Melanesia Times

Tag: Korupsi

  • Polda PBD Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Perjalanan Dinas Inspektorat, Kerugian Negara Capai Rp4,6 Miliar

    Melanesiatimes.com, Aimas PBD – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp4,6 miliar.

    Penetapan kedua tersangka diumumkan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Iwan P. Manurung, S.I.K., M.H., dalam konferensi pers yang digelar Ditreskrimsus Polda PBD di ruang rapat Endra Dharmalaksana, pada Senin (2/11/2026).

    Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang sebelumnya telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

    Dalam keterangannya, Iwan menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan hukum acara pidana.

    “Setelah kita melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan lebih dari dua alat bukti, saat ini kita sudah dapat menetapkan tersangka dari perkara perjalanan dinas dalam negeri yang terjadi di Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024,” ungkap Iwan.

    Ia menjelaskan, selama proses penyidikan, tim Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda PBD telah memeriksa sebanyak 81 orang saksi. Mereka terdiri dari pegawai dan tenaga honorer Inspektorat, pihak-pihak yang menerima surat tugas dan kuitansi perjalanan dinas, pihak perbankan, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

    Dari keseluruhan saksi tersebut, sebanyak 47 orang merupakan staf, pegawai dan tenaga honorer Inspektorat. Kemudian 24 orang lainnya merupakan pihak yang berkaitan dengan penerimaan surat tugas dan kuitansi, sementara sisanya berasal dari pihak perbankan dan sejumlah instansi maupun perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

    Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa 19 dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan perjalanan dinas dalam negeri Tahun Anggaran 2024, rekening koran, satu unit kendaraan Mitsubishi Xpander, dua unit laptop, dua buah flashdisk, serta uang tunai sebesar Rp109.461.000.

    Tidak hanya itu, penyidik juga meminta audit perhitungan kerugian keuangan negara kepada BPK RI. Hasil audit tersebut menemukan adanya kerugian negara sekitar Rp4,6 miliar yang berasal dari sejumlah komponen belanja perjalanan dinas yang diduga tidak sesuai dengan realisasi kegiatan.

    Iwan merinci, kerugian tersebut meliputi belanja perjalanan dinas fiktif yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp191.273.401, serta kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang bersumber dari UP sebesar Rp25.924.900.

    Selanjutnya, ditemukan belanja perjalanan dinas fiktif yang bersumber dari Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan nilai sekitar Rp3,8 miliar. Selain itu, terdapat pula kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas yang bersumber dari TUP sebesar sekitar Rp547 juta.

    “Jadi, berdasarkan hasil audit BPK RI, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp4,6 miliar. Kerugian tersebut berasal dari perjalanan dinas yang diduga fiktif maupun pembayaran yang melebihi ketentuan,” jelasnya.

    Untuk memperkuat pembuktian, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan barang bukti elektronik melalui Laboratorium Forensik di Jayapura. Selain itu, sejumlah ahli turut dimintai keterangan, di antaranya ahli dari Kementerian Dalam Negeri, BPK RI, ahli keuangan daerah, serta ahli hukum pidana dari Universitas Tarumanagara.

    Berdasarkan rangkaian penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan, Ditreskrimsus Polda PBD akhirnya menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya masing-masing berinisial atau bernama Nicolas Asmuruf, S.E., yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, serta Dorotius Darius Jitmau, S.E., yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Inspektorat pada tahun yang sama.

    Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 KUHP serta ketentuan penyertaan sebagaimana Pasal 20 KUHP. Para tersangka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun sesuai ketentuan pasal yang disangkakan.

    Polda PBD Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Perjalanan Dinas Inspektorat, Kerugian Negara Capai Rp4,6 Miliar
    Barang Bukti Berupa Dokumen, Uang dan Mobil

    Menguraikan konstruksi perkara, Iwan menyampaikan bahwa Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya pada Tahun Anggaran 2024 memiliki alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekitar Rp11,3 miliar. Dari jumlah tersebut, anggaran yang telah dicairkan mencapai sekitar Rp6,2 miliar melalui 19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

    Namun, penyidik menduga penggunaan anggaran yang telah dicairkan tersebut tidak seluruhnya diperuntukkan bagi kegiatan perjalanan dinas sebagaimana mestinya. Sebagian dana diduga dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan anggaran.

    Menurut Iwan, salah satu penggunaan dana yang sedang didalami penyidik adalah untuk menyelesaikan temuan BPK pada Inspektorat Tahun 2023 dengan nilai sekitar Rp1,2 miliar. Selain itu, terdapat dugaan penggunaan dana untuk pembagian tunjangan hari raya (THR) serta pembayaran cicilan atau pelunasan pembelian satu unit mobil Mitsubishi Xpander.

    “Anggaran yang sudah diserap tersebut diduga digunakan untuk menyelesaikan beberapa item, di antaranya temuan BPK tahun 2023, pembagian THR, serta membayar cicilan atau melunasi pembelian satu unit mobil Xpander,” bebernya.

    Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan bahwa dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas, tersangka Dorotius Darius Jitmau diduga tidak bekerja sendiri. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, terdapat tiga orang staf yang turut membantu pembuatan 19 dokumen LPJ tersebut.

    Penyidik masih akan melakukan pendalaman terhadap keterlibatan ketiga staf dimaksud guna mengetahui sejauh mana peran masing-masing dalam proses penyusunan dokumen pertanggungjawaban yang kini menjadi bagian dari pembuktian perkara.

    Iwan menegaskan, penetapan dua tersangka tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintahan. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

    Pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah. Polda Papua Barat Daya melalui Ditreskrimsus memastikan proses hukum akan terus berjalan berdasarkan alat bukti dan fakta penyidikan yang diperoleh.

  • Mahasiswa Maluku Laporkan Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah Proyek Jalan Bula–Masiwang ke Kejagung RI

    Melanesiatimes.com – Proyek jalan dan jembatan di ruas Bula–Masiwang, Maluku yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah kini jadi sorotan tajam. Baru beberapa bulan selesai, kondisinya sudah hancur. Mahasiswa pun menilai ada aroma korupsi besar di balik proyek tersebut.

    Senin (25/8/2025), Jaringan Aksi Mahasiswa Maluku Jakarta menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung RI. Mereka resmi melaporkan Satker Wilayah II BPJN Maluku karena diduga bermain anggaran bersama kontraktor dan konsultan pengawas.

    Koordinator aksi, Jufri, menegaskan hasil investigasi lapangan menunjukkan kualitas proyek jauh dari harapan.

    “Baru hitungan bulan jalan dan jembatan sudah rusak parah. Anggarannya puluhan miliar, tapi hasilnya seperti proyek abal-abal. Ini indikasi kuat adanya korupsi,” tegasnya.

    Mahasiswa menyebut sejumlah pihak yang harus diperiksa, di antaranya:

    • Kepala Satker Wilayah II BPJN Maluku, Toce Leuwol

    • Kontraktor CV. Seram Utara Agung

    • Konsultan pengawas PT. Abdi Mulia Daya

    Dua proyek utama yang disorot:

    • Preservasi ruas jalan Bula–Masiwang senilai Rp49,26 miliar. Kini, banyak titik jalan sudah berlubang dan retak.

    • Penggantian jembatan Bula–Masiwang senilai Rp13,57 miliar. Jembatan yang baru selesai malah sudah rusak.

    Warga pun ikut geram. “Katong susah sekali kalau mau ke Ambon. Jalan baru selesai tapi cepat sekali rusak. Mustahil kalau tidak ada permainan di proyek ini,” ujar seorang warga.

    Mahasiswa menegaskan mereka mengantongi dokumen, data teknis, hingga bukti lapangan sebagai dasar laporan. Mereka mendesak Kejagung bergerak cepat agar praktik dugaan korupsi ini tidak terus merugikan negara.

    “Semua proyek di bawah Satker ini bermasalah. Kalau Kejagung tidak turun tangan, publik bisa menilai ada pembiaran,” tutup Jufri.

  • Kasus Korupsi Rp18,78 Miliar di Halbar, Semaindo Desak Kejagung Tahan Kadinkes

    Melanesiatimes.com – Skandal dugaan korupsi Rp18,78 miliar di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) kian panas. Sentrum Mahasiswa Indonesia (Semaindo) Halbar DKI Jakarta mendesak Kejaksaan Agung RI turun tangan langsung, setelah Kejaksaan Negeri Halbar dan Kejati Maluku Utara dinilai lamban dan terkesan bungkam.

    Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Halbar Tahun Anggaran 2023, ditemukan sederet penyimpangan anggaran besar-besaran di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pengadaan barang/jasa. Total potensi kerugian daerah mencapai Rp18,78 miliar.

    Rincian Temuan BPK:

    • Dinas Pendidikan Halbar: Pertanggungjawaban fiktif dan kelebihan bayar Rp7,65 miliar. Dana BOS digunakan tak sesuai juknis, hingga proyek rehabilitasi sekolah yang mangkrak.

    • Dinas Kesehatan Halbar (Kadinkes: Novelhens Sakalaty): Belanja obat dan alkes bermasalah Rp5,2 miliar, selisih dana kapitasi JKN Rp1,1 miliar, serta pembangunan RS Pratama dengan kerugian Rp2,4 miliar.

    • Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Halbar: Kelebihan pembayaran Rp2,43 miliar, disinyalir sarat kolusi tender.

    Ketua Semaindo Halbar DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar maladministrasi, melainkan kejahatan ekonomi yang menghancurkan masa depan Halbar.

    “Dana publik yang harusnya jadi motor pembangunan malah raib ke kantong oknum pejabat. Ini bukan salah kelola, ini murni korupsi,” tegas Sahrir.

    Ia menyoroti dampak nyata pada kondisi sosial-ekonomi Halbar. Data 2023 mencatat pertumbuhan ekonomi merosot ke 2,05% (turun dari 3,20% di 2022), angka kemiskinan naik ke 8,74% (10.530 jiwa), pengangguran terbuka 3,77%, dan IPM hanya 66,91—tertinggal dari rata-rata provinsi dan nasional.

    Sahrir mendesak Kejagung RI segera menetapkan tersangka, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Novelhens Sakalaty, serta menahan pihak-pihak yang diduga terlibat.

    “Rp18,78 miliar itu uang rakyat, bukan milik segelintir pejabat rakus. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” pungkasnya.

  • OTT Mengguncang Kabinet! PS 08 Ingatkan Jangan Ada Lagi yang Khianati Presiden Prabowo

    Melanesiatimes.com – Perhimpunan Solidaritas 08 (PS 08) memberikan apresiasi atas langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Ketua Umum PS 08, Korneles Galanjinjinay, menilai penetapan tersangka terhadap Immanuel menjadi momen penting bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan publik, setelah belakangan dianggap kehilangan taring dalam pemberantasan korupsi.

    “Ini momentum tepat bagi KPK untuk kembali menunjukkan marwahnya sebagai lembaga anti-rasuah,” ujar Korneles dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2025).

    Korneles, yang juga pernah menjabat Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) periode 2018–2020, menegaskan bahwa para menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih tidak boleh menyalahgunakan amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, jabatan publik adalah tanggung jawab besar yang seharusnya dijalankan untuk kepentingan bangsa, bukan demi memperkaya diri sendiri maupun kelompok.

    “Jangan sampai ada lagi yang berkhianat seperti kasus ini. Amanah dari Presiden harus dijalankan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, PS 08 menilai langkah cepat Presiden Prabowo memberhentikan Immanuel sebagai bentuk nyata komitmen dalam perang melawan korupsi. Atas sikap itu, PS 08 menyatakan dukungan penuh terhadap Presiden.

    “Kami bersama rakyat berdiri mendukung Presiden Prabowo dalam upaya menyelamatkan bangsa dari praktik mafia dan koruptor,” pungkas Korneles.

  • Aswan Kelian: Jangan Hanya Bendahara, Komisioner KPU Papua Barat Juga Harus Diperiksa!

    Melanesiatimes.com – Dugaan korupsi dana hibah Pilkada dan Pemilu 2024 di Papua Barat kian menjadi sorotan. Selain tengah diselidiki Polda Papua Barat, kasus ini juga menuai kritik dari kalangan praktisi hukum.

    Aswan Kelian, praktisi hukum, menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tidak boleh tinggal diam. Ia menilai lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat pusat harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran KPU di Papua Barat.

    “Jika ada komisioner yang kuat terindikasi ikut bermain dalam penyalahgunaan dana hibah, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan mereka. KPU RI harus segera mencopot agar kepercayaan publik tidak runtuh,” ujar Aswan, Jumat (22/8).

    Menurutnya, keterlibatan oknum penyelenggara Pemilu dalam kasus dugaan korupsi ini bisa merusak integritas demokrasi. Sebab, dana hibah yang digelontorkan pemerintah seharusnya digunakan untuk menjamin kelancaran Pemilu, bukan justru menjadi bancakan kepentingan segelintir pihak.

    Aswan juga mendesak Polda Papua Barat untuk tidak hanya berhenti pada pemeriksaan level sekretaris dan bendahara KPU kabupaten. Jika bukti cukup, penetapan tersangka harus dilakukan tanpa pandang bulu.

    “Kasus ini tidak hanya soal uang, tapi menyangkut kepercayaan rakyat terhadap Pemilu. Jangan sampai masyarakat kehilangan keyakinan bahwa pesta demokrasi berjalan jujur dan bersih,” tegasnya.

    Hingga kini, Polda Papua Barat masih memanggil dan memeriksa sejumlah KPU kabupaten, termasuk Fakfak, Manokwari, Teluk Bintuni, hingga Pegunungan Arfak. Hasil penyidikan diperkirakan akan menjadi penentu langkah hukum berikutnya.

  • Diduga Sarat Korupsi! Satker BPJN Maluku Bakal Dilaporkan ke Kejagung

    Melanesiatimes.com – Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Maluku – Jakarta memastikan bakal turun ke jalan dengan menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Senin, 25 Agustus 2025. Aksi ini sekaligus menjadi langkah resmi mereka untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran negara dalam proyek infrastruktur di Maluku.

    Fokus utama mahasiswa ada pada proyek jalan dan jembatan di ruas Bula–Masiwang, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang disebut sudah mengalami kerusakan parah meski baru rampung awal 2024. Padahal, proyek itu menelan anggaran mencapai Rp49,26 miliar untuk jalan dan Rp13,57 miliar untuk jembatan.

    “Belum enam bulan selesai, tapi sudah rusak parah. Ini jelas mengarah pada dugaan praktik korupsi,” tegas Jufri, Koordinator JAM Maluku-Jakarta dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2025).

    Menurut investigasi lapangan, pekerjaan jalan yang digarap CV. Seram Utara Agung dengan pengawasan PT. Abdi Mulia Daya tidak sesuai spesifikasi. Sejumlah titik jalan rusak dan ada paket pekerjaan yang diduga fiktif. Sementara itu, jembatan yang seharusnya bertahan lama justru ambruk hanya dalam hitungan bulan.

    Jufri menambahkan, pihaknya menilai kuat adanya praktik penyalahgunaan anggaran besar-besaran di tubuh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, khususnya di bawah kendali Kepala Satker Wilayah II, Toce Leuwol.

    “Kami sudah pegang dokumen, data, dan bukti lapangan. Semua akan kami serahkan ke Kejagung agar kasus ini segera diproses sesuai hukum,” ujarnya.

    JAM Maluku-Jakarta menegaskan, kerugian akibat dugaan korupsi ini bukan hanya pada anggaran negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Jalan yang seharusnya mempermudah mobilitas, justru berbalik menyusahkan warga.

    “Negara sudah rugi, rakyat jadi korban. Kami mendesak Kejagung jangan tinggal diam,” tutup Jufri.

  • NIC Desak KPK Tindak Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan PUPR Fakfak

    Melanesiatimes.com – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa dugaan penyimpangan proyek jalan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Fakfak.

    Desakan ini muncul setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2023 menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam 13 paket proyek jalan dengan total kontrak senilai Rp74,1 miliar, yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp6,7 miliar.

    Berdasarkan dokumen LHP BPK RI yang dikutip dari PUKANEWS (17/8/2025), beberapa proyek bermasalah di antaranya:

    • Jalan Kinam-Kinam II (kontrak Rp13,9 miliar, potensi kerugian Rp1,09 miliar),

    • Jalan Dalam Kota Fakfak (Rp10,8 miliar, kerugian Rp888 juta),

    • Jalan Kokas – Kotam (Rp9,9 miliar, kerugian Rp796 juta),

    • Jalan Katemba – Satega (Rp8,5 miliar, kerugian Rp687 juta),

    • Jalan Fakfak – Kayu Ni (Rp8,4 miliar, kerugian Rp678 juta).

    Audit BPK mengungkap modus berupa pengurangan volume pekerjaan, kualitas buruk, lemahnya pengawasan konsultan, dan pembayaran penuh meski pekerjaan tidak sesuai kontrak.

    Namun hingga kini, Kejaksaan Negeri Fakfak, Inspektorat Daerah, maupun DPRD Fakfak belum melakukan tindakan nyata.

    Kepada wartawan, Abdullah Kelrey menegaskan:

    “Temuan BPK sudah sangat terang benderang. Ada dugaan kerugian negara miliaran rupiah, tapi aparat penegak hukum di daerah terkesan diam. Jangan sampai ada kesan pembiaran. KPK harus segera memanggil Kepala Dinas PUPR Fakfak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, Inspektorat, hingga DPRD Fakfak yang lalai dalam fungsi kontrol.”

    Lebih lanjut, Abdullah menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya bersuara di media, tetapi juga siap membawa kasus ini langsung ke KPK.

    “Kami dari Nusa Ina Connection akan segera memasukkan laporan resmi ke KPK terkait dugaan penyimpangan proyek jalan ini, dan kami akan mengawal proses hukumnya sampai tuntas. Ini menyangkut uang rakyat Fakfak yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Abdullah menambahkan, dugaan penyimpangan ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan masuk kategori tindak pidana korupsi.

    “Kita bicara tentang uang rakyat dan hak masyarakat Fakfak atas infrastruktur jalan yang layak. Kalau proyek dikerjakan asal-asalan, yang dirugikan adalah rakyat. KPK harus hadir untuk menghentikan praktik bancakan anggaran,” pungkasnya.

    Masyarakat berharap KPK segera mengambil alih kasus ini untuk menindaklanjuti temuan BPK RI dan memastikan pihak-pihak terkait diperiksa secara hukum.

  • 80 Tahun Indonesia Merdeka, Abdullah Kelrey: Rakyat Tetap Miskin, Pejabat Sibuk Korupsi

    Melanesiatimes.com – Saat bangsa merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025, kritik tajam muncul dari Founder Nusa Ina Connection (NIC). Ia menegaskan: “Pejabat negara kita belum merdeka, karena faktanya koruptor masih banyak. Sementara rakyat masih miskin, pejabat sibuk memperkaya diri”.Ujar Abdullah Kelrey – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Minggu (17/08/2025)

    Ia menyerukan bahwa momen bersejarah ini lebih dari sekadar seremoni – ini waktu yang tepat untuk evaluasi serius atas kondisi bangsa. Sesuai data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya menyentuh 37 dari skala 100 pada 2024, sebuah peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan kerentanan tinggi terhadap korupsi.

    Tak hanya itu, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)—yang mengukur seberapa menolak masyarakat terhadap korupsi—justru menurun menjadi 3,85 (skala 0–5) di tahun 2024, mengindikasikan peningkatan tingkat permisif terhadap korupsi.

    Kelrey juga menyentil bahwa koruptor besar masih merajalela. Misalnya, kasus PT Pertamina yang disebut sebagai megakorupsi, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun, dan berpotensi menembus Rp 968,5 triliun jika merujuk tren sejak 2018.

    Selain itu, kasus pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun oleh Kemendikbudristek juga sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung sejak Mei 2025 — salah satu contoh baru bahwa korupsi terus mencuat di sektor pendidikan.

    Menanggapi realitas ini, Kelrey menandaskan bahwa kemiskinan di semua level masih mendalam — seolah jadi status quo. “Perayaan bendera dan kembang api tak cukup. Jika pejabat masih korup, rakyat tetap dijajah kemiskinan,” ujarnya

    Lebih lanjut, menurut survei Indonesia Leadership Outlook 2025, sebanyak 30,9% pemimpin menyebut isu integritas dan korupsi sebagai tantangan terbesar di tahun ini. Bahkan, 78,4% merasakan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi masih lemah.

    Kelrey pun mengajak generasi muda untuk lebih kritis dan bersuara. Bagi dia, kemerdekaan sejati baru akan tercapai jika rakyat tidak takut melawan korupsi, dan pemerintah benar-benar mewujudkan pelayanan adil tanpa ambang batas.

  • GPI Warning Sahroni: Jangan Campuri Proses Hukum Demi Lindungi Terduga Koruptor

    Melanesiatimes.com – Nama politisi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, jadi sorotan usai mendapat kritik pedas dari Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Midul Makati

    Dalam pernyataannya, Midul meminta Sahroni tidak membawa nama DPR RI maupun Partai NasDem untuk membela pihak-pihak yang tengah tersangkut kasus hukum, apalagi yang diduga terkait korupsi.

    “Kita tolak segala bentuk intervensi hukum, apalagi kalau dibungkus atas nama lembaga negara atau partai politik,” ujar Midul dalam keterangan persnya, Kamis (7/8/2025).

    Midul menegaskan bahwa mencampuri proses hukum demi melindungi individu tertentu merupakan tindakan yang melecehkan semangat keadilan dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “Kalau memang tidak bersalah, ya biarkan proses hukum berjalan. Jangan malah kesannya seperti membentengi koruptor dengan dalih institusi,” tegas pengacara muda itu.

    Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa masyarakat sudah jenuh dengan narasi politik yang membelokkan arah hukum. Menurutnya, sikap seperti itu hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik secara keseluruhan.

    “Rakyat sudah cerdas. Mereka ingin transparansi, bukan drama politik. Siapa pun yang coba-coba mengaburkan proses hukum, layak dicurigai punya agenda tersembunyi,” tutup Midul.

    Pernyataan ini menjadi tamparan keras terhadap siapa saja yang berusaha menyusupi kepentingan pribadi dalam proses hukum, terlebih jika dilakukan atas nama lembaga negara.

  • Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, Tuntut KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek di Bawaslu RI

    Melanesiatimes.com  – Suara publik makin lantang menuntut ketegasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, giliran Forum Mahasiswa Hukum Indonesia (FMHI) yang kembali turun ke jalan menggelar Aksi Jilid V di depan Gedung Merah Putih, Kamis (31/07).

    Mereka mendesak KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Command Center milik Bawaslu RI yang memakan anggaran hingga Rp339 miliar di tahun 2024.

    Setelah berorasi di KPK, massa bergerak ke Gedung Bawaslu RI. Mereka menyampaikan kekecewaan atas sikap KPK yang dianggap terlalu pasif, meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengungkap kerugian negara sebesar Rp11 miliar dalam proyek tersebut.

    “Kami curiga proyek ini penuh permainan. Tapi KPK malah diam. Jangan sampai lembaga ini kehilangan tajinya,” tegas Adam Sowakil, salah satu orator aksi.

    Yang jadi sorotan publik adalah adanya pengembalian uang sebesar Rp11 miliar hanya dalam waktu tiga hari pasca temuan BPK. Mahasiswa mempertanyakan asal usul uang tersebut.

    “Uangnya dari mana? Kok bisa secepat itu? Bukankah negara sedang efisiensi? Ini patut dicurigai,” ujar Ikhsan, Koordinator Aksi.

    Ikhsan juga menegaskan bahwa pengembalian uang negara tak bisa menghapus tindak pidana korupsi.

    “Korupsi tetaplah korupsi. Uang bisa dikembalikan, tapi proses hukum harus jalan. Efek jera itu penting!” lanjutnya.

    FMHI juga mendesak KPK memeriksa dua nama penting yang disebut-sebut terkait proyek ini: Ferdinand Eskol Tiar Sirait (Deputi Administrasi & Kuasa Pengguna Anggaran) dan Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI).

    “Kami tak ingin hanya janji, kami mau bukti. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa,” ujar Ikhsan lagi.

    Aksi ini menjadi peringatan keras terhadap penurunan integritas lembaga antirasuah tersebut. Mahasiswa mengingatkan KPK agar tetap setia pada tugas utamanya: memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

    “Kalau KPK terus diam, kami tak akan berhenti turun ke jalan. Ini demi masa depan demokrasi dan kepercayaan rakyat,” tutup Ikhsan dengan lantang.