Melanesia Times

Tag: Fraksi Otsus

  • DPRK Sorong Wihelmina Osok Minta Penanganan Pasien Kritis Didahulukan Sebelum Administrasi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota DPRK Sorong Fraksi Otonomi Khusus, Wihelmina Osok, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelayanan kesehatan gratis yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong bersama pihak rumah sakit Sele Be Solu.

    Ia menyebut program ini sebagai langkah penting dalam memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

    “Saya melihat pelayanan kesehatan gratis ini sudah berjalan dengan baik, dan saya sangat mengapresiasi kerja keras dari Dinas Kesehatan serta para direktur rumah sakit,” ujar Wihelmina.

    Pernyataan ini disampaikan usai mengikuti dialog publik yang dilaksanakan oleh Yayasan Akar Semesta Papua, di aula lantai III Unamin Sorong pada Kamis (11/12/2025).

    Menurutnya, meski program ini membawa manfaat besar, masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi untuk memastikan pelayanan berjalan maksimal. Salah satu poin penting yang ia soroti adalah penanganan pasien dalam kondisi darurat.

    “Dalam situasi darurat, nyawa manusia harus menjadi prioritas. Jangan sampai prosedur administrasi justru menghambat penanganan medis,” tegasnya.

    Wihelmina menyampaikan bahwa administrasi penting, namun harus ditempatkan pada waktu yang tepat. Ia meminta seluruh fasilitas kesehatan di Kota Sorong untuk lebih responsif ketika menghadapi pasien kritis.

    “Administrasi bisa dilakukan setelah pasien stabil. Yang terpenting adalah bagaimana rumah sakit bergerak cepat menyelamatkan nyawa,” tambahnya.

    Ia berharap pelayanan kesehatan gratis yang sedang berjalan dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama orang asli Papua yang kerap menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas.

    Wihelmina menekankan bahwa evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan agar program ini tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kota Sorong.

  • Fraksi Otsus Tekankan Keberpihakan Anggaran Bagi OAP dalam Rapat Paripurna DPR Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Rapat Pleno XXX Paripurna XXVII DPR Kota Sorong tahun 2025 kembali menjadi ruang strategis bagi Fraksi Otsus atau Kelompok Khusus untuk menyuarakan kepentingan masyarakat adat.

    Dalam agenda penyampaian pandangan umum, Fraksi Otsus menekankan pentingnya keberpihakan anggaran bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam penyusunan Raperda APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026.

    Kelompok Khusus menegaskan bahwa penyusunan APBD harus berlandaskan prinsip lex specialis Otonomi Khusus. Menurut mereka, kekhususan bagi masyarakat adat, khususnya Suku Moi sebagai pemilik hak ulayat di Kota Sorong, wajib menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Selasa (25/11/2025).

    Dalam pandangannya, Fraksi Otsus meminta Wali Kota Sorong beserta jajaran agar sejak awal proses perencanaan anggaran telah memastikan fokus pembangunan tertuju pada kepentingan OAP. Hal ini dinilai penting agar program tidak salah sasaran dan tetap berada dalam koridor kebijakan kekhususan Otsus.

    Salah satu sorotan utama adalah terkait aspirasi masyarakat OAP yang telah dihimpun melalui kegiatan Reses I, II, dan III DPRK Kota Sorong. Kelompok Khusus mempertanyakan sejauh mana aspirasi tersebut diakomodasi dalam rancangan APBD 2026, dan meminta Wali Kota memastikan seluruhnya dimasukkan sebelum Raperda disahkan.

    Aspirasi masyarakat OAP tersebut meliputi berbagai kebutuhan mendesak, seperti pengadaan Bus Sekolah untuk rute Saoka menuju pusat Kota Sorong. Selain itu, masyarakat juga meminta penyediaan Rumah Layak Huni OAP sebagai bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk asli.

    Di bidang pendidikan, Fraksi Otsus mendorong pemerintah agar menjamin pendidikan gratis bagi OAP mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Mereka menekankan bahwa hak pendidikan ini seharusnya dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus, sehingga benar-benar menyentuh anak-anak asli Papua.

    Tidak hanya itu, kebutuhan infrastruktur dasar juga menjadi bagian dari tuntutan masyarakat. Pembangunan jalan, talud pantai, serta penyediaan air bersih dinilai penting untuk mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat Papua di berbagai wilayah Kota Sorong.

    Fraksi Otsus juga meminta percepatan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Suku Asli Moi. Perda ini dianggap perlu untuk memperkuat payung hukum bagi keberpihakan terhadap masyarakat adat sebagai identitas utama wilayah Sorong.

    Di sektor ekonomi, perhatian khusus diarahkan kepada Mama-Mama OAP yang selama ini masih berjualan di tempat yang tidak layak. Kelompok Khusus mendesak pemerintah membangun fasilitas jualan yang memadai, sebagai bagian dari komitmen keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat asli.

    Selain isu utama tersebut, Fraksi Otsus juga menyampaikan beberapa catatan tambahan. Mereka mendorong pemerintah melakukan pengukuran ulang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makbon, menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang tapal batas Kota dan Kabupaten Sorong, serta menambah anggaran Kesbangpol untuk sosialisasi UU Otsus dan pemeliharaan keamanan.

    Setelah seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umum, Rapat Pleno resmi ditutup oleh Ketua DPRK Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewerissa. Agenda selanjutnya dijadwalkan untuk mendengarkan tanggapan resmi dari Kepala Daerah terhadap seluruh pandangan fraksi.

    Rangkaian pembahasan ini diharapkan dapat memastikan bahwa APBD 2026 benar-benar mencerminkan wajah pembangunan yang adil, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat adat Papua sebagai pemilik hak ulayat di Kota Sorong.

  • Wakil Ketua III DPRK Sorong: Komitmen Perjuangkan Hak Dasar Orang Asli Papua

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Ketua III DPRK Kota Sorong dari Fraksi Otsus, Robert Esra Dolorosa Malaseme, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) serta mengawal jalannya pemerintahan Kota Sorong secara aktif dan bertanggung jawab.

    Pernyataan ini ia sampaikan usai dirinya dilantik sebagai wakil ketua III DPR Kota Sorong yang berlangsung di ruang sidang Kantor pada Jumat (10/10/2025).

    Dalam keterangannya, Robert menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengawal proses pelantikan serta perjalanan Fraksi Otsus sejak resmi dilantik pada 9 September lalu. Meski baru bergabung secara struktural dalam alat kelengkapan dewan, pihaknya menegaskan bahwa sejak awal mereka telah bekerja dan menyampaikan berbagai catatan penting kepada pemerintah daerah.

    “Sejak dilantik, kami sudah menyuarakan sejumlah hal penting, khususnya terkait perhatian terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua. Ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam mengawal kebijakan daerah agar berpihak kepada masyarakat adat,” ujar Robert.

    Selain terlibat dalam rapat-rapat paripurna hingga pembahasan APBD Perubahan, Fraksi Otsus juga aktif dalam penyelesaian persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Salah satu contoh keterlibatan mereka saat membantu menyelesaikan pemalangan tempat pembuangan sampah di wilayah Makbon, yang berkaitan dengan hak adat (lahan tanah) masyarakat setempat.

    “Kami turun langsung ke lapangan karena persoalan ini masih berada dalam wilayah hak ulayat. Sebagai perwakilan OAP di DPRK, kami merasa bertanggung jawab untuk memediasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai,” jelasnya. Saat ini, persoalan tersebut tengah dalam tahap penyelesaian di Komisi I DPRK Sorong.

    Ke depan, Fraksi Otsus mendorong lahirnya regulasi-regulasi daerah non-APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat Papua. Peraturan-peraturan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjaga kearifan lokal yang dimiliki Kota Sorong.

    Robert juga menyampaikan bahwa Fraksi Otsus akan terus bersinergi dengan rekan-rekan dari fraksi partai politik lainnya dalam mendukung program-program pembangunan Pemerintah Kota Sorong. “Kami semua di sini memiliki semangat yang sama, yaitu memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan berpihak pada rakyat,” tambahnya.

    Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Sorong turut memberikan pesan penting bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Menurutnya, ketika kedua lembaga ini berjalan seiring, maka rakyatlah yang akan mendapatkan manfaat paling besar.

    Dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan kepada rakyat, khususnya Orang Asli Papua, Fraksi Otsus DPRK Sorong bertekad untuk terus menjadi jembatan aspirasi yang memperkuat keadilan sosial dan pembangunan inklusif di Kota Sorong.