Melanesia Times

Tag: PAW

  • Achas Marlon Budji Resmi Gantikan Almarhum Melkianus Way di DPRK Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong  — Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rapat Paripurna XIV DPR Kota Sorong Masa Persidangan III Tahun 2026 yang salah satu agendanya meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPR Kota Sorong untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

    Dalam rapat paripurna tersebut, Achas Marlon Budji secara resmi diangkat sebagai anggota DPR Kota Sorong melalui mekanisme PAW, menggantikan almarhum Melkianus Way, S.E. yang telah meninggal dunia.

    Anshar Karim mengatakan, proses pemberhentian dan pengangkatan PAW merupakan bagian dari dinamika kelembagaan DPR yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

    “Atas nama pribadi, Pemerintah Kota Sorong, dan seluruh masyarakat Kota Sorong, saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada almarhum Melkianus Way, S.E., yang telah menjadi bagian dari perjalanan pengabdian dan perjuangan lembaga DPR Kota Sorong,” ujar Anshar.

    Menurutnya, kepergian almarhum tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tetapi juga bagi rekan-rekan sejawat, partai politik, serta masyarakat yang selama ini pernah berinteraksi dan menerima pengabdian almarhum.

    Anshar menilai, Melkianus Way patut dikenang bukan semata karena pernah menduduki jabatan sebagai anggota DPR Kota Sorong, tetapi juga atas waktu, tenaga, dan pemikiran yang telah diberikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

    Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap seluruh pengabdian serta kebaikan almarhum menjadi kenangan yang baik bagi semua pihak.

    “Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan kepada seluruh keluarga dalam menghadapi masa duka ini,” katanya.

    Di sisi lain, Anshar menyampaikan ucapan selamat kepada Achas Marlon Budji yang resmi mengemban amanah sebagai anggota DPR Kota Sorong melalui mekanisme PAW untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

    Ia menegaskan, pengangkatan tersebut bukan sekadar pergantian posisi, melainkan merupakan amanah dan tanggung jawab konstitusional kepada masyarakat.

    Karena itu, Anshar berharap Achas dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Sorong.

    Sebagai anggota DPR Kota Sorong, Achas diharapkan mampu menjalankan tiga fungsi utama legislatif, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan secara konstruktif, objektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

    Anshar juga berharap kehadiran Achas Marlon Budji dapat memperkuat sinergi antara DPR Kota Sorong dan Pemerintah Kota Sorong dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

    Menurutnya, perbedaan pandangan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut harus ditempatkan dalam semangat kebersamaan, dialog, dan kepentingan masyarakat.

    “Pemerintah Kota Sorong membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh elemen, termasuk DPR Kota Sorong, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu bersama membangun Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, aman dan sejahtera,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Anshar mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPR Kota Sorong untuk terus memperkuat hubungan kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif.

    Ia menilai, sinergi yang baik antara kedua lembaga menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Kepada Achas Marlon Budji, Anshar kembali berpesan agar amanah sebagai wakil rakyat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

    “Bekerjalah dengan hati, dengarkan suara rakyat, dan jadikan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam setiap pelaksanaan tugas,” pesannya.

    Anshar kembali menyampaikan penghargaan kepada almarhum Melkianus Way atas pengabdian yang telah diberikan bagi Kota Sorong serta menyampaikan selamat bekerja kepada Achas Marlon Budji dalam menjalankan amanah sebagai anggota DPR Kota Sorong.

  • PAW DPR Kota Sorong Mandek, KPU Didesak Segera Beri Kepastian Hukum

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR Kota Sorong yang diusulkan Partai NasDem kembali menjadi sorotan. Pengamat Kebijakan Publik, M. Arif Rahabaf, mendesak KPU Kota Sorong segera memberikan kepastian terkait proses tersebut dan tidak menunda keputusan tanpa alasan hukum yang jelas.

    Arif menilai, berdasarkan kronologi serta fakta hukum yang diketahuinya, proses PAW tersebut seharusnya sudah dapat ditindaklanjuti secara prosedural.

    Menurutnya, Putusan Pengadilan Negeri Sorong pada tingkat pertama telah menolak gugatan pihak penggugat. Ia juga menyebut batas waktu pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung selama 14 hari telah terlewati tanpa adanya pengajuan yang dinilai sah.

    “Secara prosedural dan substantif, landasan untuk menerbitkan keputusan sudah sangat jelas dan tidak beralasan lagi untuk ditunda-tunda,” kata Arif dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).

    Ia menjelaskan, pihak penggugat kemudian menempuh jalur banding ke Pengadilan Tinggi. Menurut Arif, mekanisme tersebut perlu dilihat kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sengketa terkait partai politik.

    Atas kondisi tersebut, Arif mempertanyakan alasan KPU Kota Sorong yang hingga kini belum memberikan keputusan terkait proses PAW tersebut.

    “Pertanyaan mendasarnya, mengapa KPU Kota Sorong belum juga mengeluarkan keputusan? Semakin lama ditunda, semakin besar keraguan publik terhadap proses ini,” ujarnya.

    Ia menegaskan, persoalan PAW tidak semata-mata menyangkut kepentingan partai politik maupun individu yang bersangkutan. Menurutnya, terdapat kepentingan masyarakat yang lebih besar karena kursi DPR merupakan bagian dari sistem keterwakilan rakyat.

    “Ini bukan sekadar soal partai. Ini soal hak rakyat. Rakyat punya suara, punya wakil, dan berhak atas keterwakilan yang sah,” tegasnya.

    Arif juga mengingatkan agar proses PAW tidak berlarut-larut karena dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pemilu.

    Ia menilai KPU Kota Sorong harus mampu menunjukkan sikap transparan, profesional, independen, dan berpegang teguh pada ketentuan hukum dalam setiap tahapan proses PAW.

    “Surat resmi sudah dikirimkan, batas waktu jawaban lima hari juga telah diberikan. Jika setelah batas waktu tersebut KPU tetap diam tanpa penjelasan yang layak, tentu masyarakat akan mempertanyakan alasan di balik sikap tersebut,” katanya.

    Meski demikian, Arif meminta seluruh pihak tetap menghormati mekanisme dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu. Menurutnya, jika memang masih terdapat persyaratan atau persoalan hukum yang harus diselesaikan, KPU wajib menjelaskannya secara terbuka kepada publik.

    Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, ia meminta KPU Kota Sorong tidak lagi memperpanjang proses tanpa alasan yang jelas.

    “Jika memang tidak ada hal lain, buktikan dengan keputusan yang cepat, tegas, dan transparan. Jangan biarkan kursi rakyat kosong lebih lama dari yang seharusnya,” pungkas Arif.

    Ia berharap KPU Kota Sorong segera memberikan penjelasan resmi mengenai status proses PAW tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan semakin mengikis kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.