Melanesia Times

Tag: Hasto Kristiyanto

  • IPW Dukung Penuh KPK Ungkap Kasus Hasto Kristiyanto Hingga Tuntas

    Melanesiatimes.com – Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Kasus ini berkaitan dengan buronan Harun Masiku, yang hingga kini masih menjadi misteri besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menegaskan pentingnya memberi kepercayaan penuh kepada KPK untuk menyelesaikan perkara ini. “Kita percayakan proses hukumnya kepada KPK. Ini adalah kasus yang sudah lama tertunda dan harus segera dituntaskan,” ujar Sugeng dalam keterangannya kepada media, Selasa (24/12/2024).

    Menurut Sugeng, penetapan Hasto sebagai tersangka menjadi salah satu langkah strategis untuk mempersempit ruang gerak Harun Masiku, yang diduga masih aktif menghindari penegak hukum. “Harun belum tertangkap, sehingga penyidikan berfokus pada orang-orang yang diduga memiliki keterlibatan langsung atau mencoba menghalangi proses hukum. Hal ini termasuk menyembunyikan informasi krusial terkait tindak pidana korupsi tersebut,” jelasnya.

    IPW juga menyerukan agar publik menghormati jalannya proses hukum yang tengah berjalan. “Kita ikuti bersama setiap perkembangan kasus ini dan berikan dukungan penuh terhadap upaya KPK,” tambah Sugeng.

    Kronologi Kasus: Peran Hasto dan Harun Masiku

    Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka bersama Harun Masiku, yang sebelumnya telah menjadi buronan sejak 2020. Kedua tokoh ini diduga terlibat dalam skandal suap kepada mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, untuk memuluskan Harun menduduki kursi DPR RI melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Dalam kasus ini, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, serta Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adapun Wahyu Setiawan telah lebih dulu dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Dua nama lain, Agustiani Tio dan Saeful, juga menerima hukuman masing-masing 4 tahun serta 1 tahun 8 bulan penjara atas peran mereka dalam kasus ini.

    Meski demikian, KPK hingga kini belum mengungkap detail lengkap mengenai keterlibatan Hasto dalam kasus ini. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan pihaknya masih menyusun informasi lebih lanjut sebelum dipublikasikan. “Kami akan memberikan keterangan resmi dalam waktu dekat,” ujar Tessa kepada wartawan.

    Menguji Komitmen KPK di Tengah Sorotan Publik

    Kasus ini menjadi ujian besar bagi KPK untuk menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi yang melibatkan tokoh politik papan atas. Selain itu, keberhasilan menangani perkara ini juga dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

    Dengan semakin banyaknya sorotan terhadap kasus ini, muncul pertanyaan besar: apakah KPK akan berhasil menangkap Harun Masiku yang hingga kini buron? Publik masih menunggu langkah konkret lembaga tersebut untuk menuntaskan skandal ini.

    Kasus Hasto Kristiyanto bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga ujian moral bagi bangsa dalam memerangi korupsi di level elite. Transparansi dan keberanian KPK menjadi kunci untuk mengurai benang kusut kasus ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

  • Hasto Kristiyanto Terseret Kasus Suap PAW DPR RI, KPK Tetapkan Sebagai Tersangka

    Melanesiatimes.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini terkait dugaan suap dalam skandal Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menyeret nama Harun Masiku, mantan calon legislatif PDIP yang telah menjadi buronan sejak 2020.

    Hasto dan Harun Masiku diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Suap tersebut dimaksudkan untuk melancarkan langkah Harun Masiku menduduki kursi parlemen melalui mekanisme PAW. Kini, KPK menjerat Hasto dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, serta Pasal 13.

    Sejauh ini, beberapa tokoh utama dalam kasus ini telah dijatuhi vonis. Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dihukum 7 tahun penjara, sementara Agustiani Tio, orang kepercayaannya, diganjar 4 tahun penjara. Selain itu, seorang pihak swasta, Saeful Bahri, menerima hukuman 1 tahun 8 bulan. Namun, detail keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam pusaran kasus ini masih menjadi tanda tanya besar.

    KPK melalui Juru Bicaranya, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa informasi lebih lanjut terkait status dan peran Hasto akan diumumkan dalam waktu dekat. “Akan disampaikan,” ungkap Tessa saat dimintai keterangan awak media terkait perkembangan kasus ini.

    Kasus ini terus menjadi perhatian masyarakat, terutama karena Harun Masiku hingga kini belum tertangkap. Keberadaan Harun yang misterius sejak 2020 menambah lapisan teka-teki dalam skandal suap politik ini. Publik pun bertanya-tanya, apakah penetapan Hasto sebagai tersangka akan membawa babak baru dalam pengungkapan kasus yang disebut-sebut mengguncang panggung politik nasional ini?

    Hasto Kristiyanto, sebagai salah satu figur kunci PDIP, kini berada dalam sorotan tajam. Akankah penanganan kasus ini berhasil membongkar lebih banyak fakta tersembunyi di balik praktik kotor PAW DPR RI? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu akan sangat menentukan arah pemberantasan korupsi di tanah air.

  • Satu Putaran Menang? PDIP Bersuara Soal Ancaman Dua Putaran di Pilkada Jakarta

    Melanesiatimes.com – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, atau yang akrab disebut Si Doel, dilaporkan unggul dalam hasil exit poll dan quick count internal partai. Bahkan, mereka diperkirakan memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.

    Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan adanya upaya dari pihak tertentu yang berusaha memaksakan Pilkada Jakarta menjadi dua putaran. Hal ini dilakukan melalui manuver framing isu di masyarakat, baik lewat media massa maupun media sosial. Hasto menyampaikan hal tersebut saat memantau hasil perhitungan suara Pilkada serentak 2024 di Jakarta Selatan, pada Rabu, (27/11/2024.)

    “Berdasarkan exit poll dan quick count yang kami lakukan secara internal, pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul dan diperkirakan akan memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran,” kata Hasto.

    Menanggapi hal tersebut, Hasto mengimbau seluruh relawan, simpatisan, dan kader PDIP untuk tetap waspada dan menjaga suara yang telah diperoleh. “Kami mendeteksi adanya upaya-upaya tertentu yang berusaha memaksakan agar Pilkada Jakarta berjalan dua putaran,” lanjutnya.

    Hasto menambahkan, meskipun masyarakat Jakarta dikenal terdidik dan memiliki daya tahan terhadap upaya manipulasi demokrasi, namun pihaknya tetap mengingatkan akan adanya manuver kekuasaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak ingin Pramono-Rano Karno menang dalam satu putaran.

    “Kami optimis bahwa Pilkada Jakarta bisa selesai dalam satu putaran. Namun, kami meminta semua pihak untuk mewaspadai setiap upaya yang mencoba mengubah jalannya demokrasi di Jakarta,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan adanya informasi bahwa beberapa pihak berusaha menggulingkan Pramono-Rano Karno melalui putaran kedua. Hal ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang dikabarkan turut mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    “Menurut data internal partai, termasuk hasil exit poll, pasangan Pramono-Rano Karno memperoleh 53 persen suara,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah PDIP sudah menyiapkan strategi jika Pilkada Jakarta harus berlangsung di putaran kedua, Hasto menegaskan bahwa masyarakat Jakarta sudah sangat cerdas dalam menyaring informasi yang berpotensi merusak demokrasi.

    Bergabungnya sejumlah tokoh besar seperti Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama, Sutiyoso, dan Fauzi Bowo, menurut Hasto, menunjukkan bahwa kepemimpinan Pramono dapat menyatukan berbagai kekuatan dan menjadi benteng demokrasi yang menjaga marwah Pilkada Jakarta.

    “Jika Pilkada berjalan fair dan jujur, kami yakin Pramono-Rano Karno akan menang di satu putaran. Kami akan terus mengawal suara rakyat Jakarta agar kemenangan ini tetap tercapai,” tandas Hasto.

    Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Pramono-Rano Karno kini memperoleh 49 persen suara, disusul oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono di angka 40 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di posisi 10 persen.