Melanesia Times

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

  • Pemprov Papua Barat Daya Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi Dana Otsus Bersama KPK

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya dalam tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), melalui Seminar dan Lokakarya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Otonomi Khusus bagi Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang berlangsung di Aston Hotel Sorong, pada Selasa (16/12/2025).

    Hadir dalam kegiatan ini Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya, DPR Provinsi Papua Barat Daya, DPR Kabupaten Kota, MRP-PBD, Pimpinan OPD dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.

    Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KPK RI atas pendampingan aktif yang diberikan kepada pemerintah daerah di Tanah Papua. Ia menilai peran KPK sangat penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPK RI, khususnya Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, atas komitmen dan peran aktifnya dalam mendampingi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi,” ujar Yakob Kareth.

    Ia menegaskan bahwa Otonomi Khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, serta memperkuat pelayanan publik. Namun demikian, besarnya kewenangan dan alokasi anggaran Otsus harus diimbangi dengan tata kelola yang baik dan bebas dari praktik korupsi.

    “Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merampas hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama Otonomi Khusus,” tegasnya.

    Menurut Yakob, seminar dan lokakarya ini menjadi ruang strategis untuk pembelajaran bersama, refleksi, serta penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan daerah dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif, berkelanjutan, dan terintegrasi.

    Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung pencegahan korupsi melalui penguatan sistem perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara yang berintegritas dan profesional, optimalisasi pengawasan internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi dengan KPK dan seluruh elemen masyarakat.

    Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Dian Patria, dalam paparannya menyoroti kondisi anggaran keuangan negara dan daerah yang saat ini tidak dalam situasi ideal. Ia menyebutkan adanya pemotongan dana transfer, tuntutan efisiensi, serta tingginya belanja pegawai, termasuk beban APBD akibat pengangkatan PPPK.

    “Belanja pegawai yang tinggi berdampak langsung pada berkurangnya belanja fisik, sehingga manfaat pembangunan tidak optimal dirasakan masyarakat,” kata Dian Patria.

    Ia juga menyoroti pengelolaan Dana Otsus yang totalnya hampir mencapai Rp 200 triliun, dengan risiko korupsi yang kerap bermula sejak tahap perencanaan. “Banyak kasus korupsi Dana Otsus diawali dari perencanaan yang tidak tepat dan adanya praktik penitipan proyek,” ungkapnya.

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, KPK mendorong dua fokus utama perbaikan, yakni perbaikan sistem dan perbaikan data Orang Asli Papua (OAP). Dari sisi sistem, pemerintah pusat mendorong integrasi aplikasi milik Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas ke dalam SIPD agar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Dana Otsus dapat dikunci sejak awal secara transparan.

    “Ke depan, pemerintah daerah cukup mengisi satu sistem, dan Dana Otsus akan di-tagging dari awal hingga akhir agar tidak tercampur dan tidak disalahgunakan,” jelas Dian.

    Selain itu, KPK juga mendorong pendataan OAP yang akurat serta penyusunan regulasi turunan Dana Otsus, seperti definisi OAP yang telah diterapkan di Papua Barat. Pembenahan ini, menurutnya, merupakan pembelajaran dari pelaksanaan Otonomi Khusus jilid pertama yang belum memiliki target, kriteria, dan sistem yang jelas.

    “Harapannya, dengan sistem dan data yang semakin baik, masyarakat tidak lagi merasa tidak tahu atau tidak merasakan manfaat Dana Otsus,” pungkas Dian Patria.

    Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap seluruh peserta dapat menjadikan hasil seminar dan lokakarya sebagai pedoman nyata dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang bersih, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

  • Hasto Kristiyanto Terseret Kasus Suap PAW DPR RI, KPK Tetapkan Sebagai Tersangka

    Melanesiatimes.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini terkait dugaan suap dalam skandal Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menyeret nama Harun Masiku, mantan calon legislatif PDIP yang telah menjadi buronan sejak 2020.

    Hasto dan Harun Masiku diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Suap tersebut dimaksudkan untuk melancarkan langkah Harun Masiku menduduki kursi parlemen melalui mekanisme PAW. Kini, KPK menjerat Hasto dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, serta Pasal 13.

    Sejauh ini, beberapa tokoh utama dalam kasus ini telah dijatuhi vonis. Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dihukum 7 tahun penjara, sementara Agustiani Tio, orang kepercayaannya, diganjar 4 tahun penjara. Selain itu, seorang pihak swasta, Saeful Bahri, menerima hukuman 1 tahun 8 bulan. Namun, detail keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam pusaran kasus ini masih menjadi tanda tanya besar.

    KPK melalui Juru Bicaranya, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa informasi lebih lanjut terkait status dan peran Hasto akan diumumkan dalam waktu dekat. “Akan disampaikan,” ungkap Tessa saat dimintai keterangan awak media terkait perkembangan kasus ini.

    Kasus ini terus menjadi perhatian masyarakat, terutama karena Harun Masiku hingga kini belum tertangkap. Keberadaan Harun yang misterius sejak 2020 menambah lapisan teka-teki dalam skandal suap politik ini. Publik pun bertanya-tanya, apakah penetapan Hasto sebagai tersangka akan membawa babak baru dalam pengungkapan kasus yang disebut-sebut mengguncang panggung politik nasional ini?

    Hasto Kristiyanto, sebagai salah satu figur kunci PDIP, kini berada dalam sorotan tajam. Akankah penanganan kasus ini berhasil membongkar lebih banyak fakta tersembunyi di balik praktik kotor PAW DPR RI? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu akan sangat menentukan arah pemberantasan korupsi di tanah air.

  • KPK Tangkap Pj Walikota Pekanbaru dalam Operasi OTT di Riau

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau, pada Senin malam (2/12/2024). Dalam operasi tersebut, Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, beserta delapan orang lainnya diamankan. Selain itu, satu orang lagi juga ditangkap di Jakarta, sehingga total sembilan orang yang dibawa ke KPK.

    “Total sembilan orang yang diamankan, delapan orang dari Pekanbaru dan satu lainnya dari Jakarta,” ujar juru bicara KPK, Tessa, dalam keterangan resminya, Selasa (3/12/2024).

    Pantauan di Gedung KPK, Risnandar Mahiwa tiba sekitar pukul 17.39 WIB bersama Sekda Pekanbaru, Indra Pomi Nasution. Mereka tiba dengan mengenakan topi dan masker hitam. Risnandar hanya menyapa awak media tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.

    “Benar, pihak-pihak yang diamankan di Pekanbaru sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya, mereka akan dimintai keterangan lebih lanjut,” tambah Tessa.

    Menurut informasi sementara, operasi ini berkaitan dengan penggunaan uang bendahara yang tidak dipertanggungjawabkan. Risnandar Mahiwa diduga terlibat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif.

    “Kasus ini berhubungan dengan penggunaan uang bendahara, dengan modus mengambil uang tunai yang kemudian dibagikan dengan bukti pengeluaran yang fiktif,” jelas Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Bali, Selasa (3/12/2024).

    Sebagai contoh, Alexander menjelaskan bahwa pengadaan barang fiktif, seperti alat tulis kantor (ATK), tercatat dengan kuitansi palsu, meskipun barangnya tidak ada.

  • Bongkar Skandal Maluku Utara: Aksi Mahasiswa dan Manuver KPK

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka babak baru dalam penyelidikan kasus korupsi yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Lembaga antirasuah ini tengah mendalami potensi penetapan tersangka dari pihak korporasi terkait skandal tersebut.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan bahwa tim penyidik sedang menelusuri peran sejumlah perusahaan tambang yang diduga terlibat dalam lingkaran korupsi Abdul Gani. Fokus utama adalah menemukan bukti kuat yang dapat mengarah pada penetapan status tersangka.

    “Semua kemungkinan dan pihak-pihak terkait akan ditelusuri lebih dalam oleh penyidik. Kami berupaya mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menegaskan keterlibatan pihak-pihak tersebut,” ungkap Tessa kepada media, Rabu (20/11/2024).

    Lebih lanjut, Tessa menekankan bahwa penetapan tersangka dari korporasi hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya keuntungan ilegal yang diperoleh perusahaan dari proyek yang diduga melanggar hukum.

    Solidaritas Mahasiswa Dorong Percepatan Penetapan Tersangka

    Di sisi lain, aksi unjuk rasa terus bergulir. Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (SOMASI) Jakarta kembali turun ke jalan, kali ini dengan tema “Jihad Melawan Koruptor.” Dalam aksi seri ketiga ini, para demonstran mendesak KPK untuk segera menetapkan Direktur Utama PT Mineral Trobos, David Glen Oei, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait Abdul Gani Kasuba.

    Ketua SOMASI Jakarta, Irawan Abdul Hamid, menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya KPK untuk membongkar tuntas kasus korupsi besar ini.

    “Kami melihat adanya indikasi kuat keterlibatan David Glen Oei berdasarkan pemeriksaan pada 8 Oktober lalu. Kami berharap penyidik segera melayangkan panggilan pemeriksaan lanjutan dan menghadirkan saksi kunci dalam sidang Tersangka Muhaimin Syarif,” ujar Irawan tegas.

    Lebih lanjut, Irawan menambahkan bahwa pihaknya mendesak langkah konkret KPK untuk memperjelas arah penetapan tersangka. Ia juga berharap kasus ini menjadi momentum besar dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan korporasi.

    Arah Baru Penegakan Hukum

    Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam menindak korupsi yang melibatkan korporasi. Langkah KPK mendalami peran perusahaan tambang menjadi harapan baru dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas di sektor pertambangan.

    Masyarakat kini menanti hasil kerja keras KPK dalam mengungkap aktor-aktor utama di balik skandal ini. Apakah langkah ini akan membuka babak baru pemberantasan korupsi? Waktu akan menjawab.