Tag: Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya

Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya resmi menutup kegiatan penguatan kelembagaan yang telah berlangsung sebagai upaya memperkuat peran pengawasan pemilu di tingkat daerah. Kamis (18/09/2025).

Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Farli Sampe Toding Rego, menegaskan pentingnya menyelaraskan regulasi yang ada dengan kondisi faktual di lapangan.

Dalam arahannya, Farli menekankan bahwa penguatan kelembagaan ini tidak hanya berfokus pada internal Bawaslu, tetapi juga bagaimana mengintegrasikan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, serta ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Sinkronisasi ini, menurutnya, sangat penting agar penyelenggaraan pemilu berjalan efektif dan sesuai koridor hukum.

“Para peserta tadi menyampaikan banyak kendala yang dihadapi, mulai dari daftar pemilih berkelanjutan hingga perbedaan persepsi terkait aturan. Semua masukan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kita bawa ke tingkat Bawaslu RI, bahkan hingga ke Komisi II DPR RI,” ungkap Farli.

Ia menambahkan, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem pemilu maupun pilkada, termasuk dalam penanganan persoalan di lapangan. Farli tidak menutup mata bahwa dalam beberapa kali penyelenggaraan pemilu dan pilkada, Bawaslu Papua Barat Daya menghadapi demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pengawasan.

Namun, ia menilai dinamika tersebut merupakan hal wajar dalam demokrasi. Ketidakpuasan publik bisa terjadi karena dua hal, yakni pemahaman yang belum merata mengenai implementasi undang-undang, atau adanya perbedaan tafsir terhadap aturan yang berlaku. “Apakah kita berhenti di situ? Tentu tidak. Justru hal ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus meningkatkan partisipasi publik,” tegasnya.

Menurut Farli, Bawaslu memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat memahami informasi terkait pemilu, baik soal aturan maupun pola penanganan pelanggaran. Hal ini dinilai penting agar publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut aktif mengawasi jalannya demokrasi.

Ia menekankan, literasi pemilu menjadi kunci dalam membangun partisipasi. “Kalau literasi kita pegang, saya pikir argumen itu hidup. Masyarakat bisa mengawasi, sekaligus memberi masukan kepada penyelenggara,” ujarnya.

Farli juga menyoroti perlunya penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika di lapangan. Menurutnya, banyak aspirasi yang disampaikan peserta bisa ditindaklanjuti menjadi peraturan baru, sehingga tidak hanya berhenti pada forum diskusi.

Lebih jauh, ia berharap seluruh informasi yang diperoleh dalam kegiatan penguatan kelembagaan ini dapat disebarluaskan ke masyarakat luas. “Jangan hanya berhenti di ruangan ini. Ceritakan ke orang tua, keluarga, teman kantor, agar semua bisa ikut mengawasi jalannya pemilu,” tambahnya.

Partisipasi publik, lanjut Farli, bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban dalam memastikan kualitas demokrasi. Masyarakat diharapkan berani menyuarakan pendapat, baik dalam bentuk diskusi maupun melalui mekanisme yang disediakan oleh Bawaslu.

Ia juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk berdiskusi langsung dengan Bawaslu. “Kami membuka diri untuk siapa saja. Terutama teman-teman BEM, saya pikir BEM punya peran penting dalam mengawal demokrasi,” tegas Farli.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Papua Barat Daya ingin meneguhkan komitmen bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Penutupan kegiatan penguatan kelembagaan ini menjadi momentum penting bagi Bawaslu Papua Barat Daya untuk terus memperbaiki sistem, memperluas partisipasi, serta memastikan demokrasi berjalan sesuai amanat konstitusi.

Melanesiatimes.com, Papua Barat Daya — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat Daya menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan sebagai upaya memperkokoh peran strategis lembaga pengawas pemilu dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang.

Penguatan Kelembagaan ini berlangsung di Belagri Hotel Kota Sorong Papua Barat Daya, pada Rabu (17/09/2025).

Acara ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal, tetapi juga momentum refleksi bagi Bawaslu dalam memastikan pelaksanaan pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan di seluruh wilayah Papua Barat Daya.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat penting, antara lain Staf Ahli Komisi II DPR RI, Danrem 181 Praja Viratama, perwakilan Pasmar III, jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Polda Papua Barat Daya. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi lintas sektor dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu.

Selain itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat Daya, Atika Rafika, turut hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya. Atika sekaligus membuka secara resmi rangkaian kegiatan penguatan kelembagaan tersebut secara bersama-sama dengan menabuk tifa.

Dalam sambutannya, Atika Rafika menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga negara agar penyelenggaraan pemilu di Papua Barat Daya dapat berlangsung tertib, aman, dan sesuai aturan. Ia menyebut, penguatan kelembagaan harus berjalan seiring dengan peningkatan integritas dan profesionalitas pengawas pemilu.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 90 peserta, terdiri atas 30 peserta internal Bawaslu dan 60 peserta eksternal. Komposisi ini diharapkan mampu menciptakan ruang diskusi yang kaya akan perspektif sekaligus memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan.

Penguatan Kelembagaan ini berlangsung selama tiga hari, 11-13 September 2025, yang menghadirkan pemateri yang berkompen diantaranya, Staf Ahli Komisi II DPR RI Arya Bima, Tenaga Ahli Bawaslu RI Dayanto, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu, Sekretaris Umum Gamki Alan Kreistian.

Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Farli Sampe Toding Rego dalam sambutannya, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk kesiapan nyata lembaga pengawas dalam mengawal demokrasi. “Bawaslu harus hadir sebagai wasit yang adil, independen, dan berintegritas dalam setiap tahapan pemilu,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, ke depan Bawaslu Papua Barat Daya akan terus membangun kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta meningkatkan literasi masyarakat terkait pengawasan pemilu partisipatif.

Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pengawasan pemilu. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya bekerja secara struktural, tetapi juga membuka ruang bagi kolaborasi publik dalam mencegah praktik kecurangan pemilu.

Farli Sampe Toding Rego berpesan agar semua pihak menjaga komitmen bersama dalam membangun pemilu yang bermartabat. “Kekuatan kita adalah pada sinergi. Dengan kebersamaan, pemilu di Papua Barat Daya dapat terlaksana sesuai prinsip demokrasi yang kita junjung bersama,” tegas Ketua Bawaslu.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat Daya menggelar kegiatan penguatan kelembagaan sebagai upaya memperkuat peran pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang. Acara ini berlangsung di Belagri Hotel, Kota Sorong, pada Rabu (17/09/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Bidang Administrasi Umum, Atika Rafika, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya, sekaligus membuka secara resmi penguatan kelembagaan.

Turut hadir pula sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Pasmar III, Danrem 181, Kodaeral, Kejaksaan Tinggi, Bawaslu kabupaten/kota, Polda Papua Barat Daya, serta Tenaga Ahli DPR RI.

Dalam sambutannya, Atika menegaskan bahwa pemilu adalah instrumen utama dalam sistem demokrasi. Pemilu bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, menentukan arah pembangunan, dan memilih pemimpin secara langsung.

“Namun kualitas pemilu sangat ditentukan oleh integritas prosesnya. Tanpa pengawasan yang kuat, pemilu rentan disalahgunakan dan berpotensi melahirkan konflik sosial,” ujarnya mewakili Gubernur.

Sebagai provinsi termuda, Papua Barat Daya memiliki tantangan khusus dalam penyelenggaraan pemilu. Keragaman etnis, budaya, bahasa, serta kondisi geografis yang kompleks membuat pengawasan pemilu tidak hanya berfungsi menjaga prosedur, tetapi juga memastikan harmoni sosial tetap terjaga.

Menurut Atika, Bawaslu dan jajaran pengawas pemilu merupakan benteng demokrasi yang memiliki peran strategis. Mereka tidak hanya mengawasi jalannya tahapan pemilu, tetapi juga memastikan seluruh pihak, baik peserta, penyelenggara, maupun pemilih patuh pada aturan yang berlaku.

“Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan pengawas pemilu menjadi sangat penting. Ini menyangkut peningkatan kualitas SDM, perbaikan sistem kerja, dan sinergi dengan berbagai pihak,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah tantangan pemilu di Papua Barat Daya juga disorot. Faktor geografis yang sulit dijangkau, keragaman sosial-budaya yang rawan menimbulkan perbedaan pemahaman aturan, serta tantangan era digital berupa hoaks dan ujaran kebencian menjadi catatan penting.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah bersama Bawaslu menyusun rekomendasi strategis, di antaranya peningkatan kapasitas SDM pengawas, penguatan mekanisme pelaporan dan respons cepat, sinergi antar-lembaga, perlindungan bagi pengawas dari intimidasi, serta pendekatan berbasis komunitas.

Atika juga menegaskan komitmen Gubernur Papua Barat Daya dalam mendukung penuh penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Dukungan itu akan diwujudkan melalui fasilitasi infrastruktur dan logistik, koordinasi lintas OPD, alokasi anggaran, serta edukasi publik yang menjangkau hingga wilayah terpencil.

“Pengawas pemilu adalah garda terdepan dalam menjaga demokrasi. Tugas ini tidak mudah, tetapi mulia. Mereka harus berpegang pada integritas, profesionalisme, dan keberanian,” katanya.

Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan rumusan strategis, standar operasional yang sesuai dengan kondisi lokal, serta modul pelatihan yang aplikatif. Dengan demikian, pengawasan pemilu di Papua Barat Daya tidak hanya menjadi rutinitas, melainkan bagian dari pembangunan budaya politik yang sehat.

“Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar, bukan hanya bagi kelancaran pemilu yang akan datang, tetapi juga bagi penguatan demokrasi dan pembangunan daerah di Papua Barat Daya,” tutupnya.