Melanesia Times

Tag: Kementerian Agama

  • Cuaca Mendung, Hilal 1 Dzulhijjah 1447 H di Sorong Gagal Terpantau

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat yang juga mencakup wilayah Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan rukyatul hilal 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah di Kota Sorong, pada Minggu (17/5/2026).

    Pemantauan hilal dipusatkan di Hotel Waigo Kota Sorong yang melibatkan BMKG, Forkopimda, serta Pemerintah Kota Sorong.

    Kabid Bimas Islam Provinsi Papua Barat, Rofiul Amri menjelaskan, secara astronomis hilal sebenarnya berpotensi untuk terlihat. Namun kondisi cuaca mendung dan berawan membuat hilal tidak dapat diamati secara langsung.

    “Dari penyampaian teman-teman BMKG dan pemantauan langsung di lapangan, hari ini potensi hilal sebenarnya bisa dilihat. Tetapi karena cuaca yang tidak memungkinkan, akhirnya kita bersama tim BMKG, Forkopimda, dan Wali Kota tidak bisa melihat hilal,” ujarnya.

    Ia mengatakan, hasil pemantauan di Sorong selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang isbat yang dilaksanakan Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat pusat.

    “Seharusnya hilal bisa terlihat karena tinggi hilal sudah mencapai 4,69 derajat dan elongasi 9,31 derajat. Namun cuaca mendung berawan menghalangi pengamatan,” katanya.

    Diwaktu yang sama Pemerintah Kota Sorong yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamrin Tajuddin menegaskan bahwa kegiatan rukyatul hilal merupakan agenda resmi Kementerian Agama yang rutin dilaksanakan untuk menentukan awal bulan Hijriah, termasuk 1 Dzulhijjah.

    “Ini sudah menjadi agenda resmi Kementerian Agama untuk memastikan pelaksanaan rukyatul hilal dilaksanakan dengan baik. Karena itu seluruh pihak yang berkepentingan harus duduk bersama dalam sidang isbat untuk memastikan penetapan 1 Dzulhijjah,” ungkapnya.

    Cuaca Mendung, Hilal 1 Dzulhijjah 1447 H di Sorong Gagal Terpantau

    Ia berharap hasil sidang isbat nantinya dapat menjadi pedoman bersama sehingga tidak lagi menimbulkan perbedaan di tengah masyarakat.

    “Harapan kami informasinya bisa disebarluaskan ke masyarakat sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Secara ilmu pengetahuan, perhitungan hilal sudah didukung data dan teknologi dari BMKG,” katanya.

    Tamrin juga menambahkan bahwa keberadaan ahli falak sangat penting dalam mendukung kegiatan rukyatul hilal agar penentuan hari-hari besar Islam dapat dilakukan secara akurat dan sesuai harapan bersama.

    Sementara itu, Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Sorong, Ari Widya Ningrum memaparkan hasil hisab atau perhitungan astronomi terkait posisi hilal di Sorong.

    Ia menjelaskan, waktu terbenam bulan terjadi pada pukul 18.38.25 WIT, sedangkan matahari terbenam pada pukul 18.13.33 WIT dengan selisih waktu atau lag mencapai 24 menit 52 detik. Umur bulan tercatat 13 jam 12 menit 38 detik.

    “Yang terpenting, tinggi hilal mencapai 4,69 derajat dengan elongasi 9,31 derajat dan fraksi iluminasi 0,57 persen. Dari data tersebut, hilal sebenarnya berpotensi teramati berdasarkan perhitungan astronomis,” jelas Ari.

    Namun demikian, ia menegaskan bahwa faktor cuaca tetap menjadi penentu utama dalam proses pengamatan hilal.

    “Kita tidak dapat mengabaikan faktor cuaca maupun lokasi pengamatan. Karena itu, mari bersama-sama menunggu hasil resmi rukyatul hilal dan keputusan sidang isbat,” pungkasnya.

  • Hilal Belum Terlihat di Kota Sorong, Penetapan Awal Ramadan Menunggu Sidang Isbat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Pemantauan Hilal yang dilakukan BMKG, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, Dewan Masjid Indonesia dan Majalis Ulama Indonesia MUI Kota Sorong untuk penentuan 1 Ramadhan 1447 H. Pemantauan ini berlangsung di lantai atas Waigeo Hotel Kota Sorong pada Selasa (17/02/2026) Soreh.

    Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Rofiul Amri, menjelaskan bahwa rukyatul hilal bukan sekadar kegiatan melihat bulan, tetapi merupakan penanda penting awal bulan Hijriah sekaligus bagian dari ikhtiar syar’i dan ilmiah.

    “Rukyatul hilal bukan hanya melihat bulan, tetapi merupakan ikhtiar syar’i dan ilmiah yang diwariskan Rasulullah Muhammad SAW,” ujar Rofiul Amri.

    Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal.”

    Menurut Rofiul, apabila sudut pandang dan metode yang digunakan sama, maka penetapan awal Ramadan dan Idulfitri akan selalu seragam. Namun perbedaan metode, seperti hisab dan rukyat, menyebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan.

    “Kalau sudut pandangnya sama, sampai tahun 2100 pun puasa dan lebaran pasti sama. Tapi karena sudut pandangnya berbeda, maka hasilnya juga berbeda,” jelasnya.

    Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, pemerintah tetap mengombinasikan pendekatan hisab dan rukyat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BMKG, untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Kita sudah tahu posisi hilal secara hisab, tapi tetap perlu rukyat untuk memastikan kenyataan di lapangan,” katanya.

    Rofiul juga mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran dan akses lokasi menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan rukyatul hilal di beberapa daerah, termasuk di Manokwari. Oleh karena itu, pelaksanaan rukyatul hilal di Kota Sorong dan Fakfak dinilai lebih efektif.

    “Alhamdulillah, di Kota Sorong dan Fakfak rukyatul hilal bisa dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

    Rofiul mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan dengan sikap dewasa dan saling menghormati.

    “Perbedaan dalam metode penetapan awal Ramadan adalah keniscayaan, dan itu harus kita sikapi dengan bijaksana,” tutupnya.

    Sementara itu Pemerintah Kota Sorong menegaskan pentingnya menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan secara dewasa dan penuh semangat persatuan. Hal itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Thamrin Tajuddin, S.T., saat mewakili Pemerintah Kota Sorong dalam kegiatan Rukyatul Hilal.

    Dalam sambutannya, Thamrin menegaskan bahwa pemerintah pada dasarnya tidak ingin terjebak dalam perdebatan perbedaan penetapan awal Ramadan. Namun demikian, ia mengakui bahwa perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dan harus disikapi secara bijak.

    “Kami sebagai pemerintah sebenarnya tidak ingin masuk dalam perbedaan ini. Tetapi sejujurnya kami sepakat dengan apa yang disampaikan Ketua DMI tadi, kalau bisa disatukan kenapa harus berbeda,” ujar Thamrin.

    Menurutnya, perbedaan dalam penetapan awal Ramadan tidak terlepas dari sudut pandang dan metode yang digunakan. Ia menilai perbedaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari keragaman pendekatan ilmiah dan pemahaman keagamaan yang ada di tengah masyarakat.

    “Secara logika dan fenomena alam, sudut pandang kita memang berbeda-beda. Allah sendiri menciptakan perbedaan itu, dan perbedaan tersebut justru menjadi kekayaan bagi kita,” katanya.

    Thamrin menekankan bahwa dalam syariat Islam, perbedaan tidak serta-merta dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya, perbedaan merupakan bagian dari rahmat dan dinamika umat Islam yang harus disikapi dengan sikap saling menghormati.

    “Kalau dilihat dari syariat, perbedaan itu tidak berarti jelek. Allah menjamin perbedaan itu, dan justru di situlah kekayaan kita sebagai umat,” tegasnya.

    Ia juga mengapresiasi kemajuan teknologi yang saat ini digunakan dalam proses rukyatul hilal, termasuk penggunaan alat-alat canggih di daerah yang dinilainya tidak kalah dengan yang dimiliki di pusat.

    “Teknologi kita hari ini sangat luar biasa. Bahkan tadi disampaikan bahwa alat di daerah ada yang lebih canggih dibandingkan di Jakarta,” ungkap Thamrin.

    Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke turut memengaruhi perbedaan hasil pengamatan hilal. Oleh karena itu, perbedaan antara wilayah barat dan timur Indonesia merupakan hal yang wajar.

    “Kerataan bumi dan sudut pandang pengamatan berbeda-beda. Ini harus kita sikapi secara positif,” katanya.

    Dalam konteks pelaksanaan ibadah puasa, Thamrin menegaskan bahwa perbedaan waktu memulai puasa bukanlah persoalan utama. Ia justru menyoroti pentingnya komitmen menjalankan ibadah Ramadan itu sendiri.

    “Yang bermasalah itu bukan puasa besok atau lusa. Yang bermasalah itu kalau tidak mau puasa,” ujarnya dengan tegas.

    Atas nama pemerintah, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kekhidmatan dan ketenteraman dalam menjalankan ibadah Ramadan. Pemerintah, lanjutnya, mempercayakan urusan keagamaan kepada Kementerian Agama dan para pemangku kepentingan terkait.

    “Ramadan tidak cukup hanya dengan puasa, tetapi juga menjaga kebersamaan, toleransi, dan keharmonisan umat beragama,” kata Thamrin.

    Ia juga mengingatkan bahwa Papua Barat pernah mendapatkan predikat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerukunan umat beragama yang baik di Indonesia, meskipun memiliki keragaman sosial dan budaya yang tinggi.

    “Kita patut bersyukur, Papua Barat mampu menjaga toleransi dan kebersamaan di tengah berbagai dinamika yang ada,” ujarnya.

  • Menag Yaqut Serahkan Jabatan ke Nasaruddin Umar: Sosok yang Mampu Meningkatkan Kinerja Kemenag

    Melanesiatimes.com – Yaqut Cholil Qoumas secara resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan Kementerian Agama (Kemenag) kepada Nasaruddin Umar, penerusnya di Kabinet Merah-Putih periode 2024-2029. Yaqut, yang telah menjabat sejak 2020, menegaskan bahwa penunjukan Nasaruddin tidak terlepas dari rekam jejak cemerlangnya dalam bidang keagamaan.

    “Beliau bukan Menteri Agama biasa, kita beruntung memiliki pemimpin dengan kapabilitas seperti ini,” ungkap Yaqut dalam pernyataannya pada Senin (21/10/2024). Ia juga memuji pengalaman panjang Nasaruddin di Kemenag, termasuk sebagai Dirjen Bimas Islam dan Wakil Menteri Agama periode 2011-2014.

    Menurut Yaqut, latar belakang Nasaruddin yang solid menjadi dasar keyakinannya bahwa Kemenag akan berkembang lebih baik di bawah kepemimpinan baru. “Track record beliau sangat luar biasa, ini kesempatan besar bagi kita semua untuk optimis,” tambahnya.

    Di sisi lain, Nasaruddin Umar tak kalah memberikan apresiasi terhadap Yaqut. Ia memuji kemampuan Yaqut dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia selama masa jabatannya. “Di usia yang terbilang muda, Gus Yaqut berhasil menciptakan harmoni antarumat beragama, antarmazhab, dan antara masyarakat dengan pemerintah,” ujarnya.

    Acara serah terima jabatan yang berlangsung di Kantor Kemenag Jakarta Pusat ini turut dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag periode 2020-2024, Eny Retno Purwaningtyas, dan Penasehat DWP Kemenag periode 2024-2029, Helmi Halimatul Udhma, serta jajaran pejabat eselon I dan II Kemenag.