Melanesia Times

Tag: MUI Papua Barat Daya

  • Keputusan Final dan Mengikat, Hi. Abu Bakar Lodji Resmi Terpilih sebagai Ketua MUI Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, PBD – Rapat lanjutan Tim Formatur Musyawarah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya akhirnya menetapkan susunan Dewan Pimpinan MUI Papua Barat Daya periode baru. Dalam rapat yang berlangsung di Kota Sorong, yang dilaksanakan dua hari yaitu Selasa (7/7/2026) dan Rabu (8/7/2026). Dimana Abu Bakar Lodji, Ketua MUI Kabupaten Raja Ampat ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya periode 2026 – 2031.

    Selain menetapkan Ketua Umum, tim formatur juga memilih Bacharudin Batjo Saimima sebagai Wakil Ketua 1, Ismail Agia sebagai Wakil Ketua 2, Muhammad Sanusi sebagai Sekretaris Umum, Nursanti sebagai Bendahara Umum, serta Ahmad Nausrau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Papua Barat Daya.

    Ketua Tim Formatur MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, dalam keterangan persnya, Kamis (9/7/2026) menjelaskan bahwa proses penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari Musda I MUI Papua Barat Daya yang telah dilaksanakan pada 19–20 Juni 2026 yang digelar di salah satu hotel Kota Sorong.

    Ia mengatakan pembukaan Musda pada 19 Juni sempat diwarnai sejumlah dinamika, namun seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan hingga selesai. Selanjutnya, pada 20 Juni, sidang Musda dilaksanakan sesuai pedoman organisasi dengan membentuk Tim Formatur yang beranggotakan 15 orang, terdiri atas unsur Dewan Pimpinan MUI, perwakilan pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi dan cendekiawan Muslim.

    Menurut Ahmad Nausrau, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur PBD, pada saat itu Tim Formatur didampingi langsung oleh perwakilan Dewan Pimpinan Pusat MUI untuk wilayah Papua, yakni Buya Muhammad Zaitun Rasmin dan Buya Muhammad Asrul Tanjung. Sebelum pemilihan, seluruh anggota formatur diberikan arahan agar menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan sesuai ketentuan organisasi.

    Pemilihan dilakukan dua mekanisme yaitu musyawarah mufakat dan voting. Dimana peserta forum memilih untuk melalui mekanisme voting yang disepakati bersama. Dari 15 suara yang masuk saat itu, terdapat empat nama yang memperoleh dukungan, yakni Ahad Saka (1 suara), Abu Bakar Lodji (3 suara), Ismail Agia (5 suara), dan Bacharudin Batjo Saimima (6 suara).

    Namun, setelah penghitungan suara dan Ketua Tim Formatur bersama Rektor IAIN ijin meninggalkan forum karena ada kegiatan mendesak dan ditunggu pesawat dijam yang sama, muncul perbedaan pandangan di antara anggota Tim Formatur mengenai hasil pemilihan tersebut. Kondisi itu membuat DPP MUI memutuskan hasil pemilihan belum dapat diumumkan dan penetapan Ketua Umum ditunda hingga diperoleh penyelesaian sesuai mekanisme organisasi.

    “Musda selesai sesuai jadwal, tetapi hasil pemilihan Ketua Umum belum diumumkan karena masih terdapat perbedaan pandangan di antara anggota Tim Formatur. Sebagai Ketua tim formatur, Saya diamanahkan DPP untuk segera menyelesaikan,” ujar Ahmad Nausrau.

    Ia menjelaskan bahwa setelah dilakukan komunikasi dan koordinasi lanjutan bersama DPP MUI, akhirnya digelar rapat lanjutan Tim Formatur yang diikuti 15 anggota, terdiri atas 14 peserta hadir secara langsung dan satu peserta mengikuti secara daring.

    Rapat tersebut juga dihadiri secara virtual oleh unsur DPP MUI, yakni Buya Muhammad Zaitun Rasmin, Buya Azrul Tanjung dan Buya Amirsyah Tambunan, untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai pedoman organisasi.

    Melalui musyawarah lanjutan itu, Tim Formatur akhirnya mencapai kesepakatan dan menetapkan susunan kepengurusan MUI Papua Barat Daya, dengan Abu Bakar Lodji sebagai Ketua Umum, Muhammad Sanusi sebagai Sekretaris Umum, Nursanti sebagai Bendahara Umum, serta Ahmad Nausrau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

    “Keputusan ini sudah final dan mengikat dengan persetujuan 15 formatur, ” ungkap Ahmad Nausrau.

    Ahmad Nausrau berharap seluruh dinamika yang terjadi selama proses Musda dapat menjadi pembelajaran dan tidak lagi menjadi perdebatan di tengah umat.

    “Ini menunjukkan besarnya kecintaan umat kepada Majelis Ulama Indonesia. Aspirasi yang berkembang hendaknya dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap MUI. Sekarang pengurus baru sudah terbentuk, mari seluruh pimpinan ormas Islam, para ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren, perguruan tinggi Islam, cendekiawan Muslim, dan seluruh umat bersama-sama memberikan dukungan kepada kepengurusan yang baru,” katanya.

    Ia menegaskan MUI memiliki peran strategis sebagai wadah umat sekaligus mitra pemerintah dalam memberikan bimbingan, pencerahan, dan menjaga syiar Islam. Karena itu, menurutnya, keberhasilan MUI tidak dapat terwujud tanpa dukungan seluruh elemen umat Islam di Papua Barat Daya.

    “Semoga dengan kepengurusan yang baru dapat menguatkan peran Majelis Ulama Indonesia sebagai mitra pemerintah yaituShodiqul Hukumah dan pelayan bagi umat atau Khadimul Ummah guna. Oleh karena itu kami mengajak seluruh umat untuk bersatu mendukung kepengurusan yang baru agar MUI dapat menjalankan amanah organisasi dan syiar dakwah dengan lebih baik demi kemaslahatan umat di Papua Barat Daya,” harapnya.

    Selanjutnya tugas Ketua Umum terpilih dan Dewan Pertimbangan adalah menyusun Pengurus harian yaitu wakil-wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Wakil Sekretaris Umum dan Wakil Bendahara Umum dengan masa tunggu 30 hari guna menerima SK DPP MUI Pusat.

    Sementara ketua-ketua dan anggota bidang akan di SKkan oleh DPW MUI Papua Barat Daya.

    Komposisi tim formatur terdiri atas unsur pengurus MUI Papua Barat Daya yakni Plt Ketua MUI Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Sekretaris Sanusi, dan Bendahara Nursanti. Dari unsur Dewan Pengarah MUI terdapat Kisman Rahayaan.

    Sementara dari unsur MUI kabupaten dan kota terdiri atas Ketua MUI Raja Ampat, Abu Bakar Loji, Ketua MUI Kota Sorong, Abdul Manan Fakaubun, Ketua MUI Kabupaten Sorong, Ahmad Sakka, Ketua MUI Tambrauw, Ibrahim Yenggren, serta Ketua MUI Sorong Selatan, Rifai Rumalean.

    Unsur organisasi kemasyarakatan Islam diwakili Ketua PW Muhammadiyah Papua Barat Daya Mungawan dan Sekretaris NU Papua Barat Daya Azis Silehu. Dari kalangan perguruan tinggi Islam dan akademisi diwakili Rektor IAIN Sorong Dr. Suparto Iribaram.

    Adapun perwakilan organisasi Islam lainnya adalah Ketua ICMI Papua Barat Daya, Iim Abdul Hosim dan Ahmad Loji dari Majelis Muslim Papua (MMP). Sementara unsur pesantren diwakili Ismail Agia dari Pondok Pesantren Emeyodere.

    Melalui musyawarah lanjutan itu, Tim Formatur akhirnya mencapai kesepakatan yaitu menetapkan dua nama sebagai calon ketua umum MUI PBD yaitu Abu Bakar Lodji dan Ismail Agia untuk dilaksanakan voting. Dimana diperoleh 9 suara untuk Abu Bakar Lodji dan 6 suara untuk Ismail Agia. Sehingga disepakati Ketua Umum MUI PBD adalah Abu Bakar Lodji.

    Selain itu tim formatur menetapkan susunan kepengurusan lainnya yaitu Muhammad Sanusi sebagai Sekretaris Umum, Nursanti sebagai Bendahara Umum, serta Ahmad Nausrau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Bacharudin Batjo Saimima sebagai Wakil Ketua I dan Ismail Agia sebagai Wakil Ketua II. (***)

  • Gubernur Elisa Kambu Resmi Buka Musda I MUI PBD: Perkuat Sinergi Ulama dan Pemerintah, Dorong MUI Jadi Mitra Strategis Pembangunan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Musyawarah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya resmi digelar, kegiatan ini berlangsung di Vega Prime Hotel Kota Sorong Papua Barat Daya pada Jumat malam (19/6/2026).

    Sebagai tonggak sejarah pembentukan kepengurusan definitif MUI di provinsi termuda di Indonesia. Musyawarah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran ulama sebagai pelayan umat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah yang religius, harmonis, dan sejahtera.

    Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, usai menyampaikan sambutannya di hadapan sekitar 200 peserta dan tamu undangan yang terdiri atas pengurus MUI, pimpinan organisasi Islam, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta unsur pemerintah daerah.

    Ketua Panitia Musda I MUI Papua Barat Daya, Dr. Ambo Tang, Lc., M.Pd., mengatakan Musda perdana ini merupakan momentum bersejarah bagi MUI Papua Barat Daya untuk memperkuat kelembagaan sekaligus merumuskan arah organisasi ke depan.

    Menurutnya, Musda bukan sekadar forum evaluasi kepengurusan, tetapi juga wadah menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan umat serta memilih kepemimpinan MUI untuk periode mendatang.

    “Musyawarah daerah ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis. Selain menjadi forum evaluasi dan pertanggungjawaban kepengurusan, Musda juga menjadi momentum untuk merumuskan arah kebijakan organisasi MUI, menyusun program kerja yang relevan dengan kebutuhan umat, serta memilih kepemimpinan MUI untuk periode yang akan datang,” ujar Ambo Tang.

    Ia berharap seluruh rangkaian Musda berlangsung dengan semangat wataniyah, islamiyah, dan insaniyah sehingga setiap dinamika maupun perbedaan pandangan dapat menjadi kekuatan dalam menghasilkan keputusan terbaik demi kemaslahatan umat dan kemajuan Papua Barat Daya.

    Ambo Tang juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, MUI Pusat, seluruh mitra kerja, organisasi Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para sponsor, yakni PT Gag Nikel, Petrogas E&P Indonesia, dan PT Pertamina International EP yang telah memberikan dukungan sehingga Musda I dapat terlaksana dengan baik.

    Ia menambahkan, Musda yang berlangsung pada 19–20 Juni 2026 atau bertepatan dengan 4–5 Muharram 1448 Hijriah diharapkan menjadi awal lahirnya pemimpin-pemimpin MUI yang mampu mengayomi umat serta memperkuat kehidupan keagamaan di Papua Barat Daya.

    “Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan keberkahan kepada kita semua, serta menjadikan Musda I MUI Papua Barat Daya sebagai ikhtiar yang bernilai ibadah dan membawa manfaat besar bagi umat, bangsa, dan daerah kita tercinta,” imbuhnya

    Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengapresiasi terselenggaranya Musda I MUI Papua Barat Daya yang dinilainya memiliki arti penting dan bersejarah bagi provinsi termuda di Indonesia.

    Menurut Elisa, Papua Barat Daya membutuhkan lembaga keagamaan yang kuat, solid, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan berperadaban.

    “Musyawarah Daerah ke-1 ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan MUI Papua Barat Daya untuk membentuk kepengurusan yang kuat serta merumuskan arah dan program kerja organisasi ke depan,” katanya.

    Elisa Kambu juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Bidang Ukhuwah MUI Pusat, Dr. K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A., dan Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A., atas kehadiran mereka dalam mendampingi proses penguatan kelembagaan MUI Papua Barat Daya.

    Menurutnya, kehadiran pimpinan MUI Pusat merupakan bukti nyata komitmen dalam membina MUI Papua Barat Daya agar mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai pembimbing umat sekaligus mitra pemerintah.

    Ia menegaskan bahwa MUI memiliki posisi strategis dalam memperkuat nilai moral, menjaga persatuan, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, mulai dari pendidikan generasi muda, penyalahgunaan narkoba, hingga kemiskinan.

    “Papua Barat Daya adalah rumah bersama bagi masyarakat yang berasal dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang. Karena itu, semangat toleransi, persaudaraan, dan saling menghormati harus terus kita pelihara sebagai modal utama membangun daerah ini,” ujarnya.

    Usai menyampaikan sambutan, Gubernur Elisa Kambu secara resmi membuka Musyawarah Daerah I MUI Papua Barat Daya.

    Di sela-sela pelaksanaan Musda, Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A., memberikan apresiasi terhadap dinamika yang sempat terjadi sebelum agenda musyawarah dimulai.

    Menurutnya, perbedaan pendapat yang muncul justru menjadi pelajaran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah selama seluruh pihak tetap membuka ruang dialog.

    “Saya melihat dinamika ini sangat bagus karena justru menjadi jalan memperkuat persatuan dan ukhuwah. Kadang-kadang karena kesibukan ada yang merasa terlewatkan, tetapi yang paling penting adalah semua pihak mau menyampaikan aspirasinya secara baik dan membuka ruang dialog,” ujar Amirsyah.

    Ia menilai penyelesaian persoalan melalui musyawarah menunjukkan kedewasaan seluruh pihak yang terlibat.

    “Alhamdulillah, walaupun membutuhkan waktu, semuanya bisa selesai. Orang memperjuangkan aspirasinya, tetapi juga mau mendengarkan. Saya juga salut kepada tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, anak-anak muda, dan Pak Wakil Gubernur yang menunjukkan kerendahan hati dengan mengatakan, kalau ada yang salah saya minta maaf dan segera kita perbaiki apa yang kurang. Itulah kuncinya sehingga semuanya berakhir dengan baik. Alhamdulillah happy ending,” katanya.

    Amirsyah berharap kepengurusan MUI Papua Barat Daya yang akan terbentuk mampu mengakomodasi seluruh potensi umat Islam di daerah tersebut sehingga menjadi kekuatan besar dalam membangun masyarakat.

    “Saya melihat banyak pejuang di Papua Barat Daya. Kalau potensi-potensi ini bisa diakomodasi dengan baik, dikonsolidasikan, kemudian disalurkan melalui program-program yang tepat, saya yakin dampaknya akan sangat besar, bukan hanya bagi MUI Papua Barat Daya, tetapi juga bagi wilayah Papua secara keseluruhan, insyaallah,” tuturnya.

    Senada dengan itu, Ketua Bidang Ukhuwah MUI Pusat, Dr. K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A., menilai dinamika yang terjadi merupakan bagian dari proses pendewasaan organisasi. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar selama diselesaikan melalui musyawarah dan semangat persaudaraan.

    Ia berharap Musda I menjadi awal lahirnya kepengurusan MUI Papua Barat Daya yang mampu merangkul seluruh komponen umat Islam, memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, serta terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

  • Sempat Memanas, Musda I MUI Papua Barat Daya Akhirnya Berjalan Setelah Aspirasi Ormas Diakomodasi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Musyawarah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya akhirnya dapat dilanjutkan setelah sempat tertunda selama beberapa jam akibat adanya aksi protes dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Vega Prime Hotel Kota Sorong Papua Barat Daya pada Jumat (19/6/2026).

    Penundaan pembukaan Musda dipicu oleh keberatan beberapa ormas Islam yang tidak tercantum dalam daftar peserta, termasuk Majelis Muslim Papua (MMP). Sebagai bentuk protes, MMP melakukan sasi atau palang adat di pintu masuk ruang pelaksanaan Musda, sehingga agenda pembukaan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

    Menyikapi situasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, bersama perwakilan MMP, sejumlah pimpinan ormas Islam, dan tokoh agama menggelar rapat terbatas guna mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

    Namun, pertemuan awal belum menghasilkan kesepakatan sehingga rapat ditunda dan dilanjutkan kembali usai Sholat Isya. Dalam pertemuan lanjutan itu, suasana sempat memanas ketika salah seorang perwakilan MMP menyampaikan ultimatum keras kepada Plt Ketua MUI terkait tuntutan agar seluruh ormas Islam mendapat ruang dan keterlibatan dalam Musda.

    Meski sempat berlangsung tegang, suasana perlahan mencair. Seluruh pihak akhirnya saling berjabat tangan dan saling memaafkan yang diiringi lantunan salawat, sebagai simbol rekonsiliasi dan persatuan umat.

    Pada akhirnya, seluruh aspirasi yang disampaikan MMP maupun ormas Islam lainnya diakomodasi oleh Plt Ketua MUI Papua Barat Daya. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi dilanjutkannya pembukaan Musyawarah Daerah I MUI Provinsi Papua Barat Daya.

    “Alhamdulillah, semua persoalan telah diselesaikan secara musyawarah dan seluruh aspirasi telah kami akomodasi demi menjaga persatuan umat Islam di Papua Barat Daya,” ujar Ahmad Nausrau.

    Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, pelaksanaan Musda I MUI Papua Barat Daya akhirnya dapat dibuka dan berlangsung dalam suasana yang lebih kondusif.

    Meskipun pembukaan Musda berlanjut namun palang pintu belum sempat di buka dan seluruh peserta maupun panitia diarahkan melewati pintu belakang agar dapat melaksanakan Musda sesuai agenda yang telah di jadwalkan oleh Panitia.