Melanesiatimes.com, Aimas PBD – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa penanganan gangguan keamanan di Tanah Papua perlu mengedepankan pendekatan kemanusiaan, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat, tanpa mengesampingkan langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Dudung saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026). Kunjungan itu menjadi bagian dari koordinasi untuk memperkuat stabilitas keamanan sekaligus mendukung pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Papua Barat Daya.
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung kepada awak media.
Menurut Dudung, pendekatan yang mengutamakan hati nurani dan komunikasi diharapkan dapat membuka ruang bagi kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Upaya tersebut, kata dia, perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat serta situasi keamanan di lapangan.
Dudung juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Situasi yang kondusif dinilai menjadi salah satu prasyarat agar pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan baik.
“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.
Ia mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Barat Daya. Menurutnya, pembangunan harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di kampung-kampung dan wilayah terpencil.
Karena itu, upaya menjaga keamanan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Kehadiran negara diharapkan dapat dirasakan masyarakat melalui perlindungan, pelayanan, komunikasi yang baik, serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Ia menjelaskan, kerja sama lintas sektor diperlukan agar penanganan gangguan keamanan dapat berjalan secara terpadu dan terkoordinasi. Setiap institusi diharapkan menjalankan tugas sesuai kewenangannya serta saling mendukung dalam menciptakan situasi yang kondusif.
“Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Hengki juga menekankan perlunya kegiatan bersama yang direncanakan secara terarah agar setiap upaya penanganan keamanan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi, Hengki mengingatkan seluruh personel Polri agar tetap menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan tugas.
“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya.
Dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Hengki sebelumnya memaparkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.
Polda Papua Barat Daya menyampaikan bahwa penanganan gangguan keamanan turut mengedepankan pendekatan persuasif atau soft approach dan pendekatan kemanusiaan atau humanity approach.
Rapat tersebut juga diisi dengan paparan Kabinda Papua Barat Daya dan Danrem 181/Praja Vira Tama Sorong sesuai bidang tugas masing-masing. Koordinasi turut melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua Barat Daya diharapkan dapat berjalan selaras dengan peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Pendekatan yang memperhatikan aspek keamanan, kemanusiaan, serta kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Papua Barat Daya yang aman, damai, dan sejahtera.