Melanesiatimes.com, Waisai – Menyikapi pernyataan Kepala BP2RD Kabupaten Raja Ampat terkait regulasi pajak dan retribusi MBLB milik PT. Gag Nikel yang diterbitkan salah satu media online.
Menurut Khadafi, statement Kepala Badan sedikit keliru, undang-undang 28 tahun 2009 yang disebutkan BP2RD, tidak mengatur tentang Mineral Bukan Logam dan Batu (MBLB), Sabtu (15/3/25).
“Pernyataan Kepala BP2RD sangat keliru, pasalnya undang-undang yang disampaikan itu tidak mengatur tentang MBLB, namun lebih kepada persoalan royalti,” jelasnya
Usai membaca isi berita, selaku Ketua Bapemperda, mencoba untuk komunikasikan hal ini dengan PT. Gag Nikel, pajak negara selama ini pihak perusahaan tidak pernah lalai dalam hal pembayaran royalti.
Lanjut Muamar Khadafi, menerangkan bahwa, pada era DPRD sebelumnya yakni periode 2019-2024 telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pembayaran royalti terhadap daerah penghasil.
Berdasarkan keterangan pihak perusahaan bahwa, PT. Gag Nikel tetap melakukan pembayaran, jika hal itu termuat dalam bentuk peraturan daerah (Perda).
“Berbicara mengenai royalti, DBH dan dana lainya, lembaga telah merancang dokumen tersebut tetapi hingga saat ini mentah, belum mendapatkan nomor seri. Artinya apa Pemda sendirilah yang tidak menindaklanjuti,” tegas Politisi Partai Hanura itu
DPRK periode 2024-2029 itu meminta kepada Noak Komboy selaku Kepala Badan BP2RD segera menunjukan bentuk aturan yang termuat dalam dokumen (Perda) agar dipelajari dan dipakai sebagai acuan dasar untuk mendesak PT. Gag Nikel segera membayar royalti ke daerah.
“Sekarang ini bicara pajak, harus diberingi dengan dasar hukum. Kalau hanya meminta-minta tanpa landasan yang kuat terkesan kita hanya omong-omon doang,” tutup Khadafi Ketua Bapemperda.