Melanesia Times

Tag: Demokrasi

  • AMMAL Serukan Pengawalan Kepemimpinan Pascapilkada Demi Indonesia Emas 2045

    Melanesiatimes.com – Pilkada serentak 2024 bukan hanya sekadar ajang pemilihan kepala daerah, melainkan juga tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dalam konteks mempersiapkan Indonesia Emas 2045, Pemilu Kepala Daerah kali ini menjadi kunci untuk memastikan terwujudnya kepemimpinan yang berintegritas, pembangunan berkelanjutan, dan kesiapan menghadapi tantangan nasional.

    Aliansi Masyarakat Maluku (AMMAL) menekankan pentingnya sikap bijak dari seluruh elemen masyarakat terhadap hasil Pilkada 2024. Menurut AMMAL, pilkada kali ini harus dilihat sebagai bagian dari estafet kepemimpinan yang harus dihormati demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas.

    “Kami, Aliansi Masyarakat Maluku (AMMAL), berkomitmen untuk menjaga kondusivitas pasca-Pilkada, mendukung pelantikan Gubernur, Walikota, dan Bupati terpilih, sebagai langkah penting menuju Indonesia Emas,” ujar juru bicara AMMAL.*Jakarta, (19/01/2025).

    Dalam pernyataannya, AMMAL mengajak masyarakat luas, termasuk berbagai organisasi sosial dan elemen lainnya, untuk mengambil peran aktif dalam mengawal kepemimpinan yang terpilih. AMMAL menekankan bahwa partisipasi aktif adalah kunci agar visi Indonesia Emas dapat diwujudkan, dan agar pemerintah daerah yang baru dilantik dapat bekerja dengan baik demi kemajuan bangsa.

    AMMAL juga mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh suara-suara negatif yang berusaha merusak hasil Pilkada. Meskipun perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi, AMMAL mengingatkan untuk tidak membiarkan hal tersebut mengganggu kelancaran pembangunan yang sudah menjadi prioritas nasional.

    Sebagai penutup, AMMAL berharap agar ajakan ini menjadi inspirasi bagi lebih banyak organisasi dan masyarakat untuk lebih proaktif dalam proses demokrasi. Dengan semangat kebersamaan, mereka yakin bahwa pesta demokrasi yang berkelanjutan akan membawa Indonesia menuju era baru, lebih kuat, dan berdaya saing tinggi, baik dalam ranah demokrasi maupun ekonomi.

  • Polri di Bawah Kemendagri? Usulan PDIP yang Disebut Langkah Mundur Demokrasi

    Melanesiatimes.com – Wacana kontroversial dari PDIP untuk menempatkan Polri di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri memancing reaksi keras dari berbagai pihak. Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (28/11).

    Deddy mengungkapkan, hasil sementara Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kekalahan PDIP yang diduga akibat “pengerahan aparat kepolisian” yang ia istilahkan sebagai ‘parcok’ atau partai coklat.

    “Kami sedang mengkaji kemungkinan mendorong agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali berada di bawah Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri,” ujar Deddy.

    Menuai Kritik: Kemunduran Demokrasi

    Pernyataan tersebut langsung memantik kritik tajam. Banyak pihak menilai, usulan ini merupakan langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia, mengingat Polri merupakan hasil reformasi pascarezim Orde Baru. Para pengkritik mengingatkan pentingnya menjaga semangat reformasi, sebagaimana tertuang dalam semboyan Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah), yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada pidato 17 Agustus 1966.

    Reformasi menempatkan Polri sebagai lembaga independen di bawah presiden, memisahkannya dari TNI, untuk memastikan profesionalisme serta keberpihakan pada rakyat, bukan kekuatan politik tertentu.

    Bhayangkara: Sejarah dan Filosofi Polri

    Secara historis, Polri berakar dari filosofi pasukan Bhayangkara pada era Majapahit. Pasukan ini dibentuk oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit, untuk melindungi kerajaan dan penguasanya, Raja Jayanegara. Keberadaan pasukan ini tercatat dalam buku Sejarah Raja-raja Majapahit (2019) karya Sri Wintala Achmad.

    Pasukan Bhayangkara memiliki ciri khas sebagai unit elit dengan fisik prima dan peralatan perang sederhana seperti pedang, tombak, panah, dan tameng. Mereka bergerak cepat dan senyap, tanpa menggunakan baju zirah. Struktur pasukan ini juga mencakup divisi mata-mata, infanteri, hingga pengawalan, mirip dengan unit militer modern.

    Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi hingga Hayam Wuruk, Pasukan Bhayangkara mencapai puncak kejayaannya, dipimpin oleh tokoh legendaris Gajah Mada. Namun, selepas Perang Bubat, pengaruh pasukan ini mulai meredup.

    Empat Prinsip Bhayangkara: Landasan Polri

    Polri saat ini mengadopsi filosofi Catur Prasetya Bhayangkara, yang terdiri dari:
    1. Satya Haprabu – Setia kepada pemimpin negara.
    2. Hanyaken Musuh – Mengenyahkan musuh negara.
    3. Gineung Pratidina – Mempertahankan negara.
    4. Tan Satrisna – Bekerja sepenuh hati.

    Prinsip ini diterjemahkan dalam tugas utama Polri, yakni menjaga keamanan, melindungi hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, dan menciptakan rasa damai di masyarakat.

    Mengembalikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri tidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi, tetapi juga mengancam profesionalisme lembaga penegak hukum ini.

    Sejarah panjang Polri sebagai penerus nilai-nilai Bhayangkara menegaskan pentingnya institusi ini berdiri independen demi menjaga keamanan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.