Melanesia Times

Tag: Energi

  • Menteri Bahlil Sindir Ekspor Mentah: Jangan Ulangi Kesalahan Era VOC

    Melanesiatimes.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa swasembada energi dan hilirisasi menjadi misi besar pembangunan energi nasional. Menurutnya, strategi ini bukan hanya menambah nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian energi Indonesia di tengah persaingan global.

    “Pemerintah terus mendorong reaktivasi sumur migas yang tidak produktif, membangun infrastruktur gas, mempercepat transisi energi dengan energi baru terbarukan (EBT), hingga menggenjot hilirisasi minerba. Semua itu bagian dari peta jalan menuju ketahanan energi,” kata Bahlil saat meresmikan Migas Corner di kampus ITS Surabaya, Kamis (17/7).

    Bahlil juga menekankan peran penting dunia pendidikan. Ia menyebut mahasiswa dan kampus sebagai motor perubahan menuju kemandirian energi dan kedaulatan sumber daya alam.

    Lebih jauh, Bahlil menegaskan hilirisasi berarti menghentikan ekspor bahan mentah dan mengolahnya langsung di dalam negeri. “Kalau hanya kirim bahan baku, nilai tambahnya dinikmati negara lain. Itu mirip zaman VOC yang hanya mengambil sumber daya kita tanpa memberi manfaat maksimal,” tegasnya.

    Contoh nyata, lanjut Bahlil, adalah investasi ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia yang sudah menembus USD 20 miliar. Proyek ini menempatkan Indonesia sebagai produsen baterai terbesar kedua dunia setelah Tiongkok.

    Tak berhenti di situ, ia menyebut pada November mendatang ada investasi baru senilai Rp100 triliun dari China dan Korea. Proyek tersebut berfokus pada pengolahan nikel hingga menjadi cell battery untuk mobil listrik. “Bahkan Presiden Prabowo sudah menargetkan agar hilirisasi ini sampai menghasilkan mobil listrik buatan Indonesia,” tambahnya

  • PLN Naikkan Daya Listrik Sepihak, Rakyat Menjerit: “Kayak Dirampok!”

    Melanesiatimes.com – Warga mendadak terkejut ketika tagihan listrik naik drastis. Usut punya usut, rupanya PLN secara sepihak menaikkan daya listrik dari 900 VA ke 1300 VA tanpa pemberitahuan atau persetujuan pelanggan.

    Zuhelmi Tanjung, Koordinator Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI), menyebut kebijakan ini sebagai bentuk maladministrasi. Menurutnya, selisih tarif dan biaya abodemen yang lebih tinggi otomatis membuat masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam tiap bulan.

    “PLN itu perusahaan milik negara yang tugasnya melayani rakyat, bukan malah semena-mena menaikkan daya listrik tanpa komunikasi yang jelas. Ini bukan pelayanan, ini perampokan legal,” tegas Zuhelmi.

    Ia juga menekankan bahwa minimnya transparansi soal biaya dan manfaat dari penambahan daya ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Warga merasa tak punya pilihan lain karena PLN memonopoli layanan kelistrikan di Indonesia.

    “Kita minta Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, segera turun tangan dan evaluasi kebijakan ini. Kalau perlu, minta maaf ke publik. Kalau nggak bisa kerja maksimal, ya diganti aja sama yang lebih kompeten,” tambahnya.

    FSPI juga mendesak pemerintah untuk tidak tutup mata. Kebijakan sepihak seperti ini berpotensi memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap BUMN.

    “Negara harus hadir. Kalau dibiarkan, bisa jadi preseden buruk di masa depan. Jangan biarkan rakyat selalu jadi korban kebijakan yang tidak manusiawi,” tutup Zuhelmi.

  • Generasi Tanah Bati Usir PT. Balam Energi & PT. BGP

    Generasi Tanah Bati Usir PT. Balam Energi & PT. BGP

  • Tolak Kegiatan PT. BALAM Energi dan PT. BGP, Masyarakat Adat Tanah Bati Kembali Lakukan Pemalangan!!

    Tolak Kegiatan PT. BALAM Energi dan PT. BGP, Masyarakat Adat Tanah Bati Kembali Lakukan Pemalangan!!

  • Mahasiswa Maluku Utara Kembali Geruduk Kantor PT. Geo Dipa Energi

    Mahasiswa Maluku Utara Kembali Geruduk Kantor PT. Geo Dipa Energi

    Melanesiatimes.com – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (ALAMMAT) kembali menggelar aksi unjuk rasa yang ketiga kalinya di depan Kantor Pusat PT. Geo Dipa Energi, Jln. Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin. (26/10/2022).

    Koordinator Lapangan, Sahrir Pabos kembali mengatakan tentang bahayanya pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), Adapun dampak negatif PLTPB rentan terjadi kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan, resiko lainnya gempa kecil, pencemaran air, tanah ambles, longsor, limbah bahan berbahaya dan beracun. Kecenderungan risikonya juga muncul rekahan di batuan bawah tanah, Risiko paling buruk munculnya semburan lumpur panas.

    “Konstruksi dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas ini memiliki potensi menjadi pemicu permukaan bumi menjadi tidak stabil dan gempa bumi, karena konstruksi PLTPB kovensional melibatkan pengeboran batu yang mengandung air dan uap yang terperangkap didalam pori-pori bumi dan pematahan secara alami,” Tegas Sahrir.

    Sahrir kembali menegaskan bahwa kami datang ketiga kalinya di depan PT. Geo Dipa Energi merupakan sebagai perpanjangan aspirasi masyarakat yang tengah kecewa dan terpuruk dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dinilai tidak prorakyat.

    Massa aksi kemudian melakukan orasi dan pembakaran ban bekas di depan kantor PT. Geo Dipa Energi dan menyampaikan empat tuntutannya, tak berselang lama kemudian, perwakilan dari PT. Geo Dipa Energi menemui massa aksi dan berusaha mengajak agar melakukan audiensi di dalam gedung.

    Dalam audiensi ini, Idham Purnama Sebagai General Manager yg mewakili Pihak PT Geo Dipa Energi mengatakan mereka hanya melakukan survei terhadap panas bumi di empat desa di halbar malut sebagaimana permintaan pemerintah, sifatnya hanya membantu. Dalam audience nya pihak geodipa menyatakan tidak akan terlibat lagi dalam tender di halbar.

    “Kami berharap ini pernyataan bukan sekedar disampaikan, melainkan sekaligus menjadi penutup bahwa PT. Geo dipa energi tidak akan beroperasi di halbar dan juga kami akan tetap mengawal proses ini sampai pada putusan yang final,” tutup Sahrir

  • Abdullah Kelrey Desak PT. BALAM ENERGI dan PT. BGP Angkat Kaki dari Gunung Bati

    Abdullah Kelrey Desak PT. BALAM ENERGI dan PT. BGP Angkat Kaki dari Gunung Bati

    Melanesiatimes.com – Koordinator Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey angkat bicara terkait dengam permasalahan yang terjadi antara masyarakat Dusun Bati Kelusi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku, dengan PT. Balam Energi Ltd dan PT. BGP (Bureau Gophysical Prospecting).

    Menurutnya, permasalahan yang terjadi seharusnya tidak sampai pada gerakan sosial yang melibatkan banyak pihak. Pasalnya, stakeholder terkait dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), harusnya duduk bersama dengan masyarakat adat negeri Bati atau Esu Riun, agar mencari solusi atas persoalan tersebut. Sayangnya, lanjut dia, hal itu tidak terjadi dan masyarakat dibiarkan memperjuangkan haknya sendiri.  Padahal anggota DPRD yang noatbene adalah perwakilan Rakyat malah seakan – akan tidak tahu akan permasalahan tersebut.

    Untuk itu Abdullah Kelrey minta Pemerintah Daerah dan DPRD SBT untuk segera memastikan hak-hak masyarakat adat dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Hukum Adat. Sebab menurutnya, mayoritas masyarakat adat Bati atau Esu Riun berstatus sebagai petani yang mengandalkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

    “Sehingga menurut kami dengan adanya Perda, maka masyarakat akan pengklaiman wilayah adat secara hukum yang akan berimbas pada kesejahteraan mereka dan generasi akan datang. Dengan adanya, pengakuan Masyarakat Hukum Adat dapat melindungi masyarakat hukum adat, karena adanya pengakuan secara formal,” kata Abdullah Kelrey dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/8/2022).

    Lebih lanjut, kata pria karib disapa Bung Rey ini, bahwa dengan adanya pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara mungkin akan menjawab carut-marut konflik yang timbul di wilayah adat Indonesia secara keseluruhan dan terutama di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku.

    “Masyarakat hukum adat juga perlu didampingi agar tidak ada adu domba dan memastikan mereka dapat mengakses serta mengelola hak ulayatnya,” jelasnya.

    Menurut Kalrey, dampak negatif yang diberikan industri ekstraktif atas nama kesejahteraan pun bersifat meluas dan berjangka panjang, tidak hanya mencederai hak-hak masyarakat, namun juga merusak lingkungan. Lanjut dia, negara harus lebih selektif memberikan ijin kepada perusahaan-perusahaan ekstraksi.

    “Tentu saja ini semua dapat dilakukan jika semua pihak bekerja sama, baik negara maupun sektor swasta,” papar Kelrey.

    “Sudah banyak contoh terkait dengan permasalahan diatas, persoalan ekonomi akibat dari konsesi lahan, masyarakat tidak punya lahan untuk digarap karena sebagian besar lahannya hilang dan dijadikan area pertambangan, sisa lahan yang tersedia pun telah rusak dan tercemar oleh aktivitas pertambangan. Industri ekstraktif yang diharapkan akan meningkatkan tenaga kerja lokal dan kesejahteraan masyarakat justru selama ini, jauh panggang dari api, jadi masyarakat yang jadi korban,” tegasnya.

    Abdullah Kelrey merasa selama ini industri ekstraktif digadang-gadang akan menyerap tenaga kerja lokal, namun sayangnya hal tersebut tidak sesuai. Apalagi tingkat pendidikan masyarakat hukum adat yang mayoritas tamatan sekolah dasar (SD) hingga SMA menjadi salah satu faktor kendala karena sektor pertambangan membutuhkan adaptasi teknologi yang lebih baik.

    Sehingga, bagi dia, sektor pertambangan tidak bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat hukum adat. Tidak hanya itu, rendahnya pendidikan pun akan berimbas kepada kesejahteraan mereka karena rendahnya pendidikan maka upah yang diterima pun rendah.

    Terakhir putra asal Bati atau Esu Riun ini minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan DPRD segera membuat peraturan daerah (Perda) terkait Hukum Adat di wilayah tersebut. Ia juga minta PT. Balam Energi Ltd dan PT. BGP (Bureau Gophysical Prospecting). Segera angkat kaki dari Negeri Bati atau Esu Riun.

    “Jika tidak, maka, jangan salahkan kami, ketika kami melakukan gerakan selanjutnya dan saya tegaskan, akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” imbuhnya.

    Temukan kami di Google News

  • Dirut PT. Prospek Energi Alam Dipaksa Penyidik Polres Jakpus Cairkan Uang Rekening Perusahaan, Ini Protes Keras Kuasa Hukum!!

    Dirut PT. Prospek Energi Alam Dipaksa Penyidik Polres Jakpus Cairkan Uang Rekening Perusahaan, Ini Protes Keras Kuasa Hukum!!

    Melanesiatimes.com – Kantor hukum Agung Marwito Puto dengan anggota terdiri dari Gusti Agung Abdul Hamid S.H., M.H., Astono Hadisaputra Gultom, SH. dan Mulkan Let-Let, S.H., C.I.A. kembali melayangkan protes dan keberatan atas jalannya proses hukum yang menjerat Johan Siwi.

    Johan Siwi sebelumnya ditetapkan jadi tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan Dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Polres Metro Jakarta Pusat sejak 20 November 2021 lalu.

    “Sejak awal dilaporkan klien kami sampai jadi tersangka pada 20 November kemarin, menurut kami selaku kuasa hukum terdapat banyak kejanggalan dan dugaan pelanggaran hukum acara dan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam KUHAP, peraturan kepala kepolisian RI, dan juga aturan-aturan lainnya,” kata Astono Hadisaputra Gultom, SH. kepada awak media melalui keterangan tertulisnya pada Senin (29/11/2021)

    Parahnya kata Astono, klien meraka (Johan Siwi) seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan hingga ancaman kepada tersangka oleh Xu Gao Wan yang diketahui juga merupakan warga negara asing (WNA). Bahkan lanjut dia, Johan Siwi seringkali mendapat tekanan untuk bertemu orang suruhan Xu Gao Wan meski tidak berdampingan dengan kuasa hukum dari Johan Siwi.

    “Klien kami menyampaikan kepada kami bahwa ia di intervensi dan diancam oleh orang-orang suruhan Xu Gao Wan (WNA). Meskipun tidak mau diketemukan karena sedang tidak didampingi kuasa hukumnya, namun ia (Johan Siwi) tetap dipaksa oleh oknum anggota polisi yang bertugas sebagai penyidik atau pembantu penyidik untuk bertemu dengan klien kami,”ungkapnya

    “Bahkan bukan hanya 1 orang saja, melainkan menurut kesaksian klien kami banyak orang suruhan yang berbeda-beda dari Xu Gao Wan (WNA) untuk menekan dan memaksa klien kami memberikan sejumalah uang kepada Xu Gao Wan (WNA) dengan tujuan agar kasus yang sementara menjerat Johan Siwi untuk di tutup,”sambungnya lagi

    Tindakan itu diketahui tidak hanya cukup sekali, namun berulangkali dengan paksaan untuk segera dicairkan sejumlah uang yang ada di rekenin perusaan PT. Prospek Energi Alam dan PT. Hutan Merah Indokayu pada BANK UOB Indonesia paling lambat hari ini Senin 29 November 2021 dengan imbalan tersangka Johan Siwi dibebaskan.

    Karenanya, dalam surat protes keras dan keberatan yang dilayangkan Kantor hukum Agung Marwito Puto dengan anggota terdiri dari Gusti Agung Abdul Hamid S.H., M.H., Astono Hadisaputra Gultom, SH. dan Mulkan Let-Let, S.H., C.I.A. teratnggal 27 November 2021 menuntut agar polisi (Penyidik) yang menangani klien mereka untuk segera digantikan dan tidak terpengaruh oleh dan karena tekanan dari pihak manapun dan melanggar KHUAP, Peraturan Kapolri dan juga UU lainnya.

    “Iya tegas kami layangkan protes keras dan keberan agar Polisi dalam hal ini penyidik yang menangani masalah klien kami untuk segera digantikan. Karena kami menduga ada upaya yang tidak sewajarnya dan melanggar aturan dari perlakuan Polisi (Penyidik) ini yang juga kami duga turut melakukan aksi untuk menakan dan memaksa sesuai juga dengan instruksi dari Xu Gao Wan (WNA),” tegasnya

    Selaku kuasa hukum Johan Siwi menyatakan bahwa Polri sesuai dengan semangat presisi yang dijalankan kapolri saat ini, akan memberikan warna yang berbeda untuk mewujudkan hukum yang tegas dan berkeadilan.

    “Kami percaya bahwa dengan semangat Kapolri membenahi Polri dengan Motto Presisi, dan pernyataannya yang tegas memberikan sikap tegasnya mewujudkan hukum yang tegas dan berkeadilan ditengah masyarakat dan juga di dalam instansi Polri”tandasnya

    Berikut Protes Keras dan Keberatan:

    1. Bahwa sejak awal Laporan Polisi terhadap Klien Kami (Johan Siwi) sejak tanggal 18 November 2021 hingga didetapkan status Klien Kami dari Terlapor menjadi Tersangka pada tanggal 20 November 2021, menurut hemat Kami selaku Kuasa Hukum terdapat banyak keganjilan dan Dugaan Pelanggaran Hukum Acara dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan/Perundang-Undangan lainnya.

    2. Bahwa fatalnya pada tanggal 26 November 2021, Kami (Gusti Agung Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Mulkan Let-Let, S.H., C.L.A.) mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat dan bertemu Klien Kami. Kemudian Klien Kami menyampaikan kepada Kami bahwa Klien Kami merasa diintervensi dan diancam oleh orang-orang suruhan Sdr. Xu Gao Wan (Warga Negara Asing) sekalipun Klien Kami tidak ingin bertemu orang suruhan Sdr. Xu Gao Wan apabila tidak didamping oleh kami sebagai Penasehat hukumnya namun tetap dipaksakan oleh Anggota Polisi yang bertugas selaku Penyidik/Pembantu Penyidik untuk bertemu dengan Klien Kami. Bahkan bukan hanya 1 orang, akan tetapi Klien Kami didatangi beberapa kali oleh orang suruhan Sdr. Xu Gao Wan yang berbeda-beda untuk menekan Klien Kami dan memaksa Klien Kami untuk memberikan sejumlah Uang kepada Sdr. Xu Gao Wan (Warga Negara Asing) agar masalah ini ditutup.

    3. Bahkan Klien Kami menyampaikan kepada Kami, sekiranya sekitar tanggal 25 November 2021 Pukul 21.00 WIB di Polres Metro Jakarta Pusat Klien Kami kembali didatangani oleh Sdr. Xu Gao Wan dan penerjemahnya serta Klien Kami dipaksa untuk segera mencairkan uang yang ada di Rekening PT. Prospek Energi Alam dan PT. Hutan Merah Indokayu pada PT. BANK UOB INDONESIA paling lambat hari Senin, tanggal 29 November 2021 dan menyerahkan kepada Sdr. Xu Gao Wan agar Klien Kami dibebaskan.

    4. Bahwa menurut keterangan klien kami jika Klien Kami tidak menyerahkan uang dimaksud, maka Sdr. Xu Gao Wan akan memerintahkan Polisi (Penyidik) yang menangani Perkara A Quo untuk mengambil secara paksa dan tetap memenjarakan Klien Kami selamanya.

    5. Bahwa selain itu pada tanggal 22 November 2021 pada saat dilakukan BAP tambahan klien kami juga memberikan informasi kepada kami selaku kuasa hukum, bahwa penyidik secara diam-diam tanpa didampingi Kuasa Hukum meminta klien kami menandatangani Surat Kuasa akses Rekening bank milik klien kami, dan atas hal tersebut telah juga kami sampaikan protes dan atas surat kuasa tersebut klien kami telah menariknya Kembali, akan tetapi sangat disayangkan penyidik Kembali melakukan manuver-manuver yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

    6. Bahwa sangat disayangkan seorang Penyidik yang harusnya Menegakkan Hukum secara Profesional tanpa berpihak kepada siapapun ataupun pihak manapun. Ironinya berdasarkan penjelasan Klien Kami memperkuat dugaan Kami bahwa Proses Hukum dalam Perkara A Quo diduga tidak professional atau patut diduga Penyidik berdiri atas kepentingan Pelapor.

    7. Bahwa Kami selaku Kuasa Hukum Johan Siwi (Tersangka), Kami meminta kepada Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat cq. Kasat Reskrim Polres Resort Metro Jakarta Pusat cq. Kepala Unit Krimsus cq. Penyidik dan Pembantu Penyidik yang menangani Perkara A Qua agar bertindak secara professional dan tidak terpengaruh atas tekanan/atensi dari Pihak Lain (jika ada) ataupun tekanan/atensi dari Sdr. Xu Gao Wan (jika ada).

    8. Bahwa kami percaya dengan semangat Kapolri membenahi Polri dengan Motto Polri yakni “PRESISI” (Prediktif, Responsibilitas dan Transparasi Berkeadilan) dan juga Pernyataan yang tegas dari Kapolri terkait oknum di tubuh Polri, yakni “Kalau Tak Mampu Bersihkan ekor, Maka Kepalanya Saya Potong”