Melanesia Times

Tag: DPRP PBD

  • Tatap Muka Bersama DPRP PBD, Warga Teminabuan: Air Bersih dan Transportasi Laut Jadi Sorotan

    Melanesiatimes.com, SorSel PBD  — Persoalan ketersediaan air bersih, mahalnya biaya transportasi laut, serta keterbatasan fasilitas pelabuhan menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam tatap muka bersama Komisi III DPR Papua Barat Daya di Homestay Jerico kabupaten Sorong Selatan, pada Sabtu (10/10/2026) malam.

    Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus memberikan masukan kepada wakil rakyat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah.

    Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya yang juga anggota Komisi III, Fredy Marlissa, mengatakan, pertemuan tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui APBD provinsi, tetapi juga untuk mendengarkan persoalan aktual yang dirasakan masyarakat.

    Menurut Fredy, kondisi cuaca ekstrem akibat El Niño yang berlangsung cukup panjang turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan pengawasan pembangunan di daerah.

    Ia menjelaskan, Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur berupaya melihat langsung kondisi lapangan, termasuk persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah di luar agenda peninjauan proyek fisik.

    Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pertemuan itu adalah kondisi kualitas udara di Kabupaten Sorong Selatan dalam beberapa hari terakhir. Isu tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

    Fredy juga menyampaikan bahwa kunjungan kerja Komisi III sebelumnya telah mencakup peninjauan sejumlah ruas jalan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Papua Barat Daya pada Tahun Anggaran 2026.

    Pihaknya berharap pekerjaan infrastruktur yang sedang berjalan dapat diselesaikan sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPRP Papua Barat Daya, Max Hehanussa, menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi anggota dewan untuk mendengar langsung dampak kebijakan pemerintah, kondisi pembangunan, serta kebutuhan masyarakat selama dua tahun perjalanan Provinsi Papua Barat Daya.

    Max mengatakan, pembangunan jalan yang telah dikerjakan melalui APBD provinsi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah. Namun, pembangunan harus terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi III telah meninjau sejumlah ruas jalan, termasuk jalur Waigo yang menghubungkan wilayah Maybrat, akses menuju Konda, serta jalan di kawasan Wersar.

    Ia menyebutkan, ruas jalan di kawasan Waigo menjadi salah satu perhatian karena selama ini terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait akses tersebut. Pekerjaan jalan itu diharapkan dapat diselesaikan pada awal Desember 2026, sesuai dengan perkembangan pelaksanaan di lapangan.

    Max juga menyoroti pentingnya pengembangan kawasan Wersar yang memiliki potensi sebagai daerah pelabuhan. Menurutnya, peningkatan infrastruktur pelabuhan perlu berjalan seiring dengan pembangunan jalan agar konektivitas darat dan laut dapat saling mendukung.

    Ia menilai, pelabuhan bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan salah satu infrastruktur strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang, serta membuka peluang pengembangan wilayah pesisir.

    Karena itu, pembangunan dermaga perlu diikuti dengan ketersediaan fasilitas pendukung dan layanan kapal yang memadai. Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

    Dalam sesi penyampaian aspirasi, seorang warga Wersar mengungkapkan bahwa masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Bantuan atau fasilitas air yang sebelumnya tersedia disebut tidak lagi berfungsi optimal sehingga kebutuhan air sehari-hari belum terpenuhi secara memadai.

    “Kami di Wersar sekarang sedang kesulitan air bersih. Dulu ada bantuan dari Papua Barat, tetapi sekarang sudah tidak berjalan lagi sehingga air yang tersedia tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat,” ungkap warga tersebut.

    Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sarana air bersih pada 2027, sehingga masyarakat di kampung-kampung tidak lagi mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

    Warga itu juga menggambarkan perubahan kondisi lingkungan yang dirasakan masyarakat. Wilayah yang dahulu dikenal memiliki banyak aliran sungai, menurutnya, kini membuat warga semakin bergantung pada sumber air lain, termasuk sumur dan layanan air bersih.

    Tatap Muka Bersama DPRP PBD, Warga Teminabuan: Air Bersih dan Transportasi Laut Jadi Sorotan
    Tatap Muka Bersama DPRP PBD dan Warga Teminabuan

    Selain air bersih, masyarakat turut menyoroti mahalnya biaya transportasi darat dan laut yang berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau.

    Tingginya tarif angkutan kapal dinilai ikut meningkatkan biaya distribusi barang. Akibatnya, harga bahan pokok yang dijual kepada masyarakat di wilayah tersebut menjadi lebih mahal dibandingkan daerah yang memiliki akses transportasi lebih mudah.

    Warga berharap pemerintah dapat mendorong pengoperasian kapal tol laut dengan tarif yang terjangkau untuk memperlancar distribusi barang sekaligus menekan biaya logistik. Mereka juga meminta peningkatan fasilitas pelabuhan dan pembangunan dermaga yang memadai di kampung-kampung pesisir agar kapal dapat bersandar dengan lebih aman dan aktivitas transportasi laut berjalan lancar.

    Aspirasi tersebut menjadi bagian dari masukan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan program pembangunan dan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.

    Max menegaskan, kunjungan dan pertemuan dengan masyarakat merupakan bagian dari upaya DPRP Papua Barat Daya untuk memahami kebutuhan riil di lapangan. Berbagai masukan yang disampaikan warga akan menjadi catatan penting bagi komisi dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memperjuangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Tatap muka itu turut dihadiri Sekretaris Komisi III Yongky Fonataba, serta anggota Komisi III Erwin Ayal, Sukriyadi, Pieter Kondjol, Robert Wanma, Hanafi Muslim Simurut, Frengky Baru, Wilem Asem, dan Laode Samsir.

    Melalui pertemuan tersebut, masyarakat berharap persoalan mendasar seperti air bersih, akses jalan, transportasi laut, dan fasilitas pelabuhan tidak hanya menjadi bahan pembahasan, tetapi juga mendapat tindak lanjut konkret dalam perencanaan pembangunan Papua Barat Daya.

  • Satu Abad Injil Masuk Tanah Tehid, Bantuan Rp3 Miliar Disiapkan untuk Peningkatan Fasilitas

    Melanesiatimes.com, Sorong Selatan , PBD — Persiapan menyambut peringatan satu abad Injil masuk di Tanah Tehid, Kabupaten Sorong Selatan, mulai mendapat perhatian melalui dukungan pembangunan infrastruktur dan peninjauan langsung terhadap sejumlah fasilitas di wilayah tersebut.

    Anggota Komisi III DPRP Papua Barat Daya, Pieter Kondjol, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah memberikan bantuan sekitar Rp3 miliar melalui APBD Perubahan 2026 untuk mendukung peningkatan fasilitas, terutama akses jalan yang dibutuhkan menjelang peringatan bersejarah pada 27 Januari 2027.

    Hal tersebut disampaikannya menyusul kunjungan kerja Komisi III DPRP Papua Barat Daya ke Kampung Wersar dan Tapiri, Jumat (9/10/2026). Kunjungan dipimpin Ketua Komisi III, Max Hehanussa, bersama sejumlah anggota komisi.

    Menurut Pieter, peringatan satu abad Injil masuk di Tanah Tehid menjadi momentum penting bagi masyarakat Sorong Selatan. Karena itu, kesiapan infrastruktur dan keberadaan aset yang memiliki nilai sejarah, keagamaan, pemerintahan, serta adat perlu mendapat perhatian bersama.

    Ia menjelaskan, kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi para anggota DPRP untuk melihat langsung kondisi sejumlah aset sekaligus memahami kebutuhan masyarakat di Kampung Wersar dan Tapiri.

    Pieter menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPRP Papua Barat Daya yang telah mengunjungi wilayah tersebut. Ia menilai perhatian melalui kunjungan lapangan diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat diketahui secara langsung.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPRP Papua Barat Daya yang telah datang ke Kampung Wersar dan Tapiri untuk melihat aset-aset gereja, pemerintah, serta yang berkaitan dengan kehidupan agama dan adat,” ujarnya.

    Ia juga mengapresiasi dukungan Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Sorong Selatan terhadap peningkatan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam menyambut perayaan satu abad Injil masuk di Tanah Tehid.

    Menurutnya, pembangunan akses jalan menjadi salah satu kebutuhan penting karena akan menunjang mobilitas masyarakat maupun tamu yang diperkirakan menghadiri peringatan tersebut.

    Pieter berharap dukungan anggaran dan perhatian pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga fasilitas yang dibutuhkan bisa dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Selain infrastruktur, ia menilai peninjauan aset-aset bersejarah dan keagamaan juga penting untuk memastikan keberadaan serta nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi berikutnya tetap mendapat perhatian.

    Ia menegaskan, persiapan menuju 27 Januari 2027 membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRP, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat setempat.

    Dengan dukungan dan koordinasi yang baik, Pieter berharap peringatan satu abad Injil masuk di Tanah Tehid tidak hanya berlangsung dengan lancar, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan fasilitas dan perhatian terhadap aset-aset penting di wilayah tersebut.

  • Jelang Natal, Komisi III DPRP PBD Dorong Percepatan Pembangunan Jalan Wayer–Waigo

    Melanesiatimes.com, Sorong Selatan, PBD — Percepatan pembangunan ruas jalan Wayer–Waigo menjadi perhatian Komisi III DPR Papua Barat Daya. Infrastruktur yang menghubungkan Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan tersebut diharapkan dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat menjelang perayaan Natal.

    Harapan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRP Papua Barat Daya, Max Hehanussa, saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya, Fredy Marlissa, dan sejumlah anggota Komisi III, Rabu (7/10/2026).

    Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur, transportasi, pelabuhan, dan perhubungan di Kabupaten Sorong Selatan.

    Max menegaskan, ruas jalan Wayer–Waigo memiliki peran strategis bagi masyarakat karena menjadi salah satu jalur penting yang menghubungkan dua kabupaten. Kondisi akses jalan yang memadai dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas warga, memperlancar distribusi barang, serta mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

    Menurutnya, pembangunan jalan tersebut juga menjadi jawaban atas keluhan masyarakat yang selama ini mengharapkan peningkatan kualitas akses transportasi di wilayah tersebut.

    “Kami berterima kasih karena pemerintah provinsi sudah mengambil langkah, sehingga melalui APBD ini pekerjaan jalan tersebut bisa dilaksanakan. Kami berharap pada Desember nanti pekerjaan sudah selesai,” ujar Max.

    Ia menjelaskan, berdasarkan informasi pada papan proyek, masa pelaksanaan pekerjaan direncanakan selama tiga bulan. Spesifikasi konstruksi yang disampaikan dalam peninjauan meliputi lapisan beton semen setebal 20 sentimeter dan lapisan RS setebal 5 sentimeter.

    Max berharap pekerjaan tersebut tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, jalan yang dibangun dapat digunakan secara optimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

    Di sisi lain, Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya, Fredy Marlissa, mengingatkan kontraktor pelaksana agar tidak menyia-nyiakan kondisi cuaca yang mendukung. Menurutnya, percepatan pekerjaan perlu dilakukan agar target penyelesaian yang telah direncanakan dapat tercapai.

    “Kami berharap kontraktor yang melaksanakan pekerjaan ini bisa memanfaatkan kondisi cuaca saat ini untuk mencapai target sesuai jadwal yang sudah ditentukan,” kata Fredy.

    Ia menilai, penyelesaian pembangunan sebelum Natal akan membantu kelancaran aktivitas masyarakat, terutama warga yang melakukan perjalanan maupun kegiatan ekonomi antara Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan.

    Karena itu, Fredy berharap seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah hingga kontraktor pelaksana, dapat menjalankan tanggung jawab masing-masing secara maksimal.

    Komisi III DPRP Papua Barat Daya memastikan pengawasan terhadap pembangunan tersebut menjadi bagian penting dari upaya mendorong pemerataan infrastruktur di daerah. Penyelesaian jalan Wayer–Waigo diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarkabupaten sekaligus membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.

    Dengan target penyelesaian pada Desember 2026, masyarakat kini menantikan realisasi pembangunan tersebut agar akses transportasi yang lebih baik dapat segera dinikmati, khususnya menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat pada perayaan Natal.

  • Gubernur Elisa Kambu Serahkan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026, Target Pendapatan Naik Rp202,13 Miliar

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Barat Daya.

    Penyerahan dokumen tersebut berlangsung dalam rapat di Ruang Rapat DPRP Papua Barat Daya, Rabu (26/8/2026), dan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perubahan APBD Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026.

    Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., mengatakan penyusunan perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal daerah serta memastikan program pembangunan tetap berjalan secara efektif hingga akhir tahun anggaran.

    “Perubahan APBD tidak hanya dilakukan dengan menambah atau mengurangi anggaran, tetapi memastikan kegiatan yang dianggarkan benar-benar siap dilaksanakan dan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun,” kata Elisa Kambu dalam sambutannya.

    Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2026 hingga semester pertama, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 40,24 persen dari target tahunan. Sementara realisasi belanja daerah baru mencapai 34,79 persen dari total pagu anggaran.

    Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Papua Barat Daya untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan yang telah berkontrak, sedang dalam proses pengadaan, memiliki kemajuan fisik, serta berkaitan langsung dengan pelayanan publik akan menjadi prioritas untuk dipercepat.

    Sebaliknya, kegiatan yang belum siap, tidak lagi menjadi prioritas, atau dinilai tidak dapat mencapai keluaran hingga akhir tahun akan dirasionalisasi dan dialihkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak.

    Dalam rancangan perubahan APBD 2026, target pendapatan daerah Provinsi Papua Barat Daya direncanakan meningkat dari Rp1,085 triliun menjadi Rp1,287 triliun. Dengan demikian, terdapat penambahan sekitar Rp202,13 miliar.

    Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD direncanakan meningkat dari Rp249,07 miliar menjadi Rp275,17 miliar atau bertambah sekitar Rp26,10 miliar.

    Peningkatan PAD tersebut didukung penyesuaian sejumlah sumber penerimaan, di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, retribusi daerah, serta pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

    “Kenaikan yang kami rencanakan dalam target tahun 2026 perlu kehati-hatian dan kerja keras kita semua, dan tentunya dukungan Dewan yang terhormat,” ujar Elisa.

    Gubernur Elisa Kambu Serahkan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026, Target Pendapatan Naik Rp202,13 Miliar
    Penandatanganan Berita Acara Penyerahan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2026

    Sementara itu, pendapatan transfer meningkat dari Rp836,18 miliar menjadi sekitar Rp1,010 triliun atau bertambah sekitar Rp173,53 miliar. Dari tambahan tersebut, sekitar Rp150,01 miliar berasal dari penyesuaian Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

    Alokasi Dana Otsus dan DTI meningkat dari sebelumnya Rp398 miliar menjadi Rp548,02 miliar. Penyesuaian tersebut mencakup Dana Otsus yang bersifat umum sebesar 1 persen, Dana Otsus yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 1,25 persen, serta Dana Tambahan Infrastruktur.

    Selain itu, pendapatan transfer juga mengalami peningkatan melalui penyesuaian Dana Bagi Hasil sekitar Rp8,45 miliar dan Dana Alokasi Umum sekitar Rp15,07 miliar yang dialokasikan untuk membiayai penyesuaian gaji ASN.

    Pada perubahan APBD tersebut, pemerintah daerah juga merencanakan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2,50 miliar yang bersumber dari pendapatan hibah.

    Gubernur menegaskan, peningkatan kapasitas fiskal tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja. Tambahan pendapatan tidak boleh tersebar pada kegiatan yang kurang prioritas, melainkan harus diarahkan kepada program yang siap dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

    Dalam kesempatan tersebut, Elisa juga menyampaikan secara terbuka bahwa penyerahan dokumen KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 mengalami penyesuaian dari jadwal yang seharusnya.

    Ia menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRP Papua Barat Daya atas keterlambatan tersebut. Menurutnya, penyesuaian waktu terjadi karena pemerintah daerah harus memastikan seluruh dokumen yang saling berkaitan memiliki angka pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kegiatan yang konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan.

    Salah satu faktor yang turut memengaruhi proses tersebut adalah pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur tahap II Tahun Anggaran 2026.

    “Penyesuaian waktu ini bukan dimaksudkan untuk mengabaikan tahapan penganggaran ataupun mengurangi ruang pembahasan DPR. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyelesaikan rangkaian dokumen yang saling berkaitan agar angka pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kegiatan yang disampaikan kepada DPR benar-benar konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

    Sementara itu, arah kebijakan belanja dalam perubahan APBD 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur dasar.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga akan memperkuat sektor ekonomi lokal, terutama perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan, UMKM, industri kecil dan menengah, serta sektor produktif lainnya yang berbasis potensi dan kearifan lokal.

    Percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan akan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penguatan perekonomian perdesaan, serta peningkatan akses pelayanan dasar bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil.

    Di bidang pembangunan sumber daya manusia, anggaran diarahkan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasi, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja agar lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

    Belanja modal juga diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat diselesaikan pada tahun berjalan, melanjutkan kegiatan tahun jamak yang sedang berlangsung, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi pelayanan publik.

    Pemprov Papua Barat Daya turut menekankan pentingnya ketahanan terhadap perubahan iklim, pelestarian lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

    Di sisi lain, efisiensi dan rasionalisasi akan dilakukan terhadap kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak prioritas, kegiatan dengan tingkat kesiapan rendah, serta belanja yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

    Anggaran hasil rasionalisasi tersebut akan dialihkan untuk membiayai program prioritas yang lebih produktif dan dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

    Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRP Papua Barat Daya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan anggaran daerah dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    “KUPA dan PPAS Perubahan APBD bukan sekadar dokumen teknis. Dokumen ini merupakan kesepakatan politik anggaran antara pemerintah daerah dan DPR Papua Barat Daya mengenai pilihan-pilihan yang harus kita ambil dalam menghadapi keterbatasan fiskal, perubahan kondisi ekonomi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” tegasnya.

    Ia pun menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk menyiapkan data secara lengkap, memberikan penjelasan secara terbuka, serta merespons setiap pertanyaan, koreksi, dan rekomendasi DPRP Papua Barat Daya secara cepat dan bertanggung jawab.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga berkomitmen mempercepat penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta dokumen pendukungnya, sehingga proses pengambilan keputusan bersama dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Semoga proses pembahasan dapat berjalan efektif, konstruktif, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Barat Daya,” pungkas Elisa Kambu.