Melanesia Times

Tag: Dukcapil Papua Barat Daya

  • Pemprov Papua Barat Daya Mulai Validasi Data OAP, Kota Sorong Jadi Wilayah Terbanyak

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth, menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap Orang Asli Papua (OAP) di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Kamis (15/01/2026).

    Pendataan ini bertujuan menghasilkan data by name by address yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan dan alokasi dana otonomi khusus.

    Yakob Kareth menjelaskan, proses pendataan dilakukan secara bertahap sejak Juni hingga Desember 2025 sebagai tahap awal. Data dikumpulkan langsung dari kelurahan, RT, dan RW, mengingat dinamika penduduk yang terus bergerak antarwilayah.

    “Penduduk ini bergerak terus. Ada yang karena faktor keamanan di tempat lain kemudian pindah domisili ke Sorong, bahkan ada yang belum sempat terdata. Sehingga kita pastikan dia orang Papua, domisilinya di sini, atau KTP-nya sudah berubah. Itu semua harus dipastikan,” ujar Yakob Kareth.

    Menurutnya, pendataan OAP tidak hanya berhenti pada tahap pertama, tetapi akan terus dilanjutkan sepanjang 2026 untuk memastikan tidak ada warga Orang Asli Papua yang terlewat. Targetnya, seluruh OAP di Papua Barat Daya terdata lengkap berdasarkan nama dan alamat.

    “Target kita seluruh penduduk Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya terdata by name, by address, sehingga kita benar-benar tahu jumlah dan sebarannya di kabupaten dan kota,” katanya.

    Yakob menyebutkan, berdasarkan data awal yang telah diluncurkan, sebaran OAP terbanyak berada di Kota Sorong. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat dari kabupaten lain menuju pusat kota.

    “Untuk daerah dengan OAP terbanyak itu Kota Sorong. Hampir di 10 distrik dan 41 kelurahan ada sebaran OAP. Banyak yang pindah ke Sorong karena aktivitas ekonomi, usaha, atau sekolah,” jelasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya peran Dinas Dukcapil kabupaten/kota agar serius melakukan pendataan berkelanjutan, termasuk mencatat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk.

    “Mereka harus sungguh-sungguh memastikan data ini berjalan. Kalau ada yang baru lahir, pindah, atau meninggal, itu harus langsung dipastikan masuk dalam data, supaya data OAP betul-betul valid,” tegas Yakob.

    Terkait pemanfaatan data, Yakob mengatakan hasil pendataan saat ini belum dapat digunakan sebagai dasar alokasi dana otonomi khusus. Data tersebut baru akan menjadi rujukan perencanaan dan pengusulan kebutuhan dana Otsus untuk tahun 2027.

    “Ini belum bisa dipakai untuk alokasi dana Otsus karena pendataan masih berjalan. Targetnya, 2026 kita sisir lagi, lalu divalidasi. Kalau 2–3 bulan sebelum Mei sudah valid, maka itu bisa dipakai sebagai data dasar perencanaan dan pengusulan DAO tahun 2027,” ungkapnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, menyampaikan bahwa saat ini data OAP yang telah terhubung dari kabupaten/kota dan terkoneksi ke Dukcapil Pusat berjumlah 296.210 jiwa.

    “Data yang sudah connect dari kabupaten kota dan langsung ke Dukcapil pusat, khusus orang asli Papua, itu 296.210. Itu yang saat ini sudah pasti,” kata Nikolas.

    Ia menambahkan, terdapat tambahan sekitar 5.000 data dari Kabupaten Tambrauw yang masih dalam proses input ke dalam aplikasi, sehingga angka tersebut berpotensi meningkat setelah seluruh data masuk dan diverifikasi.

    “Data 5.000 dari Tambrauw itu sementara masih diinput. Kalau sudah masuk semua, tentu jumlahnya akan bertambah. Tapi yang valid saat ini tetap 296.210,” jelasnya.

    Nikolas mengakui, kendala utama pendataan terjadi di Kabupaten Tambrauw akibat keterbatasan sumber daya manusia dan jaringan internet. Untuk mengatasi hal tersebut, Dukcapil Provinsi telah menyiapkan dukungan berupa perangkat Starlink dan laptop.

    “Di Tambrauw itu kendalanya SDM dan jaringan. Karena itu kami siapkan bantuan Starlink dan laptop untuk membantu pendataan di daerah yang belum ada jaringan,” ungkapnya.

    Dalam pelaksanaan pendataan, Dukcapil melibatkan berbagai unsur di tingkat lokal, mulai dari RT, kelurahan, kepala kampung, tokoh masyarakat hingga kepala suku, guna memastikan akurasi dan keterbukaan data.

    “Kami libatkan kepala distrik, kelurahan, tokoh masyarakat, dan kepala suku supaya pendataan ini betul-betul sesuai kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

    Nikolas juga menegaskan bahwa hingga saat ini data kependudukan yang paling akurat dan digunakan secara nasional, termasuk untuk pemilu dan perencanaan pembangunan, adalah data dari Dukcapil.

    “Kalau secara nasional, data yang dipakai dan dianggap paling akurat itu data Dukcapil. Itu yang digunakan untuk pemilihan presiden, gubernur, bupati, DPR, sampai perencanaan,” tutupnya.

  • Pemprov Papua Barat Daya Luncurkan Buku Data Jumlah Penduduk OAP dan Non OAP

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) resmi meluncurkan buku Data Penduduk Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data kependudukan yang akurat dan terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau pada Kamis (15/01/2026)

    Peluncuran buku data tersebut diprakarsai oleh Plt Kepala Dinas Dukcapil Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf. Acara ini dihadiri oleh jajaran pemerintah provinsi, perwakilan kabupaten/kota, serta instansi terkait.

    Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Sekretaris Daerah Yakop Kareth dalam sambutannya menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam seluruh pelayanan publik.

    “Administrasi kependudukan bukan hanya urusan dokumen, tetapi menjadi dasar dalam semua pelayanan, baik pelayanan dasar maupun pelayanan pembangunan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, keabsahan identitas, perlindungan status dan hak-hak sipil penduduk, serta menyediakan data dan informasi kependudukan yang terpadu secara nasional,” ujar Yakop Kareth.

    Ia menambahkan, negara memiliki kewajiban untuk hadir langsung di tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan kependudukan.

    “Tugas negara adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh penduduk Indonesia secara tepat, akurat, lengkap, dan gratis. Negara juga harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan,” tegasnya.

    Yakop Kareth juga mengaitkan pentingnya data OAP dengan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Menurutnya, kebijakan otsus menempatkan data Orang Asli Papua sebagai variabel penting dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran.

    “Kebijakan Otonomi Khusus Papua bertujuan melindungi, memberi afirmasi, dan memberdayakan Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Karena itu, pendataan OAP menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang adil dan tepat sasaran,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa data OAP tidak hanya berfungsi sebagai angka statistik, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak masyarakat adat.

    “Data OAP mencakup aspek demografi, sosial, budaya, ekonomi, dan hak-hak adat. Data ini digunakan untuk merancang kebijakan yang melindungi dan memberdayakan masyarakat Papua, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkap Yakop.

    Lebih lanjut, Yakop Kareth menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan di Papua harus berbasis data yang valid.

    “Dengan data yang akurat, pembangunan di Papua dapat lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya Papua,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa pendataan penduduk OAP menjadi salah satu tugas penting pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, terutama sebagai dasar pengelolaan sumber daya dan perhitungan alokasi dana dari pemerintah pusat.

    “Apa yang kita lakukan hari ini adalah menjalankan amanat negara agar pengelolaan program dan anggaran benar-benar berbasis pada data Orang Asli Papua,” katanya.

    Berdasarkan buku data yang diluncurkan, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebanyak 614.415 jiwa, yang terdiri dari Orang Asli Papua dan non-OAP. Dari jumlah tersebut, penduduk OAP tercatat sebanyak 296.210 jiwa, sementara non-OAP sebanyak 318.205 jiwa. Data ini merupakan hasil pendataan terakhir per 31 Desember 2025 dan akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.

    Buku Data Penduduk OAP tersebut secara simbolis diserahkan oleh Sekda Papua Barat Daya Yakop Kareth kepada perwakilan instansi dari masing-masing wilayah di Provinsi Papua Barat Daya.

    Menutup sambutannya, Yakop Kareth mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman.

    “Meskipun terdapat perbedaan jumlah antara OAP dan non-OAP, kita semua harus tetap hidup aman, rukun, dan damai di tanah Papua Barat Daya,” pungkasnya.