Melanesia Times

Tag: DPRD

  • Tambang Ilegal & Perjalanan Dinas Fiktif: PADHI Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Berau yang Lama Dibekukan

    Melanesiatimes.com – Padepokan Hukum Indonesia (PADHI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usut beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

    PADHI melihat ada dugaan sengaja pembekuan kasus oleh aparat penegak hukum. Hal ini harus menjadi perhatian dimana saat Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan pemberantasan korupsi sampai akar, malah di bagian lain ditutupi dengan pengecualian hukum.

    Mus Gaber Ketua PADHI meminta agar KPK turun tangan udut dugaan korupsi di Kabupaten Berau yang belum tersentuh oleh KPK atau malah mulai dari lembaga anti rasuah ini didirikan belum ada KPK mengusut atau menangkap koruptor di Kabupaten Berau.

    “Jika menurut catatan saya KPK belum menyentuh Kabupaten Berau untuk menangkap koruptor disana, padahal di Kabupaten Berau dengan jumlah penduduk 300 ribu jiwa dan APBD sebesar Rp 6,9 triliun di tahun 2024, tidak mungkin bersih dari korupsi, ” ujar Mus Gaber , Rabu,(18/2025).

    Mus Gaber tambahkan selain APBD besar dan penduduk sedikit serta luas wilayah 34 ribu KM yang terpusat di Tanjung Redeb anggaran daerah sebanyak itu belum tentu terealisasi.

    “Dari data realisasi APBD Berau tahun 2024 belum sepenuhnya terealisasi, malah minta tambah anggaran dari Rp 4,7 triliun dan serapan anggaran tidak sampai 40 pereen, ini sisanya kemana, pasti ada dugaan korupsi disana,” lanjut Mus Gaber.

    Selain itu PADHI juga melihat banyak praktik tambang batu bara ilegal disana dan seakan diamini. PADHI mencontoh kasusnya PT BJU yang melakukan pengemplangan kredit LPEI sebesar Rp 474,8 miliar yang merugikan negara.

    “Belum lagi kasus perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Berau tahun anggaran 2021 yang merugikan negara senilai Rp 1,7 miliar dan kabarnya sudah dikembalikan tapi itu sebenarnya tidak menghentikan proses hukum,” kata Mus.

    Dalam catatan Center For Budget Analysis (CBA) merinci, akomodasi fiktif itu terbagi pada belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp 13,5 miliar dan belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp 491.543.895.

    CBA menemukan kejanggalan ternyata DPRD Berau sudah menyerahkan bukti anggaran akomodasi dalam bentuk invoice dari Traveloka, bill hotel namun tanpa menyertakan bukti pendukung lainnya. CBA menduga ada invoice fiktif atau akomodasi fiktif yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Berau yang perlu disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan setempat.

  • Ketua Definitif DPRP PBD Anneke Lieke Makatuuk Resmi Mengambil Sumpah Janji 2024-2029

    Melanesiatimes.com – DPR Papua Barat Daya menggelar Rapat Paripurna Istimewa di Vega Prime Hotel Convention Sorong, dalam rangka melaksanakan pengucapan sumpah janji para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat Daya periode 2024-2029. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Pengadilan Negeri Papua Barat, anggota DPR dari seluruh Indonesia, serta pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP). Rabu, (23/04/2025).

    Anneke Lieke Makatuuk, Ketua DPR definitif yang baru dilantik, menyampaikan bahwa pengucapan sumpah ini merupakan momen bersejarah bagi dirinya dan seluruh rakyat Papua Barat Daya. Dalam pidatonya, Anneke mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Barat Daya, serta semua anggota DPR dan partai politik, khususnya Partai Demokrat, atas kepercayaan yang diberikan.

    “Sumpah yang saya ucapkan bukan sekadar penghormatan, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk memastikan DPR bekerja dengan transparansi dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Anneke dengan penuh semangat.

    Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara DPR, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah. Anneke juga menambahkan bahwa DPR akan terus fokus pada pembentukan regulasi yang berpihak pada rakyat, dengan prioritas utama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat adat.

    Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan harapannya agar DPR terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk percepatan pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. “DPR dan pemerintah harus bekerja bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ungkap Elisa dengan penuh semangat.

    Elisa juga menyadari bahwa Papua Barat Daya menghadapi banyak tantangan, terutama di tengah krisis ekonomi global dan dinamika sosial yang kompleks. “Pelantikan DPR ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik,” tambahnya.

    Dengan berakhirnya pelantikan ini, diharapkan DPR Papua Barat Daya dapat menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Momen ini juga menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan semangat membangun provinsi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. (Eskop Wisabla).