Melanesiatimes.com – Jangan rahkan fokus ke koperasi dulu, selesaikan dulu masalah di Pemerintahan Desa! Ikhsan Lumaela, aktivis muda sekaligus pemuda asal Negeri Assilulu, Maluku, akhirnya buka suara soal kemunculan Koperasi Merah Putih yang belakangan ramai diperbincangkan. Dalam pernyataan kerasnya, Ikhsan menolak mentah-mentah keberadaan koperasi tersebut. Alasannya? Negeri Assilulu masih punya ‘dapur internal’ yang belum beres.
“Sebelum bicara ekonomi dan koperasi, kita wajib bereskan dulu masalah serius di pemerintahan negeri. Ada krisis kepercayaan, BUMNEG yang tak transparan, dan dugaan kuat korupsi dana ADD/DD. Kalau ini nggak dituntaskan, koperasi cuma jadi pemanis yang nutupin luka lama,” tegas Ikhsan, dalam rilis yang diterima media, Sabtu, (25/05/2025).
Menurut Ikhsan, saat ini masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin negerinya sendiri. Pemerintahan dianggap gagal memberi arah dan kehilangan legitimasi sosial. “Negeri ini butuh kepemimpinan yang punya integritas, bukan yang cuma duduk di kursi tanpa tanggung jawab,” ujarnya tajam
BUMNEG (Badan Usaha Milik Negeri) seharusnya menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Namun yang terjadi justru sebaliknya: aktivitasnya tidak jelas, dan laporan keuangannya tak pernah sampai ke tangan rakyat. “Masyarakat nanya: uangnya ke mana? Untungnya apa? Kok nggak pernah ada laporan?” kata Ikhsan dengan nada kecewa.
ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) adalah uang rakyat, dan Ikhsan menilai ada indikasi kuat penyelewengan. “Kalau dana publik disalahgunakan, itu bukan sekadar pelanggaran hukum. Itu penghianatan terhadap rakyat. Harus ada proses hukum yang serius,” serunya.
Koperasi Merah Putih dinilai hanya alat Politik. Buat Ikhsan, koperasi yang muncul saat negeri sedang bermasalah malah berpotensi menambah keruwetan. “Jangan jadikan koperasi sebagai topeng untuk tutupi masalah yang lebih besar. Koperasi sejati itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan proyek elite yang turun dari atas,” jelasnya.
Lumaela minta untuk stop semua aktivitas Koperasi Merah Putih di Negeri Assilulu sampai sistem pemerintahan dibenahi secara demokratis. Audit total BUMNEG dan penggunaan dana ADD/DD oleh lembaga independen, bukan sekadar formalitas. Libatkan masyarakat adat dan pemuda dalam setiap proses penyelesaian masalah negeri, agar solusi yang diambil berakar dari rakyat.
Ikhsan mengajak seluruh elemen muda—mahasiswa, pemuda, masyarakat adat—untuk bersatu, kritis, dan menjaga martabat Negeri Assilulu. “Kita butuh perubahan, bukan pemanis. Rakyat berhak atas pemerintahan yang bersih, ekonomi yang adil, dan masa depan yang bermartabat,” pungkasnya.