Melanesia Times

Tag: Anggota DPR Papua Barat Daya

  • Reses Tahap II DPRP PBD, Sukriyadi Serap Aspirasi Serta Salurkan Bantuan Kepada Warga Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPRP PBD) Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Sorong, Sukriyadi, melaksanakan Reses Tahap II Tahun 2026 dengan mengusung tema “Bersama Rakyat Membangun Daerah”.

    Kegiatan reses tersebut dilaksanakan selama lima hari, mulai 18 hingga 22 Agustus 2026, dengan menyambangi tiga titik di wilayah Kota Sorong, yakni Kelurahan Klawuyuk, Kelurahan Klasaman dan Kelurahan Klasabi.

    Dalam pelaksanaan reses, Sukriyadi secara langsung bertemu dan berdialog dengan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi serta kebutuhan yang dihadapi warga di masing-masing wilayah.

    Salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat adalah keterbatasan akses air bersih, terutama ketika memasuki musim kemarau seperti yang terjadi saat ini. Kondisi tersebut dinilai cukup menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

    Atas persoalan tersebut, masyarakat mengusulkan adanya bantuan pembangunan sumur bor sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih secara berkelanjutan.

    “Yang pertama, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan air bersih, apalagi di musim kemarau seperti saat ini. Karena itu, masyarakat meminta bantuan sumur bor,” kata Sukriyadi.

    Selain persoalan air bersih, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan penerangan jalan lingkungan. Menurut warga, penerangan jalan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan pada malam hari.

    Aspirasi lainnya yang turut disampaikan adalah kebutuhan bantuan mesin alkon. Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran, mengingat kejadian kebakaran belakangan ini cukup sering terjadi, khususnya di kawasan permukiman yang padat penduduk.Reses Tahap II DPRP PBD, Sukriyadi Serap Aspirasi Serta Salurkan Bantuan Kepada Warga Kota Sorong

    “Yang kedua, masyarakat meminta bantuan penerangan jalan lingkungan. Kemudian yang ketiga, bantuan mesin alkon untuk mengantisipasi fenomena kebakaran yang akhir-akhir ini sering terjadi, terutama di daerah padat penduduk,” ujarnya.

    Sukriyadi menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam pelaksanaan reses akan menjadi catatan penting untuk kemudian diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

    Ia mengatakan, reses bukan hanya menjadi agenda rutin anggota legislatif, tetapi merupakan momentum penting untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan warga dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

    “Kami akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses tahap II ini kepada OPD terkait. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah,” jelasnya.

    Selain menyerap aspirasi, dalam rangkaian kegiatan reses tersebut Sukriyadi juga menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan membagikan bantuan sembako berupa beras kepada warga di sejumlah titik pelaksanaan reses.Reses Tahap II DPRP PBD, Sukriyadi Serap Aspirasi Serta Salurkan Bantuan Kepada Warga Kota Sorong

    Pembagian sembako tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan kedekatan wakil rakyat dengan masyarakat yang berada di daerah pemilihannya.

    Sukriyadi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Papua Barat Daya menambahkan, komunikasi dan sinergi antara masyarakat dengan wakil rakyat harus terus dibangun. Menurutnya, pembangunan daerah akan berjalan lebih baik apabila program pemerintah benar-benar berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

    “Prinsipnya, kami ingin terus hadir bersama masyarakat, mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan mereka, kemudian memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat menjadi bagian dari program pembangunan daerah,” pungkasnya.

    Melalui pelaksanaan Reses Tahap II Tahun 2026 ini, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Kelurahan Klawuyuk, Klasaman dan Klasabi dapat memperoleh perhatian dari pemerintah, khususnya terkait kebutuhan dasar, infrastruktur lingkungan dan upaya peningkatan keamanan serta kenyamanan masyarakat.

  • Kisruh Pansus LHP BPK Memanas, Lode Samsir: Jangan Bicara Atas Nama Rakyat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Polemik pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di DPR Papua Barat Daya kembali menjadi sorotan. Gabungan fraksi melalui juru bicaranya, Lode Samsir, menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan LHP BPK harus mengacu pada tata tertib (Tatib) DPR dan mekanisme yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.

    Lode Samsir yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi NasDem-PKS menyampaikan, sejak penyerahan LHP BPK kepada DPR Papua Barat Daya pada Senin, 22 Juni 2026, pembahasan laporan tersebut dinilai berjalan tanpa kejelasan. Menurutnya, berbagai wacana sempat muncul, namun tidak pernah menghasilkan kepastian sehingga memunculkan pertanyaan dari sejumlah anggota dewan.

    “Sejak LHP BPK diserahkan, pembahasannya seolah muncul lalu tenggelam. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah agenda tersebut hanya bersifat seremonial atau justru ada upaya mengaburkan temuan-temuan yang ada,” ujar Lode.

    Ia menjelaskan, sejumlah fraksi sebelumnya telah mengirimkan nama anggota sebagai perwakilan untuk mengikuti pembahasan. Namun, pembentukan struktur Panitia Khusus (Pansus) disebut dilakukan tanpa melalui rapat maupun musyawarah yang melibatkan seluruh unsur fraksi.

    “Yang menjadi persoalan bukan pembahasan LHP BPK, tetapi mekanisme pembentukan Pansus yang kami nilai tidak melalui proses musyawarah sebagaimana mestinya. Struktur Pansus langsung ditentukan oleh pimpinan,” katanya.

    Menurut Lode, dengan mempertimbangkan batas waktu pembahasan sebagaimana diatur dalam tata tertib DPR, beberapa fraksi mengusulkan agar LHP BPK dibahas melalui komisi-komisi. Skema tersebut dinilai lebih sesuai dengan aturan sekaligus tidak terikat oleh mekanisme Pansus yang dinilai bermasalah.

    “Dalam tata tertib disebutkan bahwa pembahasan LHP BPK memiliki batas waktu yang sangat terbatas setelah dokumen diterima DPR. Karena itu, kami mengusulkan agar pembahasannya dilakukan melalui komisi,” jelasnya.

    Atas dasar itu, sejumlah fraksi memutuskan menarik diri dari agenda Pansus dan meminta pimpinan DPR membatalkan pembentukan Pansus agar pembahasan LHP BPK dapat dilakukan melalui komisi.

    Lode juga menanggapi munculnya pihak-pihak yang belakangan mengkritik fraksi-fraksi yang menarik diri dari Pansus. Menurutnya, tidak tepat jika ada pihak yang kemudian mengklaim diri sebagai pihak yang paling memperjuangkan kepentingan rakyat.

    “Jangan menjadi pahlawan kesiangan dan berbicara atas nama rakyat. Faktanya, sejak awal kami justru menginginkan pembahasan LHP BPK tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

    Ia menambahkan, kritik yang disampaikan gabungan fraksi bukan bertujuan menghambat proses pembahasan, melainkan untuk memastikan tata kelola kelembagaan DPR berjalan secara transparan, akuntabel, dan menghormati mekanisme organisasi.

    “Kami selalu memberikan kritik yang konstruktif. Lembaga ini bukan milik satu orang, tetapi milik seluruh anggota DPR yang harus menjalankan tugas berdasarkan aturan dan musyawarah,” pungkas Lode (***)

  • Reses I Tahun 2026 Sekaligus Halal Bihalal, Erwin Ayal Ajak Masyarakat Pererat Silaturahmi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Anggota DPR Papua Barat Daya, Erwin Ayal, menggelar kegiatan Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan Reses I Tahun 2026 sebagai upaya mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (1/4/2026), dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, khususnya ibu-ibu Majelis Taklim yang tergabung dalam 13 kelompok Se-Kota Sorong.

    Dalam keterangannya, Erwin Ayal menegaskan pentingnya menjaga silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, tidak hanya pada momentum politik semata.

    “Kegiatan ini dilakukan agar bagaimana kita menjalin tali silaturahmi. Sebagai pemerintah dan rakyat, dewan dan masyarakat, kita harus terus mempererat hubungan ini. Jangan hanya pada momentum politik baru kita lakukan,” ujarnya.

    Ia juga mengibaratkan pentingnya konsistensi dalam menjaga hubungan tersebut. “Orang bilang, saat musim hujan jamur itu banyak, tapi saat musim panas tidak ada. Artinya, jangan hanya hadir saat dibutuhkan saja,” tambahnya.

    Reses I 2026 Sekaligus Hala Bihalal, Erwin Ayal Ajak Masyarakat Pererat Silaturahmi
    Reses I 2026 Sekaligus Hala Bihalal, Erwin Ayal Ajak Masyarakat Pererat Silaturahmi

    Lebih lanjut, Erwin menyampaikan bahwa jabatan yang diemban tidak terlepas dari dukungan masyarakat, sehingga momentum Hari Raya Idul fitri dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan emosional dengan konstituen.

    “Hari ini jabatan yang kami emban tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Dengan momentum Lebaran ini, bagaimana kita bisa terus menjalin silaturahmi yang baik. Tadi juga saya menerima berbagai aspirasi dari masyarakat,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan bahwa wilayah daerah pemilihannya (Dapil I) Provinsi Papua Barat Daya, meliputi Distrik Maladumes hingga Distrik Sorong. Oleh karena itu, ke depan kegiatan serupa akan dilakukan secara bergiliran di distrik lain.

    “Tahun ini mungkin kita laksanakan di sini, ke depan bisa kita lakukan di wilayah distrik lain juga, sehingga hubungan silaturahmi tetap terjaga di seluruh wilayah,” jelasnya.

    Terkait agenda reses, Erwin menyebutkan bahwa dalam satu tahun terdapat tiga kali pelaksanaan reses. “Ini reses pertama di tahun 2026. Selanjutnya akan dilaksanakan empat bulan berikutnya, dan reses ketiga juga empat bulan setelah itu,” tutupnya.