Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kondisi kualitas udara di Kota Sorong dan wilayah sekitarnya yang kian memprihatinkan mendorong Kepala Suku Besar IMEKKO, George Dedaida, S.Hut., M.Si., meminta Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Papua Barat Daya segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi pencemaran udara.
Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil pemantauan kualitas udara yang menunjukkan tingginya konsentrasi partikel halus PM2.5. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Berdasarkan data BMKG melalui Stasiun Pemantau Global Sorong, PM2.5 merupakan partikel udara berukuran kurang dari 2,5 mikrometer yang dapat membahayakan kesehatan apabila terhirup dalam konsentrasi tinggi. Adapun nilai ambang batas (NAB) PM2.5 untuk pengukuran selama 24 jam ditetapkan sebesar 55 mikrogram per meter kubik (µg/m³).
Data pengamatan pada 10 Oktober 2026 pukul 09.00 WIT hingga 11 Oktober 2026 pukul 08.00 WIT memperlihatkan kondisi yang mengkhawatirkan. Dari seluruh periode pemantauan, selama empat jam kualitas udara tercatat berada pada kategori Sangat Tidak Sehat, sedangkan 20 jam lainnya masuk kategori Tidak Sehat.
Peningkatan konsentrasi PM2.5 tersebut secara umum dipengaruhi pergerakan massa udara dari arah tenggara dan selatan yang membawa partikel dari wilayah dengan banyak titik panas atau hotspot menuju lokasi pengamatan. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Sorong pada periode tersebut juga menunjukkan kategori Tidak Sehat.
Menanggapi kondisi itu, George menilai pemerintah daerah tidak boleh menunggu sampai jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat sebelum mengambil tindakan. Menurutnya, langkah pencegahan dan perlindungan kesehatan warga harus dilakukan sejak dini.
“Ini sudah darurat pernapasan. Jangan sampai rumah sakit penuh dengan pasien ISPA baru pemerintah bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak awal,” tegas George kepada wartawan di Sorong, Senin (12/10/2026).
Ia meminta Gubernur Papua Barat Daya selaku Ketua Satgas Karhutla segera mengonsolidasikan seluruh unsur terkait untuk mempercepat penanganan kebakaran. Upaya tersebut, menurutnya, perlu mencakup pemadaman titik api, perlindungan masyarakat dari paparan asap, serta dukungan anggaran darurat apabila dibutuhkan.
George juga mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk membantu memicu hujan sebagai salah satu upaya mendukung penanganan kebakaran. Namun, langkah tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca dan hasil kajian teknis pihak berwenang.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, aparat keamanan, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Barat Daya. Menurutnya, penanganan kebakaran dan dampak asap tidak akan berjalan optimal tanpa koordinasi yang kuat antarpihak.
George turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk sementara waktu serta membatasi kegiatan di luar ruangan selama kualitas udara masih buruk. Warga yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel halus.
Ia menegaskan, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan karhutla. Pemerintah, kata dia, perlu bertindak cepat agar pencemaran udara tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan yang lebih luas.
“Jangan sampai jatuh korban baru pemerintah bertindak. Kalau penanganan lambat, masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Jika diperlukan, persoalan ini harus dibawa ke pemerintah pusat agar mendapat dukungan penanganan, termasuk pemadaman kebakaran,” pungkasnya.