Tag: Dinas Pariwisata Kota Sorong

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas SDM Pariwisata dalam Mengelola Destinasi Pariwisata di Kota Sorong guna pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, yang menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat Orang Asli Papua sebagai pelaku utama pembangunan daerah.

Usai membuka kegiatan secara resmi, Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, turut menyematkan tanda peserta kepada perwakilan peserta sosialisasi sebagai simbol dimulainya kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata bagi masyarakat Orang Asli Papua di Kota Sorong. Prosesi tersebut menjadi wujud dukungan Pemerintah Kota Sorong terhadap peningkatan kompetensi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata yang profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Anshar Karim menyampaikan bahwa sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu bidang strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kota Sorong sebagai pintu gerbang menuju Tanah Papua dan kawasan wisata dunia di Papua Barat Daya memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik wisata alam, budaya, sejarah maupun wisata bahari. Namun potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan memiliki kemampuan dalam mengelola destinasi wisata secara profesional dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata Kota Sorong atas penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat, terutama Orang Asli Papua, agar mampu mengambil peran penting dalam pembangunan sektor pariwisata.

Sementara itu, Ketua Panitia, Michael Nakoh, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat Orang Asli Papua mengenai tata kelola pariwisata yang baik, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor tersebut.

“Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman atau edukasi serta peningkatan sumber daya manusia bagi Orang Asli Papua tentang tata kelola pariwisata di Kota Sorong. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan destinasi pariwisata secara berkelanjutan demi kemajuan sektor pariwisata di Kota Sorong,” kata Michael.

Ia menambahkan, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri atas pengelola destinasi wisata di Kota Sorong serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap pengembangan sektor pariwisata.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 29 hingga 30 Juni 2026, bertempat di Masjid Mariyat, Kota Sorong. Adapun pembiayaan kegiatan bersumber dari dana khusus Dinas Pariwisata Kota Sorong Tahun Anggaran 2026.

Michael juga menyampaikan harapannya agar kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mengelola destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

“Dengan ini kami memohon kepada Wakil Wali Kota Sorong untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata bagi Orang Asli Papua,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Sorong menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat OAP di bidang pariwisata bukan hanya sebatas memberikan pelatihan dan pengetahuan, tetapi juga merupakan upaya nyata membuka ruang partisipasi masyarakat, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta memperkuat rasa memiliki terhadap potensi wisata yang dimiliki daerah.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola destinasi wisata yang baik dan berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan, pelestarian budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata, serta pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan destinasi wisata,” katanya.

Anshar menekankan bahwa pariwisata yang maju adalah pariwisata yang melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan hanya sebagai penonton.

“Pariwisata yang maju adalah pariwisata yang melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan hanya sebagai penonton. Karena itu saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, dan memperkuat jejaring kerja sama demi kemajuan pariwisata Kota Sorong,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Sorong memiliki visi untuk mewujudkan kota yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

“Saya yakin apabila potensi wisata yang kita miliki dikelola dengan baik dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, maka sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Orang Asli Papua,” pungkasnya.

Wakil Wali Kota Sorong secara resmi membuka kegiatan tersebut dengan mengucapkan, “Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dalam Mengelola Destinasi Pariwisata di Kota Sorong guna pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Orang Asli Papua secara resmi saya nyatakan dibuka.”

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Pariwisata tetap berkomitmen mengembangkan sektor pariwisata meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran pada tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Sahid Mariat Hotel Kota Sorong pada (29/6/2026).

Fokus utama kegiatan ini diarahkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan destinasi wisata, serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pariwisata Kota Sorong, Ir. Zikri Atiqi Helmi, S.Si.T., M.M., mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada penurunan alokasi anggaran di berbagai kementerian, lembaga, maupun organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk sektor pariwisata.

“Kita memasuki tahun-tahun efisiensi, sehingga memang seluruh kementerian, lembaga, maupun OPD di daerah mengalami penurunan anggaran yang cukup drastis. Karena itu, kami berupaya memaksimalkan seluruh anggaran yang tersedia,” ujar Zikri.

Ia menjelaskan, anggaran pariwisata tahun 2026 difokuskan untuk penyelenggaraan event, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) berupa pembangunan gazebo pada sejumlah destinasi wisata yang dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP).

Menurutnya, pemanfaatan Dana Otsus diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat Papua sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di destinasi wisata.

“Dengan harapan dana Otsus yang digunakan itu bisa bermanfaat langsung dalam hal penguatan ekonomi masyarakat Papua,” katanya.

Meski anggaran terbatas, Dinas Pariwisata Kota Sorong tetap berupaya melakukan sosialisasi serta penguatan kapasitas pengelola destinasi agar mampu mengelola kawasan wisata secara mandiri dan profesional.

“Kita tidak serta-merta menjadi lemah dengan keterbatasan anggaran. Kita tetap melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas SDM, sehingga ke depan spot-spot pariwisata dapat dikelola secara mandiri, bahkan terbuka peluang menghadirkan investor dari luar sehingga tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah,” ungkapnya.

Terkait arah pengembangan pariwisata, Zikri menyebut Pemerintah Kota Sorong saat ini tengah mengevaluasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPARDA) yang masa berlakunya telah berakhir pada tahun 2025.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk menyusun RIPARDA periode 2026–2036 sebagai acuan pengembangan destinasi wisata ke depan.

Dalam dokumen sebelumnya, sejumlah kawasan telah ditetapkan sebagai prioritas pengembangan, di antaranya kawasan pesisir, ekowisata mangrove, hingga kawasan Bukit Cinta.

“RIPARDA kita memang berakhir pada tahun 2025, sehingga untuk periode 2026 sampai 2036 saat ini sedang dilakukan evaluasi. Nantinya peningkatan destinasi wisata akan menjadi bagian dari rencana pembangunan pemerintah daerah ke depan,” jelasnya.

Ia mengakui, sejumlah destinasi wisata di Kota Sorong selama ini hanya mengalami popularitas sesaat sebelum akhirnya mengalami penurunan kunjungan. Karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan, serta kenyamanan wisatawan menjadi prioritas utama.

“Saya melihat destinasi wisata di Sorong ini sering viral di awal, tetapi setelah itu menurun. Nah, ini yang ingin kita pertahankan, sehingga wisatawan yang datang memiliki keinginan untuk kembali lagi. Kuncinya ada pada pengelolaan pariwisata yang baik, SDM yang berkualitas, dan kenyamanan bagi pengunjung,” ujarnya.

Di sisi lain, Dinas Pariwisata juga mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam setiap kegiatan pariwisata yang diselenggarakan di Kota Sorong. Saat ini, pihaknya aktif membangun koordinasi dengan sejumlah BUMN agar dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat diarahkan ke sektor pariwisata.

“Kita berharap setiap bulan ada event-event budaya lokal yang dapat menggerakkan UMKM, khususnya yang bergerak di sektor ekonomi kreatif seperti pembuat noken maupun kreator konten pariwisata,” katanya.

Menurut Zikri, sektor pariwisata memiliki kontribusi strategis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pajak hotel, restoran, serta berbagai usaha jasa pariwisata lainnya.

“Pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar di Kota Sorong melalui sektor pajak, seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan. Karena itu, sektor ini harus terus ditingkatkan, baik dari sisi destinasi maupun kapasitas industri pendukungnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengembangan event berskala besar di Kota Sorong diharapkan mampu meningkatkan tingkat hunian hotel, memperluas peluang usaha bagi UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara itu, terkait pengelolaan destinasi wisata milik pemerintah, Zikri menyebut hingga saat ini Dinas Pariwisata belum memperoleh pendapatan retribusi secara langsung karena belum terdapat destinasi yang dikelola pemerintah daerah secara optimal.

Kawasan wisata mangrove, misalnya, saat ini masih membutuhkan rehabilitasi, sedangkan pengembangan kawasan Bukit Cinta masih dalam tahap penataan dan pembenahan agar dapat kembali menjadi daya tarik wisata unggulan di Kota Sorong.

Terkait pengembangan kawasan Bukit Cinta, Zikri menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan proses administrasi dan komunikasi dengan pihak terkait agar kawasan tersebut dapat menjadi aset pemerintah daerah.

“Kawasan Bukit Cinta masih dalam proses dan upaya untuk menjadi aset pemerintah, sehingga saat ini kami masih melakukan komunikasi terkait status wilayah destinasi tersebut. Harapannya, apabila sudah menjadi aset pemerintah, maka penataan dan pengembangannya dapat dilakukan secara lebih optimal sebagai salah satu destinasi unggulan Kota Sorong,” ujar Zikri.

Dengan kepastian status aset tersebut, Pemerintah Kota Sorong berharap pengembangan Bukit Cinta dapat dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi infrastruktur, pengelolaan, maupun peningkatan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.