Melanesia Times

Tag: KIPP Jakarta

  • Terungkap! KIPP Jakarta Temukan Pelanggaran Serius di Pilkada Jakarta 2024

    Melanesiatimes.com – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang terjadi di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah DKI Jakarta. Temuan ini dirilis melalui pernyataan resmi pada Rabu (27/11/2024).

     

    Dalam pemantauan yang dilakukan di 350 titik TPS, KIPP Jakarta mencatat adanya sejumlah penyimpangan selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Ketua KIPP Jakarta, Faiz Yazid, mengungkapkan bahwa berbagai pelanggaran ini dapat memengaruhi integritas pelaksanaan pemilu di ibu kota.

    “Kami menemukan adanya beberapa potensi pelanggaran, mulai dari pelanggaran administratif hingga indikasi yang lebih serius,” ujar Faiz dalam keterangannya.

    KIPP Jakarta menyoroti pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk memperbaiki proses pemilu mendatang.

    Laporan ini juga menggarisbawahi perlunya peran aktif masyarakat dalam menjaga keadilan dan transparansi selama proses demokrasi berlangsung.

    Temuan KIPP Jakarta ini menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas, demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

     

    Berikut : Siaran Pers Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta

     Jakarta – Rabu, 27 November 2024 : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah dilaksanakan pada pukul 07.00 -13.00 wib, dan secara keseluruhan berdasarkan hasil pantauan KIPP Jakarta pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan damai di TPS. Relawan KIPP Jakarta yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta (kecuali pulau seribu) memantau sebanyak 350 TPS.

    Data KIPP Jakarta memperlihatkan bahwa dari sejumlah TPS tersebut jumlah partisipasi warga Jakarta sangat rendah. Contoh di TPS 14 Kelurahan Balimaster yang tidak mencoblos hingga 309 dari jumlah DPT 583 dan jumlah suara sah hanya 267. Angka ini tidak berbeda dengan 350 TPS yang dipantau oleh KIPP Jakarta.

    Data KIPP Jakarta

    Dari total 350 TPS hanya 53 persen tingkat partisipasi warga Jakarta. kemudian 47 persen warga Jakarta tidak memilih atau Golput. Hal ini tentu tidak sesuai dengan target KPU DKI Jakarta yakni 80 persen.

    Sebelumya, tanggal 25 Juli 2024 KIPP Jakarta juga sudah merilis hasil survei perihal tanggal dan bulan pencoblosan. Hasilnya 85,3 persen warga Jakarta tidak mengetahui tanggal dan bulan pencoblosan, dan hanya 14,7 responden yang menjawab dengan tepat tanggal dan bulan pencoblosan.

    Dengan demikian, KIPP Jakarta melihat hasil survei yang pernah dirilis sejalan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarkat saat ini. Oleh karena itu, KIPP Jakarta menilai bahwa KPU DKI Jakarta telah GAGAL dalam melakukan sosialisasi partisipasi Masyarakat.

     TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN

    Kemudian, KIPP Jakarta juga melakukan pemantau pemungutan dan penghitungan surat suara di 350 titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) se DKI Jakarta. Hasilnya adalah KIPP Jakarta banyak menemukan pelanggaran yang terjadi di TPS seperti:

    • TPS 40 Kelurahan Sukapura KPPS tidak menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di papan pengumuman. Kemudian Pengawas TPS dan sanksi posisi duduknya tidak di belakang KPPS nomor 4 dan 5. Lalu Ada pemilih menggunakan kursi roda bilik suara tidak ramah disabilitas. Saksi paslon 02 tidak hadir.
    • TPS 36 Sukapura. Posisi tempat duduk KPPS Nomor 6 sangat dekat dengan bilik suara sehingga bisa terlihat pemilih mencoblos paslon mana. Saksi paslon 02 hadir.
    • TPS 01 dan 14 Sukapura. Posisi tempat duduk Pengawas TPS sangat jauh dari KPPS 4 dan 5. Saksi paslon 02 tidak hadir.
    • TPS 30 dan 27 Semper Barat. Pengawas TPS dan sanksi posisi duduknya tidak di belakang KPPS nomor 4 dan 5. Saksi paslon 02 tidak hadir.
    • TPS 17 dan 16 Semper Barat bilik suara tidak aman karena di belakang bisa lalu-lalang orang.
    • TPS 14 Semper Barat. Pemilih atas nama ibu Siti tidak menunjukan KTP elektronik meski demikian KPPS 4 dan 5 membolehkan ibu Siti memberikan hak suara. Di TPS ini juga tidak menempelkan paslon di papan pengumuman.
    • TPS 20 Semper Barat Posisi tempat duduk Pengawas TPS dan saksi paslon 01 dan 03 sangat jauh dari KPPS 4 dan 5
    • TPS 42, TPS 10 Tugu Selatan. Tempat saksi dan PTPS jauh dari KPPS 4 dan 5. Saksi paslon 02 tidak hadir.
    • TPS 11 Tugu Selatan bilik suara tidak tertutup. DPT tidak dipasang. Saksi dan PTPS tidak di belakang KPPS 4 5. Saksi paslon 02 tidak hadir.
    • TPS 5 Tugu Selatan saksi dan PTPS posisi duduk tidak di belakang KPPS 4 dan 5. Saksi paslon 02 tidak hadir
    • TPS 59, 53 dan 62 Rawa Badak Selatan ditemukan stiker, spanduk dan kalender paslon 3 dan tempat duduk PTPS serta saksi jauh dari KPPS 4 dan 5. Saksi paslon 02 tidak hadir.
    • TPS 52 Kelapa Gading Barat saksi dan PTPS posisi duduk tidak di belakang KPPS 4 dan 5. Saksi Paslon 02 tidak hadir.
    • TPS 77 Pegangsaan dua. Saksi paslon 02 tidak hadir.
    • TPS 39 dan 38 Kelapa Gading Barat. Saksi paslon 02 tidak hadir.
    • Masih ditemukan pemilih yang menggunakan atribut paslon 01 dan 03.
    • TPS 41 Pondok Kopi, masih ada stiker paslon 01 dan 03.
    • TPS 09 Jatinegara Barat. Tidak ada gambar paslon di papan pengumuman.
    • Ditemukan banyak stiker paslon 01 dan 03 yang masih tertempel di sekitar jl. Menteng atas, Kel Menteng Atas, Kec Setiabudi, Jakarta Selatan.
    • TPS 10 Mampang Perapatan saksi paslon 02 tidak hadir dan tidak ramah disabilitas (jalan bertangga)
    • TPS 42 Pasar Minggu saksi paslon 02 tidak hadir.

    Jika dipresentasekan maka :

    Data KIPP Jakarta

    Kemudian ada beberapa TPS yang surat suara yang di coblos tidak sesuai dengan daftar hadir. Seperti TPS 21 Kelurahan Tengah, Kecamatan Keramat Jati DPT 577, jumlah suarat suara tercoblos 349 ketika dihitng ada 351, kelebihan 2 surat suara. Dan TPS 82 Kelurahan Duren Sawit jumlah surat suara kurang 40

    Kemudian ada 6,9 persen DPT dan Paslon tidak ditempel di papan pengumuman.

    Data KIPP Jakarta

    Lokasi TPS juga tidak ramah disabilitas seperti di dalam gang sempit dan bergelombang, tidak ada akses untuk kursi roda, tidak melayani dengan baik ketika ada pemilih difabel, hal tersebut terjadi di TPS 039 Pasar Manggis, Setiabudi, TPS 096 Pejaten Timur, Pasar Minggu

     

    Data KIPP Jakarta

     

    Pelanggaran-pelanggaran tersebut sesungguhnya sangat menciderai demokrasi. Oleh karena itu, KIPP Jakarta meminta kepada KPU dan Bawaslu DKI Jakarta untuk:

    1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
    2. Memberikan sanksi kepada petugas KPPS yang tebukti melakukan pelanggaran;
    3. Meningkatkan kapasitas SDM KPPS dan Pengawas TPS;
    4. Meningkatkan kembali sosialisasi kepada Masyarakat agar tingkat partisipasi Masyarakat dapat memenuhi target yang diinginkan.

    Demikian siaran pers ini dibuat.

    Menegetahui :

    • Ketua KIPP Jakarta Faiz Yazid
    • Korbid Pemantauan Ahmad Halim

     

  • Spanduk KPU DKI Jakarta Diduga Langgar Aturan, KIPP Minta Bawaslu Tegas

    Melanesiatimes.com – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta mengungkapkan temuan mengejutkan terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dinilai melanggar aturan Pemilu. Sebanyak 241 APK ditemukan terpasang di berbagai lokasi di DKI Jakarta, seperti taman jogging Kelapa Gading, sepanjang Jalan Pegangsaan, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan banyak area lainnya. Sayangnya, meskipun laporan ini telah disampaikan ke Bawaslu DKI Jakarta, tindakan tegas hingga kini belum terlihat.

    Menurut KIPP, pelanggaran ini mencederai ketentuan Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa pemasangan APK harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan situasi sebaliknya. APK bahkan dipasang di tempat-tempat terlarang seperti pohon, trotoar, tiang listrik, hingga jembatan penyebrangan.

    “Semakin hari, alat peraga ini bukannya ditertibkan, tetapi malah bertambah banyak dan memperburuk wajah kota,” ujar Ahmad Halim, Koordinator Bidang Pemantauan dan Pendidikan Pemilih KIPP Jakarta. Rabu, (20/11/2024).

    KPU DKI Juga Disorot

    Tak hanya pasangan calon, KIPP juga menyoroti KPU DKI Jakarta yang diduga ikut andil dalam pelanggaran. APK yang difasilitasi KPU disebut tidak memberikan edukasi politik, karena tidak mencantumkan visi, misi, atau program pasangan calon. “Alih-alih mendidik pemilih, APK ini malah menjadi ‘sampah visual’ yang merusak estetika kota,” tambah Ahmad.

    Tuntutan KIPP kepada Penyelenggara Pemilu

    Merespons kondisi ini, KIPP Jakarta mengajukan dua tuntutan utama:

    1. Bawaslu DKI Jakarta segera menertibkan seluruh APK yang dipasang di tempat umum dan fasilitas publik secara melanggar aturan.
    2. KPU DKI Jakarta diminta untuk mencetak ulang APK yang memuat informasi edukatif, seperti foto, nomor urut, visi, misi, dan program pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    KIPP menekankan bahwa penegakan aturan pemilu harus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. “Jika penyelenggara pemilu tidak mampu memastikan kepatuhan terhadap aturan, bagaimana masyarakat bisa percaya pada kualitas pemilu itu sendiri?” tegas Ahmad Halim.

    Laporan ini sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih serius menjaga integritas pesta demokrasi, agar tak hanya menjadi ajang formalitas tanpa esensi.

    Berikut Siaran Pers : Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta.

    Spanduk KPU DKI Jakarta Melanggar Aturannya Sendiri, Bawaslu Tidak Bertindak.

    Jakarta, 20 November 2024 – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta telah menginformasikan secara detail hasil temuan alat praga kampanye yang berjumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta perihal pemasangan alat praga kampanye yang diduga melanggar Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terpasang di taman joging kelapa gading; APK di sepanjang jalan raya pelumpang; APK di sepanjang jalan pegangsaan; APK di sepanjang jalan Jakarta Islamic Center; APK disepanjang jalan sunter; APK di jalan perintis keperdekaan; APK di Penjaringan; APK di Menteng; APK di jalan perniagaan Barat; APK di Matraman; APK di sepanjang jalan raya Senen; Jalan Garuda Kemayoran Jakarta Pusat; Jalan Matraman Jakarta Timur; Jalan Raya Condet Jakarta Timur; Jln  Hayam Huruk Jakarta Barat.

    Dalam pasal teresebut dikatakan bahwa “pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

    Namun, hingga hari ini alat praga yang dipasang tersebut tidak juga ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu dan bahkan semakin bertambah banyak serta semeraut saja. Padahal Pasal 18 mengatakan “Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai bahan Kampanye tambahan, Pengawas Pemilihan memastikan tidak menempelkan bahan Kampanye di tempat umum yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

    APK KPU DKI Diduga Melanggar

    Ditambah lagi alat peraga yang difasilitasi oleh KPU DKI Jakarta pun tidak ada bedanya dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hanya membuat wajah kota Jakarta semakin buruk dengan “sampah-sampah” spanduk yang terpasang di tempat-tempat umum, di pohon, trotoar jalan, tiang Listrik, dan jembatan penyebrangan bahkan lebih parah lagi yakni tidak memberikan pendidikan politik sebab dipasang di tempat terlarang serta spanduknya tidak memuat visi, misi, dan program paslon.

    Oleh karena itu KIPP Jakarta meminta kepada Penyelenggara pemilu DKI Jakarta untuk:

    1. Bawaslu DKI Jakarta menertibkan seluruh alat praga kampanye yang diduga melakukan pelanggaran dengan memasang di tempat umum atau fasilitas publik; dan
    2. Meminta kepada KPU DKI Jakarta untuk membuat/mencetak kembali alat praga kampanye yang memuat foto, nomor urut, visi dan misi, serta program pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Cp:

    • Koorbid Pemantauan dan Pendidikan Pemilih, Ahmad Halim (0812-8769-7097)
    • Ketua KIPP Jakarta, Faiz Yazid (0856-9325-2647)