kearifan lokal, tetapi juga dibekali keterampilan teknis produksi foto, video, editing menggunakan smartphone, storytelling, hingga strategi mendistribusikan konten melalui media sosial.

    “Kita punya kearifan lokal yang banyak. Kita punya kekayaan khas Papua, ada noken yang sudah diakui UNESCO. Semua kekayaan budaya ini akan lebih bermakna jika potensi yang kita miliki dipromosikan oleh anak-anak lokal kita sendiri,” ujar Yusdi.

    Ia menilai Papua Barat Daya memiliki kekayaan yang sangat besar, mulai dari alam, budaya, sejarah, kesenian hingga kerajinan. Potensi tersebut, kata dia, harus dikemas dalam bentuk konten kreatif agar dapat dikenal masyarakat luas sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

    “Alangkah indahnya kalau potensi yang kita miliki—alam, budaya, sejarah, kesenian, kerajinan—itu dipromosikan oleh anak-anak lokal kita sendiri,” katanya.

    Yusdi juga mendorong para peserta agar tidak hanya memproduksi konten selama mengikuti pelatihan, tetapi mampu melanjutkan aktivitas kreatif tersebut setelah kegiatan berakhir. Ia bahkan berharap dari 30 peserta yang mengikuti pelatihan dapat lahir 30 konten kreator muda OAP yang aktif hingga akhir tahun.

    “Saya berharap akhir tahun saya punya 30 orang konten kreator anak muda asli Papua,” tegasnya.

    Untuk memastikan pelatihan memberikan hasil nyata, Yusdi meminta agar pada saat penutupan nanti setiap peserta mampu menunjukkan karya yang telah dihasilkan selama mengikuti proses pembelajaran.

    “Saya pengin lihat minimal satu contoh, bikin apa selama pelatihan. Kontennya banyak, tinggal pilih-pilih saja. Ambil siapa, ambil siapa, baru bikin konten,” ujarnya.

    Ia juga memberikan gambaran kepada peserta agar kreativitas dalam membuat konten tidak harus selalu menggunakan konsep atau fasilitas yang besar. Menurutnya, potensi lokal di sekitar masyarakat dapat menjadi bahan konten yang menarik apabila dikemas secara kreatif.

    “Kalau mau bikin jelajah, tidak harus selalu dengan motor. Bisa bikin sepeda mini jelajah, putar-putar kampung, itu juga bisa menjadi konten,” kata Yusdi.

    Selain keterampilan produksi, Yusdi mengingatkan peserta mengenai pentingnya konsistensi dan kesiapan teknis dalam memproduksi serta mengunggah konten ke media sosial. Ia menyebut keterbatasan jaringan maupun kuota internet sebagai salah satu kendala yang perlu diperhatikan.

    “Kita mau bikin konten banyak-banyak, tetapi pulsa atau data tidak ada, sama saja. Itu juga menjadi kendala yang harus diperhatikan,” tuturnya.

    Ia berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan dapat menyelesaikan kegiatan dengan baik. Panitia juga diminta memastikan seluruh proses berjalan lancar sehingga peserta dapat memperoleh manfaat maksimal dari pelatihan.

    “Adik-adik semua harus belajar dengan baik. Ini dipastikan semua lancar, tidak ada yang sakit, semua bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan menghasilkan karya,” pesannya.

    Pelaksanaan pelatihan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dibiayai melalui APBD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.

    Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif OAP yang mampu menjadi kreator digital, sekaligus mempromosikan kekayaan lokal Papua secara mandiri, kreatif, inovatif, adaptif, dan berdaya saing.

    Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang kolaborasi, pendampingan, serta menciptakan nilai ekonomi baru dari potensi budaya dan kearifan lokal Papua melalui platform digital.

  • Disparekraf PBD Gelar Pelatihan Keselamatan Wisata, Bekali Pengelola Wisata Hadapi Situasi Darurat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelatihan peningkatan keselamatan wisata bagi para pengelola dan pelaku sektor pariwisata di Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut berlangsung di Akademi Perikanan Sorong (Apsor), pada Rabu (26/8/2026).

    Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Irman Murafer, mengatakan kegiatan keselamatan wisata tersebut merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

    “Kegiatan Keselamatan Wisata ini merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, melalui Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan (TP) oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Irman.

    Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, khususnya dalam aspek keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di destinasi wisata.

    Secara nasional, program tersebut dilaksanakan di 38 daerah dengan sasaran sebanyak 1.024 peserta. Sementara Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan kuota sebanyak 30 peserta.

    Pelatihan berlangsung selama dua hari, yakni 26–27 Agustus 2026, dengan total 16 jam pembelajaran. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sorong selama tiga jam serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) selama sembilan jam.

    “Materi teori diberikan selama enam jam pada hari pertama, kemudian pada hari kedua dilanjutkan dengan praktik lapangan selama enam jam yang berfokus pada keselamatan wisata,” jelasnya.

    Usai menerima materi dari Basarnas, peserta kemudian mengikuti praktik lapangan berupa simulasi penyelamatan korban tenggelam di laut. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Pantai Suprau, Kota Sorong.

    Dalam simulasi tersebut, peserta diberikan pengalaman langsung mengenai bagaimana melakukan pertolongan dan evakuasi terhadap korban yang mengalami kecelakaan di kawasan wisata perairan.

    Tidak hanya simulasi penyelamatan korban tenggelam, peserta juga dilatih mengenai cara memberikan penanganan awal terhadap korban yang mengalami kondisi pingsan hingga korban yang mengalami patah tulang di kawasan pantai.

    Materi praktik ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan para pengelola destinasi wisata, sehingga mereka mampu mengambil tindakan awal secara cepat dan tepat sebelum korban mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

    Sebanyak 30 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai unsur, termasuk 15 orang pengelola objek wisata di kawasan pesisir Tanjung Kasuari dan Suprau.

    Selain itu, lima peserta berasal dari asosiasi pariwisata, termasuk Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA). Peserta lainnya berasal dari kalangan perguruan tinggi, relawan tanggap bencana, Politeknik Perikanan Sorong, serta Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).

    Pengelola desa wisata dari Arar, Kabupaten Sorong, juga turut ambil bagian dalam pelatihan tersebut.

    Irman menjelaskan, tujuan utama kegiatan adalah memperkuat kemampuan para pengelola destinasi wisata agar mampu merespons dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat maupun bencana di lokasi wisata.

    “Tujuan utamanya adalah memperkuat kemampuan para pengelola tempat wisata, khususnya dalam merespons secara cepat ketika menghadapi kejadian darurat atau bencana di lokasi wisata,” katanya.

    Ia mengatakan, kejadian seperti orang tenggelam saat berenang atau bermain di pantai merupakan salah satu risiko yang dapat terjadi di destinasi wisata, sehingga pengelola harus memiliki pengetahuan dasar mengenai keselamatan dan pertolongan pertama.

    “Sering kita jumpai kasus orang tenggelam saat berenang atau bermain di pantai. Pelatihan ini membekali mereka dengan langkah-langkah penanganan awal, sehingga mereka tidak hanya menjadi pengelola, tetapi juga dapat berperan sebagai tim tanggap darurat ketika terjadi kecelakaan di area wisata,” ungkap Irman.

    Menurutnya, kemampuan tersebut sangat penting, terutama bagi pengelola desa wisata dan destinasi yang berada di kawasan pesisir. Dengan adanya pelatihan ini, pengelola diharapkan lebih siap dalam memberikan pertolongan awal sekaligus meminimalkan risiko yang dapat membahayakan wisatawan.

    “Pelatihan ini sangat berguna bagi para pengelola desa wisata. Kami berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan di destinasi masing-masing, sehingga aspek keselamatan wisatawan semakin menjadi perhatian dalam pengembangan pariwisata di Papua Barat Daya,” pungkasnya.

  • Evaluasi UNESCO Geopark Raja Ampat Masuk Tahap Akhir, Kartu Hijau Jadi Harapan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Evaluasi ulang status UNESCO Global Geopark Raja Ampat memasuki tahap akhir. Tim evaluator UNESCO melakukan serangkaian peninjauan lapangan untuk melihat secara langsung perkembangan, pengelolaan, serta keberlanjutan Geopark Raja Ampat setelah meraih predikat UNESCO Global Geopark pada 2023.

    Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat sekaligus Manajer Geopark Raja Ampat, Kalansina Rumbekwan, mengatakan agenda evaluasi ditutup dengan peninjauan di kawasan Patung Kristus Memberkati, Sagawin, sebelum tim evaluator melanjutkan perjalanan ke Jefman dan kembali ke Kota Sorong.

    “Agenda hari ini merupakan tinjauan akhir dari penilai di Patung Kristus Memberkati di Sagawin. Sebelumnya mereka telah melakukan serangkaian peninjauan dan evaluasi di Misool, karena inti penilaian memang berada di Misool,” kata Kalansina saat ditemui di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Jumat (21/8/2026) malam.

    Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut keberadaan kawasan geopark secara fisik, tetapi juga menitikberatkan pada aspek administrasi, tata kelola, pelestarian tradisi, pendidikan, serta dampak keberadaan Geopark Raja Ampat terhadap masyarakat di sekitarnya.

    “Mereka memeriksa bagaimana Raja Ampat memelihara dan mengatur geopark, bagaimana tradisi dijaga, bagaimana keberadaan geopark berdampak bagi masyarakat, termasuk bagi pendidikan dan pelestarian tradisi,” ujarnya.

    Kalansina menjelaskan, tim evaluator tiba di Raja Ampat pada 18 Agustus 2026. Setibanya di Waisai, mereka bertemu dengan Bupati Raja Ampat bersama sejumlah perangkat daerah terkait sebelum melakukan peninjauan ke Pusat Informasi Geopark dan sekolah Yayasan Cahaya Anak Papua.

    Selanjutnya, tim evaluator menginap di Raja Ampat Dev Lodge sebelum pada 19 Agustus melanjutkan perjalanan menuju Misool untuk melakukan evaluasi langsung di sejumlah lokasi yang menjadi bagian penting dari kawasan Geopark Raja Ampat.

    Dalam rangkaian evaluasi tersebut, turut hadir sejumlah pihak yang mendukung proses validasi Geopark Raja Ampat. Di antaranya dua perwakilan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Musani dan Denda satu perwakilan Bappenas Alief, serta perwakilan PSG Bandung Fajar.

    Selain itu, hadir pula dua evaluator UNESCO, yakni Nina Atsuko dari Jepang dan Chen Fang dari China. Rangkaian kegiatan juga melibatkan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin) sebagai bagian dari unsur yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan Geopark Raja Ampat.

    Kalansina berharap seluruh upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga serta mengembangkan Geopark Raja Ampat mendapatkan apresiasi positif dari tim evaluator.

    “Kami mengharapkan upaya menjaga Raja Ampat melalui Geopark Raja Ampat diapresiasi dengan evaluasi yang positif. Mereka sudah menyaksikan langsung bagaimana kami bekerja, bagaimana kami bekerja sama, dan bagaimana kami membangun kemitraan,” katanya.

    Meski demikian, Kalansina menegaskan keputusan akhir mengenai status Geopark Raja Ampat bukan berada di tangan tim evaluator yang melakukan kunjungan lapangan. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang Dewan UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

    “Keputusan final sebenarnya bukan di tangan mereka, melainkan pada sidang Dewan UNESCO bulan November. Dari sidang tersebut baru ditentukan status Geopark Raja Ampat, apakah tetap mendapatkan kartu hijau, turun ke kuning, atau bahkan merah,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Raja Ampat, Muhammad Hanif Macap, mengatakan misi evaluasi kali ini menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana komitmen Raja Ampat mempertahankan predikat UNESCO Global Geopark yang telah diraih.

    Menurutnya, evaluator tidak sekadar melihat apakah Raja Ampat masih memiliki predikat UNESCO, tetapi juga menilai apakah selama empat tahun terakhir terdapat upaya berkelanjutan, inovasi, serta perbaikan dalam pengelolaan kawasan geopark.

    “Misi kali ini agak unik. Yang diperiksa adalah bagaimana perbaikan yang telah kita terapkan setelah meraih UNESCO. Proses ini untuk menguji, meninjau dan mengukur apakah kita hanya memiliki gelar saja atau ada usaha berkelanjutan selama memegang status tersebut,” kata Hanif.

    Ia menjelaskan, Geopark Raja Ampat memperoleh predikat UNESCO Global Geopark pada 2023 dan harus menjalani evaluasi ulang secara berkala. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan status yang diberikan tetap layak dipertahankan berdasarkan perkembangan, inovasi, pengelolaan dan keberlanjutan program.

    “Intinya, ini adalah ujian sesungguhnya yang akan mereka pertimbangkan. Mereka melihat apakah ada inovasi yang signifikan, apakah ada perbaikan, atau justru terjadi kemunduran,” ujarnya.

    Hanif menambahkan, dalam proses evaluasi, tim juga memeriksa sejumlah hal yang sebelumnya dinyatakan telah diselesaikan oleh pengelola Geopark Raja Ampat. Setiap klaim perbaikan akan diverifikasi melalui data dan bukti di lapangan.

    “Mereka akan meninjau apa yang kita nyatakan telah diselesaikan. Mereka akan menilai dan memeriksa datanya, buktinya, sekaligus mengecek apakah masih ada aspek yang belum tuntas,” katanya.

    Selain memberikan penilaian, lanjut Hanif, hasil evaluasi juga dapat menjadi dasar rekomendasi untuk perbaikan pada periode berikutnya. Dengan demikian, proses validasi UNESCO tidak semata-mata menjadi penentu status, tetapi juga bagian dari upaya pendampingan agar pengelolaan geopark terus berkembang.

    Kini seluruh perhatian tertuju pada hasil sidang Dewan UNESCO pada November mendatang. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap seluruh kerja keras menjaga kawasan, melestarikan tradisi, meningkatkan pendidikan, serta melibatkan masyarakat dapat mengantarkan Geopark Raja Ampat kembali mempertahankan “kartu hijau” UNESCO.

  • Revalidasi UNESCO Raja Ampat Tuntas, Pemprov PBD Berharap Green Card

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan penuh terhadap proses revalidasi status UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat yang telah berlangsung selama lima hari. Seluruh rangkaian kunjungan lapangan evaluator UNESCO berjalan lancar, meski dihadapkan pada kondisi iklim dan cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino di wilayah Raja Ampat.

    Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Closing Ceremony Revalidasi UGGp Raja Ampat digelar di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Jumat (21/8/2026) malam.

    Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penyerahan cenderamata dari tim evaluator UNESCO kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama dan dukungan selama proses revalidasi berlangsung.

    Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Papua Barat Daya, Yusdi N. Lamatenggo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dua evaluator UNESCO, Nina Atsuko dari Jepang dan Chen Fang, yang telah melakukan penilaian lapangan sekaligus pendalaman dokumen terkait status UGGp Raja Ampat.

    Menurut Yusdi, revalidasi tersebut merupakan proses penting karena status UNESCO Global Geopark harus dievaluasi secara berkala setiap empat tahun untuk memastikan seluruh standar dan ketentuan UNESCO tetap dijalankan.

    “Terima kasih atas kunjungan lapangan yang dilakukan. Mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami berharap green card,” ujar Yusdi Lamatenggo.

    Ia menjelaskan, dalam proses evaluasi, tim UNESCO tidak hanya memeriksa keberadaan geosite, tetapi juga melihat langsung pengelolaan pusaka geologi, kelengkapan papan informasi, bangunan informasi Geopark, Tourist Information Center (TIC), produk dan promosi Geopark, hingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

    Evaluator juga menilai sejauh mana kolaborasi Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark dengan Geopark lainnya di Indonesia maupun jaringan Geopark dunia. Penilaian dilakukan melalui kunjungan langsung ke berbagai lokasi untuk berdialog dengan masyarakat, pengelola, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, serta pihak terkait lainnya.

    “Selama empat tahun ini, apa yang dikerjakan oleh Raja Ampat, itu yang mereka evaluasi lagi. Mereka turun ke lokasi untuk bertemu langsung dengan warga, pengelola, pemerintah, dan rekan-rekan dunia bisnis,” jelasnya.

    Revalidasi UNESCO Raja Ampat Tuntas, Pemprov PBD Berharap Green Card
    Penyerahan cenderamata dari tim evaluator UNESCO kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama dan dukungan selama proses revalidasi berlangsung.

    Yusdi mengatakan, dari kunjungan lapangan tersebut, evaluator telah memperoleh gambaran awal mengenai kondisi UGGp Raja Ampat. Namun, hasil akhir belum dapat diumumkan karena masih harus dituangkan dalam laporan dan formulir evaluasi yang akan disampaikan kepada Dewan UNESCO Global Geopark.

    Sementara itu, evaluator UNESCO, Nina Atsuko, mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan pemerintah daerah, masyarakat lokal, kelompok dan komunitas, lembaga swadaya masyarakat (NGO), serta seluruh pihak yang ditemui selama kunjungan lapangan.

    Nina mengaku memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru selama melakukan penilaian di sejumlah geosite, kampung, serta objek daya tarik wisata yang berada dalam kawasan UGGp Raja Ampat.

    “Kami belum dapat menyampaikan hasil kunjungan kali ini, karena yang kami lakukan nanti adalah merampungkan laporan kepada Dewan UNESCO dan hasilnya akan diberikan pada pertemuan bulan November di Perancis,” jelas Nina Atsuko.

    Yusdi menambahkan, hasil revalidasi tersebut selanjutnya akan dibahas dalam agenda Asia Pacific Geoparks Network (APGN) yang dijadwalkan berlangsung di Langkawi, Malaysia, pada September 2026. Tim Geopark Raja Ampat bersama unsur pemerintah daerah direncanakan hadir untuk melaporkan proses verifikasi yang telah dilaksanakan.

    Selanjutnya, hasil evaluasi akan dibawa dalam sidang Dewan UNESCO di Paris, Perancis, pada November 2026. Dalam forum tersebut akan ditentukan apakah Raja Ampat tetap memenuhi standar sebagai UNESCO Global Geopark.

    “Kami berharap Raja Ampat tetap lulus. Dari tinjauan lapangan dan dialog dengan masyarakat, terlihat antusiasme warga dalam menjaga dan mengunjungi situs warisan geologi tetap terjaga, meskipun saat ini kondisi gelombang cukup tinggi,” katanya.

    Pemprov Papua Barat Daya, lanjut Yusdi, menilai keberadaan status UNESCO bukan sekadar kebanggaan atau pengakuan internasional, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Terlebih, Raja Ampat kini memiliki dua pengakuan UNESCO, yakni sebagai UNESCO Global Geopark dan UNESCO Biosphere Reserve yang diraih pada tahun sebelumnya. Dua predikat tersebut dinilai menjadi keunggulan strategis bagi Papua Barat Daya sekaligus tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kami merasa bangga karena Raja Ampat kini memiliki dua pengakuan UNESCO, yaitu sebagai Global Geopark dan Biosfer. Ke depan, ini harus menjadi keunggulan bagi Bumi Papua, khususnya Papua Barat Daya. Namun yang paling penting adalah alam tetap terjaga dan kehidupan masyarakat di kawasan Geopark dan Biosfer semakin meningkat,” tegas Yusdi.

    Ia menegaskan, Pemprov Papua Barat Daya melalui Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta seluruh organisasi perangkat daerah terkait akan terus memberikan dukungan terhadap pengelolaan Geopark Raja Ampat.

    “Yang terpenting adalah peningkatan hidup warga di area Geopark dan Biosfer. Itulah prioritas utama yang harus menjadi acuan kita dalam menilai seluruh kegiatan yang dilakukan,” pungkasnya.

  • Menjaga Raja Ampat dari Bangku Sekolah: 87 Anak Kofiau Belajar Konservasi

    Melanesiatimes.com, Raja Ampat — Upaya menanamkan kesadaran menjaga lingkungan sejak usia dini terus diperkuat di kawasan konservasi Raja Ampat. Sebanyak 87 siswa sekolah dasar di Distrik Kofiau mengikuti program Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) untuk mengenal lebih dekat pentingnya menjaga ekosistem laut dan darat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat.

    Kegiatan yang berlangsung pada 7–8 Agustus 2026 tersebut digagas Dinamika Alam Nusantara (DIANTARA) bersama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, dengan dukungan pendanaan hibah dari Blue Abadi Fund (BAF).

    Program PLH menyasar sekolah-sekolah yang berada di dalam Kawasan Konservasi Kofiau-Boo, salah satu dari lima kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) di Raja Ampat. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung implementasi standar pelayanan pengelolaan kawasan, khususnya dalam aspek pendidikan dan penyadartahuan konservasi.

    Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, Hasan Makasar, S.Pd., menilai pendidikan lingkungan merupakan bagian penting dalam membangun pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

    “Penyadartahuan konservasi tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dewasa saja, tetapi perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Program PLH yang dilaksanakan DIANTARA menjadi contoh kolaborasi yang baik dalam mendukung standar pelayanan pengelolaan kawasan, khususnya pada aspek pendidikan dan penyadartahuan,” ujar Hasan.

    Menurut Hasan, anak-anak di kawasan Kofiau-Boo perlu tumbuh dengan pemahaman bahwa laut, hutan, dan sumber daya alam bukan sekadar aset lingkungan, tetapi juga bagian dari identitas dan masa depan masyarakat Raja Ampat.

    “Kami berharap anak-anak di Kofiau-Boo tumbuh dengan pemahaman bahwa menjaga laut, hutan, dan sumber daya alam adalah bagian dari identitas dan masa depan mereka sebagai masyarakat Raja Ampat,” katanya.

    Ia menambahkan, penguatan pendidikan lingkungan di kampung-kampung yang berada dalam kawasan konservasi merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan Raja Ampat. Generasi muda yang memahami nilai-nilai konservasi dinilai akan lebih siap mengambil peran sebagai penjaga kawasan di masa depan.

    Karena itu, pengelola kawasan berencana membangun kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat untuk mendorong Pendidikan Lingkungan Hidup menjadi bagian dari muatan lokal di satuan pendidikan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan sekaligus menjaga keberlanjutan program.

    Selama dua hari pelaksanaan, kegiatan diikuti 87 siswa. Pada 7 Agustus 2026, PLH digelar di SD Negeri 37 Mikiran dengan peserta sebanyak 30 siswa kelas III hingga VI, terdiri atas 12 siswi dan 18 siswa.

    Sehari kemudian, 8 Agustus 2026, kegiatan dilanjutkan di SD YPK Bethel Deer yang diikuti 57 siswa kelas IV hingga VI. Peserta terdiri atas 32 siswi dan 25 siswa.

    Wakil Kepala SD Negeri 37 Mikiran, Yushein Ambafen, berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak anak di Kofiau mendapatkan kesempatan belajar tentang lingkungan dan konservasi.

    “Hal baik ini kiranya dapat berlangsung lagi di masa mendatang sehingga adik-adik dari peserta saat ini juga dapat terpapar PLH. Walaupun Kofiau-Boo merupakan pulau yang jauh dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Halmahera, semangat peduli lingkungan harus tetap menjadi gaya hidup dari generasi ke generasi,” kata Yushein.

    Dalam kegiatan tersebut, para siswa tidak hanya mendapatkan materi secara teoritis. Melalui metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, mereka diperkenalkan dengan fungsi ekosistem pesisir dan laut, pentingnya menjaga terumbu karang dan sumber daya alam, serta berbagai perilaku sederhana yang dapat diterapkan untuk melindungi lingkungan di sekitar mereka.

    Edukator DIANTARA, Warda Amir, mengatakan pendidikan lingkungan menjadi fondasi penting bagi anak-anak yang tumbuh di wilayah kepulauan seperti Raja Ampat.

    “Pendidikan ini penting sebagai dasar bagi anak-anak usia dini untuk lebih mengenal dan mencintai alamnya. Kami berharap generasi muda Kofiau dapat tumbuh menjadi agen perubahan dan garda terdepan penjaga keberlanjutan ekosistem serta pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat,” ujarnya.

    Melalui pendidikan konservasi sejak dini, DIANTARA bersama para mitra berharap anak-anak Kofiau tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga tumbuh sebagai generasi yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam.

    Upaya tersebut dinilai penting bagi masa depan Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Dari ruang-ruang kelas di pulau-pulau kecil, kesadaran menjaga laut dan alam diharapkan tumbuh menjadi gerakan lintas generasi untuk memastikan kekayaan alam Raja Ampat tetap lestari.

    Dinamika Alam Nusantara (DIANTARA) merupakan organisasi yang berfokus pada pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Papua Barat Daya. DIANTARA memperkuat pengetahuan, kesadaran, dan perilaku peduli lingkungan melalui pengembangan modul pembelajaran, bahan ajar, media edukasi, pelatihan fasilitator, serta pendampingan program pendidikan lingkungan di sekolah dan masyarakat.

    Tim DIANTARA memiliki pengalaman melaksanakan program PLH di Sorong, Raja Ampat, Fakfak, dan Kaimana dengan pendekatan yang memadukan ilmu pengetahuan, kearifan lokal, dan konteks ekologis Papua. Ke depan, DIANTARA diarahkan untuk menjadi salah satu organisasi rujukan dan pusat pengembangan PLH di Papua, sekaligus mendukung lahirnya edukator dan fasilitator lingkungan yang kompeten serta generasi penjaga alam Papua.

  • Ketua Umum JMSI Pusat Resmi Melantik Pengda JMSI Papua Barat

    Melanesiatimes.com, Manokwari – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, M.A., secara resmi melantik Pengurus Daerah (Pengda) JMSI Papua Barat periode 2025–2030 di Vitta Hotel Manokwari, pada Sabtu (1/8/2026).

    Pelantikan tersebut menetapkan Valentino Wanma sebagai Ketua Pengda JMSI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat JMSI Nomor: 062/PP/SK/JMSI/XI/2025.

    Prosesi pelantikan menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi organisasi perusahaan media siber di Papua Barat. Dalam sambutannya, Teguh Santosa menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat komitmen membangun ekosistem pers siber yang sehat, mandiri, dan profesional.

    “Pelantikan ini bukan hanya seremoni organisasi, melainkan momentum penting untuk meneguhkan komitmen kita bersama dalam memajukan ekosistem pers siber,” ujar Teguh.

    Ia menekankan dua agenda utama yang harus menjadi perhatian seluruh pengurus JMSI Papua Barat, yakni membangun perusahaan pers yang sehat dari sisi manajemen dan bisnis, serta menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan berintegritas.

    Menurutnya, perusahaan media harus mampu beradaptasi dengan perkembangan industri digital, sekaligus menjamin kesejahteraan wartawan dan seluruh pekerja media.

    “Bagaimana kita bisa menyuarakan kesejahteraan publik jika rumah tangga pekerja pers kita sendiri masih rentan secara ekonomi? JMSI hadir untuk memastikan setiap anggotanya tumbuh menjadi media yang kuat, mandiri, dan menyejahterakan karyawannya,” katanya.

    Selain itu, Teguh mengingatkan seluruh anggota JMSI agar senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan mengedepankan pemberitaan yang akurat, berimbang, mendalam, serta bermanfaat bagi masyarakat.

    “Kita harus keluar dari jebakan clickbait yang dangkal. Media JMSI harus mampu memproduksi karya jurnalistik yang investigatif, edukatif, dan memberikan solusi bagi persoalan masyarakat,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Pengda JMSI Papua Barat, Valentino Wanma, menyatakan kesiapan seluruh jajaran pengurus untuk mengemban amanah organisasi dengan membangun ekosistem media siber yang sehat, profesional, dan akuntabel.

    Ia menegaskan, JMSI Papua Barat tidak hanya menjadi wadah bagi pemilik dan pengelola perusahaan media digital, tetapi juga berkomitmen menghadirkan pers yang mencerahkan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

    “JMSI Papua Barat hadir bukan hanya sebagai wadah berkumpulnya para pemilik dan pengelola perusahaan media digital, melainkan membangun ekosistem media yang sehat, profesional, dan akuntabel. Kami ingin memastikan media siber di Papua Barat bukan menjadi penyebar disinformasi atau narasi pemecah belah, melainkan menjadi pencerah dan penggerak pembangunan daerah,” ungkap Valentino.

    Ia juga menegaskan komitmen JMSI Papua Barat untuk menjadi mitra strategis pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan melalui pemberitaan yang transparan, komprehensif, serta tetap menjaga independensi pers sebagai fungsi kontrol sosial.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Werfete, S.Sos., M.M., menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus JMSI Papua Barat yang baru dilantik.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus JMSI Papua Barat yang hari ini resmi dilantik. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Pusat JMSI atas kepercayaan yang diberikan sehingga kepengurusan JMSI Papua Barat dapat terbentuk dan menjalankan tugas organisasi di Tanah Papua Barat,” demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Jafar Werfete.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai media siber memiliki peran strategis di era digital, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan, sarana edukasi publik, sekaligus penjaga kualitas demokrasi. Karena itu, kehadiran JMSI sebagai salah satu konstituen Dewan Pers diharapkan mampu mendorong lahirnya perusahaan media yang sehat, kredibel, profesional, serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyatakan terbuka membangun kemitraan yang profesional, transparan, dan saling menghormati dengan JMSI Papua Barat. Kritik yang disampaikan media secara objektif dan berdasarkan fakta dinilai sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

    Selain itu, pemerintah mengajak dunia usaha untuk turut mendukung pertumbuhan media lokal agar semakin sehat dan mampu menghasilkan karya jurnalistik berkualitas, sekaligus menjadi sarana promosi potensi daerah, mulai dari investasi, pariwisata, ekonomi kreatif hingga pengembangan UMKM.

    Menutup sambutannya, Gubernur berharap JMSI Papua Barat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat, menghadirkan informasi yang menyejukkan dan mencerdaskan, serta terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.

    “Kepada pengurus yang baru dilantik, jadikan momentum ini sebagai awal pengabdian untuk membangun organisasi yang solid, meningkatkan kapasitas perusahaan media, mematuhi Kode Etik Jurnalistik, serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Mari kita memperkuat kolaborasi dan menjadikan informasi sebagai energi positif bagi pembangunan Papua Barat,” tutupnya.