Melanesia Times

Tag: Elisa Kambu

  • Jaga Kedaulatan Rupiah hingga Pulau Terluar, Gubernur PBD Lepas Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengapresiasi komitmen Bank Indonesia (BI) bersama TNI Angkatan Laut dalam menjaga ketersediaan uang Rupiah yang layak edar sekaligus memperluas pelayanan bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

    Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Daya melalui sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, dalam acara pelepasan Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Gedung Serbaguna Frans Kaisiepo, Kodaeral Papua Barat Daya, Selasa (20/10/2026).

    Ekspedisi yang berlangsung selama delapan hari, mulai 20 hingga 28 Oktober 2026, ini akan menjangkau sejumlah wilayah kepulauan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan masyarakat di daerah yang memiliki tantangan geografis tetap memperoleh akses terhadap uang Rupiah dengan jumlah cukup, pecahan sesuai kebutuhan, dan kondisi layak edar.

    Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Yusdi Lamatenggo, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan penghargaan kepada Bank Indonesia atas konsistensinya dalam menjaga ketersediaan Rupiah hingga ke wilayah kepulauan.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia atas komitmennya dalam memastikan ketersediaan uang Rupiah yang cukup dan layak edar hingga menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki tantangan geografis,” demikian petikan sambutan Gubernur.

    Penghargaan juga diberikan kepada TNI Angkatan Laut atas dukungan, pengamanan, dan kerja sama yang memungkinkan pelayanan negara menjangkau masyarakat di wilayah 3T.

    Gubernur menegaskan, Ekspedisi Rupiah Berdaulat bukan sekadar kegiatan pendistribusian dan penukaran uang, melainkan juga bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan mata uang sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Rupiah adalah alat pembayaran yang sah, tetapi juga simbol kedaulatan, identitas bangsa, dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Rupiah yang layak edar hingga pulau-pulau terluar memiliki arti strategis bagi persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” lanjutnya dalam sambutan tersebut.

    Usai kegiatan di Gedung Serbaguna Frans Kaisiepo, Gubernur Papua Barat Daya bersama rombongan melanjutkan agenda menuju pelabuhan untuk melepas secara langsung Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 yang akan bertugas menjangkau sejumlah wilayah kepulauan.

    Adapun daerah yang menjadi tujuan ekspedisi meliputi Waisai, Sauwandarek, Kaimana, Pulau Namatota, Pulau Arguni, dan Yeliu. Selama pelaksanaan misi tersebut, tim akan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tujuan, khususnya terkait penukaran uang Rupiah dan edukasi tentang pentingnya menjaga kedaulatan mata uang nasional.

    Pelepasan tim ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan keuangan agar masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan dapat memperoleh uang Rupiah yang layak edar. Kehadiran tim juga diharapkan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran Rupiah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

    Jaga Kedaulatan Rupiah hingga Pulau Terluar, Gubernur PBD Lepas Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026
    Kepala Dinas Pariwisata PBD, Yusdi Lamatenggo, Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Memberikan Sambutan dalam acara Ekspedisi Rupiah Berdaulat.

    Tak Hanya Penukaran Uang, Ekspedisi Juga Dukung Pencegahan Stunting

    Selain pelayanan keuangan, Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 juga mendapat apresiasi karena turut mendukung pelayanan kesehatan dan upaya pencegahan stunting bagi masyarakat di wilayah kepulauan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    “Perhatian terhadap kesehatan masyarakat, khususnya ibu, anak, dan keluarga, merupakan bagian penting dari pembangunan manusia dan peningkatan kualitas hidup. Dukungan serta kolaborasi lintas sektor seperti ini menunjukkan bahwa kehadiran negara di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan layanan ekonomi, tetapi juga kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat,” demikian disampaikan dalam sambutan Gubernur.

    Ia berharap dukungan pelayanan kesehatan dan pencegahan stunting dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi, menjaga kesehatan keluarga, serta memantau tumbuh kembang anak sejak dini.

    Menurutnya, sinergi antara Bank Indonesia, TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar manfaat kegiatan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

    “Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung penuh kegiatan ini dan berharap sinergi antara Bank Indonesia, TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat,” tegasnya dalam sambutan tersebut.

    Gubernur juga mengajak masyarakat untuk semakin mencintai Rupiah dengan mengenali ciri keasliannya, merawat uang dengan baik, dan menggunakan Rupiah dalam transaksi di seluruh wilayah NKRI. Selain itu, dukungan terhadap edukasi kesehatan dan pencegahan stunting dinilai penting untuk mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas.

    Kepada seluruh anggota Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026, Gubernur berpesan agar selalu mengutamakan keselamatan, menjaga kesehatan, memperkuat koordinasi, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

    “Saya berpesan agar seluruh anggota tim senantiasa mengutamakan keselamatan, menjaga kesehatan, memperkuat koordinasi, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta semangat pengabdian,” demikian pesan Gubernur.

    Ia berharap seluruh rangkaian ekspedisi pada 20–28 Oktober 2026 dapat berjalan lancar dan aman serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah 3T.

    Menutup sambutannya, Gubernur kembali menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut atas sinergi dalam menjaga kedaulatan Rupiah sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    Kerja sama tersebut diharapkan terus berlanjut guna memperluas pemerataan pelayanan publik, meningkatkan akses keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

  • Gubernur Elisa Kambu Bantah Pernyataan Soal Uang Jakarta Datang Dengan Laras Senjata

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang beredar dan viral di media sosial TikTok mengenai pembangunan di Tanah Papua. Pernyataan tersebut diketahui berasal dari salah satu akun TikTok bernama Beatrix Wanane.

    Dalam pernyataan yang viral tersebut disebutkan, “uang dari Jakarta tidak datang dengan tangan kosong, ia datang bersama laras senapan, pos militer dan deretan peraturan yang dibuat tanpa bertanya kepada orang Papua. Setiap triliun yang dikirim selalu diiringi dengan tangisan mama-mama yang kehilangan dusun dan anak-anak yang kehilangan masa depan.”

    Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh Gubernur Elisa Kambu. Klarifikasi disampaikan usai Sidang Paripurna di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (25/9/2026).

    Elisa mengatakan dirinya berbicara mengenai situasi di Papua Barat dan Tanah Papua secara umum. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana narasi yang beredar tersebut.

    “Dari berbagai, kalau kita bisa lihat, mungkin dari perkebunan yang ada, mungkin tambang yang ada, dan lain sebagainya, itu kan tidak mungkin ada orang Papua di situ. Jadi secara normatif saja begitu. Bukannya di sini memang ada beberapa terakhir, saya lihat juga ada beberapa orang yang pernyataan-pernyataan terakhir yang berkenaan dengan uang dan lain sebagainya, sebenarnya bagi saya, saya tidak pernah ada pernyataan semacam begitu dan tidak pernah juga menolak TNI, tidak juga pernah menolak kehadiran negara di sini. Karena kita semua punya tanggung jawab bersama untuk membangun negeri ini bersama-sama.”

    Menurut Elisa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun Tanah Papua. Sebagai aparatur negara yang dipilih oleh rakyat, dirinya menyatakan komitmen untuk mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dari Papua.

    “Kami sebagai aparatur negara, kita bersumpah, kita dipilih rakyat, saat ini mendedikasikan diri untuk membangun bangsa ini, membangun Indonesia mulai dari Papua sini. Jadi kita tidak mungkin akan berdiri sendiri begitu. Kita di Tanah Papua, lebih khusus di Papua Barat Daya ini ya, dengan adanya penambahan, pemekaran daerah otonom baru ya, waktu penambahan kabupaten, sekarang provinsi jadi enam, kita berharap ini bisa menjadi pemicu untuk percepatan pembangunan di Papua.”

    Ia menambahkan, pemekaran wilayah di Tanah Papua diharapkan tidak hanya mendorong percepatan pembangunan, tetapi juga pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Tanah Papua percepatan pembangunan, tapi juga pemerataannya. Kita harapkan seperti itu. Jadi selama ini sinergi kita untuk membangun ini kan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kita di daerah juga masih ketergantungan, kita masih penuh ada di pemerintah pusat. Kita di daerah belum bisa membiayai diri sendiri. Jadi tidak benar kalau kita ini selama ini tidak menerima atau uang yang datang itu selalu disertai dengan dibungkus dengan senjata atau apa. Itu sudah tidak benar juga, itu informasi menyesatkan bahwa negara selalu hadir di sini. Kebijakan negara untuk memajukan negeri ini ada.”

    Elisa menjelaskan, sejumlah kebijakan pemerintah pusat juga diarahkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus memberikan perlindungan dan ruang afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP).

    “Salah satunya pemekaran ini juga salah satu upaya untuk pemerataan. Otsus itu juga salah satu kebijakan pemerintah untuk kecepatan di sini dan memberikan proteksi untuk orang Papua, di mana ada anggota DPR pengangkatan khusus yang hanya orang asli Papua, ada Majelis Rakyat Papua yang di belahan dunia ini ada proteksi ASN kalau pengangkatan 80 persen, 20 persen. Kalau promosi jabatan sepanjang anak-anak Papua memenuhi persyaratan diberi prioritas. Tapi kita juga tidak mungkin sendiri, kita juga butuh saudara-saudara kita lain juga. Tapi prosentasinya tetap kita beri dominan untuk orang-orang, anak-anak Papua lah. Jadi sekali lagi kita sama-sama bertanggung jawab untuk memajukan negeri ini.”

    Lebih lanjut, Elisa mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun narasi yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat Papua. Menurutnya, keamanan dan stabilitas juga dibutuhkan agar pembangunan serta aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.

    “Tidak boleh ada adu domba di antara kita. Tidak boleh ada yang mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu. Keamanan juga kita perlu. Mereka ada di tempat ini aman. Kita bisa membangun, kita bisa beraktifitas begitu. Jadi sekali lagi, saya pribadi tidak pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan seperti itu. Yang ada uang dibungkus dengan apa-apa, itu tidak benar itu” tutup Elisa