Melanesia Times

Tag: Maluku Utara

  • OTT Immanuel Ebenezer Penaglihan Isu Dugaan Korupsi Bobby Nasution?

    Melanesiatimes.com – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel lewat operasi tangkap tangan (OTT) mendapat sorotan publik. Meski diapresiasi, muncul pula dugaan bahwa penangkapan ini bisa jadi sekadar pengalihan isu.

    Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, mengingatkan KPK agar serius menuntaskan kasus Noel tanpa menutup-nutupi skandal lain yang melibatkan nama besar.

    “Jangan sampai kasus Noel ini hanya jadi tameng untuk menutupi isu korupsi yang menyeret tokoh besar, misalnya Bobby Nasution,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Kelrey menyebut, KPK perlu membuktikan bahwa OTT ini murni penegakan hukum, bukan cara mengalihkan perhatian dari dugaan keterlibatan Bobby dalam kasus suap proyek jalan di Sumatera Utara. Salah satu tersangka dalam kasus itu adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang dikenal dekat dengan Bobby.

    Lebih jauh, Bobby—yang juga menantu Presiden RI ke-7, Joko Widodo—sebelumnya pernah dikaitkan dengan kepemimpinan Blok Medan yang disebut-sebut menikmati keuntungan dari tambang nikel bermasalah di Maluku Utara.

    “Jangan sampai OTT Noel ini cuma jadi pengalih isu dari kasus yang menyeret dinasti politik tertentu. KPK harus tunjukkan taringnya, jangan pandang bulu,” tegas Kelrey.

    Sumber : OTT Immanuel Ebenezer Jangan Alihkan Isu Dugaan Korupsi Bobby Nasution

  • Geger di Maluku Utara: Nama PT MRI Diseret ke Skandal Tambang Ilegal Pulau Gebe

    Melanesiatimes.com – Suhu perlawanan rakyat terhadap mafia tambang di Maluku Utara makin membara. Setelah menggelar aksi jilid I di depan Gedung Kejaksaan Agung RI pada 25 Juli 2025 lalu, Koalisi Anti Mafia Tambang Halmahera Tengah (KAMTAM-HALTENG) kembali angkat suara soal dugaan tambang ilegal dan distribusi solar gelap di Pulau Gebe, Halmahera Tengah.

    Koordinator lapangan KAMTAM-HALTENG, Badi Farman, menuding Kejaksaan Agung terlalu lamban menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia menilai, sikap diam aparat hukum hanya memperbesar keresahan publik.

    “Praktik mafia tambang dan solar gelap di Pulau Gebe sudah jadi rahasia umum. Investigasi kami menemukan dugaan kuat keterlibatan PT Mineral Resources Indonesia (MRI). Kalau aparat terus bungkam, ini sama saja pembiaran,” tegas Badi, Rabu (20/8/2025).

    Tekanan Politik Diperluas

    Badi memastikan, gerakan KAMTAM-HALTENG tak berhenti di kejaksaan. Mereka bakal mendatangi Kementerian ESDM dan KLHK, bahkan siap menggelar aksi besar-besaran jika pemerintah masih bersembunyi di balik alasan koordinasi.

    “Pulau Gebe ini pulau kecil strategis, dilindungi UU No. 27 Tahun 2007. Bukan untuk ditambang, tapi untuk perikanan, pariwisata, dan kelestarian ekologi. Kalau tambang ilegal terus dibiarkan, hutan, terumbu karang, sampai kehidupan nelayan bisa hancur,” ujarnya.

    Sorotan DPR RI dan Presiden

    Isu tambang ilegal Pulau Gebe kini juga jadi perhatian Komisi XII DPR RI. Ketua Komisi XII, Bambang Patijaya, memastikan pihaknya tengah mendalami laporan tersebut. Bahkan, muncul dugaan keterlibatan salah satu anggota DPR RI dalam praktik tambang ilegal di Gebe.

    Anggota Komisi XII lainnya, Eddy Soeparno, menegaskan Kementerian ESDM tidak boleh menutup mata. Ia mengingatkan langkah Presiden Prabowo yang pernah mencabut izin tambang di pulau kecil sekitar Raja Ampat.

    “Kalau benar ada pelanggaran di Gebe, Dirjen Gakkum ESDM wajib segera bertindak tegas,” kata Eddy.

    Presiden Prabowo sendiri sebelumnya menegaskan, mafia tambang adalah pengkhianat bangsa yang harus dihancurkan, tanpa pandang bulu.

    Tagar #SavePulauGebe Jadi Viral

    Investigasi warga dan lembaga lingkungan memperkuat dugaan keterlibatan PT MRI dalam operasi tambang di Pulau Gebe. Aktivitas ini disebut merusak hutan, mencemari laut, merambah tanah adat, hingga menurunkan hasil tangkapan nelayan.

    Gelombang protes pun kian meluas. Tagar #SavePulauGebe kini ramai di media sosial, jadi simbol perlawanan rakyat Maluku Utara terhadap mafia tambang.

    “Pulau Gebe adalah tanah adat, tanah kehidupan. Kalau negara terus diam, rakyat siap turun ke jalan mengepung KESDM, KLHK, bahkan Istana. Pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan mafia,” tutup Badi dengan lantang.

  • Dukung Hilirisasi ala Prabowo, PP GPI: Ini Kunci Menuju Indonesia Emas 2045!

    Melanesiatimes.com – Dukungan terhadap program “Asta Cita” Presiden Terpilih Prabowo Subianto makin kencang! Kali ini datang dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), yang menyatakan komitmennya mendukung penuh agenda pembangunan Prabowo, khususnya soal hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

    “Program ini, yang udah resmi tertuang di Perpres No. 12 Tahun 2025, menurut kita jadi senjata utama menuju Indonesia Emas 2045,” kata Irwan Abd. Hamid, Sekretaris Jenderal PP GPI, Jumat (16/05/2025).

    Irwan yang juga jebolan Magister Hukum STIH IBLAM Jakarta ini menjelaskan, hilirisasi alias proses mengolah bahan mentah jadi produk jadi, itu bukan cuma urusan pabrik—tapi soal masa depan ekonomi bangsa.

    “Bayangin deh, kalau semua bahan tambang kita olah di dalam negeri, bukan cuma nilai tambahnya lebih gede, tapi juga bisa ciptain lapangan kerja dan ningkatin daya saing Indonesia di level global,” tegas Irwan.

    Ia juga menyoroti keberhasilan hilirisasi bijih nikel yang dimulai sejak 2009 lewat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Dulu kita kirim ore ke luar negeri, sekarang bisa diolah sendiri. Itu artinya, Indonesia nggak cuma jadi tukang gali, tapi juga tukang olah!”

    Dan efeknya nyata. Di Maluku Utara, industri nikel menyerap tenaga kerja besar-besaran. Contohnya:

    • Harita Nickel (Pulau Obi): 30.000 pekerja (20 ribu di antaranya karyawan tetap)

    • Sahid Kawasi: Lebih dari 18.000 orang

    • IWIP (Weda Bay): Hingga 2025 udah serap 82.000 tenaga kerja, 80% dari warga lokal

    Irwan juga buka suara soal kampanye hitam dari beberapa LSM asing dan LSM lokal yang didanai pihak luar negeri. Menurutnya, mereka sengaja bikin narasi negatif untuk ganggu program hilirisasi nasional yang sudah mulai nunjukin hasil nyata.

    “Kita harus jadi garda depan jaga sumber daya alam kita. Jangan kasih celah buat pihak-pihak yang punya agenda terselubung ganggu arah pembangunan kita,” tegas Irwan.

    Sebagai anak asli Ternate, Irwan bangga hilirisasi bisa bantu naikin ekonomi Maluku Utara. FYI, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2024 tembus 13,73%, tertinggi se-Indonesia! Kontribusi utamanya datang dari sektor industri pengolahan yang menyumbang 24,69%. Bandingin sama rata-rata nasional yang cuma 5,03%.

    “Jangan ragu dukung hilirisasi. Ini bukan cuma strategi ekonomi, tapi jalan kita menuju masa depan Indonesia yang mandiri dan maju,” pungkas Irwan.

  • Lima Suku di Maluku Utara yang Perlu Anda Ketahui

    Archipelagotimes.com – Maluku Utara, provinsi yang terletak di kawasan timur Indonesia, memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Terdiri dari berbagai suku bangsa, Maluku Utara menawarkan keragaman tradisi dan bahasa yang tak terhitung. Di antara banyak suku yang mendiami wilayah ini, berikut adalah lima suku yang memiliki peran penting dalam sejarah dan kehidupan sosial masyarakat setempat.

    1. Suku Ternate

    Suku Ternate adalah salah satu suku terbesar yang mendiami Pulau Ternate. Dengan sejarah panjang sebagai kerajaan maritim yang terhubung dengan perdagangan rempah-rempah, suku ini memiliki kekuatan budaya yang kental, termasuk adat istiadat yang berakar pada tradisi Islam dan animisme lokal.

    2. Suku Tidore

    Bersaing dengan Ternate dalam hal sejarah dan kekuasaan, suku Tidore juga terkenal dengan kerajaan yang pernah berjaya di wilayah ini. Masyarakat Tidore dikenal karena kecintaannya terhadap tradisi, kesenian, dan musik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.

    3. Suku Bacan

    Bacan, yang berpusat di Pulau Bacan, merupakan suku dengan budaya yang unik. Masyarakat Bacan dikenal dengan kerajinan tangan seperti tenun dan perhiasan tradisional. Suku ini juga terkenal dengan upacara adat yang penuh makna, yang menggambarkan kedalaman spiritual dan kekayaan nilai-nilai leluhur.

    4. Suku Obi

    Masyarakat suku Obi yang berada di Pulau Obi memiliki karakteristik budaya yang khas. Suku ini memiliki adat istiadat yang kuat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam hal pertambangan dan pertanian. Tradisi gotong-royong mereka menjadi contoh penting dalam kehidupan sosial.

    5. Suku Sula

    Pulau Sula adalah rumah bagi suku Sula, yang memiliki pola hidup yang erat kaitannya dengan laut. Sebagai nelayan dan petani, mereka memiliki tradisi yang mengedepankan kebersamaan dalam menjaga sumber daya alam dan budaya yang berkembang melalui pengaruh agama Islam.

    Dengan kebudayaan yang kaya dan keragaman adat istiadat yang kuat, Maluku Utara menjadi contoh betapa pentingnya melestarikan warisan budaya dan membangun kesadaran terhadap keberagaman. Setiap suku di wilayah ini memegang peran vital dalam menjaga harmoni sosial serta kekayaan budaya Indonesia yang patut dipertahankan.

  • David Glen Oei di Pusaran Korupsi: SOMASI Jakarta Tekan KPK untuk Bertindak Cepat

    Melanesiatimes.com – Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (SOMASI) Jakarta kembali menunjukkan tajinya dalam memperjuangkan keadilan. Mereka turun ke jalan dalam aksi ketiga bertajuk “Jihad Melawan Koruptor”, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan David Glen Oei, Direktur Utama PT Mineral Trobos, sebagai tersangka. David diduga terlibat dalam kasus suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

    Ketua SOMASI Jakarta, Irawan Abdul Hamid, menegaskan bahwa aksi ini adalah bagian dari gerakan nasional melawan korupsi dan bentuk dukungan nyata terhadap KPK. “Kami melihat indikasi kuat keterlibatan David Glen Oei dalam kasus ini. Bukti-bukti selama persidangan sebelumnya sudah cukup terang. Kami mendesak KPK segera mengambil langkah tegas,” ujar Irawan, Rabu (20/11/2024),

    Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan “Jihad Melawan Korupsi” dan poster-poster yang menuntut KPK untuk bertindak lebih cepat. Irawan juga menyoroti maraknya praktik korupsi selama kepemimpinan AGK, yang menurutnya telah merugikan negara secara signifikan. “Fakta persidangan menunjukkan adanya aliran dana gelap dari pihak ketiga, termasuk pengusaha tambang seperti David Glen Oei,” tambahnya.

    KPK sendiri hingga kini masih mendalami kasus TPPU yang melibatkan AGK. Penyidik juga disebut tengah mempertimbangkan pemanggilan kembali David Glen Oei untuk memberikan keterangan lebih lanjut. SOMASI Jakarta berharap penetapan tersangka dapat segera dilakukan, sehingga proses hukum berjalan transparan dan tuntas.

    Aksi Anti-Korupsi dan Harapan Publik
    Gerakan SOMASI ini menjadi pengingat bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal pemberantasan korupsi. “Kami percaya, tanpa tekanan publik, upaya pemberantasan korupsi bisa saja mandek. Maka dari itu, jihad ini adalah panggilan moral bagi semua anak bangsa,” tegas Irawan.

    Dengan semangat ini, “SOMASI Jakarta berharap KPK mampu menuntaskan kasus-kasus besar seperti ini demi keadilan dan integritas bangsa.”