Tag: ASN.

  • Wakil Wali Kota Sorong Tekankan Profesionalisme ASN Melalui Manajemen Berbasis Talenta

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., menegaskan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan peningkatan kualitas kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang berkualitas.

    Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Manajemen ASN Berbasis Talenta, Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Peningkatan Nilai DMS dan Indeks Kualitas Data di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, yang berlangsung di Hotel Rilich Panorama, Kota Sorong, Rabu (28/10/2026).

    Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sorong itu dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta sejumlah staf dari masing-masing perangkat daerah terkait.

    Dalam sambutannya, Anshar Karim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen ASN dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab secara profesional.

    Menurutnya, ASN memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi, kedisiplinan, dan kinerja aparatur harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

    Ia juga menekankan pentingnya penerapan manajemen ASN berbasis talenta sebagai upaya menempatkan pegawai sesuai kompetensi, kualifikasi, potensi, dan kinerja yang dimiliki.

    Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan karier aparatur secara objektif, memperkuat evaluasi kinerja, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan kepegawaian yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan organisasi.

    Selain aspek pengembangan talenta, Wakil Wali Kota turut mengingatkan seluruh perangkat daerah agar meningkatkan perhatian terhadap pemutakhiran dan penginputan data kepegawaian secara berkala.

    Ia meminta setiap ketidaksesuaian data segera ditindaklanjuti sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku. Akurasi data kepegawaian, menurutnya, menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Anshar menegaskan, sosialisasi peraturan perundang-undangan tidak boleh berhenti pada pemahaman terhadap regulasi semata, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

    Karena itu, para pimpinan OPD diharapkan mampu menjadi teladan dalam penerapan disiplin, membangun budaya kerja yang produktif, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kerja masing-masing.Wakil Wali Kota Sorong Tekankan Profesionalisme ASN Melalui Manajemen Berbasis Talenta

    Ia juga meminta agar seluruh materi dan hasil sosialisasi ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret, evaluasi secara berkala, serta koordinasi yang baik antarpemangku kepentingan.

    Menurutnya, sinergi antarperangkat daerah diperlukan agar penerapan kebijakan manajemen ASN dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.

    Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Sorong diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan ASN yang semakin profesional, efektif, dan akuntabel, sekaligus mendorong aparatur untuk terus meningkatkan integritas, kompetensi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan publik.

    Dengan demikian, penerapan manajemen ASN berbasis talenta, penegakan disiplin, dan peningkatan kualitas data kepegawaian diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat Kota Sorong.

  • Honorer R2 dan R3 Papua Barat Daya Siap Kepung Istana di Aksi Jilid III

    Melanesiatimes.com – Honorer R2 dan R3 dari Papua Barat Daya dipastikan ikut meramaikan Aksi Jilid III yang digelar di Jakarta pada 10–11 Juni 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari dua gelombang sebelumnya yang belum membuahkan hasil konkret dari pemerintah pusat terkait kejelasan status kepegawaian para honorer.

    Koordinator Honorer Papua Barat Daya, Josep Kafiar, menyatakan komitmennya untuk turut turun ke jalan bersama honorer se-Indonesia. “Saya, Josep Kafiar, menyatakan siap mendukung penuh Aksi Jilid III di Jakarta. Kami akan bergabung menyuarakan keadilan bagi para honorer R2 dan R3,” tegasnya melalui rekaman video yang dikirimkan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia.

    Bahri Permana, juru bicara Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, membenarkan keikutsertaan delegasi dari Papua Barat Daya. “Tadi malam saya sudah berbicara langsung dengan Bang Josep. Mereka berencana berangkat pada 8 Juni agar bisa sampai tepat waktu untuk aksi tanggal 10,” ujar Bahri.

    Kehadiran perwakilan dari Papua Barat Daya dinilai sebagai bentuk solidaritas nasional yang semakin menguat di kalangan tenaga honorer. Menurut Josep, problematika honorer hampir merata dari ujung barat hingga timur Indonesia—mulai dari ketidakjelasan status ASN hingga minimnya jaminan kesejahteraan.

    “Kami sudah berjuang di tingkat daerah, mulai dari audiensi dengan kepala daerah sampai rapat dengar pendapat dengan DPRD. Tapi tanpa dukungan regulasi dari pusat, semuanya stagnan,” jelas Josep. Ia pun menyerukan agar semua honorer R2 dan R3 bersatu memperjuangkan kejelasan status ke pemerintah pusat, yang memiliki kewenangan penuh dalam regulasi dan penganggaran.

    Tak hanya itu, Josep juga menyinggung adanya diskriminasi politis di daerah yang memperburuk nasib honorer. Ia menilai banyak keputusan terkait honorer didasarkan pada kedekatan politik, bukan kompetensi. “Dalam posisi kami sebagai honorer, kami sering kali tak berdaya secara struktural. Maka dari itu, aksi ini sangat penting untuk menuntut perlindungan hukum dan keadilan,” pungkasnya.

    Dengan Aksi Jilid III yang kian dekat, suara para honorer semakin lantang menuntut kejelasan. Kini bola panas ada di tangan pemerintah pusat: akankah mereka mendengar atau kembali abai?

  • Jokowi Desak MenPAN-RB, Segera Pindahkan ASN ke IKN Nusantara

    Melanesiatimes.com – Menindaklanjuti arahan presiden terkait dengan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Menteri PAN-RB Azwar Anas melakukan rapat bersama dengan pejabat utama di lingkungan Kementrian PAN-RB dalam rangka membahas terkait tindak lanjut arahan atasannya itu.

    “Rapat ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden (Joko Widodo/Jokowi) di rapat pimpinan di Istana Jumat kemarin, di Mana Kementerian PANRB diminta mengkoordinasi terkait dengan skenario pemindahan ASN jangka pendek, menengah dan panjang,” ujar Anas di Instagram Kementerian PANRB @kemenpanrb, dikutip Melanesiatimes.com, Senin (22/01/2024).

    Anas menuturkan, dirinya diminta untuk mempercepat pemindahan ASN ke IKN Nusantara, dirnya menyebut pihaknya akan melaporkan seluruh hasil koordinasi kepada Jokowi.

    “Ini kami diminta mempersiapkan lebih cepat dalam setengah bulan ini untuk melaporkan seluruh hasil koordinasi terkait dengan penyiapan pemindahan ASN secara lebih komprehensif kepada Bapak Presiden,” sambungnya.

    Untuk diketahui, Anas mengaku sejauh ini KemenPAN-RB telah menyiapkan skenario pemindahan 2.000 ASN dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Para ASN ini sudah termasuk dengan para pejabat eselon I dan II K/L