Melanesia Times

Tag: Keamanan Data

  • Perjanjian Transfer Data Indonesia ke Amerika Disambut Positif, Tapi Ada Syaratnya

    Melanesiatimes.com – Chief Of Legal Division Sidik Cyber, Andrie Taruna menilai bahwa langkah pemerintah Indonesia dalam perjanjian transfer data pribadi dengan Amerika Serikat sangat bagus sebagai strategi dagang antar dua negara. Terlebih persoalan keamanan data, Indonesia sudah memiliki instrumen hukum yang tepat, yakni Undang-Indang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

    “Pemerintah Indonesia telah memperkuat kerangka hukum melalui UU PDP,” kata Andrie Taruna, Kamis (24/7/2025).

    Ditambah lagi, ada regulasi yang juga memberikan penguatan teknis yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

    Sehingga dalam konteks transfer data tersebut, ada jaminan bahwa tata kelola data-data tersebut dilakukan dengan sangat profesional. Sebab negara penerima memiliki jaminan perlindungan data yang lebih kredibel.

    “Regulasi ini menentukan bahwa transfer data lintas batas hanya boleh dilakukan jika negara tujuan memiliki perlindungan setara atau lebih tinggi, atau dengan penjaminan perlindungan adekuat, dan/atau persetujuan eksplisit pemilik data,” ujarnya.

    Pun demikian, perjanjian antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade, harus bisa menjamin bahwa data-data Indonesia tidak disalahgunakan.

    Terlebih kata dia, bahwa Indonesia pun belum memiliki lembaga khusus yang melakukan pengelolaan data pribadi, baik dalam bentuk Lembaga atau Badan, meskipun Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi sudah dibentuk.

    “Masih terdapat ruang ambigu terkait apakah AS benar-benar dikategorikan sebagai negara dengan perlindungan setara?. Belum ada daftar resmi negara whitelist dari BPDP, dan implementasi mekanisme ini masih dalam proses peraturan lanjutan,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Sidik Cyber pun berharap pemerintah Indonesia khususnya dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital lebih menekankan transparansi bagaimana data-data pribadi yang dimaksud dalam perjanjian dengan Amerika Serikat dikelola.

    “Sidik Cyber menekankan pentingnya kepastian hukum dan transparansi, klausul perjanjian harus disesuaikan dengan standar UU PDP, serta memerjelas mekanisme pengawasan dan sanksi jika terjadi pelanggaran,” tegas Andrie.

    Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia saat ini, ia berpendapat bahwa negara harus segera membentuk sebuah badan atau lembaga seperti Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) untuk memberikan jaminan dan kepastian, bahwa data yang ditransfer lintas negara benar-benar dikelola dengan aman dan kredibel.

    “Kami menyoroti perlunya pembentukan segera BPDP sebagai otoritas pengawasan. Kemudian Implementing regulations yang tegas terkait transfer lintas batas hingga adanya jaminan end-to-end data protection, baik itu enkripsi, audit, DPO (Data Protection Officer) dan breach notification,” ujarnya.

    Di sisi lain, Sidik Cyber pun memberikan pandangannya, bahwa ada kemungkinan pelibatan korporasi nasional untuk melakukan kolaborasi yang lebih luas dengan platform global dalam rangka mengefisiensikan biaya infrastruktur, seperti misalnya tidak perlu lagi bangun data center lokal, dan meningkatkan investasi digital dari Amerika Serikat.

    Namun demikian, ada risiko yang juga harus diperhitungkan, yakni potensi terjadinya ketergantungan jangka panjang terhadap teknologi dan platform asing. Alih-alih meningkatkan kerja sama antar negara, Indonesia harus memberikan daya tarik yang memiliki nilai tambah keuntungan bagi peningkatan dalam negeri.

    “Sidik Cyber merekomendasikan agar Indonesia memanfaatkan transfer ini sebagai tawar-menawar ekonomi, misalnya syaratkan alih teknologi, pelatihan lokal, atau proyek data center di Indonesia,” saran Andrie.

    Terakhir, Sidik Cyber secara keseluruhan melihat bahwa kerja sama antara Indonesia dan Amerika dalam hal transfer data lintas batas sebagai peluang strategis, namun pihaknya berharap pemerintah Indonesia tetap harus memperhatikan kerangka regulasi yang lebih kuat. Bagaimana menghadirkan sebuah lembaga pengawasan yang melek digital, dan safeguarding nilai ekonomi.

    “Bila syarat ini dipenuhi, data privat bisa dijaga sekaligus mendorong kemajuan digital Indonesia, bukan hanya menjadi pasar pasif,” pungasnya.

  • Heru Sutadi Ingatkan Negara Waspada Ancaman Keamanan Data Jelang Pilkada 2024

    Melanesiatimes.com – Pengamat Telekomunikasi, Heru Sutadi mengatakan bahwa saat ini perlindungan data pribadi masih perlu dikuatkan lagi oleh otoritas terkait di Indonesia. Hal ini sekaligus untuk merespons adanya serangan siber yang melanda tanah air, yang terakhir adalah serangan ransomware brain cipher dari LockBit 3.0 terhadap Pusat Data Nasional Sementara yang dikelola oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika).

    “Saat ini kita memang sudah memiliki UU Pelindungan Data Pribadi No.2/2022. Namun, UU ini baru akan efektif maksimal pada 17 Oktober 2024. Selain itu, aturan turunannya juga masih belum selesai, termasuk Perpres mengenai pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi,” kata Heru dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).

    Executive Director Indonesia ICT Institute ini pun mengatakan bahwa dengan kondisi regulasi tersebut, tentu semua pihak harus lebih aware terhadap peningkatan keamanan data yang belum bisa di-cover secara maksimal oleh negara.

    “Dari sisi regulasi, pelindungan data pribadi masih belum maksimal. Apalagi, PP Nomor 71 Tahun 2019 yang memungkinkan data di tempatkan di luar negeri juga belum menyesuaikan dengan UU PDP, dimana seharusnya data yang dihasilkan, dipertukarkan di Indonesia dan dari orang Indonesia harus ditempatkan di dalam negeri,” ujarnya.

    Selain regulasi, aspek infrastruktur keamanan data di Indonesia juga cukup dianggap kurang mumpuni. Termasuk dari keamanan siber milik pemerintah. Sehingga tak sedikit Indonesia menjadi target empuk bagi pelaku peretasan, baik karena motif edukasi, penetration testing secara mandiri, maupun karena faktor ekonomi dan sebagainya.

    Yang tidak kalah pentingnya adalah masih rendahnya rasa peduli atau awareness terhadap keamanan data di Indonesia, hingga sifat denial yang tidak jarang dilontarkan oleh para stakeholder yang seharunya bertanggung jawab atas insiden peretasan.

    “Indonesia ini sudah serangannya banyak, kemudian juga keamanan sibernya rendah. Dan ketika terjadi insiden siber, sering kali tidak diakui, kalaupun diakui disampaikan misalnya data lama, data yang tidak penting atau data berbeda dengan database yang ada,” ujarnya.

    “Dengan tidak disampaikannya situasi sebenarnya secara jujur dan transparan, ini akhirnya membuat kita tidak belajar dari kesalahan tersebut, seolah-olah tidak terjadi apa-apa,” sambung Heru.

    Menurutnya, sesuai dengan amanat UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP), penyelenggara sistem elektronik berkewajiban menjadi sistemnya secara aman dan andal. Kemudian, bilamana ada insiden pun harus disampaikan secara terbuka kepada publik dan disiapkan pula seperti apa upaya mitigasi yang bisa dilakukan.

    “Baru kemudian dilakukan digital forensik untuk mempelajari cara peretas melumpuhkan jaringan tersebut, data apa saja yang diambil, sehingga ke depannya kita bisa memperbaiki kesalahan dan kelemahan sistem siber yang ada,” tandasnya.

    Di samping itu, Heru Sutadi juga menyinggung tentang keberadaan bisnis internet Elon Musk di Indonesia, yakni Starlink yang saat ini pun sudah menjadi penyedia jasa internet. Ia meminta agar sepak terjang Starlink di Indonesia betul-betul diawasi dengan baik dan berintegritas.

    “Kita masih harus terus memantau perkembangan internet Starlink ini. Walaupun sudah mendapat ijin penyedia internet broadband berbasis satelit di Indonesia, harus dipastikan Starlink mematuhi peraturan di Indonesia, termasuk memiliki network operation center di Indonesia, pusat data juga harus ada di Indonesia dan kantor resmi di Indonesia,” tegas Heru.

    Lantas, bagi lembaga dan kementerian yang sudah bekerja sama dengan Starlink agar tetap meningkatkan skeptisme dan kepekaan terhadap keamanan data mereka. Jangan sampai tidak ada langkah-langkah manajemen risiko secara dini, sehingga bisa mengancam kedaulatan negara.

    “Pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Starlink harus dipastikan adanya pengelolaan risiko keamanan. Karena ini kerja sama dengan perusahaan teknologi dari Luar Negeri, sehingga prioritas keamanan data negara Indonesia harus diutamakan,” tuturnya.

    Untuk meningkatkan awareness terhadap keamanan data tersebut, Heru mengingatkan agar pemerintah pusat segera melakukan supervisi dan mengontrol penggunaan Starlink oleh Pemda, agar dipastikan jaringan aman, andal dan data masyarakat serta data pemerintah juga terlindungi.

    Begitu juga tentang Starlink yang menawarkan agar adanya akses internet cepat di daerah 3T (Tertinggal, Terpencil dan Terluar). Pemerintah Indonesia harus memastikan operasional Starlink sesuai regulasi keamanan.

    “Pemerintah Indonesia harus memastikan dalam perijinan yang diterbitkan untuk Starlink memuat ketentuan tentang pengelolaan data, termasuk lokasi pusat operasi jaringan dan pusat data di Indonesia serta mekanisme pengawasan dan audit yang ketat secara berkala,” tegas Heru.

    Antisipasi Momentum Politik

    Lebih lanjut, Heru Sutadi juga memberikan pandangan terkait penggunaan teknologi informasi pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. Dengan berkaca dari Pemilihan Umum yang beberapa bulan yang lalu kita laksanakan, terdapat banyak kekacauan dalam situs hitung KPU yang membuat masyarakat bingung.

    “Inilah yang terjadi jika sebuah aplikasi tidak diuji dengan komprehensif sehingga tidak bisa diandalkan secara maksimal, menuju Pilkada harus ada evaluasi terkait hal ini,” tutur Heru.

    Aspek ini menurut Heru sangat penting untuk disampaikan, bahwa menuju Pilkada masyarakat harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan media sosial. Di mana pada Pilkada tahun 2024 ini, media digital memegang peran yang semakin penting dalam berbagai proses pemilihan. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan media digital untuk kepentingan kampanye pasangan calon. Para kandidat politik dan juga partai memanfaatkan platfrom media sosial sebagai penggalang dukungan dan mereka juga menggunakan iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi.

    Pembentukan opini publik oleh media digital yang dimana hal ini berkemungkinan dapat memengaruhi persepsi para pemilih terkait kandidat serta isu-isu politik yang tersebar. Tak hanya itu, media digital juga telah menyiapkan akses yang mempermudah para pemilih untuk mengetahui terkait informasi tentang calon, platfrom dan berbagai isu-isu yang ada.

    “Namun media digital juga ada dampak negatifnya yaitu meningkatnya berita negatif seperti hate speech, berita hoax, dan hal ini perlu penanggulangan dengan memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat pengguna medsos untuk lebih bijak dalam menggunakan menggunakan teknologi informasi dan media sosial,” paparnya.

    Ancaman Keamanan Data dari Judi Online

    Di sisi lain, Heru Sutadi juga menyampaikan bahwa Judi Online juga memiliki kerentanan yang bisa membuat data pribadi masyarakat bisa dicuri.

    “Judi online ini kan ketika mengisi kembali saldo kan menggunakan akun perbankan masyarakat, nah data pribadi bisa dicuri dari pengisian saldo tersebut, sehingga masyarakat harus waspada,” terangnya.

    Melalui berbagai aspek yang telah ia sampaikan tersebut, bisa dipahami bahwa keamanan data Negara menjadi prioritas untuk dilindungi. Sepanjang masih terjadi kebobolan atau peretasan data yang tidak bisa ditanggulangi, maka pelaksanaan pemilu atau pilkada berbasis teknologi informasi masih sulit untuk mendapat kepercayaan masyarakat.

    “Memang ditingkat desa sudah beberapa kali digelar Pilkades online, namun karena Pilkades hanya dalam lingkup desa, berbeda dengan Pemilu maupun Pilkada dimana persoalan lebih kompleks dan masyarakat yang partisipasi sebagai pemilih juga lebih banyak,” pungkasnya.

  • Mengapa Memperkuat Keamanan Siber dengan Teknologi Canggih Sangat Penting?

    Melanesiatimes.com – Praktisi keamanan data dari PT Tri Kreasi Mandiri Teknologi, Syam Basrijal mengatakan bahwa ancaman keamanan siber di era digitalisasi akan terus berkembang canggih dan semakin kompleks. Mereka akan terus beradaptasi dengan semua teknik dan protokol keamanan yang ada saat ini, sehingga penting untuk semua pihak yang menjalankan roda organisasi dan bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis siber harus terus meningkatkan keamanan data mereka.

    “Organisasi dari berbagai sektor perlu mengambil langkah proaktif untuk melindungi data dan infrastruktur mereka. Dalam hal ini, penggunaan teknologi Next-Generation Firewall (NGFW), Security Information and Event Management (SIEM), dan Data Loss Prevention (DLP) dapat menjadi solusi efektif untuk menghadapi tantangan ini,” kata Syam dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7/2024).

    Ancaman keamanan siber seperti malware ransomware, serangan phishing, maupun advanced persistent threats (APT) semakin sulit dideteksi dan ditangani dengan metode keamanan tradisional. Oleh karena itu, Syam mengatakan bahwa semua organisasi perlu mengadopsi teknologi keamanan yang lebih canggih untuk melindungi aset mereka.

    Dipaparkan juga oleh Syam Basrijal, bahwa Next-Generation Firewall (NGFW) merupakan evolusi dari firewall tradisional yang tidak hanya mengandalkan pemeriksaan paket data, akan tetapi juga menyertakan fitur-fitur canggih seperti inspeksi dalam, kontrol aplikasi, dan pencegahan ancaman.

    “NGFW mampu mengenali dan menghentikan ancaman siber yang tersembunyi di dalam aplikasi atau protokol yang sah. Dengan kemampuan ini, NGFW memberikan perlindungan lebih terhadap serangan yang kompleks dan menargetkan lapisan aplikasi,” ujarnya.

    Kemudian, pengamanan siber juga bisa dilakukan dengan Security Information and Event Management (SIEM). Ia merupakan sebuah solusi yang menggabungkan pengumpulan data keamanan dari berbagai sumber dengan analisis real-time dan manajemen insiden.

    Dengan SIEM, organisasi dapat memonitor aktivitas jaringan, mendeteksi anomali, dan merespons ancaman dengan cepat. Bahkan dengan adanya SIEM, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan.

    “SIEM membantu dalam mengidentifikasi pola serangan, mengurangi waktu deteksi, dan mempercepat respon terhadap insiden keamanan,” terang Syam Basrijal.

    Selanjutnya ada Data Loss Prevention (DLP). Ini adalah sebuah teknologi yang dirancang untuk mencegah kehilangan data sensitif melalui kontrol dan pemantauan data secara menyeluruh. DLP membantu organisasi mengidentifikasi, memantau, dan melindungi data penting dari akses yang tidak sah atau kebocoran.

    Dengan menerapkan kebijakan DLP, perusahaan dapat memastikan bahwa data sensitif tidak keluar dari lingkungan yang aman, baik melalui email, transfer file, atau perangkat penyimpanan eksternal.

    “DLP juga memungkinkan organisasi untuk mengelola data secara lebih aman dan meminimalkan risiko kebocoran informasi,” lanjut Syam.

    Jika sebuah perusahaan dan organisasi tersebut menggunakan tiga mekanisme keamanan data berbasis siber ini secara integrated, peluang terjadinya serangan siber bisa semakin maksimal untuk ditekan.

    Sebab, NGFW berfungsi sebagai pertahanan garis depan, memblokir serangan sebelum mencapai jaringan internal. SIEM bertindak sebagai pusat kontrol yang memonitor dan menganalisis seluruh aktivitas jaringan, sementara DLP memastikan bahwa data sensitif tetap terlindungi dan tidak bocor.

    “Menggunakan NGFW, SIEM, dan DLP secara terintegrasi memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai ancaman siber,” tuturnya.

    Selain itu, menjalankan keamanan data dengan mematuhi protokol dan regulasi yang baik juga akan memberikan nilai tambah yang baik dalam menjalankan praktik keamanan data tersebut. Apalagi kata Syam, banyak industri diatur oleh regulasi yang ketat mengenai keamanan data, seperti ; GDPR di Eropa atau HIPAA di Amerika Serikat.

    “Mengadopsi teknologi seperti NGFW, SIEM, dan DLP membantu organisasi memenuhi persyaratan ini dan menghindari sanksi yang bisa berdampak finansial dan reputasi. Teknologi ini juga memungkinkan audit yang lebih mudah dan transparansi dalam manajemen keamanan siber,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Syam Basrijal juga mengatakan bahwa semua orang memang harus peduli dengan keamanan data mereka, khususnya instansi pemerintah yang memiliki aspek pelayanan publik.

    Sebab, kebocoran data atau insiden keamanan dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Dengan investasi dalam teknologi keamanan yang canggih, organisasi dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan data dan privasi pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan.

    “Mengadopsi pendekatan proaktif terhadap keamanan siber tidak hanya melindungi aset perusahaan tetapi juga memastikan kelangsungan bisnis di masa depan,” pungkas Syam Basrijal.

  • Syam Basrijal Ingatkan Pentingnya Literasi Keamanan Insider Threat Factor

    Melanesiatimes.com – Direktur Tri Kreasi Mandiri Teknologi (TKMK), Syam Basrijal mengatakan, semakin canggihnya penjahat siber mendorong organisasi untuk mencurahkan lebih banyak perhatian untuk melindungi sistem organisasi mereka dari serangan.

    Namun di sisi lain, mereka mungkin saja berisiko mengabaikan tentang adanya ancaman yang lebih serius terhadap sistem keamanan siber mereka, yakni ancaman yang berasal dari faktor orang dalam atau insder threat.

    “Insider threat merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus dari organisasi,” kata Syam dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (6/7).

    “Insider threat mengacu pada ancaman terhadap keamanan informasi dan sistem organisasi yang berasal dari dalam, yaitu individu yang memiliki akses legitim ke sistem dan data sensitif,” tambahnya.

    Pria yang juga sebagai pengamat dan praktisi keamanan data ini pun mengatakan, bahwa terdapat dua jenis insider threat yang sejatinya patut untuk mendapat perhatian khusus, yakni insider yang berniat jahat atau Malicious Insider dan Insider yang lalai atau negligent insider.

    Dijelaskan olehnya, bahwa Malicious insider adalah Individu yang dengan sengaja merusak, mencuri, atau menyalahgunakan informasi dan sistem untuk keuntungan pribadi atau untuk membalas dendam.

    Dalam hal ini, dia memberikan contoh kasus yang terjadi pada tahun 2017 lalu, dimana seorang mantan insinyur Google mencuri ribuan file rahasia terkait teknologi mobil otonom dan membawanya ke Uber, yang merupakan perusahaan pesaing.

    “Tindakan mencuri file rahasia ini dilakukan dengan sengaja, yang pada akhirnya menyebabkan gugatan hukum besar antara Google dan Uber saat itu,” terang Syam.

    Sedangkan negligent insider, merupakan individu yang tanpa sengaja mengakibatkan kebocoran data atau merusak sistem karena faktor kelalaian, serta kurangnya kesadaran akan keamanan siber.

    Syam pun menegaskan, bahwa kedua jenis tersebut sama-sama memiliki dampak yang serius. Sehingga untuk mengatasinya, diperlukan strategi komprehensif yang menggabungkan antara teknologi dengan kebijakan yang mumpuni.

    “Dengan strategi komprehensif ini, organisasi dapat membangun benteng kokoh melawan Insider Threat dan menjaga keamanan data serta aset berharga mereka,” tutur Syam.

    Kemudian, Syam pun memberikan 4 (empat) strategi komprehensif dalam penanganan insider threat terhadap sistem keamanan siber.

    Pertama, yakni dengan penggunaan teknologi mutahir dalam mendeteksi dan mencegah berbagai aktivitas di internal organisasi yang mencurigakan.

    “Dalam hal ini bisa menggunakan teknologi Next-Generation Firewall (NGFW), Security Information and Event Management (SIEM), dan Data Loss Prevention (DLP),” ujarnya.

    Kedua yakni melakukan pengendalian akses hanya pada data dan sistem yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dan mengontrol, serta mengontrol siapa saja yang memiliki akses tersebut.

    “Selain itu, setiap permintaan akses harus divalidasi, tanpa mempercayai siapa pun secara otomatis, baik dari dalam maupun luar jaringan,” tuturnya.

    Strategi keempat, yakni dengan menggelar pelatihan dan kesadaran keamanan siber yang menyeluruh melalui program edukasi dan simulasi serangan siber guna membekali karyawan dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengenali dan melaporkan ancaman potensial.

    “Keempat, kebijakan dan prosedur keamanan yang kokoh, seperti protokol laporan anonim, rotasi tugas, dan pembatasan akses, serta inspeksi dan audit berkala, guna memperkuat pertahanan organisasi dan meminimalisir celah keamanan,” pungkasnya.

  • Kepercayaan Publik ke Negara Rusak Akibat Kebodohan BSSN dan Kominfo soal PDNS

    Melanesiatimes.com – Pengamat dan praktisi keamanan data, Syam Basrijal mengatakan bahwa peretasan dan serangan siber yang dialami Pusat Data Nasional Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (PDNS Kominfo) dengan Ransomware merupakan bentuk dari indikasi terjadinya krisis keamanan data di Indonesia.

    Betapa tidak, sekelas negara dianggap memiliki keteledoran dan kesalahan fatal dalam bidang pengelolaan data nasional. Sebab, selain 98% data di PDNS yang tersimpan di Server Surabaya hilang dan tidak bisa digunakan karena terenkripsi oleh Brain Cipher Ransomware dari Lockbit 3.0, juga ternyata pemerintah tidak menyediakan layanan backup data sebagai bagian dari protokol keamanan data siber yang seharusnya dilakukan.

    “Indonesia saat ini berada di tengah krisis keamanan siber yang serius. Pemerintah telah lama meminta rakyatnya untuk menyerahkan data pribadi dengan berbagai alasan, namun pertanyaan yang muncul adalah: apakah pemerintah benar-benar mempertimbangkan risiko jika data-data tersebut jatuh ke tangan yang salah? Situasi ini serupa dengan seseorang yang memaksa kita menyerahkan data pribadi dengan alasan undang-undang, namun kita tidak pernah yakin bahwa data tersebut akan dijaga dengan baik,” kata Syam Basrijal dalam keterangannya resminya, Sabtu (29/6/2024).

    Terlebih lagi, lembaga-lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengelola data nasional tersebut, seperti halnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah diberikan anggaran besar oleh Negara untuk mengelola data rakyat.

    Ironisnya, sebagian dana ini dialokasikan untuk beberapa proyek yang kurang relevan seperti pembangunan kolam renang yang mahal, alih-alih difokuskan pada peningkatan keamanan siber.

    “Seandainya dana tersebut dialokasikan untuk pendidikan keamanan siber atau pengembangan teknologi, terutama teknologi keamanan data atau risk management, tentu hasilnya akan lebih bermanfaat bagi keamanan data nasional,” ujarnya.

    Bagi Syam Basrijal, serangan dunia maya akan tetap terjadi dan menghantui publik setiap saat, sehingga negara jelas membutuhkan pasukan siber yang handal. Namun ironisnya, sistem milik pemerintah adalah yang paling sering menjadi target peretasan dibandingkan dengan sektor swasta. Para peretas seringkali menguji kemampuan mereka pada sistem pemerintah karena keamanannya yang rendah. Banyak sistem pemerintah yang masih menggunakan hosting murah, aplikasi open source gratis dan SDM admin tidak bersertifikat keamanan siber yang memadahi.

    Kasus Telkom Flexi yang belajar keamanan hingga ke Korea namun tetap diserang sistemnya menambah daftar panjang masalah keamanan siber di Indonesia. Hal ini kata Syam Basrijal, cenderung jauh panggang dari api dengan apa yang diproyeksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang perkembangan dan kemajuan teknologi di Indonesia.

    “Presiden Jokowi sering berbicara tentang Big Data, Blockchain, Metaverse, dan AI, tetapi jika sistem di bawahnya hanya mengandalkan Windows Defender, maka ini sangat mengecewakan,” ucapnya.

    Syam juga mengatakan bahwa kasus cyber security dengan Ransomware ini membuka peluang bagi orang dalam untuk melakukan peretasan dan pemerasan. Sebab, injeksi virus jenis malware ini bisa dilakukan metode nirkabel dan manual. Dengan demikian, rangkaian protokol keamanan pun harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Salah satunya dengan penerapan teknologi Data Loss Prevention, agar data yang hilang dapat dikembalikan dan penyebab terjadinya kehilangan data dapat diperiksa dengan fitur forensic digital.

    “Sangat penting teknologi yang digunakan harus bersertifikat Lokal / TKDN agar keamanan yang terbentuk dari anak bangsa sendiri,” lanjutnya.

    Melihat kasus yang terjadi pada Pusat Data Nasional ini, Syam Basrijal menegaskan bahwa sebenarnya Indonesia belum siap menjalankan protokol keamanan data nasional ini. Apalagi jika melihat bagaimana sikap antisipasi dan defensifitas dua lembaga negara yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini, harus menjadi perhatian serius dari pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia.

    “Kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia belum siap dengan model big data yang diimpikan. Jika ingin mencari keuntungan, pemerintah harus mengikuti SOP yang benar. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk merombak ulang seluruh komponen yang bertanggung jawab seperti Kominfo dan BSSN,” tukasnya.

    Sebagai peringatan, Syam Basrijal berharap agar Presiden tidak sembarangan menempatkan orang yang tidak tepat. Sebab, persoalan teknologi informasi bukan tempat untuk sekadar membagi-bagi kekuasaan, akan tetapi medan perang yang membutuhkan spesialisasi dan kemampuan yang baik, serta integritas yang tidak bisa ditawar lagi.

    Terlebih kata Syam Basrijal, Presiden Jokowi pernah menyebut bahwa data adalah “New Oil” dari yang sangat berharga dan tidak ternilai dengan apa pun. Sehingga persoalan keamanan data ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

    “Jangan pernah merekrut relawan untuk posisi yang membutuhkan keterampilan khusus seperti IT. Dunia IT bukan tempat untuk pasang baliho, melainkan medan perang sesungguhnya di dunia maya yang setiap menit bisa diserang oleh siapa saja. Hanya dengan pendekatan yang serius dan alokasi dana yang tepat, keamanan siber Indonesia dapat ditingkatkan ke level yang lebih baik dan lebih aman bagi seluruh rakyat,” tegas Syam Basrijal.

    Dampak Gangguan PDN Terhadap Layanan Publik di Indonesia

    Dalam kesempatan ini pula, Syam Basrijal memberikan penekanan bahwa gangguan pada Pemadaman Data Nasional (PDN) yang terjadi baru-baru ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor layanan publik di Indonesia. Berikut adalah rangkuman dari berbagai dampak yang teridentifikasi melalui berita dan media sosial. Mulai dari paspor yang belum bisa dicetak, dan layanan percepatan paspor serta pengambilan paspor tidak dapat dilayani.

    Bagi diaspora, situasi ini bisa menjadi masalah besar. Jika paspor mereka kedaluwarsa saat residensi mereka hampir habis, mereka memerlukan paspor yang valid untuk memperpanjang residensi. Tanpa residensi yang diperpanjang, risiko deportasi menjadi sangat nyata.

    Selain itu, data sekitar 800 ribu penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) hilang tanpa ada backup. Dampak dari hilangnya data ini sangat luas, termasuk pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang terpaksa mundur. Padahal, jadwal mulai kuliah di luar negeri tidak mengalami perubahan. Keterlambatan dalam pencairan beasiswa juga menjadi masalah, terutama bagi penerima yang harus hidup dengan biaya hidup yang lebih tinggi di luar negeri.

    Aplikasi Srikandi, yang digunakan untuk pengarsipan nasional, masih belum bisa diakses. Hal ini mengganggu berbagai proses administrasi di tingkat nasional. Selain itu, verifikasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah juga terganggu, membuat proses penerimaan siswa baru menjadi lebih sulit.

    Sertifikasi halal untuk UMKM terhambat karena portal ptsp.halal.go.id tidak berfungsi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal untuk kelangsungan bisnis mereka. Selain itu, cek Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tidak bisa dilakukan, padahal ini diperlukan untuk verifikasi data mahasiswa baru.

    Jamaah umrah terancam gagal berangkat ke tanah suci karena masalah paspor dan visa yang tidak bisa diproses. Antrean panjang di imigrasi bandara juga terjadi karena pelayanan harus dilakukan secara manual. Selain itu, pendaftaran KIPK untuk jalur mandiri tidak bisa sinkronisasi data, menambah kerumitan bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar.

    Pengajuan jenjang jabatan akademik untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melalui situs elkite-lldikti3.kemdikbud.go.id terpaksa ditutup sejak 20 Juni. Registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga terkena dampak, begitu pula dengan WNA yang baru mulai bekerja di Indonesia yang tidak bisa membuat NPWP karena masalah imigrasi.

    Website Otorita Ibukota Nusantara (IKN) sempat mengalami gangguan karena masalah PDN. Dapodik (data pokok pendidikan) masih belum bisa diakses hingga sekarang, mengganggu berbagai proses administrasi dan perencanaan di sektor pendidikan.

    Gangguan PDN ini menunjukkan betapa pentingnya sistem cadangan dan keamanan data yang lebih baik di berbagai sektor layanan publik. Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan dan backup data agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan berbagai layanan publik bisa kembali normal dan lebih siap menghadapi tantangan di era digital ini.

    Dua krisis yang melanda keamanan siber dan layanan publik di Indonesia ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih serius dan sistematis dalam mengelola data dan layanan digital.

    “Pemerintah perlu menempatkan keamanan data sebagai prioritas utama dan memastikan bahwa seluruh sistem dan proses mendukung perlindungan informasi secara maksimal. Hanya dengan cara ini, Indonesia bisa menghadapi tantangan masa depan dengan lebih percaya diri dan aman,” pungkasnya.