Tag: Kantor Hukum Charmen Sarapayari & Partners

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Praktisi hukum sekaligus pengacara, Charmen B. J. Sarapayari, meminta Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sorong memanggil dan memeriksa sembilan anggota DPRP jalur afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat Daya terkait dugaan penyimpangan dana hibah melalui pokok pikiran (Pokir) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Charmen menyebut, berdasarkan informasi dan hasil investigasi yang dilakukannya, setiap anggota DPRP jalur afirmasi Otsus menerima alokasi dana hibah Pokir dengan nilai yang bervariasi. Sebagian disebut menerima sekitar Rp.1,2 miliar, sementara lainnya memperoleh alokasi hingga Rp.2 miliar dalam pembahasan APBD Perubahan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2025.

Menurut Charmen, dana hibah yang disalurkan melalui mekanisme Pokir tersebut semestinya digunakan untuk menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil). Namun, ia menduga terdapat sejumlah penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan awal pengalokasian dana hibah.

“Berdasarkan hasil investigasi dan temuan, kami menemukan adanya dugaan bahwa dana hibah yang disalurkan melalui Pokir tersebut justru diarahkan kepada lembaga atau yayasan yang diduga memiliki keterkaitan dengan oknum anggota DPRP Otsus,” kata Charmen.

Ia juga menyoroti dugaan penggunaan kelompok masyarakat (Pokmas) fiktif yang disebut hanya dibentuk sebagai persyaratan administratif agar dana hibah dapat dicairkan. Selain itu, Charmen menduga terdapat permintaan commitment fee dalam proses penyaluran dana hibah tersebut.

“Commitment fee itu diduga berkisar 15 persen hingga 30%. Akibatnya, uang bantuan yang akhirnya diterima masyarakat untuk membangun fasilitas umum nilainya sudah jauh berkurang dari anggaran awal yang diajukan dalam proposal,” ujarnya.

Charmen melanjutkan, dugaan tersebut semakin menguat berdasarkan sejumlah dokumen yang menurutnya telah dikumpulkan. Ia menyebut terdapat anggaran hibah dalam APBD Perubahan 2025 yang diduga diusulkan oleh oknum anggota DPRP jalur afirmasi Otsus, sementara proses administrasi hingga pencairannya juga diduga dikendalikan oleh pihak yang sama.

“Dalam beberapa temuan, ada oknum anggota DPRP jalur afirmasi Otsus yang diduga ikut melengkapi berkas dan menandatangani dokumen sebagai penerima hibah ketika dana tersebut dicairkan,” ungkapnya.

Menurut Charmen, apabila anggota DPRP yang mengusulkan Pokir dalam bentuk dana hibah kemudian ikut mengendalikan, mencairkan, atau menguasai kembali dana tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, maka hal itu perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.

Ia menilai dugaan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip check and balance serta ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara. Namun, Charmen menegaskan dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.

Ia juga meminta Kejari Sorong menelusuri dugaan tersebut berdasarkan ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk kemungkinan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kalau benar ada anggota DPRP afirmasi Otsus yang mencairkan atau menguasai dana hibah Pokir, tentu harus diperiksa secara hukum. Jangan sampai organisasi masyarakat, yayasan, atau lembaga keagamaan hanya dijadikan kedok setelah dana hibah tersebut dicairkan,” tegas Charmen.

Charmen mengatakan, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan dokumen pendukung kepada Kejaksaan Negeri Sorong pada Rabu (16/9/2026). Laporan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi bidang Pidsus untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dana hibah tersebut.

“Kami akan menyiapkan bukti-bukti pendukung dan melaporkan oknum-oknum anggota DPRP afirmasi ke Kejari Sorong agar Pidsus dapat melakukan penyelidikan serta memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari sembilan anggota DPRP jalur afirmasi Otsus yang disebut Charmen terkait tudingan tersebut. Tuduhan tersebut masih merupakan dugaan dan perlu dibuktikan melalui proses hukum serta pemeriksaan aparat penegak hukum.

Melanesiatimes.com, Bintuni – Pelapor berinisial YI secara resmi mencabut laporan polisi yang sebelumnya ditujukan kepada Ketua KPU Teluk Bintuni berinisial MMMA. Pencabutan laporan tersebut dilakukan setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) di Polres Teluk Bintuni.

Kuasa hukum YI, Charmen Sarapayari dari Kantor Hukum Charmen Sarapayari & Partners, pada Kamis (25/6/2026), menjelaskan bahwa pencabutan laporan dilakukan karena adanya itikad baik dari pihak terlapor untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang yang telah berlangsung hampir satu tahun.

Menurut Charmen, sengketa tersebut berawal dari hubungan utang-piutang antara YI dan MMMA yang tidak kunjung diselesaikan hingga akhirnya dilaporkan ke Polres Teluk Bintuni. Laporan itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/21/2026/SPKT/POLRES TELUK BINTUNI/POLDA PAPUA BARAT tertanggal 5 Juni 2026.

“Adanya itikad baik dari terlapor untuk mengganti kerugian yang timbul dari persoalan utang-piutang tersebut menjadi dasar bagi klien kami untuk mencabut laporan polisi yang telah dibuat,” ujar Charmen.

Ia menjelaskan bahwa proses pencabutan laporan dilakukan pada tahap Restorative Justice yang difasilitasi oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Teluk Bintuni. Melalui proses tersebut, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan penyelesaian secara damai.

“Kami selaku kuasa hukum dan juga klien kami mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Polres Teluk Bintuni, khususnya Unit Tipidter, yang telah membuka ruang mediasi sehingga persoalan ini dapat diselesaikan secara baik melalui Restorative Justice,” katanya.

Charmen menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi atas permasalahan utang-piutang tersebut telah disepakati bersama dan dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak.

“Kesepakatan ini dibuat secara sukarela, tanpa adanya keterpaksaan maupun intimidasi dari pihak manapun,” tegasnya.

Dengan tercapainya kesepakatan damai tersebut, perkara yang sebelumnya dilaporkan ke Polres Teluk Bintuni kini dinyatakan selesai melalui pendekatan Restorative Justice, dengan mengedepankan musyawarah dan penyelesaian yang disetujui bersama oleh para pihak.(***)

Melanesiatimes.com, Teluk Bintuni – Oknum Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni berinisial MMMA resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Teluk Bintuni. Senin (15/6/2026).

Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi yang diajukan oleh pelapor berinisial YI dengan Nomor: LP/B/2/I/2026/SPKT/Res Teluk Bintuni/Polda Papua Barat tertanggal 5 Januari 2026. Setelah melalui proses penyidikan selama kurang lebih enam bulan, penyidik menetapkan MMMA sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.TAP/72/VI/RES.1.11./2025/Sat Reskrim tanggal 9 Juni 2026.

Perkara ini berawal pada Juni 2025 saat MMMA diduga meminjam uang kepada YI sebesar Rp200 juta dengan alasan membutuhkan dana untuk suatu keperluan. Terlapor disebut menjanjikan pengembalian pada bulan berikutnya disertai bunga 20 persen. Namun hingga waktu yang dijanjikan, uang tersebut tidak dikembalikan.

Kedua belah pihak kemudian membuat surat pernyataan kesepakatan pada 1 Desember 2025. Dalam kesepakatan itu, MMMA berjanji akan menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada YI sebesar Rp400 juta paling lambat 31 Desember 2025.

Meski demikian, menurut pelapor, kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi sehingga kasus ini dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Kuasa hukum YI dari Kantor Hukum Charmen Sarapayari, S.H. & Partners mengatakan pihaknya akan mengawal proses hukum hingga tuntas.

“Kami mengapresiasi penyidik Polres Teluk Bintuni yang telah bekerja secara profesional hingga menetapkan terlapor sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan,” ujar kuasa hukum YI.

Ia menegaskan, pihaknya tidak hanya menempuh jalur pidana, tetapi juga akan mengupayakan langkah hukum perdata untuk memulihkan kerugian yang dialami kliennya.

“Kami akan menempuh seluruh upaya hukum, baik pidana maupun perdata, agar hak klien kami dapat dipulihkan dan uang yang menjadi haknya dapat dikembalikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Menurutnya, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati oleh semua pihak.

“Kami berharap proses hukum ini terus berjalan secara objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Kami juga berharap pihak tersangka memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada klien kami,” katanya.

Dalam perkara ini, MMMA dijerat dengan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang dugaan tindak pidana penipuan yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Media ini telah berupaya menghubungi pihak KPU Kabupaten Teluk Bintuni guna memperoleh konfirmasi terkait kasus tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak KPU Kabupaten Teluk Bintuni belum memberikan tanggapan terkait penetapan Ketua KPU sebagai tersangka.

Media ini juga memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang bersangkutan apabila ingin menyampaikan klarifikasi. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.