Melanesia Times

Tag: Nusa Ina Connection

  • Pejabat Heboh One Piece, Tapi Lupa Rakyat Lagi Ngenes!

    Melanesiatimes.com – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, angkat suara terkait viralnya polemik Bendera One Piece yang ramai dikomentari berbagai tokoh politik dan praktisi.

    Menurut Kelrey, perhatian berlebihan terhadap hal tersebut justru terasa ironis. “Lucu aja, pejabat yang seharusnya fokus pada persoalan besar bangsa seperti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan kemiskinan, malah ramai-ramai bahas bendera bajak laut fiksi,” ujarnya, Minggu (3/8/2025).

    Kelrey menyayangkan minimnya kepedulian terhadap isu yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Ia mempertanyakan, “Kenapa mereka lebih sibuk urusin bendera One Piece ketimbang ribut soal korupsi atau judi online yang kabarnya melibatkan sejumlah pejabat?”

    Ia juga menyinggung maraknya praktik KKN dan memburuknya angka kemiskinan di era pemerintahan Prabowo-Gibran. “Aneh, yang nyata-nyata bikin rakyat menderita kok malah didiamkan?”

    Terkait sejarah Bendera One Piece yang menjadi perbincangan, Kelrey menyebut tak ada urgensinya untuk dibahas oleh para pemimpin bangsa. “Kalau sekadar simbol dari serial animasi, apa pentingnya sampai harus ditanggapi serius?”

    Di akhir pernyataannya, Kelrey menyerukan kepada para tokoh dan pejabat publik untuk kembali fokus pada tugas utama mereka: mengatasi KKN dan kemiskinan. “Rakyat butuh solusi, bukan sensasi,” tegasnya.

  • UIN AM. Sangadji Ambon Disahkan, Abdullah Kelrey: Ini Sejarah, Bukan Sinetron

    Melanesiatimes.com – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menyampaikan dukungan penuh atas perubahan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) AM. Sangadji Ambon. Ia menyebut keputusan ini bukan hanya simbolik, melainkan bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan dan pendidikan di Maluku.

    “Ini bukan sekadar nama. Ini adalah representasi dari perjuangan panjang seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia Timur, yakni AM. Sangadji. Sosok yang tak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga penggerak pendidikan,” ujar Kelrey dalam pernyataan resminya, Senin (26/05/2025).

    Menurut Kelrey, pengangkatan nama AM. Sangadji menjadi identitas resmi universitas adalah langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai historis pada generasi muda Maluku. Ia menilai bahwa transformasi nama tersebut selaras dengan visi membumikan pendidikan berbasis nilai perjuangan.

    “Sebagai generasi Maluku, kami bangga. Ini bukan soal branding, ini soal identitas,” tambahnya.

    Kelrey juga menanggapi munculnya beberapa pihak yang tidak setuju atas pengalihan nama tersebut. Baginya, perbedaan pendapat adalah bagian dari dinamika demokrasi, namun tetap harus berdasar pada pemahaman sejarah dan proses kebijakan publik.

    “Kalau ada yang tidak sepakat, ya itu hak mereka. Tapi mari jangan lupa melihat ke belakang—menyimak sejarah dan memahami konteks. Nama ini dipilih bukan tiba-tiba, ada proses dan alasan kuat di baliknya,” kata Kelrey.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah bagaimana seluruh elemen masyarakat mendukung perubahan ini demi kemajuan pendidikan di Maluku. “Kita yang sepakat mari terus bergerak. Bantu universitas ini tumbuh, supaya nama besar AM. Sangadji tidak hanya tertulis di papan nama, tapi juga tercermin dalam kualitas lulusannya,” tutupnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menetapkan perubahan nama IAIN Ambon menjadi UIN AM. Sangadji Ambon pada awal Mei 2025. Keputusan ini menuai beragam reaksi publik, namun sebagian besar tokoh pendidikan dan budaya di Maluku memberikan apresiasi atas penamaan tersebut sebagai langkah mengangkat kembali nilai-nilai lokal ke level nasional.

  • Oknum Polisi Keroyok Aktivis, Ketua GPK RI Minta Kapolda Maluku Evaluasi Jajarannya

    Melanesiatimes.com – Kasus dugaan penganiayaan terhadap Rizal Serang, seorang aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sekaligus staf ahli Fraksi Golkar DPRD Maluku, kembali menyorot kinerja kepolisian di Maluku. Insiden ini melibatkan oknum anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Soedarso (KPYS) dan menuai kecaman luas dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK RI), Abdullah Kelrey.

    “Polisi seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan bertindak layaknya preman. Kami meminta Kapolda Maluku segera mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi kinerja anggotanya,” tegas Kelrey, Sabtu (21/12/2024).

    Kelrey mendesak agar pembinaan dan pengawasan internal kepolisian diperkuat hingga ke level polsek guna mencegah insiden serupa terulang di masa depan.

    Peristiwa ini bermula saat Rizal Serang hendak menjemput istri Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Yunus Serang, di Pelabuhan Yos Soedarso, Ambon. Namun, ia ditolak masuk oleh petugas dengan alasan kepadatan pelabuhan. Rizal memprotes kebijakan tersebut karena sejumlah kendaraan lain tetap diizinkan melintas.

    Protes tersebut berakhir dengan dugaan tindakan kekerasan oleh seorang oknum polisi. Dalam sebuah video yang beredar, Rizal terlihat dibanting ke jalan oleh petugas berbadan besar, lalu diborgol dan dibawa ke Mapolsek KPYS sebelum akhirnya dilepaskan.

    Tindakan represif ini memicu gelombang kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Kelrey menyebut tindakan oknum tersebut sebagai pelanggaran serius yang mencoreng citra kepolisian. “Kami mengecam keras aksi ini. Polri harus menunjukkan komitmennya terhadap reformasi institusi dengan menindak tegas pelaku,” ujar Kelrey.

    Kelrey juga menyerukan agar Polda Maluku bertindak cepat dan transparan dalam menangani kasus ini, sekaligus memastikan keadilan bagi korban.

    Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK RI) menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh di tubuh Polri untuk memulihkan kepercayaan publik. Langkah tegas dari Kapolda Maluku diharapkan dapat menjadi bukti nyata bahwa institusi kepolisian serius dalam melakukan perbaikan internal.

    Terakhir Kelrey yang juga Founder Nusa Ina Connection (NIC) dengan tegas menyatakan, “kasus ini menjadi pengingat penting bahwa reformasi di tubuh kepolisian bukan sekadar wacana,” tetapi tuntutan yang harus segera diwujudkan demi menjaga kredibilitas dan profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia. Tutupnya

  • Indonesia Dalam Genggaman Oligarki: Antara Kenyataan dan Harapan

    Abdullah Kelrey (Koordinator Nusa Ina Connection)

    Melanesiatimes.com – Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dihantui bayang-bayang oligarki. Kekhawatiran ini bukan isapan jempol belaka, melainkan diwarnai dengan berbagai fakta dan bukti yang menunjukkan pengaruh kuat segelintir orang kaya dan berkuasa terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Oligarki, di mana kekuasaan dan kekayaan terpusat pada sekelompok kecil individu atau keluarga, telah lama menjadi momok bagi demokrasi. Di Indonesia, oligarki menjelma dalam bentuk penguasaan sumber daya alam, media massa, hingga politik oleh para konglomerat dan kroninya.

    Dampak oligarki ini tak pelak menggerus nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Kepentingan rakyat dikesampingkan demi keuntungan segelintir orang. Akses terhadap informasi dan pendidikan pun timpang, sehingga memicu ketimpangan sosial dan ekonomi yang kian lebar.

    Berbagai contoh nyata menunjukkan kuatnya cengkeraman oligarki di Indonesia. Dominasi pengusaha dalam kontestasi politik, regulasi yang berpihak pada kepentingan modal, dan kriminalisasi aktivis yang menyuarakan kritik, menjadi bukti nyata pertarungan antara demokrasi dan oligarki.

    Namun, di tengah kesuraman ini, masih ada secercah harapan. Masyarakat sipil, aktivis, dan akademisi terus menyuarakan perlawanan terhadap oligarki. Gerakan reformasi politik, protes anti-korupsi, dan tuntutan keadilan sosial terus digelorakan.

    Masyarakat pun mulai sadar bahwa masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada partisipasi aktif mereka. Penggunaan hak pilih secara cerdas, pengawasan terhadap kinerja pemerintah, dan kontrol terhadap media massa menjadi kunci untuk melawan dominasi oligarki.

    Peran generasi muda pun tak kalah penting. Dengan pengetahuan dan semangat yang mereka miliki, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan pendorong terwujudnya demokrasi yang adil dan sejahtera di Indonesia.

    Memang, melawan oligarki bukanlah perjuangan yang mudah. Namun, dengan tekad dan persatuan, rakyat Indonesia mampu membebaskan diri dari cengkeraman oligarki dan membangun masa depan yang lebih cerah untuk bangsa.