Melanesia Times

Tag: LBH Gerimis

  • SP2 Lidik Dibatalkan, LBH Gerimis Kembali Laporkan Dugaan Tandatangan Ijazah Oleh Ketua MER

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong PBD — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerimis mendampingi kliennya membuat laporan polisi ke Polda Papua Barat Daya terkait dugaan penandatanganan ijazah oleh Ketua Yayasan Misol Ekosistem Regenerasi (MER), Veronika Virly Yuriken, Senin (14/9/2026).

    Laporan tersebut merupakan tindak lanjut setelah LBH Gerimis mengadukan penanganan perkara serupa ke Mabes Polri. Pengaduan itu kemudian ditindaklanjuti Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Mabes Polri melalui gelar perkara khusus pada 8 September 2026.

    Kuasa hukum LBH Gerimis, Yosep Titirlolobi, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Biro Wassidik Mabes Polri yang telah menindaklanjuti pengaduan mereka dengan melaksanakan gelar perkara khusus.

    “Kami LBH Gerimis mengapresiasi Mabes Polri, dalam hal ini Biro Wassidik, yang telah menindaklanjuti aduan kami untuk melaksanakan gelar perkara khusus,” kata Yosep.

    Menurut Yosep, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penandatanganan ijazah yang terjadi pada 2021 hingga 2023 dan baru diketahui pada 2024. Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya telah menerbitkan SP2 Lidik atau penghentian penyelidikan terhadap perkara tersebut.

    “Kami sendiri, klien saya dan beberapa masyarakat merasa sangat kecewa ketika SP2 Lidik dikeluarkan Direskrimum Polda Papua Barat Daya. Akhirnya kami membuat laporan ke Mabes Polri dan ditanggapi oleh Biro Wassidik untuk dilakukan gelar perkara,” ujarnya.

    Yosep menyebut, dalam gelar perkara khusus tersebut pihaknya turut menyampaikan sejumlah bukti yang dinilai dapat mendukung dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.

    “Menurut polisi sebelumnya tidak cukup bukti. Tetapi ketika kami hadirkan bukti-bukti dalam gelar perkara khusus, Biro Wassidik memerintahkan agar perkara ditindaklanjuti dan ditingkatkan dari penyelidikan,” katanya.

    Ia juga mempertanyakan kewenangan Ketua Yayasan MER dalam menandatangani ijazah yang menjadi objek perkara. Menurutnya, Yayasan MER dan lembaga pendidikan TK Bat Selvin Almarif merupakan dua entitas yang berbeda.

    “Yayasan itu berdiri sendiri, sementara TK Bat Selvin Almarif juga berdiri sendiri. Yayasan sebagai pendonor. Seharusnya ijazah ditandatangani oleh pihak sekolah yang memiliki kewenangan, bukan ketua yayasan,” jelas Yosep.

    Dalam gelar perkara khusus, kata dia, pihak kuasa hukum Veronika Virly Yuriken disebut menyampaikan bahwa penandatanganan tersebut dilakukan atas perintah Dinas Pendidikan. Namun, LBH Gerimis mempertanyakan dasar tertulis dari perintah tersebut.

    “Kalau memang ada perintah dari Dinas Pendidikan, tentu harus ada dasar atau perintah tertulis. Kami belum melihat adanya surat tertulis yang memberikan kewenangan tersebut,” ujarnya.

    Yosep meminta penyidik Polda Papua Barat Daya menangani perkara tersebut secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ia berharap proses penyelidikan dapat segera ditindaklanjuti apabila bukti yang diperoleh telah memenuhi unsur pidana.

    “Kami meminta Direskrimum dan para penyelidik bekerja lurus sesuai apa yang diatur dalam KUHAP. Jangan keluar dari ketentuan yang ada,” tegasnya.

    Selain membawa perkara tersebut ke Mabes Polri, LBH Gerimis juga mengaku telah melaporkannya kepada Komisi III DPR RI. Langkah tersebut, menurut Yosep, dilakukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan transparan dan sesuai prosedur.

    “Kami juga sudah melaporkan persoalan ini ke Komisi III DPR RI. Tanda terimanya sudah kami pegang. Kami meminta Komisi III ikut mengawasi proses ini,” katanya.

    Yosep menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum tersebut melalui mekanisme pengawasan yang tersedia. Ia berharap Polda Papua Barat Daya segera menindaklanjuti laporan dan mengambil langkah hukum sesuai hasil penyelidikan.

    “Kami berharap Polda segera menindaklanjuti laporan ini. Apabila berdasarkan penyelidikan ditemukan bukti yang cukup dan unsur pidananya terpenuhi, kami meminta status perkara ditingkatkan sesuai prosedur hukum,” pungkasnya.

    Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Veronika Virly Yuriken maupun Yayasan Misol Ekosistem Regenerasi terkait laporan tersebut. Seluruh dugaan dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

  • Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Kuasa Hukum Simon Petrus Desak Penyidik Panggil Pansel dan YS

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kuasa hukum Simon Petrus Baru Yosep Titirlolobi, S.H., mendesak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua Barat Daya segera memanggil Panitia Seleksi (Pansel) dan anggota DPR Papua Barat Daya (DPRP-PBD) jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus), Yermias Yanuarius Sedik.

    Desakan tersebut disampaikan menyusul telah berkekuatan hukum tetapnya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado dalam perkara yang diajukan kliennya. Yosep menyebut, putusan tersebut dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menindaklanjuti laporan pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan Simon Petrus.

    “Putusan PTTUN Manado telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, sudah waktunya penyidik Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya segera melakukan pemanggilan terhadap seluruh Panitia Seleksi dan Yermias Yanuarius Sedik,” kata Yosep kepada media ini.

    Menurut Yosep, pihaknya menduga terdapat persoalan dalam proses verifikasi administrasi calon anggota DPRP-PBD jalur pengangkatan, khususnya terkait surat pernyataan bebas dari afiliasi partai politik.

    Ia menduga surat pernyataan tersebut telah dimanipulasi untuk memenuhi persyaratan administrasi sehingga Yermias Sedik dapat lolos sebagai calon anggota DPRP-PBD melalui mekanisme pengangkatan atau jalur Otsus untuk masa bakti 2024-2029.

    Yosep menjelaskan, kliennya telah memenangkan perkara di PTTUN Manado melawan Kementerian Dalam Negeri selaku Tergugat II dan Yermias Yanuarius Sedik selaku Tergugat II Intervensi.

    Perkara tersebut diputus melalui Putusan PTTUN Manado Nomor 9/Pbt.BHT/G/2025/PT.TUN.MDO tanggal 2 Desember 2025. Putusan itu kemudian diperkuat dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/TUN/2026 tanggal 27 Juli 2026 yang menolak permohonan kasasi Yermias Yanuarius Sedik maupun Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

    “Klien kami, Simon Petrus, telah memenangkan perkara tersebut. Putusan kasasi Mahkamah Agung juga telah menolak permohonan kasasi para pemohon. Artinya, perkara ini telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Yosep.

    Ia menambahkan, laporan pengaduan Simon Petrus telah disampaikan kepada pihak kepolisian pada 9 September 2025. Selanjutnya, Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/30-a/Res 1.24./2025/Ditreskrimum tertanggal 30 September 2025.

    “Laporan klien kami sudah dibuat sejak 9 September 2025 dan surat perintah penyelidikan juga sudah diterbitkan pada 30 September 2025, ketika proses persidangan di PTTUN Manado masih berlangsung,” jelasnya.

    Yosep kemudian menyoroti ketentuan mengenai persyaratan calon anggota DPRP-PBD melalui jalur pengangkatan. Menurut dia, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua mengatur persyaratan yang harus dipenuhi calon anggota DPRP dari jalur pengangkatan.

    “Ketentuannya sangat ketat. Calon anggota DPRP-PBD jalur pengangkatan wajib bersih dari afiliasi partai politik, karena pengisian kursi melalui jalur pengangkatan ditujukan bagi Orang Asli Papua dari unsur adat dan masyarakat, bukan dari partai politik,” tegas Yosep.

    Dalam konteks hukum pidana, Yosep menyebut dugaan pelanggaran tersebut berpotensi dikaitkan dengan ketentuan mengenai pemalsuan surat maupun keterangan palsu apabila dalam proses verifikasi ditemukan adanya pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

    Ia juga menyinggung kemungkinan penerapan Pasal 391 dan Pasal 394 KUHP sebagaimana yang menurutnya relevan dengan dugaan pemalsuan atau penggunaan surat yang tidak benar. Namun, Yosep menegaskan bahwa pembuktian unsur pidana sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum.

    “Apabila terbukti ada pihak yang membuat surat pernyataan palsu atau ada pihak yang dengan sengaja membantu meloloskan hasil verifikasi yang tidak sesuai fakta, tentu ada konsekuensi hukum pidananya. Tetapi kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana berada pada penyidik,” katanya.

    Selain dugaan pemalsuan, Yosep juga menilai perlu dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses seleksi. Ia menyebut penggunaan jabatan dan fasilitas negara untuk meloloskan pihak yang tidak memenuhi persyaratan, apabila nantinya terbukti, dapat memiliki konsekuensi hukum.

    Yosep turut mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 604 KUHP baru mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

    “Jika seseorang menggunakan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara, tentu harus dilihat apakah seluruh unsur pidananya terpenuhi,” jelasnya.

    Menurut Yosep, dugaan pelanggaran tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Ia meminta penyidik tidak berhenti pada laporan pengaduan, tetapi segera memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui proses seleksi dan verifikasi administrasi.

    Ia juga menegaskan bahwa Pansel disebut telah mengetahui status Yermias Sedik sebagai pengurus partai politik dengan jabatan wakil sekretaris. Namun, menurut Yosep, pihaknya menduga Pansel tetap meloloskan yang bersangkutan dalam proses seleksi.

    “Pansel diduga telah mengetahui bahwa Yermias Sedik merupakan pengurus partai politik dengan jabatan sebagai wakil sekretaris. Tetapi tetap diloloskan. Jika benar demikian, tentu ini harus diperiksa secara serius karena berkaitan dengan ketentuan PP Nomor 106 Tahun 2021, khususnya Pasal 52 ayat (2) huruf p,” tegasnya.

    Yosep berharap penyidik Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya segera mengambil langkah hukum sesuai kewenangannya, terlebih setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

    “Sekarang kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Kami hanya meminta agar laporan klien kami ditindaklanjuti secara profesional, transparan dan berdasarkan hukum,” pungkas Yosep.

  • Kejati Papua Barat Diduga Ubah Pasal Perkara WNA, LBH Gerimis Akan Lapor ke Komisi III DPR RI

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis), Yosep Titirlolobi, S.H., menyoroti penanganan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan warga negara Inggris, Andrew John Miners, yang diketahui merupakan Direktur Utama PT Misool Eco Resort sekaligus Pembina Yayasan Misool Ekosistem Regenerasi (MER).

    Yosep menduga terdapat perubahan pasal dalam proses penanganan perkara tersebut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, khususnya pada bidang Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum). Ia menilai perubahan tersebut berpotensi menguntungkan tersangka dan mempertanyakan dasar hukum yang digunakan dalam perkara tersebut.

    “Kami dari LBH Gerimis sudah menduga akan terjadi jual beli pasal oleh Kejati Papua Barat demi membebaskan warga negara asing yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Andrew John Miners,” kata Yosep kepada media ini.

    Menurut Yosep, dugaan tersebut muncul setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik Imigrasi Papua Barat kepada Kejati Papua Barat untuk diproses lebih lanjut. Ia menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dipertanyakan dalam penerapan pasal terhadap para tersangka.

    Diketahui, Andrew John Miners, warga negara Inggris, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana keimigrasian. Menurut Yosep, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan dalam konteks korporasi, termasuk dugaan pemberian keterangan yang tidak benar atau tidak dipenuhinya jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin.

    Yosep menyebut penetapan tersangka oleh penyidik Imigrasi Papua Barat sebelumnya menggunakan Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

    Ia kemudian mempertanyakan penerapan ketentuan pidana terhadap korporasi maupun pihak yang bertindak sebagai penjamin dalam perkara tersebut.

    “Kalau merujuk pada Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2), maka ketika tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus maupun korporasinya. Sementara ayat (2) mengatur mengenai pidana terhadap korporasi,” ujar Yosep.

    Yosep juga menyoroti besaran denda yang menurutnya diterapkan dalam proses penanganan perkara tersebut. Ia mempertanyakan dasar penetapan denda sebesar Rp10 juta serta keputusan untuk tidak melakukan penahanan terhadap dua warga negara asing yang disebut terkait dalam perkara tersebut.

    “Jaksa Penuntut Umum menetapkan denda sebesar Rp10 juta, sementara dua tersangka warga negara asing tidak ditahan. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” katanya.

    Lebih lanjut, Yosep mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut dia, pasal tersebut mengatur mengenai penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak memenuhi jaminannya.

    “Kalau merujuk Pasal 118 Undang-Undang Keimigrasian, setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak memenuhi jaminannya dapat dikenakan ancaman pidana penjara dan denda. Karena itu, kami mempertanyakan perubahan penerapan pasal dalam perkara ini,” jelas Yosep.

    Ia menduga setelah perkara memasuki tahap II di Kejati Papua Barat, terjadi perubahan konstruksi hukum dengan menggunakan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian.

    Menurut Yosep, perubahan penerapan pasal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama mengenai dasar hukum dan pertimbangan jaksa dalam menentukan pasal yang dikenakan kepada para tersangka.

    “Jangan sampai perubahan pasal tersebut menjadi cara untuk membebaskan Andrew John Miners dan Dorothea Deardon Nelson. Kami menilai persoalan ini harus dibuka secara transparan agar publik mengetahui dasar hukum yang sebenarnya,” tegasnya.

    LBH Gerimis, kata Yosep, akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui sejumlah lembaga pengawasan. Pihaknya berencana melaporkan dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara tersebut kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan bidang pengawasan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

    “LBH Gerimis sebagai pelapor perkara ini di Imigrasi tentunya akan menindaklanjuti dengan melaporkan persoalan tersebut kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” ungkap Yosep.

    Selain itu, Yosep mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat pengaduan kepada Komisi III DPR RI. Ia menyebut LBH Gerimis akan dipanggil untuk mengikuti audiensi sebelum agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI.

    Menurutnya, pengaduan tersebut merupakan bentuk upaya LBH Gerimis untuk memastikan proses penegakan hukum dalam perkara tersebut berjalan transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Praktik jual beli pasal atau transaksional hukum, apabila benar terjadi, jelas mencederai marwah, integritas, dan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan,” ujar Yosep.

    Yosep juga membandingkan penegakan hukum di Indonesia dengan aturan keimigrasian di Inggris. Ia menyatakan bahwa pelanggaran keimigrasian maupun pemberian keterangan palsu kepada otoritas resmi di Inggris dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif bagi pelanggarnya.

    Namun, ia menilai penanganan perkara yang melibatkan warga negara asing di Indonesia harus tetap mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan tidak boleh dipengaruhi oleh status kewarganegaraan maupun kepentingan tertentu.

    “Kami tidak ingin hukum di Indonesia menjadi tajam kepada masyarakat biasa tetapi tumpul ketika berhadapan dengan warga negara asing atau pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Semua harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Yosep.

    Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kejati Papua Barat maupun Aspidum Kejati Papua Barat terkait tudingan dan keberatan yang disampaikan LBH Gerimis tersebut.

    Klarifikasi dari pihak Kejati Papua Barat penting untuk memberikan penjelasan mengenai dasar hukum, perubahan pasal, serta proses penanganan perkara Andrew John Miners dan pihak terkait. (***)

  • Mahkamah Agung Tolak Kasasi Mendagri, Yosep Titirlolobi: Putusan PTTUN Manado Inkracht

    Melanesiatimes.com, Jakarta — Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi yang diajukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia dan Yeremias Yanuarius Sedik terkait perkara sengketa keputusan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPRPBD) melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus). Rabu (19/8/2026).

    Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/TUN/2026. Salinan putusan telah disampaikan melalui sistem e-Court Mahkamah Agung.

    Hal tersebut disampaikan Kantor Hukum Law Firm Yosep Titirlolobi, SH & Partners melalui tim kuasa hukum Simon Petrus Baru, yakni Yosep Titirlolobi, S.H., La Ode Abdul Munir, S.H., Iss Rusyawati, S.H., dan Intim Syarifuddin Arkiang, S.H., kepada media ini.

    Kuasa hukum Yosep Titirlolobi mengatakan, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I, Yeremias Yanuarius Sedik, serta Pemohon Kasasi II, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sementara Gubernur Papua Barat Daya tercatat sebagai Turut Termohon Kasasi.

    “Dalam Putusan Nomor 184 K/TUN/2026, Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Yeremias Yanuarius Sedik dan Pemohon Kasasi II Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Yosep.

    Selain menolak permohonan kasasi, Mahkamah Agung juga menghukum Yeremias Yanuarius Sedik selaku Pemohon Kasasi I dan Menteri Dalam Negeri selaku Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp400.000.

    Menurut Yosep, putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Senin, 27 Juli 2026. Majelis Hakim dipimpin Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, bersama Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. Putusan tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

    Yosep menjelaskan, dengan ditolaknya upaya hukum kasasi yang diajukan Mendagri dan Yeremias Yanuarius Sedik, maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

    “Dengan putusan ini, upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Barat Daya dan Tergugat II Intervensi Yeremias Yanuarius Sedik telah berakhir. Dengan demikian, putusan PTTUN Manado yang telah dikuatkan melalui proses hukum tersebut telah berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.

    Atas putusan tersebut, Yosep mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PTTUN Manado sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa pokok perkara untuk membahas pelaksanaan putusan.

    “Sebagai kuasa hukum Simon Petrus Baru, kami akan mengutus tim advokat untuk bergerak ke PTTUN Manado guna berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado selaku pengadilan asal yang memeriksa pokok perkara, khususnya terkait pelaksanaan putusan,” kata Yosep.

    Perkara tersebut bermula dari gugatan yang diajukan Simon Petrus Baru ke PTTUN Manado terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa, yakni Surat Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.1.1.410/GUB-PBD/2025 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-2808 Tahun 2025.

    Gugatan tersebut diperiksa dalam Perkara Nomor 9/G/2025/PT.TUN.MDO dan telah diputus oleh PTTUN Manado pada 2 Desember 2025.

    Dengan ditolaknya permohonan kasasi Menteri Dalam Negeri sebagai Pemohon Kasasi II dan Yeremias Yanuarius Sedik sebagai Pemohon Kasasi I, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa Putusan PTTUN Manado Nomor 9/G/2025/PT.TUN.MDO telah berkekuatan hukum tetap.

    Dalam amar putusannya, PTTUN Manado antara lain mengabulkan sebagian gugatan Simon Petrus Baru serta menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-2808 Tahun 2025 tentang Peresmian Pengesahan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melalui Pengangkatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2024–2029 tertanggal 21 Juli 2025, khusus sepanjang nomor urut 9 dalam lampiran keputusan tersebut.

    Selain itu, PTTUN Manado mewajibkan Tergugat II, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, untuk mencabut keputusan tersebut sepanjang berkaitan dengan nomor urut 9 dalam lampiran.

    Putusan tersebut juga memuat kewajiban kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat Simon Petrus Baru, yang sebelumnya tercatat sebagai calon tetap/Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRPBD melalui mekanisme pengangkatan untuk masa jabatan 2024–2029, untuk ditetapkan sebagai calon terpilih dan selanjutnya dilantik sebagai anggota DPRPBD.

    “Mewajibkan Tergugat II, Menteri Dalam Negeri, untuk mengangkat Penggugat yang sebelumnya sebagai calon tetap/Pergantian Antarwaktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melalui mekanisme pengangkatan masa jabatan 2024–2029 atas nama Simon Petrus Baru untuk ditetapkan sebagai calon terpilih, untuk selanjutnya dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya,” tegas Yosep.

  • Bantah Klarifikasi AT, Kuasa Hukum OY Tantang Ketua DPD NasDem Maybrat Tempuh Laporan Balik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kuasa hukum OY, Yosep Titirlolobi, S.H., membantah klarifikasi yang disampaikan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Maybrat, AT, melalui kuasa hukumnya di sejumlah media. Yosep menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terkait dugaan persoalan uang yang dilaporkan kliennya.

    Menurut Yosep, AT seharusnya tidak menghindari persoalan dan justru memberikan penjelasan secara terbuka terkait uang yang telah diterima dari kliennya. Ia menegaskan, persoalan tersebut kini telah masuk dalam proses hukum setelah status perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

    “Seharusnya terlapor AT tidak perlu memutarbalikkan fakta dan lari dari tanggung jawab untuk membenarkan diri. Beliau sebagai Ketua Partai NasDem harus gentle dan mengakui perbuatannya bahwa AT telah meminta uang kepada klien kami dengan menjanjikan sesuatu yang ternyata palsu atau tidak ditepati,” kata Yosep pada Sabtu (15/8/2026)

    Ia menjelaskan, perkara tersebut telah dilaporkan kepada Polda Papua Barat Daya. Menurutnya, langkah hukum ditempuh karena pihaknya menilai tidak terdapat itikad baik dari AT untuk mengembalikan uang milik OY.

    Yosep juga membenarkan bahwa saat laporan pengaduan disampaikan ke Polda Papua Barat Daya, pihak AT melalui kuasa hukumnya sempat meminta agar dilakukan mediasi. Namun, permintaan tersebut belum disetujui oleh pihak OY.

    “Memang betul saat laporan pengaduan ke Polda Papua Barat Daya, saudara terlapor AT melalui kuasa hukumnya meminta kepada penyidik untuk mediasi. Tetapi sebagai kuasa hukum OY, kami belum menyetujuinya,” ujarnya.

    Menurut Yosep, apabila AT benar-benar memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, seharusnya hal itu dibuktikan dengan kesiapan mengembalikan uang kliennya.

    “Kalau memang mau mediasi, harus jelas. Karena yang meminta mediasi adalah saudara AT sendiri, seharusnya dalam pertemuan itu ada kesiapan untuk mengganti uang klien kami. Jangan kemudian disebut kooperatif hanya karena meminta mediasi,” tegasnya.

    Yosep juga membantah pernyataan yang menyebut AT selama ini telah bersikap kooperatif. Ia mengaku pihaknya justru menilai AT telah berulang kali memberikan janji kepada kliennya, namun hingga kini uang tersebut belum dikembalikan.

    “Saudara AT ini terlalu banyak berjanji setiap kali pertemuan dengan klien kami, tetapi tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang. Dan bukan hanya klien kami OY, ada beberapa orang juga yang uangnya dipinjam, tetapi sampai sekarang belum dikembalikan,” ungkap Yosep.

    Karena itu, Yosep meminta AT tidak sibuk melakukan klarifikasi melalui media, tetapi menyelesaikan persoalan pokok dengan mengembalikan uang milik kliennya yang disebut mencapai lebih dari Rp1,4 miliar.

    “Intinya, saudara AT harus mengembalikan saja uang klien kami sebesar Rp1,4 miliar lebih, bukan sibuk mengklarifikasi sesuatu yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,” katanya.

    Terkait pernyataan pihak AT yang disebut berencana membuat laporan polisi terhadap OY, Yosep mempersilakan langkah tersebut ditempuh. Ia menegaskan pihaknya siap menghadapi proses hukum dan menyerahkan seluruhnya kepada aparat penegak hukum.

    “Mengenai AT mau membuat laporan polisi terhadap klien kami OY, silakan saja. Semua warga negara punya hak yang sama di mata hukum. Yang pasti, laporan kami sementara berjalan dan sebagai kuasa hukum OY saya tantang itu,” ujar Yosep.

    Lebih lanjut, Yosep menyebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah bukti untuk mendukung laporan tersebut. Bukti yang dimaksud antara lain percakapan WhatsApp, bukti transfer ke rekening AT, serta dokumentasi dan kuitansi terkait penyerahan uang tunai.

    “Bukti transfer dan WhatsApp permintaan uang sudah ada. Bukti transfer ke rekening saudara AT juga telah kami siapkan dan sudah kami serahkan kepada penyidik. Bahkan untuk penyerahan uang tunai sebesar Rp900 juta, buktinya ada, mulai dari foto dokumentasi penyerahan uang, kuitansi hingga bukti transfer. Semuanya lengkap dan tidak ada yang kami tutupi,” jelasnya.

    Yosep menegaskan, pihaknya mendampingi OY dalam laporan dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana ketentuan hukum yang dicantumkan dalam laporan polisi.

    Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/42/VIII/2026/SPKT/POLDA PAPUA BARAT DAYA tertanggal 10 Agustus 2026. Dalam laporan itu, dugaan tindak pidana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Ia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan bukti-bukti serta sejumlah saksi yang siap memberikan keterangan apabila dipanggil penyidik.

    “Dengan bukti-bukti yang cukup dan para saksi yang sudah kami siapkan, bilamana penyidik memanggil, kami siap. Dengan pengalaman sebagai kuasa hukum, tentunya kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti. Namun, kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik yang menangani perkara ini,” tegas Yosep.

    Perkara tersebut kini masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Penetapan status hukum terhadap pihak yang dilaporkan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

  • Yosep Titirlolobi Soroti Pernyataan Senator PFM soal RS. Maleo: Jangan Asal Bicara, Pahami Aturan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis), Yosep Titirlolobi, S.H., mengingatkan Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Senator Paul Finsen Mayor (PFM), agar memahami ketentuan dan regulasi terkait persyaratan pendirian serta operasional rumah sakit swasta sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik. Rabu (12/8/2026)

    Pernyataan tersebut disampaikan Yosep menyikapi permintaan Senator PFM kepada Wali Kota Sorong untuk mencabut izin operasional Rumah Sakit (RS) Maleo.

    Menurut Yosep, pernyataan terkait RS Maleo harus didasarkan pada aturan dan fakta di lapangan, bukan asumsi pribadi.

    “Kalau tidak tahu aturan, jangan asal bunyi di media. Sebaiknya lebih banyak membaca dan memahami aturan terkait persyaratan mendirikan rumah sakit swasta sebelum memberikan pernyataan,” tegas Yosep kepada media ini.

    Yosep yang juga merupakan praktisi hukum di Kota Sorong menjelaskan, RS Maleo tidak didirikan di dalam bangunan ruko sebagaimana yang dipersoalkan. Menurutnya, rumah sakit tersebut dibangun dalam sebuah bangunan permanen yang secara fisik terintegrasi untuk menunjang keselamatan pasien serta kelancaran pelayanan medis.

    “RS Maleo bukan didirikan di dalam ruko. Rumah sakit ini dibangun dalam sebuah bangunan permanen dan terintegrasi secara fisik untuk menjamin keselamatan pasien serta kelancaran pelayanan medis,” jelasnya.

    Ia mengatakan, kondisi tersebut dapat dilihat dari tata letak bangunan RS Maleo yang berada dalam satu kesatuan lokasi, dengan lahan dan blok bangunan rumah sakit berada dalam satu area yang terintegrasi serta saling terhubung secara fisik.

    Menurut Yosep, pembangunan fisik rumah sakit juga telah memperhatikan keterhubungan antar-ruangan, termasuk aspek keselamatan pasien, kecepatan akses menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD), serta area pelayanan dan perawatan intensif.

    “Kalau kita lihat pembangunan fisik RS Maleo, bangunannya terintegrasi antara ruangan yang satu dengan ruangan lainnya. Tentunya aspek keselamatan pasien, kecepatan akses ke IGD dan area perawatan intensif menjadi bagian yang diperhatikan,” ujarnya.

    Selain itu, Yosep menilai RS Maleo memiliki akses tersendiri, termasuk jalur keluar-masuk bagi ambulans yang menurutnya tidak bercampur dengan jalur pengunjung. Ia juga menyebut lokasi rumah sakit relatif jauh dari permukiman masyarakat.

    “RS Maleo memiliki jalur akses mandiri. Jalur masuk dan keluar, terutama bagi ambulans menuju IGD, tidak tercampur dengan jalur pengunjung,” katanya.

    Yosep juga mengungkapkan pengalaman pribadinya saat mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Maleo. Ia mengaku pernah menjalani perawatan selama tiga hari di rumah sakit tersebut dan menilai pelayanan yang diterimanya cukup baik.

    “Saya pernah berobat dan rawat inap selama tiga hari di rumah sakit tersebut. Pelayanannya cukup baik dan cepat. Dokter dan perawat juga ramah, sementara ruangan rawat inapnya cukup besar,” ungkapnya.

    Karena itu, Yosep menilai tidak ada alasan bagi Pemerintah Kota Sorong untuk menutup atau tidak memberikan izin operasional RS Maleo apabila seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi.

    Ia juga mengingatkan bahwa keputusan pemerintah untuk menutup sebuah fasilitas pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak hukum serta kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

    “Tidak ada alasan bagi Pemerintah Kota Sorong untuk menutup atau tidak memberikan izin operasional RS Maleo apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Pemerintah tentu harus mempertimbangkan dampak hukum dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

    Yosep juga menilai sejumlah pernyataan Senator PFM mengenai RS Maleo yang beredar di media lebih bersifat asumsi pribadi dan belum didukung data yang memadai.

    “Pernyataan yang disampaikan Senator PFM di beberapa pemberitaan media menurut saya lebih merupakan asumsi pribadi yang tidak didukung basis data yang kuat. Rumah sakit ini sudah berdiri sejak 2010. Kalau memang ada persoalan mengenai keberadaan rumah sakit tersebut, mengapa baru sekarang dipersoalkan?” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yosep mengapresiasi langkah Wali Kota Sorong yang sebelumnya membentuk tim melalui Dinas Kesehatan Kota Sorong untuk melakukan audit investigasi terhadap RS Maleo.

    Menurutnya, proses tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh manajemen RS Maleo.

    “Wali Kota Sorong telah membentuk tim melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan audit investigasi secara independen. Ada sejumlah rekomendasi perbaikan dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh manajemen RS Maleo,” jelas Yosep.

    Atas dasar itu, ia mengapresiasi keputusan Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kesehatan yang kembali membuka operasional RS Maleo setelah proses evaluasi dan tindak lanjut dilakukan.

    Yosep juga berpendapat bahwa RS Maleo yang telah berdiri sejak 2010 tentunya memiliki dasar perizinan dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat didirikan. Ia menyebut aspek regulasi kesehatan juga perlu dilihat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kita harus melihat aturan secara utuh. RS Maleo berdiri sejak 2010 dan tentu pendirian serta operasionalnya memiliki dasar perizinan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu. Jangan melihat persoalan hanya dari satu sisi,” katanya.

    Ia pun memberikan apresiasi kepada Wali Kota Sorong yang dinilai lebih mengedepankan kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait operasional RS Maleo.

    “Kami mengapresiasi Wali Kota Sorong yang lebih mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah tidak hanya mendengar dari satu pihak, tetapi melakukan audit, evaluasi dan mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan,” pungkas Yosep.

  • Dibuka Kembali, Operasional RS Maleo Dinilai Sesuai Aturan, Titirlolobi: Dinkes Sudah Tepat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Praktisi hukum Kota Sorong, Yosep Titirlolobi, S.H., menilai langkah Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kesehatan yang membuka kembali operasional Rumah Sakit Maleo telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Rabu (12/8/2026).

    Menurut Yosep, keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat setelah pihak Rumah Sakit Maleo disebut telah menyelesaikan serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan keselamatan pasien yang diberikan Dinas Kesehatan setelah melakukan audit investigasi di rumah sakit tersebut.

    “Sebagai praktisi hukum, kami menilai langkah yang diambil Dinas Kesehatan untuk membuka kembali operasional Rumah Sakit Maleo sudah tepat. Apalagi berdasarkan informasi yang kami terima, pihak rumah sakit telah menyelesaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan pelayanan dan keselamatan pasien,” kata Yosep kepada media ini.

    Ia mengatakan, Rumah Sakit Maleo juga telah menyatakan komitmennya untuk menjalankan dan meningkatkan standar profesionalisme serta budaya keselamatan medis. Komitmen tersebut, kata dia, mencakup peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan upaya menjamin keselamatan pasien.

    Yosep juga menyoroti keberadaan Rumah Sakit Maleo yang telah berdiri sejak 2010 dan selama kurang lebih 16 tahun memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

    “Selama ini sudah ribuan pasien yang datang berobat maupun mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Maleo. Karena itu, tentunya seluruh aspek pelayanan harus terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas,” ujarnya.

    Terkait adanya pernyataan dari salah satu senator yang meminta Pemerintah Kota Sorong mencabut izin operasional Rumah Sakit Maleo, Yosep meminta agar setiap pihak memahami terlebih dahulu aturan yang menjadi dasar penerbitan maupun pencabutan izin operasional rumah sakit.

    “Kalau ada oknum senator yang mengatakan Pemkot harus mencabut izin operasional Rumah Sakit Maleo, seharusnya yang bersangkutan lebih banyak membaca dan memahami aturan. Jangan asal berbicara kalau tidak memahami ketentuan yang berlaku,” tegas Yosep.

    Lebih lanjut, ia menilai dibukanya kembali operasional Rumah Sakit Maleo memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga di kawasan Kampung Baru dan sekitarnya yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan maupun rawat inap.

    Selain memberikan kemudahan akses kesehatan, keberadaan rumah sakit tersebut juga dinilai memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama para pemuda yang berada di lingkungan Rumah Sakit Maleo.

    “Dengan dibukanya kembali izin operasional Rumah Sakit Maleo oleh Pemerintah Kota Sorong, tentunya sangat membantu masyarakat di sekitar Kampung Baru yang membutuhkan pelayanan berobat maupun rawat inap. Tidak hanya itu, keberadaan rumah sakit juga memberikan dampak positif bagi para pemuda dan masyarakat di sekitarnya,” pungkas Yosep.

  • Ketua NasDem Maybrat Dilaporkan ke Polda Papua Barat Daya atas Dugaan Penipuan Rp.1,4 Miliar

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Maybrat inisial AT, resmi dilaporkan ke Polda Papua Barat Daya atas dugaan tindak pidana penipuan dan perbuatan curang dengan nilai kerugian yang dilaporkan mencapai Rp1,447 miliar.

    Laporan tersebut dibuat oleh OY melalui kuasa hukumnya, Yosep Titirlolobi, S.H., dari Kantor Firma Hukum Yosep Titirlolobi, S.H. and Partners. Laporan Polisi resmi dibuat pada Senin, (10/8/2026).

    Yosep mengatakan, laporan tersebut ditempuh setelah kliennya menilai tidak ada itikad baik dari AT untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam sejak 2024.

    “Laporan Polisi resmi kami buat pada 10 Agustus 2026. Selama kurang lebih dua tahun, klien kami telah menunggu adanya itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut, namun sampai sekarang belum ada penyelesaian,” kata Yosep.

    Menurut Yosep, persoalan tersebut bermula pada 2024 ketika AT mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Maybrat. Saat itu, kata dia, AT meminta sejumlah uang kepada kliennya melalui transfer maupun secara tunai.

    Yosep menyebut, permintaan uang tersebut disertai dengan janji bahwa kliennya akan diberikan posisi strategis di Partai NasDem. Namun, menurut keterangan kliennya, janji tersebut hingga kini belum pernah terealisasi.

    “Permintaan uang dilakukan melalui transfer dan tunai. Pada saat itu ada janji kepada klien kami untuk menduduki jabatan strategis di Partai NasDem. Namun, sampai sekarang janji tersebut tidak pernah terealisasi,” ujarnya.

    Sebelum membuat laporan polisi, lanjut Yosep, pihaknya bersama klien juga telah menyampaikan laporan pengaduan kepada Polda Papua Barat Daya. Namun, dalam proses penanganan sebelumnya, pihaknya menilai belum ada penyelesaian terkait pengembalian uang tersebut.

    “Klien kami sebelumnya juga sudah pernah membuat laporan pengaduan ke Polda Papua Barat Daya. Namun, sampai proses penyelidikan berlangsung, tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang klien kami yang jika ditotalkan nilainya hampir mencapai Rp1,5 miliar,” jelas Yosep.

    Atas kondisi tersebut, Yosep menegaskan pihaknya mengambil langkah hukum dengan melaporkan AT secara resmi ke Polda Papua Barat Daya.

    “Karena tidak adanya itikad baik tersebut, kami sebagai kuasa hukum mendampingi klien untuk melaporkan yang bersangkutan atas dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang,” tegasnya.

    Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/42/VIII/2026/SPKT/POLDA PAPUA BARAT DAYA, tertanggal 10 Agustus 2026.

    Dalam laporan tersebut, dugaan tindak pidana yang dilaporkan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

  • Kasasi Mendagri & Gubernur Papua Barat Daya Ditolak, Titirlolobi: Simon Petrus Baru Siap Dilantik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kantor Hukum Law Firm Yosep Titirlolobi, S.H. & Partners menyatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Gubernur Papua Barat Daya selaku Tergugat I, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Tergugat II, serta Yeremias Yanuarius Sedik sebagai Tergugat II Intervensi telah ditolak oleh Mahkamah Agung.

    Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Simon Petrus Baru, Yosep Titirlolobi, S.H. didampingi La Ode Abdul Munir, kepada awak media. Menurut Yosep, penolakan kasasi tersebut tertuang dalam Amar Putusan Kasasi Nomor 184 K/TUN/2026 yang diputus pada 27 Juli 2026.

    Yosep menjelaskan, putusan tersebut menegaskan bahwa seluruh upaya hukum yang diajukan para tergugat telah ditolak, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

    “Ditolaknya permohonan kasasi dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Barat Daya, dan Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa putusan PTTUN Manado telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dapat segera dilaksanakan sesuai amar putusan pengadilan,” ujar Yosep.

    Ia menjelaskan, Simon Petrus Baru sebelumnya mengajukan gugatan terkait proses seleksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPRPBD) jalur pengangkatan atau afirmasi Otonomi Khusus (Otsus). Gugatan tersebut ditujukan kepada Gubernur Papua Barat Daya, Menteri Dalam Negeri, serta Yeremias Yanuarius Sedik sebagai Tergugat II Intervensi.

    Objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Surat Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.1.1.410/GUB-PBD/2025 serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-2808 Tahun 2025 yang diperiksa dalam perkara Nomor 9/G/2025/PT.TUN.MDO.

    Menurut Yosep, Majelis Hakim PTTUN Manado dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan Simon Petrus Baru. Majelis hakim juga menyatakan bahwa Yeremias Yanuarius Sedik yang telah dilantik sebagai anggota DPR Papua Barat Daya jalur afirmasi Otsus dari Daerah Pemilihan Kabupaten Tambrauw terbukti masih berstatus sebagai anggota sekaligus pengurus Partai Gerindra Kabupaten Tambrauw dengan jabatan Wakil Sekretaris.

    “Kami dalam waktu dekat akan berangkat ke PTTUN Manado untuk mengambil salinan resmi putusan kasasi. Bersamaan dengan itu kami juga akan mengajukan permohonan eksekusi agar proses PAW segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Yosep.

    Lebih lanjut, Yosep menjelaskan bahwa amar putusan PTTUN Manado pada pokoknya memuat enam poin penting, di antaranya menolak seluruh eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-2808 Tahun 2025 sepanjang nomor urut 9 dalam lampiran keputusan tersebut, serta mewajibkan Menteri Dalam Negeri mencabut keputusan dimaksud.

    Selain itu, lanjut Yosep, amar putusan juga memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan Simon Petrus Baru sebagai calon terpilih melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR Papua Barat Daya jalur pengangkatan Otsus masa jabatan 2024–2029, sebelum selanjutnya dilantik sebagai anggota DPR Papua Barat Daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Dengan putusan ini, secara hukum klien kami, Simon Petrus Baru, telah memperoleh kepastian hukum untuk ditetapkan dan dilantik sebagai anggota DPR Papua Barat Daya melalui mekanisme PAW sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan,” tegas Yosep.

  • Tidak Digeledah Rumah Kasubag Keuangan, Kuasa Hukum AR Kecam Tim Subdit III Ditreskrimsus PBD yang Diduga Ingin Lindungi DM

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Kuasa hukum AR, bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPR Papua Barat Daya, Yosep Titirlolobi, S.H., menilai penggeledahan yang dilakukan Tim Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya terhadap rumah kliennya bersifat tidak adil.

    Ia menduga penyidik mengabaikan pihak lain yang dinilai memiliki peran penting dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat DPR Papua Barat Daya tahun anggaran 2024.

    Yosep menjelaskan, penggeledahan yang berlangsung pada Kamis (31/7/2026) di kediaman AR hanya menyasar bendahara pengeluaran, sementara menurutnya terdapat pejabat lain yang memiliki kewenangan dalam proses pembayaran.

    “Klien kami memang menjabat sebagai bendahara pengeluaran. Namun tugasnya hanya mencairkan dana setelah mendapat persetujuan Sekretaris Dewan. Setelah dana dicairkan, seluruhnya diserahkan kepada DM selaku Kepala Subbagian Keuangan,” kata Yosep melalui press rilisnya keppada Media Melanesiatimes.com, pada Senin (3/8/2026).

    Menurut Yosep, DM tidak hanya menjabat sebagai Kepala Subbagian Keuangan, tetapi juga merangkap sebagai juru bayar berdasarkan keputusan Sekretaris Dewan sejak tahun 2023 hingga 2024, dan jabatan tersebut disebutnya masih melekat hingga saat ini.

    “Semua pembayaran pengadaan barang dan jasa tahun 2024, berdasarkan data yang kami miliki, dilakukan oleh DM sebagai juru bayar yang ditunjuk Sekwan. Karena itu kami mempertanyakan mengapa rumah DM tidak turut digeledah, sementara hanya rumah klien kami yang menjadi sasaran,” ujarnya.

    Meski demikian, Yosep menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung upaya penyidik mengusut tuntas perkara tersebut. Namun ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional dan tidak tebang pilih.

    “Kami menghormati proses penyidikan yang sedang berjalan. Tetapi penyidik juga harus profesional dan objektif dalam mengungkap perkara ini. Jangan sampai ada kesan perlakuan yang berbeda terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan,” tegasnya.

    Yosep juga berpendapat bahwa penggeledahan yang dipimpin penyidik Iptu Ihot Tampubolon seharusnya tidak hanya dilakukan terhadap rumah AR saja.

    “Kalau ingin adil, seharusnya penggeledahan juga dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki fungsi sebagai juru bayar. Dengan begitu proses penegakan hukum berjalan secara berimbang,” katanya.

    Selain itu, Yosep mengaku kliennya sempat mengalami intimidasi saat perkara masih berada pada tahap penyelidikan.

    “Sebelum kami menjadi kuasa hukum, klien kami beberapa kali mengaku mendapat intimidasi dan ancaman dari penyidik. Setelah kami mendampingi sebagai kuasa hukum, hal tersebut tidak lagi terjadi. Karena itu kami berharap seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Yosep.