Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk kepemiluan di Kota Masohi, pada Jumat (6/3/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi berbagai elemen masyarakat untuk meninjau kebijakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari berbagai perspektif.
FGD yang berlangsung di Cafe Wakupo, Kelurahan Ampera, Kota Masohi, berjalan lancar, dinamis, dan penuh suasana kebersamaan. Diskusi tersebut diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, hingga insan pers.
Kegiatan ini dipicu oleh maraknya isu publik terkait wacana pengembalian mekanisme Pilkada kepada DPRD, sehingga pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Wacana tersebut memicu beragam tanggapan dari masyarakat karena dinilai dapat memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
Sebagian kalangan menilai bahwa jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, masyarakat dikhawatirkan akan kehilangan ruh demokrasi yang selama ini diperjuangkan sejak era reformasi pasca Orde Baru.
Akademisi Yuslan Idris yang hadir sebagai narasumber dalam forum tersebut mencoba mengkaji wacana itu dari sudut pandang demokrasi. Ia menilai praktik demokrasi saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dibenahi.
“Cara elit politik melakukan praktik berdemokrasi hari ini sangat jauh dari kaidah dan norma-norma demokrasi yang dijunjung tinggi sejak lama,” ujar Yuslan dalam diskusi tersebut.
Ia mencontohkan bahwa dalam sejumlah proses pemilihan umum masih kerap ditemukan praktik politik uang serta penyalahgunaan wewenang yang melibatkan berbagai pihak.
“Kalau sudah hobi main politik uang, lantas bagaimana para elit itu bisa menyuarakan kebenaran dan keadilan di parlemen?” katanya.
Menurut Yuslan, proses politik yang sehat seharusnya dimulai dari proses verifikasi dan penentuan kandidat yang berkualitas, bukan sekadar berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.
“Saya menyarankan proses berpolitik yang baik hendaknya diawali dengan verifikasi bakal kandidat yang baik pula, bukan menentukan asal ketua senang saja. Kandidat harus berkapasitas, teruji, loyal kepada rakyat, dan jujur memperjuangkan amanah rakyat,” jelasnya.
Pendapat senada juga disampaikan narasumber kedua, Kayum Ely, yang merupakan jurnalis di Maluku Tengah. Ia melihat persoalan tersebut dari perspektif media dan dinamika politik di tingkat elit partai.
“Kami sering berdiskusi dengan para elit partai politik di DPRD. Mayoritas dari mereka justru menyambut baik usulan ini, yaitu Pilkada dikembalikan ke DPR,” ungkap Ely.
Menurutnya, sebagian elit partai berpendapat bahwa mekanisme tersebut dinilai dapat menekan biaya politik yang selama ini dianggap terlalu besar dalam proses Pilkada langsung.
“Di tataran elit partai, banyak yang berpendapat bahwa jika hal itu terjadi, setidaknya bisa menghemat biaya politik yang selama ini sering dikeluhkan karena dinilai terlalu menguras anggaran,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, berbagai pandangan juga muncul dari para peserta. Sejumlah tokoh pemuda di Masohi menilai bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD berpotensi mengkerdilkan peran rakyat dalam demokrasi.
Namun di sisi lain, ada pula peserta yang berpandangan bahwa masyarakat terkadang belum sepenuhnya siap menjalankan demokrasi secara baik, jujur, adil, dan bertanggung jawab.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pengurus YPPM Maluku, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, sejumlah ketua umum dan kader organisasi kepemudaan (OKP), akademisi, mahasiswa, organisasi kedaerahan, kelompok disabilitas, serta insan pers.