Melanesia Times

Tag: Dinkes

  • Seminggu Bedah Dokumen LKPJ 2024, DPRK Raja Ampat Temukan Aib Daerah di Beberapa Instansi

    Melanesiatimes.com,Waisai – Seminggu lebih bedah dokumen LKPJ DPRK Raja Ampat temukan sejumlah temuan administrasi dan substansial pada LKPJ Bupati Tahun 2024. Selasa (20/05/2025).

    Ketua DPRK menjelaskan, ada sejumlah temuan yang didapati tim pansus pada beberapa OPD di ruang lingkup Pemda Raja Ampat diantaranya dinas pendidikan, kesehatan dan Kesektariatan Daerah.

    “Contoh khasus seperti dinas pendidikan yang kami temui bukan lagi 12 miliar rupiah tetap sudah melebihi dari jumlah itu,” ujarnya

    Menurut Ketua DPRK, yang menjadi perhatian dan kecurigaan adalah Kesektariatan Daerah, pagu induk relatif kecil namun pada saat pergeseran pertama dan kedua mengalami kenaikan nilai yang cukup fantastis.

    “Dari pagu awal 700 juta naiknya 3-7 miliar, bahkan ada yang 10-11 miliar rupiah, dan hari kami masih melakukan rapat dengar pendapat dengan sekretariat daerah,” imbuhnya.

    Disampaikan, pihaknya bersama Tim Pansus sudah melakukan pemanggilan kepada Bendahara Pengeluaran dan Kasubag Program di Kesektariatan Daerah namun yang bersangkutan sampai hari ini enggan hadir.

    “Hari ini pun kami sudah layangkan surat secara pribadi, agar sama-sama hadir dengan mantan Kasubag Keuangan sebelumnya karena yang bersangkut tidak mengetahui anggaran-anggaran tersebut. Untuk itu hal ini perlu ditindaklanjuti,” tutup Ketua DPRK Raja Ampat Moh Taufiq Sarasa.

  • Pansus DPRK Raja Ampat Temukan Sejumlah Kejanggalan di Dispendikbud dan Dinkes

    Melanesia.com,Waisai – Panitia Khusus (Pansus) DPRK Kabupaten Raja Ampat melakukan investigasi ke beberapa instansi pemerintah yakni RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan meninjau langsung lokasi pasar Snon Bukor, Rabu, (07/05/2025).

    Dalam agenda inspeksi itu DPRK menemukan sejumlah persoalan serius di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyangkut Hak-hak Guru dan insentif Nakes empat bulan yang belum di bayarkan serta Ketersediaan Logistik Obat-Obatan yang relatif minim.

    Ketua Pansus DPRK Raja Ampat, Soleman Dimara menjelaskan sejumlah persoalan yang terjadi di dua instansi pemerintah daerah tersebut.

    “Kami sempat menanyakan hal itu ke Ibu Dirut RSUD dan memang beliau mengakui bahwa insentif nakes empat bulan belum di bayarkan,” Jelas Soleman Dimara kepada media ini, selasa 6 mei 2025.

    Soleman Dimara Saat Diwawancarai

    Selaku Ketua Pansus Soleman juga berharap agar Direktur RSUD tetap kooperatif, pada saat ia bersama tim membedah dokumen LKPJ tahun 2024. Jika memang ada kejanggalan antara dokumen dan realisasi maka DPRK akan memanggil Instansi yang bersangkutan.

    Lanjut, Ketua Pansus juga memberikan keterangan terkait kejanggalan yang ditemukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara anggaran pagu awal dan perubahan mengalami kenaikan nilai yang cukup fantastis.

    “Pagu awal di dinas opd pendidikan itu nol persen tetapi di perubahan tercover 12 miliar sekian. Nah ini kan membingungkan maksudnya supaya ada keterbukaan,” ungkapnya

    Selain itu Ketua DPRK Raja Ampat menjelaskan pada uraian program gaji dan tunjungan ASN di OPD Pendidikan mengalami kejanggalan, pasalnya pagu awal anggaran nol rupiah dan perubahan 105.665.773.920,10.

    Soleman juga menerangkan bahwa sementara DPRK Raja Ampat sedang mendalami persoalan yang terjadi di dinas pendidikan tentang anggaran sisa 7 miliar rupiah dari total anggaran 105.665.773.920,10.

    “Saat ini kita sedang dalami jika itu pengembalian harus ada pembuktian, pengembaliannya dalam bentuk apa harus ada bukti-bukti juga yang disertai,” pungkasnya

    Ditambahkan, upaya pansus ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pemerintah dan ini bagian dari pada fungsi DPRK dan juga merupakan upaya agar pemerintah lebih transparan menggunakan APBD.