Melanesiatimes.com, Magelang — Sebanyak 500 Ketua DPR tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI pada 15–19 April 2026 di Magelang.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks dan penuh tantangan.
Melalui kursus ini, para pimpinan DPRD dibekali dengan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta strategi kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan peran strategis DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPRK Kota Sorong, Drs. Ec. Jhon Lewerissa, turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut sebagai perwakilan dari Kota Sorong.
Keikutsertaan tersebut mencerminkan komitmen kuat DPRK Sorong dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan memperluas perspektif dalam pengambilan kebijakan daerah.
Dalam forum ini, para peserta juga saling bertukar pengalaman dan gagasan, guna memperkuat kolaborasi antar daerah dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan.
Partisipasi Kota Sorong dalam kegiatan nasional ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan pembangunan agar lebih efektif dan tepat sasaran di tingkat daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan peran DPR semakin optimal dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di masing-masing daerah.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Komisi IV DPR Kota Sorong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina, sejumlah pengelola SPBU di antaranya SPBU Hansen, Sorpus, Jalan Baru dan Kilometer 9, dua SPBUN sektor perikanan, perwakilan Jembatan Puri, aktivis, serta komunitas sopir truk. Rapat berlangsung di Lantai II Kantor DPR Kota Sorong, Rabu (4/3/2026).
RDP tersebut membahas berbagai persoalan distribusi BBM subsidi, mulai dari pemblokiran sekitar 30 barcode, dugaan penggunaan lebih dari satu barcode untuk mengisi BBM di beberapa SPBU dalam satu hari, hingga indikasi penimbunan BBM oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Perwakilan aktivis, Manaf Rumodar, menyoroti kondisi antrean truk yang sempat membludak sebelum inspeksi mendadak (sidak), namun berubah drastis setelah sidak dilakukan.
“Ketika belum ada sidak, antrean mobil truk sangat padat dan panjang di sepanjang jalan. Tetapi setelah sidak selesai, kondisi SPBU tidak lagi ada antrean seperti sebelumnya. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” ujarnya dalam forum.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis, menegaskan pihaknya merumuskan enam rekomendasi penting yang akan disampaikan kepada peme
Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong Mohammad Saman Bugis Memimpin Langsung Sidang RDP antara, Pertamina, SPBU, SPBUN, Komunitas Sopir dan Aktivis
Adapun enam rekomendasi tersebut adalah:
Meminta Pertamina melakukan evaluasi dan perbaikan sistem aplikasi serta pengelolaan barcode agar tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan.
Mendorong pelibatan Satlantas dan Dinas Perhubungan untuk menindak kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor Papua Barat Daya (PY) namun mengisi BBM subsidi di Kota Sorong.
Memberikan sanksi tegas kepada sopir, nelayan, maupun pihak SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran distribusi BBM subsidi.
Melakukan pengaktifan kembali barcode secara bertahap dan tertib guna menjaga stabilitas distribusi.
Merekomendasikan pembentukan Satgas Pengawas BBM Bersubsidi yang melibatkan Pemerintah Kota Sorong, DPR, aparat penegak hukum (APH), serta dinas terkait, dengan agenda sidak rutin ke lapangan.
Menindak tegas dan memberantas seluruh praktik mafia serta penimbunan BBM subsidi di Kota Sorong.
Terkait hasil RDP tersebut, Saman menegaskan bahwa rekomendasi itu merupakan bentuk keseriusan DPR dalam mengawal distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
“Dari hasil RDP tadi ada enam rekomendasi yang kami tegaskan kepada Pertamina dan pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi dapat dijerat dengan ketentuan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
“Siapapun yang melanggar atau salah menggunakan minyak subsidi ini akan dikenakan pidana sesuai undang-undang. Tidak boleh ada yang bermain-main dengan hak masyarakat,” ujarnya.
Terkait dugaan penimbunan, Saman mengakui sudah ada indikasi awal, namun DPR belum turun langsung ke lokasi untuk memastikan temuan tersebut. Ia menyebut pengawasan Pertamina hanya sampai di SPBU, sementara dugaan pelanggaran di luar itu menjadi ranah aparat penegak hukum.
Ia menambahkan, sidak yang dilakukan Komisi IV beberapa waktu lalu sempat berdampak positif terhadap kelancaran distribusi BBM subsidi.
“Hasil sidak kami sebelumnya memang ada dampak positif. Antrean tidak terlalu panjang dan masyarakat yang mengisi minyak subsidi lancar. Tapi beberapa hari terakhir ini mulai muncul lagi,” ungkapnya.
Seluruh hasil RDP tersebut akan dituangkan dalam notulen resmi dan segera diserahkan kepada Pemerintah Kota Sorong untuk ditindaklanjuti.
“Mudah-mudahan secepatnya, kalau bisa besok sudah kita serahkan. Enam rekomendasi ini adalah penegasan dari kami di DPR,” tutup Saman.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong, Mohammad Saman Bugis, bersama Ketua Fraksi Golkar DPRK Sorong, Risal Salossa, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Kilometer 9, Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong, pada Kamis (29/01/2026).
Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. Saat rombongan DPRK memasuki area SPBU, sejumlah pengendara motor yang diduga motor tap terlihat panik dan berupaya melarikan diri.
Beberapa di antaranya tidak sempat kabur dan langsung diamankan untuk dimintai keterangan oleh anggota DPRK Sorong.
Dari hasil pemeriksaan di lokasi, diketahui sebagian motor telah dimodifikasi dengan kapasitas tangki yang jauh lebih besar dari standar. Salah satu pengendara motor tap mengaku kapasitas tangkinya mencapai 20 liter dan bisa mengisi BBM hingga belasan kali dalam sehari.
“Kalau kapasitas tangki ini sekitar 20 liter, dan biasanya dalam sehari bisa isi 10 sampai 12 kali,” ujar salah satu pengendara motor tap di hadapan anggota DPRK.
Usai meminta keterangan dari para pengendara, Ketua Komisi IV DPRK Sorong bersama anggota dewan langsung menemui pengawas SPBU. Dalam pertemuan tersebut, DPRK menanyakan soal mekanisme pengawasan hingga dugaan adanya setoran atau bagi hasil dari aktivitas pengecer BBM subsidi.
Akbar, selaku pengawas SPBU, mengakui adanya praktik setoran dari pengecer. Ia bahkan menyebutkan bahwa setoran tersebut salah satunya mengalir ke Polsek Sorong Timur.
“Biasanya pengecer langsung setor di Polsek Sorong Timur,” kata Akbar.
Pernyataan itu mengejutkan Ketua Komisi IV DPRK Sorong, Mohammad Saman Bugis. Ia mempertanyakan keras alasan adanya aliran setoran dari BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.
“Kok bisa minyak subsidi ada setoran ke Polsek Sorong Timur?” ujar Mohammad Saman Bugis dengan nada heran.
Ketika didesak untuk menyebutkan identitas oknum yang dimaksud, Akbar mengaku tidak mengetahui secara pasti. Ia menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada manajer SPBU ataupun kepada para pengecer.
“Kalau soal itu, langsung tanyakan ke manajer dan pengecer, mereka lebih tahu,” ungkap Akbar.
Sidak ini menjadi temuan serius bagi DPRK Sorong. Komisi IV menyatakan akan menindaklanjuti hasil inspeksi tersebut melalui rapat resmi dan mendorong aparat berwenang untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan BBM subsidi serta keterlibatan pihak-pihak terkait.
“Kami akan kejar terus, siapa oknum polisi yang mendapat setoran dari pengecer,” tegas Saman Bugis.
Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi IV DPRK Sorong, Ketua Komisi IV Mohammad Saman Bugis menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pengelola SPBU dan Kapolsek Sorong Timur guna menindaklanjuti temuan yang ada.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sele Be Solu. Sidak ini dipimpin langsung Ketua DPR Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewerisa, bersama pimpinan lintas komisi dan sejumlah anggota dewan pada Rabu (14/01/2026).
Kunjungan mendadak tersebut dilakukan sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Kota Sorong itu. DPR ingin memastikan secara langsung kondisi di lapangan serta kebenaran laporan yang disampaikan warga.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan DPR menyasar sejumlah titik pelayanan, termasuk Unit Gawat Darurat (UGD) dan beberapa ruang perawatan. Hasilnya, dewan menemukan masih adanya pasien yang belum memperoleh ruang perawatan layak.
Ketua Komisi I DPR Kota Sorong, Iqbal Arsyad Arfan, mengungkapkan bahwa kondisi UGD menjadi salah satu sorotan utama. Ia menilai keterbatasan fasilitas berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan pasien.
“Kami melihat langsung di ruang UGD masih ada pasien yang menunggu penanganan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Beberapa kebutuhan dasar seperti penambahan AC dan tempat tidur memang sangat diperlukan,” ujar Iqbal kepada wartawan.
Selain UGD, DPR juga mengecek sejumlah ruangan perawatan yang diketahui dalam kondisi kosong. Seluruh temuan tersebut didokumentasikan oleh tim sekretariat dewan sebagai bahan laporan dan bukti visual.
Namun, ketika hal itu dikonfirmasi kepada petugas dan penanggung jawab ruangan, DPR memperoleh penjelasan bahwa beberapa kamar baru saja ditinggalkan pasien.
“Ada yang keluar sejak pagi, ada juga yang keluar sejak siang. Karena belum pergantian shift, dokter penanggung jawab belum memberikan instruksi lanjutan untuk memindahkan pasien dari UGD,” jelas Iqbal.
Ia menambahkan, kondisi ini mengakibatkan sejumlah pasien masih harus menunggu di luar ruangan. Bahkan, DPR menemukan ada pasien yang terpaksa berbaring di area koridor sekitar UGD.
“Kami menerima informasi dan melihat langsung masih ada pasien yang tidur di luar ruangan, bahkan di lorong-lorong sekitar UGD. Inilah yang menjadi dasar kami turun langsung melakukan sidak,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPR Kota Sorong memastikan akan memanggil Direktur RSUD Sele Be Solu untuk dimintai penjelasan resmi terkait kondisi tersebut sekaligus membahas langkah-langkah perbaikan sesuai kewenangan yang ada.
“Kami akan memanggil Direktur RSUD Sele Be Solu agar memberikan penjelasan secara menyeluruh, dan kami ingin ada solusi konkret untuk memperbaiki pelayanan,” kata Iqbal.
Tak hanya itu, DPR juga mendorong Wali Kota Sorong untuk memberi perhatian serius terhadap manajemen rumah sakit. Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan demi peningkatan kualitas layanan kesehatan.
“Kami juga akan meminta perhatian Wali Kota Sorong agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja direktur rumah sakit. Mengingat beliau sudah cukup lama menjabat, evaluasi menyeluruh sangat penting demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tutupnya.
