Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang beredar dan viral di media sosial TikTok mengenai pembangunan di Tanah Papua. Pernyataan tersebut diketahui berasal dari salah satu akun TikTok bernama Beatrix Wanane.
Dalam pernyataan yang viral tersebut disebutkan, “uang dari Jakarta tidak datang dengan tangan kosong, ia datang bersama laras senapan, pos militer dan deretan peraturan yang dibuat tanpa bertanya kepada orang Papua. Setiap triliun yang dikirim selalu diiringi dengan tangisan mama-mama yang kehilangan dusun dan anak-anak yang kehilangan masa depan.”
Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh Gubernur Elisa Kambu. Klarifikasi disampaikan usai Sidang Paripurna di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (25/9/2026).
Elisa mengatakan dirinya berbicara mengenai situasi di Papua Barat dan Tanah Papua secara umum. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana narasi yang beredar tersebut.
“Dari berbagai, kalau kita bisa lihat, mungkin dari perkebunan yang ada, mungkin tambang yang ada, dan lain sebagainya, itu kan tidak mungkin ada orang Papua di situ. Jadi secara normatif saja begitu. Bukannya di sini memang ada beberapa terakhir, saya lihat juga ada beberapa orang yang pernyataan-pernyataan terakhir yang berkenaan dengan uang dan lain sebagainya, sebenarnya bagi saya, saya tidak pernah ada pernyataan semacam begitu dan tidak pernah juga menolak TNI, tidak juga pernah menolak kehadiran negara di sini. Karena kita semua punya tanggung jawab bersama untuk membangun negeri ini bersama-sama.”
Menurut Elisa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun Tanah Papua. Sebagai aparatur negara yang dipilih oleh rakyat, dirinya menyatakan komitmen untuk mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dari Papua.
“Kami sebagai aparatur negara, kita bersumpah, kita dipilih rakyat, saat ini mendedikasikan diri untuk membangun bangsa ini, membangun Indonesia mulai dari Papua sini. Jadi kita tidak mungkin akan berdiri sendiri begitu. Kita di Tanah Papua, lebih khusus di Papua Barat Daya ini ya, dengan adanya penambahan, pemekaran daerah otonom baru ya, waktu penambahan kabupaten, sekarang provinsi jadi enam, kita berharap ini bisa menjadi pemicu untuk percepatan pembangunan di Papua.”
Ia menambahkan, pemekaran wilayah di Tanah Papua diharapkan tidak hanya mendorong percepatan pembangunan, tetapi juga pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Tanah Papua percepatan pembangunan, tapi juga pemerataannya. Kita harapkan seperti itu. Jadi selama ini sinergi kita untuk membangun ini kan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kita di daerah juga masih ketergantungan, kita masih penuh ada di pemerintah pusat. Kita di daerah belum bisa membiayai diri sendiri. Jadi tidak benar kalau kita ini selama ini tidak menerima atau uang yang datang itu selalu disertai dengan dibungkus dengan senjata atau apa. Itu sudah tidak benar juga, itu informasi menyesatkan bahwa negara selalu hadir di sini. Kebijakan negara untuk memajukan negeri ini ada.”
Elisa menjelaskan, sejumlah kebijakan pemerintah pusat juga diarahkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus memberikan perlindungan dan ruang afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Salah satunya pemekaran ini juga salah satu upaya untuk pemerataan. Otsus itu juga salah satu kebijakan pemerintah untuk kecepatan di sini dan memberikan proteksi untuk orang Papua, di mana ada anggota DPR pengangkatan khusus yang hanya orang asli Papua, ada Majelis Rakyat Papua yang di belahan dunia ini ada proteksi ASN kalau pengangkatan 80 persen, 20 persen. Kalau promosi jabatan sepanjang anak-anak Papua memenuhi persyaratan diberi prioritas. Tapi kita juga tidak mungkin sendiri, kita juga butuh saudara-saudara kita lain juga. Tapi prosentasinya tetap kita beri dominan untuk orang-orang, anak-anak Papua lah. Jadi sekali lagi kita sama-sama bertanggung jawab untuk memajukan negeri ini.”
Lebih lanjut, Elisa mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun narasi yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat Papua. Menurutnya, keamanan dan stabilitas juga dibutuhkan agar pembangunan serta aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.
“Tidak boleh ada adu domba di antara kita. Tidak boleh ada yang mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu. Keamanan juga kita perlu. Mereka ada di tempat ini aman. Kita bisa membangun, kita bisa beraktifitas begitu. Jadi sekali lagi, saya pribadi tidak pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan seperti itu. Yang ada uang dibungkus dengan apa-apa, itu tidak benar itu” tutup Elisa