Melanesia Times

Tag: JAM Indonesia

  • Kapolda Kaltim Terancam Dicopot, JAM Indonesia Tekan Kapolri soal Tambang Ilegal

    Melanesiatimes.com – Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM Indonesia) menyoroti maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Aktivitas tambang ilegal di sekitar Pondok Pesantren Hidayatullah dan sepanjang Jalan Poros Kelay KM 35 diduga tidak hanya merusak lingkungan dan merugikan keuangan negara, tetapi juga mendapat perlindungan dari oknum aparat kepolisian.

    Berdasarkan informasi dari sumber lokal dan pemerhati lingkungan, aktivitas tambang ilegal tersebut terus berlangsung meski tidak memiliki izin resmi, seakan kebal terhadap hukum.

    “Kami mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengirim tim investigasi dan mencopot Kapolda Kalimantan Timur serta Kapolres Kabupaten Berau apabila benar ditemukan keterlibatan aparat dalam melindungi aktivitas tambang ilegal ini,” tegas Ketua JAM Indonesia, Selasa, (19/08/2025).

    JAM Indonesia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba secara jelas melarang aktivitas pertambangan tanpa izin. Pelaku dapat dijerat Pasal 158 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

    “Apabila aparat penegak hukum terbukti terlibat atau menerima keuntungan dari operasi ilegal ini, mereka juga bisa dijerat Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” lanjut pernyataan tersebut.

    Selain mendesak Kapolri, Ketua JAM Indonesia juga meminta Presiden Prabowo Subianto agar segera memerintahkan jajarannya menutup aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut.

    “Jika dibiarkan, kerugian negara bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Dampaknya juga sangat serius: lahan produktif rusak, sumber air tercemar, hingga meningkatnya ancaman banjir dan longsor,” tegas Jufri

    Tambang ilegal di sekitar kawasan pendidikan seperti Pondok Pesantren Hidayatullah dinilai sangat berbahaya. “Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat generasi muda menimba ilmu justru dikepung polusi debu, kebisingan, dan meningkatnya potensi kriminalitas.

    Tidak ada alasan lagi untuk membiarkan aktivitas ilegal ini berlangsung. Kapolda Kaltim dan Kapolres Berau harus dicopot bila terbukti lalai atau bahkan terlibat langsung dalam praktik tambang ilegal ini,” tutup Jufri

  • Kadishub Berau Diduga Terlibat Proyek Bermasalah, JAM Indonesia Minta Kejati Panggil dan Periksa

    Melanesiatimes.com – Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Indonesia kembali mengangkat suara soal dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Pelabuhan Teluk Sulaiman, Kabupaten Berau. Proyek yang telah menelan anggaran lebih dari Rp67 miliar sejak 2020 itu kini disorot sebagai sarang praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

    Ketua Umum JAM Indonesia, Jufri, menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar gagal memberi manfaat, tapi telah berubah menjadi ajang perampokan terselubung.

    “Ini bukan pembangunan, ini penjarahan. Uang rakyat dirampas demi kepentingan segelintir elit lokal yang bungkus proyek ini dengan label ‘strategis’,” tegas Jufri di Jakarta.

    5 Tuntutan JAM Indonesia: Aksi Serius Lawan Korupsi!

    Dalam pernyataan resminya, JAM Indonesia menyerukan lima langkah konkret untuk membongkar skandal ini:

    1. Periksa Kadishub Berau
      JAM mendesak Kejaksaan memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Berau, Andi Merewangeng, yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek.

    2. Audit Forensik Menyeluruh
      JAM meminta dilakukan audit dari tahap perencanaan hingga realisasi proyek, guna mengungkap potensi kerugian negara.

    3. Bekukan Anggaran 2025
      Hingga kasus ini tuntas, dana untuk kelanjutan proyek harus dibekukan demi mencegah kebocoran lebih lanjut.

    4. Tindak Kontraktor Nakal
      JAM mendesak penindakan terhadap pihak swasta dan kontraktor yang bermain di balik layar.

    5. Libatkan BPK & BPKP Secara Transparan
      Untuk menjamin proses audit tidak direkayasa, JAM meminta BPK dan BPKP turun tangan secara terbuka.

    Ajak Masyarakat Berau Turun Tangan

    JAM Indonesia juga mengimbau masyarakat Berau untuk tak tinggal diam. Mereka diajak aktif melapor ke Kejaksaan Tinggi Berau atau Kejati Kalimantan Timur jika memiliki bukti atau informasi terkait kasus ini.

    “Kalau Anda cinta Berau dan benci korupsi, jangan diam. Ini saatnya kita lawan bersama. Kami pun akan terus kawal kasus ini dari pusat,” pungkas Jufri.

    Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan publik sangat diperlukan dalam setiap proyek strategis. JAM Indonesia menunjukkan bahwa suara mahasiswa dan rakyat masih menjadi kekuatan utama dalam mengawal keadilan dan transparansi di daerah.

  • JAM Indonesia Desak Kejagung RI Periksa Ketua KPU Buru Terkait Dugaan Korupsi Rp33 Miliar

    Melanesiatimes.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia (JAM Indonesia) menggelar demo panas di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (28/5). Mereka datang membawa spanduk, mobil komando, dan satu tuntutan utama: usut tuntas dugaan korupsi dana hibah senilai Rp33 miliar yang menyeret Ketua KPU Kabupaten Buru, Walid Aziz.

    Jufri, koordinator aksi sekaligus Ketua JAM Indonesia, menyampaikan bahwa dugaan korupsi ini mencuat setelah terjadinya pembakaran Gedung KPU Buru beberapa waktu lalu. Peristiwa itu diduga kuat bukan insiden biasa, melainkan upaya sistematis untuk menghilangkan jejak dan barang bukti dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah yang diduga diselewengkan.

    “Kami curiga kuat ada skenario besar di balik pembakaran kantor KPU. Ini bukan kebetulan. Dana hibah Rp33 miliar itu bukan recehan, dan kalau benar dikorupsi lalu dilindungi lewat aksi pembakaran, itu kejahatan luar biasa,” tegas Jufri dalam orasinya.

    Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan “Usut Tuntas Korupsi Dana Hibah KPU Buru”, “Tangkap Ketua KPU Kabupaten Buru”, hingga “Kejagung Wajib Periksa Walid Aziz”. Mereka menuntut agar Kejaksaan Agung segera membentuk tim khusus dan turun tangan serius.

    “Jangan sampai kasus ini dipetieskan. Kejagung harus profesional. Kalau bukti kuat, tangkap saja semua yang terlibat, termasuk Ketua KPU Buru,” lanjut Jufri dengan lantang.

    JAM Indonesia juga mengultimatum akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Jumat, 30 Mei 2025, jika penanganan kasus ini mandek atau terkesan lambat.

    “Kami akan terus kawal kasus ini. Rakyat berhak tahu ke mana larinya uang negara. Ini bentuk tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa,” pungkasnya.