Melanesia Times

Kategori: Daerah

Daerah – Kategori ini mengulas berbagai peristiwa politik, hukum dan keamanan yang ada di daerah lain

  • Ketua KAPP dan 14 Asosiasi Kontraktor OAP Apresiasi Gubernur PBD di Tengah Keterbatasan Fiskal, Dorong Keberpihakan Kepada Kontraktor OAP

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat Daya bersama 14 asosiasi kontraktor Orang Asli Papua (OAP) menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta jajaran kepala bidang Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan atas perhatian pemerintah dalam mengakomodasi pengusaha lokal di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

    Apresiasi tersebut disampaikan Ketua KAPP Provinsi Papua Barat Daya, Thomas Jafferzon Baru, saat memberikan keterangan kepada awak media di salah satu kafe di Kota Sorong, pada Sabtu (7/11/2026) malam.

    Thomas mengatakan, pihaknya memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini belum sepenuhnya stabil. Karena itu, KAPP bersama 14 asosiasi kontraktor OAP mengajak seluruh pengusaha asli Papua untuk melihat kebijakan pemerintah secara proporsional dan tidak memaksakan tuntutan di luar kemampuan anggaran daerah.

    Menurutnya, meskipun nilai pekerjaan yang dapat dialokasikan pemerintah belum besar, upaya memberikan ruang kepada sebagian besar kontraktor asli Papua patut diapresiasi.

    “Kami memahami situasi dan kondisi keuangan daerah. Fiskal kita sangat terbatas, tetapi kami melihat pemerintah masih berupaya mengatur dan memberikan ruang kepada pengusaha asli Papua. Walaupun nilainya tidak besar, kami tetap bersyukur karena masih ada perhatian yang diberikan,” ujar Thomas.

    Ia menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama. Para pengusaha asli Papua diminta tidak mengabaikan realitas kemampuan keuangan daerah, apalagi sampai melakukan tindakan yang justru mengganggu stabilitas pemerintahan.

    Thomas juga mengingatkan para kontraktor agar menjaga wibawa Gubernur dan nama baik Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia meminta agar tidak ada pihak yang membawa-bawa nama Gubernur ketika menyampaikan kepentingan pribadi kepada dinas atau pihak terkait.

    “Pertama, kita harus menjaga wibawa dan nama baik Bapak Gubernur serta pemerintah. Kalau ada teman-teman yang datang secara pribadi untuk menyampaikan kepentingannya, jangan kemudian mengatasnamakan Bapak Gubernur. Itu tidak baik dan justru bisa merusak nama baik pemerintah,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Thomas mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama DPRP Papua Barat Daya agar mempercepat pengesahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang pengusaha Papua. Apabila regulasi tersebut telah diserahkan kepada pemerintah, ia berharap Gubernur dapat segera mendorong penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan pelaksana.

    Menurutnya, regulasi tersebut penting agar keberpihakan kepada pengusaha asli Papua memiliki landasan kebijakan yang jelas dan tidak terus-menerus bergantung pada pendekatan informal.

    “Kami berharap tahun depan sudah ada kebijakan yang tegas melalui Pergub. Jangan sampai pengusaha asli Papua harus kembali mengemis, melakukan demonstrasi, bahkan memalang kantor hanya untuk mendapatkan hak dan kesempatan. Seharusnya hal seperti itu tidak perlu terjadi,” ungkapnya.

    Thomas menilai, meskipun keterwakilan orang asli Papua dalam pemerintahan dan lembaga politik sudah semakin terbuka, kesempatan untuk berkembang di sektor usaha konstruksi masih membutuhkan perhatian serius.

    Ia menyebut, pengusaha asli Papua membutuhkan pembinaan berkelanjutan, bukan sekadar diberikan pekerjaan dalam jumlah terbatas. Pemerintah diharapkan membangun pola pemberdayaan yang memungkinkan kontraktor lokal berkembang secara bertahap hingga memiliki kemampuan usaha yang mandiri.

    “Kalau ada pengusaha Papua yang sudah berhasil melaksanakan pekerjaan, harus ada pembinaan lanjutan. Berikan lagi kepercayaan dan tingkatkan nilai pekerjaannya. Tujuannya supaya beberapa tahun ke depan mereka sudah bisa memiliki ruko, alat berat, dan kemampuan usaha sendiri,” jelasnya.

    Terkait jumlah organisasi, Thomas mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 41 asosiasi kontraktor Orang Asli Papua yang terdata di Papua Barat Daya. Namun, berdasarkan data yang dimiliki KAPP, baru sekitar 18 asosiasi yang dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan terdaftar secara resmi di Kesbangpol melalui sistem organisasi yang berlaku.

    Dengan jumlah tersebut, ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan pola distribusi pekerjaan yang lebih terorganisasi. Sebab, keterbatasan fiskal daerah tidak memungkinkan seluruh asosiasi mendapatkan pekerjaan secara individual dengan nilai yang sama.

    Salah satu opsi yang dibicarakan bersama pihak terkait adalah pemberian alokasi pekerjaan berdasarkan asosiasi, kemudian dikelola secara bersama dengan melibatkan anggota masing-masing.

    “Kalau dibagi satu per satu kepada setiap pengusaha tentu tidak bisa dengan kondisi anggaran sekarang. Karena itu, mungkin bisa diberikan berdasarkan asosiasi dengan nilai tertentu. Kami di KAPP akan memanggil para ketua asosiasi dan anggotanya untuk menjelaskan kondisi ini supaya semuanya memahami,” katanya.

    Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya KAPP menjaga komunikasi dan kebersamaan di antara para kontraktor asli Papua. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi sumber perpecahan di kalangan pengusaha lokal.

    Namun, Thomas menegaskan bahwa kondisi fiskal yang terbatas tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan keberpihakan kepada pengusaha asli Papua, khususnya dalam pekerjaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

    Menurutnya, penggunaan dana Otsus harus memperhatikan tujuan pemberdayaan masyarakat asli Papua sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh larena itu, ia meminta agar alokasi pekerjaan yang bersumber dari dana tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pengusaha OAP.

    “Dana Otsus itu merupakan uang perjuangan, uang darah dan uang air mata orang Papua. Karena itu, penggunaannya harus benar-benar memperhatikan hak dan kepentingan orang asli Papua. Jangan sampai anggaran yang seharusnya memberikan ruang bagi pengusaha Papua justru tidak dinikmati oleh orang asli Papua,” tegas Thomas.

    Ia secara khusus menyoroti pekerjaan konstruksi melalui mekanisme penunjukan langsung dengan nilai hingga Rp1 miliar. Menurutnya, pekerjaan dengan skema tersebut perlu menjadi perhatian serius agar kesempatan bagi kontraktor asli Papua dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Thomas menilai, apabila pengusaha asli Papua tidak mendapatkan kesempatan dalam pekerjaan yang seharusnya dapat mengakomodasi mereka, maka evaluasi harus diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penentuan dan pemberian pekerjaan.

    “Kami tidak menyalahkan teman-teman pengusaha non Papua. Persoalannya harus dilihat pada pihak yang memberikan pekerjaan. Kalau memang ada ruang dan kebijakan untuk pengusaha asli Papua, mengapa kesempatan itu tidak diberikan? Ini yang harus menjadi perhatian dinas terkait,” ujarnya.

    Thomas kembali mengajak seluruh asosiasi kontraktor OAP untuk menjaga solidaritas, memahami kondisi keuangan daerah, sekaligus tetap mengawal kebijakan pemerintah agar keberpihakan kepada pengusaha asli Papua semakin nyata.

    Ia berharap tahun anggaran mendatang menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menghadirkan kebijakan yang lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan dalam membangun kapasitas pengusaha lokal.

    Bagi KAPP, keberhasilan pemberdayaan pengusaha asli Papua tidak cukup diukur dari berapa banyak pekerjaan yang dibagikan, tetapi sejauh mana kebijakan pemerintah mampu melahirkan kontraktor OAP yang mandiri, memiliki aset usaha, serta mampu bersaing dengan yang lain dalam pembangunan daerah.

  • Bank Maluku Malut Kucurkan CSR Rp100 Juta di HUT Masohi ke-69, Dua Rumah Warga Jadi Sasaran Bedah Rumah

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Masohi ke-69 tidak hanya diwarnai kemeriahan hiburan dan pertunjukan seni budaya, tetapi juga diisi dengan aksi kepedulian sosial. Bank Maluku Maluku Utara (Maluku Malut) Cabang Masohi menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp100 juta kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mendukung program bedah rumah bagi masyarakat.

    Penyerahan bantuan tersebut berlangsung pada malam puncak perayaan HUT Kota Masohi ke-69 yang dipusatkan di kawasan Pelabuhan Feri Amahai, Masohi, Selasa (3/11/2026). Acara berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni dan budaya serta konser musik yang menghadirkan penyanyi Fresly Nikijuluw.

    Kehadiran Bank Maluku Malut dalam momentum tersebut menjadi wujud nyata dukungan sektor perbankan terhadap pembangunan daerah, terutama dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

    Kepala Bank Maluku Malut Cabang Masohi, Rahman Hamsidi, mengatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen untuk terus membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah.

    “Bank Maluku Malut Cabang Masohi sebagai mitra dari Pemda sangat mendukung pembangunan di Maluku Tengah. Nah, tahun ini kami memberikan CSR untuk kegiatan bedah rumah,” ungkap Rahman.

    Ia menjelaskan, bantuan CSR sebesar Rp100 juta tersebut secara khusus dialokasikan untuk membiayai program bedah rumah bagi dua keluarga penerima manfaat. Masing-masing rumah mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp50 juta.

    “Untuk yang diserahkan pada acara puncak HUT Kota Masohi, kami berikan seratus juta, diperuntukkan untuk dua rumah dengan rincian masing-masing rumah Rp50 juta,” jelasnya.

    Menurut Rahman, bantuan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus bentuk kontribusi nyata dunia perbankan dalam mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

    Ia menilai, sinergi antara pemerintah dan lembaga perbankan sangat diperlukan agar berbagai program pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

    “Kalau dari Bank Maluku Malut sendiri ini kan sebagai mitra Pemda, berharap bantuan dari Bank Maluku Malut itu dapat menyejahterakan masyarakat dan membantu pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,” ujarnya.

    Lebih jauh, Rahman berharap program bedah rumah tersebut dapat memberikan perubahan positif bagi kehidupan keluarga penerima manfaat. Sebab, hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang turut menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

    “Terutama pada persoalan kualitas hidup masyarakat yang bisa menjadi lebih baik dengan bantuan CSR yang diberikan serta menunjang perekonomian keluarga,” harapnya.

    Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperluas jangkauan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang masih membutuhkan tempat tinggal layak dan aman.

    Melalui penyaluran CSR ini, Bank Maluku Malut Cabang Masohi kembali menegaskan peran dunia perbankan sebagai mitra pembangunan daerah. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

    Di tengah perayaan HUT Kota Masohi ke-69, bantuan Rp100 juta tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian yang diharapkan membawa manfaat nyata bagi dua keluarga penerima program bedah rumah sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Maluku Tengah. (HUAT)

  • PLN UP3 Sorong Perkuat Sinergi dengan Media, Deni Abrar Tekankan Keterbukaan Informasi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sorong memperkuat sinergi dan komunikasi dengan insan pers melalui kegiatan Silaturahmi dan Diskusi Santai PLN UP3 Sorong bersama Media yang berlangsung di Cafe Sorong, Jalan Basuki Rahmat KM 9,5, Kota Sorong, pada Kamis (29/10/2026).

    Manager PLN UP3 Sorong, Deni Muhammad Abrar, mengatakan media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk berbagai perkembangan pelayanan kelistrikan dan upaya PLN dalam meningkatkan kualitas layanan.

    Menurutnya, PLN tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dukungan dan kemitraan dengan media diperlukan agar informasi mengenai program, kebijakan, serta perkembangan pelayanan kelistrikan dapat tersampaikan secara jelas dan tepat.

    “Tanpa hubungan yang baik dengan rekan-rekan media, kami tidak bisa menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat secara maksimal. Karena itu, kami membutuhkan dukungan dan komunikasi yang baik dengan teman-teman pers,” ujarnya.

    Deni berharap hubungan yang selama ini telah terjalin antara PLN UP3 Sorong dan media dapat terus ditingkatkan melalui komunikasi yang lebih intensif, terbuka, dan konstruktif.

    Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan tiga hal utama yang menjadi perhatian bersama, yakni penguatan komunikasi, keterbukaan terhadap kritik dan masukan, serta kolaborasi untuk mendukung kemajuan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

    Pertama, terkait komunikasi, Deni mengajak insan pers untuk tidak ragu menghubungi pihak PLN apabila membutuhkan konfirmasi terhadap informasi tertentu, termasuk persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kelistrikan.

    Ia menegaskan bahwa PLN UP3 Sorong terbuka terhadap permintaan klarifikasi maupun pertanyaan mengenai berbagai persoalan teknis yang menjadi perhatian masyarakat.

    Untuk mendukung komunikasi tersebut, PLN juga melibatkan jajaran terkait sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diberikan oleh pihak yang memahami persoalan secara langsung.

    Deni mengakui bahwa beberapa persoalan teknis membutuhkan waktu untuk ditelusuri sebelum dapat dijelaskan secara menyeluruh. Karena itu, ia berharap media dapat memberikan ruang bagi PLN untuk melakukan pengecekan dan menyiapkan informasi yang akurat.

    Kedua, ia menegaskan bahwa PLN terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat maupun media, khususnya terkait kualitas pelayanan kelistrikan.

    Menurutnya, masukan yang disampaikan secara objektif dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk mengetahui kekurangan sekaligus memperbaiki aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.

    Deni mencontohkan bahwa pengalaman masyarakat sebagai pelanggan dapat memberikan gambaran langsung mengenai persoalan yang terjadi di lapangan. Informasi tersebut penting bagi PLN untuk menelusuri penyebab masalah dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

    “Kalau memang ada hal-hal dari sisi kami yang perlu dikoreksi, silakan disampaikan. Kami terbuka terhadap kritik dan masukan, karena itu menjadi bagian dari upaya kami untuk memperbaiki pelayanan,” tegasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya pemberitaan yang berlandaskan fakta dan melalui proses konfirmasi. Dengan komunikasi yang baik, setiap persoalan diharapkan dapat dijelaskan secara profesional sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

    Deni menegaskan bahwa PLN tidak mengharapkan media hanya memberitakan hal-hal positif mengenai perusahaan. Sebaliknya, PLN mendorong pemberitaan yang objektif, berimbang, dan sesuai dengan fakta di lapangan.

    “Kami tidak berharap teman-teman media selalu memberitakan hal positif tentang PLN. Yang kami harapkan adalah keterbukaan informasi, komunikasi yang lebih baik, dan pemberitaan berdasarkan fakta. Berikan kami kesempatan untuk menjelaskan setiap persoalan secara profesional,” ungkapnya.

    Ketiga, Deni mengajak media dan PLN untuk terus berkolaborasi dalam mendukung kemajuan Provinsi Papua Barat Daya, terutama dalam upaya memperluas akses listrik bagi masyarakat yang belum menikmati layanan kelistrikan secara optimal.

    Ia mengatakan PLN terus berkomitmen meningkatkan keandalan pasokan listrik, memperbaiki kualitas pelayanan, serta memperluas jangkauan layanan agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati manfaat listrik.

    Menurutnya, pemerataan akses listrik masih menjadi perhatian bersama karena terdapat masyarakat yang membutuhkan dukungan agar dapat menikmati layanan kelistrikan secara lebih maksimal.

    Dalam upaya tersebut, sinergi dengan media dinilai penting untuk menyampaikan perkembangan program, tantangan di lapangan, serta berbagai langkah yang dilakukan PLN kepada masyarakat secara transparan.

    Deni berharap pertemuan bersama insan pers tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang komunikasi yang berkelanjutan untuk membangun pemahaman bersama mengenai berbagai persoalan kelistrikan di wilayah Papua Barat Daya.

    Ia menambahkan, keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif akan membantu masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas mengenai persoalan maupun perkembangan pelayanan PLN.

    Melalui kegiatan tersebut, PLN UP3 Sorong berharap hubungan kemitraan dengan media semakin kuat, sehingga kritik, saran, dan informasi dari masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan.

    Dengan demikian, kolaborasi antara PLN dan insan pers diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pemerataan akses listrik dan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

  • JMSI Papua Barat Daya Gandeng SKK Migas dan KKKS, Dorong Informasi Migas yang Akurat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua Barat Daya melakukan audiensi dan silaturahmi dengan perwakilan SKK Migas serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di kantor Perwakilan SKK Migas Pamalu di ruang rapat kantor SKK Migas jalan puncak Arfak Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (20/10/2026).

    Pertemuan ini menjadi langkah untuk mempererat komunikasi sekaligus membangun kemitraan antara perusahaan pers dan industri hulu minyak dan gas bumi (migas).

    Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Balubun, mengatakan JMSI merupakan salah satu dari 11 konstituen Dewan Pers yang berfokus pada penguatan perusahaan pers. Audiensi tersebut juga merupakan bagian dari amanah pengurus pusat JMSI untuk menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, instansi vertikal, serta dunia industri.

    Menurut Aris, keberadaan JMSI diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem pendukung dalam menghadirkan pemberitaan yang baik, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat atau publik.

    “Tujuan kami bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan keberadaan JMSI sebagai organisasi perusahaan media siber. Kami berharap dapat membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, termasuk SKK Migas dan KKKS, sehingga perusahaan pers dapat menjalankan perannya dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Ia menambahkan, JMSI Papua Barat Daya berharap pertemuan tersebut menjadi awal terjalinnya kerja sama kemitraan yang baik antara perusahaan pers dengan instansi maupun perusahaan di sektor industri migas.

    Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Pamalu, Eko Ariawan Filipus, menyambut baik audiensi tersebut sebagai bentuk upaya membangun komunikasi dan mempererat hubungan antara SKK Migas, KKKS, dan perusahaan pers.

    Menurut Eko, sebagai pihak yang mengendalikan dan mengawasi kegiatan KKKS dalam industri hulu migas, terdapat berbagai tantangan serta informasi yang perlu diketahui masyarakat dan para pemangku kepentingan. Karena itu, komunikasi yang baik dengan media menjadi penting agar informasi mengenai industri hulu migas dapat tersampaikan secara tepat kepada publik.

    JMSI Papua Barat Daya Gandeng SKK Migas dan KKKS, Dorong Informasi Migas yang Akurat
    Pertemuan, Pengurus Daerah JMSI Papua Barat Daya bersama SKK Migas dan KKKS, dikantor SKK Migas

    Ia berharap kemitraan antara perusahaan pers dan industri migas semakin erat, khususnya dalam mendukung pemberitaan yang berimbang, akurat, dan informatif. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai kegiatan, tantangan, serta perkembangan industri hulu migas.

    Audiensi tersebut turut dihadiri Koordinator Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Pamalu, Otniel L. Wafom, bersama tim.

    Hadir pula perwakilan KKKS Pertamina EP Papua Field, yakni Amarullah selaku Senior Officer Commrel & CID Zona 14, Jaryati dan Sandi Rumbiak dari Commrel & CID Zona 14, serta Cindy Bosawer selaku Administrator Commrel. Sementara itu, KKKS RH Petrogas diwakili Arens Tanati, Senior Supervisor Relation & Communication.

    Dari JMSI Papua Barat Daya, audiensi diikuti Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB), serta sejumlah pengurus lainnya.

    Melalui pertemuan tersebut, JMSI Papua Barat Daya berharap komunikasi dan sinergi antara organisasi perusahaan media, SKK Migas, dan KKKS dapat terus diperkuat. Kemitraan yang terbangun diharapkan mampu mendukung penyebaran informasi yang transparan, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran perusahaan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional.

  • Produk Kampung Maybrat Bidik Pasar Internasional, Kacang Sangrai dan Keripik Keladi Tampil di TEI 2026

    Melanesiatimes.com, Maybrat PBD – Potensi ekonomi kampung di Kabupaten Maybrat mulai mendapat ruang lebih luas untuk dikenal pasar. Dua produk olahan pangan lokal, Kacang Sangrai dan Keripik Keladi, dibawa dalam ajang perdagangan internasional Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 sebagai upaya memperkenalkan produk unggulan desa sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Jumat (16/10/2026).

    Keikutsertaan kedua produk tersebut menjadi bagian dari upaya Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kabupaten Maybrat dalam mendorong usaha masyarakat desa agar berkembang, memiliki nilai tambah, dan mampu bersaing di tengah peluang pasar yang semakin terbuka.

    Dua produk itu berasal dari Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya. Kacang Sangrai merupakan produk unggulan BUM Desa Kaka Tua Semu, sedangkan Keripik Keladi diproduksi oleh BUM Desa Mandiri Men.

    Partisipasi kedua badan usaha milik desa (BUM Desa) tersebut difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha produktif masyarakat di wilayah pelaksanaan Program TEKAD.

    Koordinator Program TEKAD Kabupaten Maybrat, Yansen Frasawi, menyampaikan bahwa keikutsertaan kedua BUM Desa tersebut merupakan kesempatan strategis untuk memperkenalkan produk unggulan kampung kepada masyarakat yang lebih luas.

    Menurut Yansen, Kacang Sangrai dan Keripik Keladi memperlihatkan bagaimana potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Kesempatan mengikuti pameran internasional diharapkan dapat mendorong pelaku usaha desa semakin percaya diri dalam mengembangkan produk dan memperluas jangkauan pemasaran.

    “Keikutsertaan dalam Trade Expo Indonesia menjadi kesempatan bagi produk unggulan desa di Kabupaten Maybrat untuk lebih dikenal dan membuka peluang pasar yang lebih luas,” ujar Yansen.

    Ia berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk membangun hubungan bisnis, mengenalkan keunggulan produk, serta menjajaki peluang kerja sama dengan calon pembeli dan mitra usaha.

    “Produk lokal memiliki potensi untuk berkembang apabila didukung peningkatan kualitas, kemasan yang menarik, serta strategi pemasaran yang tepat,” katanya.

    Dalam kegiatan tersebut, BUM Desa Mandiri Men diwakili oleh direkturnya, Sonita Naa. Kehadirannya diharapkan dapat memperluas promosi produk, membangun jejaring usaha, menjalin kemitraan dengan calon pembeli, sekaligus memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan perkembangan pasar.

    Selain promosi, kesiapan produk menjadi faktor penting untuk memperluas pemasaran. Berdasarkan informasi Program TEKAD, kedua produk tersebut telah memiliki izin usaha dan izin edar. Kelengkapan legalitas ini menjadi modal untuk mendukung pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

    Produk Kampung Maybrat Bidik Pasar Internasional, Kacang Sangrai dan Keripik Keladi Tampil di TEI 2026
    Produk unggulan Maybrat, Kacang Sangrai dan Keripik Keladi tembus Pasar Dunia

    Trade Expo Indonesia merupakan pameran dagang internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ajang ini menjadi sarana untuk mempromosikan produk Indonesia, mempertemukan pelaku usaha dengan calon mitra bisnis, serta membuka peluang perluasan pasar, termasuk perdagangan ekspor.

    Bagi Kabupaten Maybrat, partisipasi ini diharapkan tidak hanya memperkenalkan Kacang Sangrai dan Keripik Keladi, tetapi juga membuka jalan bagi produk-produk desa lainnya untuk mendapatkan kesempatan serupa.

    “Harapan kami, produk unggulan kampung dapat terus berkembang, memiliki daya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat serta penguatan ekonomi desa,” tutur Yansen.

    Ke depan, peningkatan kapasitas produksi, standardisasi mutu, perbaikan kemasan, promosi, dan penguatan jaringan distribusi perlu terus dilakukan agar usaha yang dibangun masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.

    Melalui Program TEKAD, Kabupaten Maybrat terus mendorong pengembangan usaha berbasis potensi lokal agar produk kampung tidak hanya dikenal di daerah sendiri, tetapi juga berpeluang menjangkau pasar regional, nasional, hingga internasional.

  • Alumni Angkatan 93 Salurkan Sembako bagi Dewan Guru SMP Negeri 8 Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wujud kepedulian terhadap para pendidik dan almamater ditunjukkan Alumni SMP Negeri 1 Salawai Doom Angkatan 93 dengan menyalurkan bantuan sembako bagi dewan guru SMP Negeri 8 Kota Sorong, merupakan rangkaian dari acara Dies Natalis SMP Negeri 8 Kota Sorong ke 44 Tahun. Jumat (16/10/2026).

    Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian dan ungkapan kasih para alumni kepada para guru serta pegawai yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan di sekolah yang dahulu dikenal sebagai SMP Negeri 1 Salawati Doom tersebut.

    Ketua Alumni SMP Negeri 1 Salawati Doom Angkatan 93, Markus N. Yekwam, S.IP., mengatakan, bantuan sembako yang diberikan bukan dinilai dari besar kecilnya jumlah barang, melainkan dari ketulusan dan kepedulian alumni terhadap para guru dan almamater.

    “Jangan melihat dari besar atau jumlah barang yang kami berikan. Ini merupakan wujud rasa peduli kami sebagai alumni. Kami ingin terus menjalin hubungan silaturahmi dengan para guru dan seluruh keluarga besar SMP Negeri 8 Kota Sorong,” ujarnya.

    Menurut Markus, hubungan antara alumni dan almamater perlu terus dijaga melalui kebersamaan dan kepedulian nyata. Ia berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi awal untuk mendorong alumni lainnya agar turut berkontribusi bagi kemajuan sekolah.

    Ia juga menyampaikan harapannya agar di hari Disnatalis ke-44 tahun ini, SMP Negeri 8 Kota Sorong semakin berkembang dan mampu menjadi sekolah unggulan, khususnya di Pulau Doom.

    “Semoga sekolah SMP Negeri 8 Kota Sorong, menjadi SMP unggulan secara khusus di Pulau Doom,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Kota Sorong menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Alumni Angkatan 93 atas bantuan sembako yang diberikan kepada dewan guru dan pegawai sekolah.

    “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Alumni Angkatan 93 atas cinta dan tanda kasih yang telah diberikan kepada kami, Bapak dan Ibu Guru serta seluruh pegawai yang ada di SMP Negeri 8 Kota Sorong,” tuturnya.

    Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi para penerima, tetapi juga semakin mempererat hubungan kekeluargaan antara alumni dan pihak sekolah.

    Kepedulian Alumni Angkatan 93 menjadi bukti bahwa ikatan dengan almamater tetap terjaga, sekaligus menjadi dorongan bagi tumbuhnya semangat kebersamaan dalam mendukung kemajuan pendidikan di Pulau Doom.

  • Wujud Kepedulian, Polda PBD Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Warmon Kokoda

    Melanesiatimes.com, Aimas PBD — Kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali ditunjukkan Polda Papua Barat Daya. Mewakili Kapolda Papua Barat Daya, Wakapolda Papua Barat Daya Kombes Pol. Fernando Sanches Napitupulu, S.I.K., memimpin penyaluran bantuan air bersih kepada warga Kampung Warmon Kokoda SP 3, Kamis (8/10/2026).

    Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIT tersebut turut diikuti sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Papua Barat Daya. Kehadiran jajaran kepolisian di tengah masyarakat menjadi bentuk kepedulian sekaligus respons terhadap kebutuhan warga, khususnya akses terhadap air bersih.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irwasda Polda Papua Barat Daya, Karo SDM, Dansat Brimob Polda Papua Barat Daya, Dirpamovit Polda Papua Barat Daya, personel Polsek Aimas, serta Kepala Kampung Warmon Kokoda.

    Kasubbid PID Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polda Papua Barat Daya terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar berupa air bersih,” ujar Kompol Jenny S.A. Hengkelare.

    Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menunjukkan kehadiran Polri secara langsung di tengah warga.

    “Kami ingin memastikan bantuan yang diberikan dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan bagian dari komitmen untuk terus memberikan pelayanan secara langsung,” tambahnya.

    Dalam pelaksanaannya, jajaran Polda Papua Barat Daya berkoordinasi dengan pemerintah kampung dan masyarakat setempat untuk memastikan proses penyaluran bantuan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

    Kehadiran Wakapolda bersama jajaran PJU Polda Papua Barat Daya juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berupaya merespons kebutuhan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial.

    Penyaluran bantuan air bersih ini sekaligus menjadi wujud pendekatan humanis Polri dalam membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

    Melalui kegiatan tersebut, Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat semangat Polisi Bersama Masyarakat.

  • Elly Kaiway Soroti Rencana Mubes LMA-YAWA: Bukan Menolak, tapi Pertanyakan Mandat dan Urgensinya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Rencana pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Suku Besar Yapen Waropen di Papua Barat Daya mendapat perhatian dari Ketua Divisi Hukum LMA-YAWA Sorong Raya, Elly Kaiway, S.H.

    Elly menanggapi pemberitaan media online pada 3 Oktober 2026 yang memuat dukungan serta rencana pelaksanaan Mubes Suku Besar Yapen Waropen, termasuk informasi bahwa agenda tersebut sedang dipersiapkan dan dipimpin oleh Ketua Harian.

    Elly terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, atas perhatian dan kepeduliannya terhadap keluarga besar Yapen Waropen yang berada di Kota Sorong dan Papua Barat Daya.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Sorong yang telah memberikan perhatian kepada kami sebagai keluarga besar Yapen Waropen. Bagi kami, perhatian pemerintah merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi keberadaan dan kebersamaan masyarakat Yapen Waropen di daerah ini,” ujar Elly, Rabu (7/10/2026).

    Namun, Elly menegaskan bahwa LMA-YAWA Sorong Raya pada prinsipnya tidak menolak pelaksanaan Mubes. Menurutnya, forum musyawarah tetap menjadi ruang penting untuk membahas berbagai persoalan organisasi, tetapi pelaksanaannya harus mengacu pada mekanisme dan tata kelola kelembagaan sebagaimana diatur dalam AD/ART.

    “Yang kami persoalkan bukan Mubesnya. Mubes adalah ruang musyawarah yang baik. Tetapi yang perlu diperjelas adalah dasar, tujuan, urgensi, dan terutama mekanisme pelaksanaannya,” tegasnya.

    Menurut Elly, dalam struktur kelembagaan LMA-YAWA Sorong Raya, Pengurus Harian berkedudukan di bawah Dewan Adat. Sementara Ketua Harian memiliki tugas mengoordinasikan program dan kegiatan berdasarkan keputusan serta arahan Dewan Adat.

    Karena itu, ia menilai perlu ada kejelasan mengenai mandat apabila Ketua Harian menjadi pihak yang mempersiapkan pelaksanaan Mubes.

    “Kalau memang Ketua Harian mendapat mandat dari Dewan Adat untuk mempersiapkan Mubes, tentu tidak ada persoalan. Tetapi apabila belum ada keputusan atau mandat Dewan Adat, maka perlu dijelaskan dasar kewenangannya,” katanya.

    Selain mekanisme, Elly juga mempertanyakan urgensi pelaksanaan Mubes dalam kondisi saat ini. Ia menyebut Dewan Adat LMA-YAWA Sorong Raya hingga kini masih aktif menjalankan pelayanan kepada masyarakat Yapen Waropen.

    “Dewan Adat hampir setiap hari masih menerima dan menangani pengaduan serta persoalan yang disampaikan oleh keluarga-keluarga Yapen Waropen. Pelayanan kepada masyarakat masih berjalan,” jelasnya.

    Di tengah aktivitas pelayanan tersebut, kata Elly, Dewan Adat juga sedang menyelesaikan sejumlah agenda kelembagaan yang telah direncanakan untuk tahun 2026, termasuk persiapan pelaksanaan Natal YAWA Sorong Raya 2026.

    Atas dasar itu, ia meminta seluruh pihak melihat secara objektif alasan dan tujuan pelaksanaan Mubes agar forum tersebut benar-benar memiliki manfaat serta mampu menjawab persoalan yang dihadapi organisasi.

    “Karena itu, kami perlu bertanya secara objektif: apa urgensi Mubes harus dilaksanakan sekarang, persoalan apa yang hendak diselesaikan, dan hasil konkret apa yang hendak dicapai melalui Mubes tersebut?” tanya Elly.

    Ia menilai pertanyaan tersebut penting agar Mubes tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi benar-benar menjadi forum untuk menyelesaikan persoalan strategis dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat Yapen Waropen.

    Elly juga menepis anggapan bahwa sikap yang disampaikannya berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun persoalan dukung-mendukung antar pihak.

    “Ini bukan persoalan pribadi, bukan juga soal siapa mendukung dan siapa menolak. Ini soal tertib kelembagaan, urgensi, dan penghormatan terhadap kewenangan Dewan Adat sesuai AD/ART,” tegasnya.

    Elly berharap seluruh pihak tetap mengedepankan komunikasi, persatuan, dan kepentingan bersama dalam menyikapi rencana Mubes tersebut.

    “Kami tidak menutup ruang musyawarah. Kalau memang ada persoalan strategis yang membutuhkan Mubes, mari dijelaskan secara terbuka dan dibicarakan melalui mekanisme kelembagaan yang benar. Kami tidak menolak Mubes, kami hanya ingin Mubes itu jelas urgensinya, jelas tujuannya, dan dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi,”tutupnya.

  • Alumni USTJ Soroti Aksi Mahasiswa Bawa Isu Referendum di Lingkungan Kampus

    Melanesiatimes.com, Jayapura – Aksi sejumlah mahasiswa di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) yang membawa isu referendum Papua mendapat perhatian dari alumni kampus tersebut. Salah satunya, Mohammad Zulham Temongmere, menyampaikan keprihatinannya terhadap penggunaan sejumlah simbol dalam aksi yang berlangsung di lingkungan perguruan tinggi.

    Zulham menilai kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan mahasiswa. Namun, menurut dia, penyampaian aspirasi di lingkungan kampus idealnya diarahkan pada persoalan yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa, akademik, maupun kondisi internal perguruan tinggi.

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USTJ. Aksi tersebut berlangsung di kawasan kampus USTJ, Jayapura, pada Rabu (30/9/2026).

    Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk tuntutan mengenai referendum Papua dan permintaan agar persoalan tersebut mendapat perhatian di tingkat internasional melalui Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Situasi kemudian menjadi sorotan setelah salah seorang peserta aksi mengibarkan bendera Bintang Kejora di lingkungan kampus. Bendera tersebut selanjutnya dipasang pada salah satu tiang setelah bendera Merah Putih yang sebelumnya berada di lokasi tersebut diturunkan oleh massa aksi.

    Selain Bintang Kejora, sejumlah peserta aksi juga terlihat membawa simbol berupa bendera yang dikaitkan dengan Republik Maluku Selatan (RMS) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

    Bagi Zulham, penggunaan berbagai simbol dan pengangkatan isu referendum dalam aksi mahasiswa di lingkungan kampus perlu menjadi perhatian. Ia menilai ruang akademik seharusnya tetap menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan berkaitan dengan kepentingan pendidikan.

    “Mahasiswa memang memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat. Namun, isu yang dibawa dalam aksi di kampus sebaiknya berkaitan dengan persoalan yang krusial bagi kampus dan mahasiswa,” ujar Zulham.

    Ia berpandangan bahwa isu referendum Papua merupakan persoalan yang berada di luar kepentingan internal perguruan tinggi. Karena itu, dirinya mempertanyakan relevansi isu tersebut ketika dibawa ke dalam aksi yang berlangsung di lingkungan USTJ.

    “Menurut saya, isu referendum merupakan persoalan eksternal. Karena itu, perlu dipertimbangkan apakah isu tersebut tepat dibawa dalam aksi di lingkungan kampus,” katanya.

    Alumni USTJ Soroti Aksi Mahasiswa Bawa Isu Referendum di Lingkungan Kampus
    Mohammad Zulham Temongmere Soroti Aksi Mahasiswa USTJ Bawa Isu Referendum

    Sebagai alumni, Zulham mengaku prihatin melihat penggunaan simbol-simbol tersebut dalam aksi mahasiswa. Ia berharap mahasiswa tetap mengedepankan fungsi kampus sebagai ruang pendidikan, diskusi ilmiah, dan penyampaian aspirasi secara bertanggung jawab.

    “Kampus adalah tempat untuk menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan itu juga perlu disertai tanggung jawab. Jangan sampai aksi yang dilakukan justru membawa persoalan lain yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan kampus,” ujarnya.

    Zulham juga menegaskan bahwa pandangannya tersebut disampaikan dalam kapasitas sebagai alumni USTJ yang memiliki perhatian terhadap lingkungan almamaternya.

    “Saya sebagai alumni USTJ tentu sangat prihatin dengan adanya pengibaran Bintang Kejora dalam aksi yang berlangsung di lingkungan kampus,” katanya.

    Ia berharap setiap aksi mahasiswa ke depan dapat mempertimbangkan konteks, lokasi, serta isu yang diangkat sehingga penyampaian aspirasi tetap berlangsung secara tertib dan tidak mengaburkan fungsi utama perguruan tinggi sebagai ruang pendidikan dan pengembangan intelektual mahasiswa.

  • Alumni HMI Dorong Rakor KAHMI dan FORHATI Hasilkan Program Berdampak bagi Masyarakat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Sahbudin yang akrab disapa Raja Bima, menyampaikan ucapan selamat atas terlaksananya Rapat Koordinasi Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) di Papua Barat Daya.

    Sahbudin berharap rapat koordinasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi sekaligus melahirkan berbagai agenda strategis yang memberikan dampak positif bagi perjuangan KAHMI, HMI, serta masyarakat secara umum di Papua Barat Daya.

    “Saya selaku alumni HMI mengucapkan selamat atas terlaksananya rapat koordinasi KAHMI dan FORHATI. Semoga kegiatan ini membawa dampak yang besar bagi perjuangan HMI dan masyarakat secara umum di Papua Barat Daya,” ujar Sahbudin saat ditemui di kediamannya, Rabu (30/9/2026).

    Menurutnya, forum koordinasi memiliki arti penting dalam menyatukan gagasan dan menyusun langkah bersama untuk menghadirkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Ia berharap seluruh agenda yang dibahas dalam rapat koordinasi tidak berhenti pada tataran pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program nyata dan berkelanjutan.

    Raja Bima juga mendorong agar KAHMI dan FORHATI terus memperkuat peran dalam bidang pengembangan organisasi, pengabdian, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat.

    “Sekali lagi, saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat koordinasi. Semoga menghasilkan agenda-agenda penting untuk pengembangan kegiatan dan pengabdian kepada seluruh masyarakat,” katanya.

    Ia menilai, keberadaan KAHMI sebagai wadah alumni HMI memiliki posisi penting dalam memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan bagi pembangunan di Papua Barat Daya.

    Karena itu, hasil rapat koordinasi diharapkan mampu menjadi dasar bagi penyusunan program yang dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

    Raja Bima mengajak seluruh keluarga besar HMI dan alumni untuk menjaga semangat kebersamaan serta nilai-nilai perjuangan yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi.

    Menurutnya, semangat tersebut perlu diwujudkan melalui berbagai bentuk pengabdian dan kontribusi positif di tengah masyarakat.

    Ia berharap koordinasi antara KAHMI dan FORHATI dapat terus diperkuat sehingga berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki alumni dapat diarahkan untuk mendukung program-program kemasyarakatan.

    “Harapan saya, hasil rapat koordinasi ini nantinya dapat melahirkan program yang benar-benar bermanfaat dan bisa dirasakan masyarakat di Papua Barat Daya,” tuturnya.

    Ia menambahkan, keberhasilan sebuah forum koordinasi tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembahasan dapat diwujudkan dalam bentuk program konkret.

    Ia pun berharap seluruh peserta dapat menghasilkan keputusan dan agenda yang mampu memperkuat eksistensi KAHMI dan FORHATI sekaligus memberikan kontribusi bagi masyarakat.

    Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, Sahbudin optimistis KAHMI dan FORHATI dapat terus mengambil bagian dalam berbagai upaya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Papua Barat Daya.