Melanesia Times

Tag: Banten

  • ICMI Kritik Proyek Strategis Nasional: PIK 2 Dinilai Langgar Hukum

    Melanesiatimes.com – Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) secara resmi mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 12 Tahun 2024. Gugatan ini fokus pada proyek strategis nasional (PSN) pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland yang dianggap bermasalah dari segi hukum dan pelaksanaannya.

    Ketua Umum MPP Pemuda ICMI, Ismail Rumadan, menyatakan bahwa pihaknya mengajukan uji formil dan materiil terhadap regulasi tersebut. “Kami melihat Permenko Nomor 12 Tahun 2024 tidak memiliki landasan hukum yang kokoh dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (18/1/2025).

    Ismail menyoroti bahwa peraturan tersebut tidak sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terakhir direvisi melalui UU Nomor 13 Tahun 2022.

    Selain itu, Pemuda ICMI juga meminta pembatalan proyek PSN yang dianggap tidak transparan dan minim partisipasi publik, termasuk pengembangan PIK 2. “Banyak proyek strategis yang tidak mendengarkan suara rakyat, sehingga manfaatnya bagi masyarakat luas diragukan,” tegas Ismail.

    Mendukung langkah tersebut, pakar hukum tata negara Teguh Setya Bakti mengingatkan pentingnya dasar hukum yang kuat dalam penetapan PSN. “Proyek strategis tanpa transparansi dan dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan potensi pelanggaran. Keterlibatan masyarakat adalah elemen penting,” ungkap Teguh.

    Proyek PIK 2 dan Kontroversinya. Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, berlokasi di wilayah Tangerang, Banten, merupakan salah satu proyek besar yang dikerjakan oleh Agung Sedayu Group milik pengusaha Aguan. Proyek ini ditetapkan sebagai PSN pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, statusnya menuai sorotan karena dianggap mengabaikan asas transparansi dan partisipasi publik yang seharusnya menjadi prioritas dalam proyek berskala nasional.

    Langkah judicial review ini menunjukkan sikap tegas Pemuda ICMI untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas. Keputusan MA dalam perkara ini akan menjadi penentu masa depan proyek PIK 2 dan PSN lainnya di Indonesia.

  • Banten Menuju Kemajuan: Awe Ajak Masyarakat Kawal Janji Politik Andra-Dimyati

    Melanesiatimes.com – Aktivis muda asal Banten, Achmad Fanani Rosyidi, atau yang akrab disapa Awe, mengungkapkan bahwa Banten perlu terus maju di bawah kepemimpinan baru hasil Pilkada 2024. Salah satu fokus utama yang perlu mendapat perhatian adalah pembangunan manusia, terutama dalam mengatasi masalah buta huruf yang masih banyak ditemui, terutama di kalangan anak-anak.

    “Masyarakat kecil dan pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama. Jangan hanya fokus pada kepentingan elite atau pengusaha besar saja,” tegas Awe dalam wawancara di podcast Tribunrakyat, Jumat (29/11).

    Lebih lanjut, Awe berharap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, dapat merangkul semua pihak, termasuk mereka yang kalah dalam Pilkada Banten, untuk bersama-sama mewujudkan janji politik mereka. Kolaborasi dengan masyarakat serta berbagai kelompok profesional dinilai krusial untuk menciptakan Banten yang lebih maju.

    “Andra Soni dan Dimyati tidak bisa bekerja sendirian. Mereka perlu dukungan dari semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan,” tambahnya.

    Awe meyakini, dengan dukungan penuh masyarakat, Banten dapat berkembang pesat di bawah kepemimpinan pasangan ini. “Kita harus mengawal setiap langkah Pak Andra Soni dan Pak Dimyati, agar Banten bisa bergerak sesuai dengan harapan rakyat,” ujarnya.

    Sementara itu, hasil sementara penghitungan suara Pilkada Banten 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjukkan bahwa pasangan Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah unggul atas pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi. Berdasarkan data yang diakses pada Kamis (28/11) pukul 17.10 WIB, suara yang telah masuk mencapai 99,29 persen, dengan total 17.109 dari 17.231 tempat pemungutan suara (TPS).

    Perlu dicatat, data yang diterima berasal dari model C/D hasil penghitungan suara di TPS, dan hasil ini bersifat sementara. KPU menegaskan bahwa hasil resmi Pilkada akan diumumkan setelah melalui proses rekapitulasi berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.