Melanesia.com,Waisai – Panitia Khusus (Pansus) DPRK Kabupaten Raja Ampat melakukan investigasi ke beberapa instansi pemerintah yakni RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan meninjau langsung lokasi pasar Snon Bukor, Rabu, (07/05/2025).
Dalam agenda inspeksi itu DPRK menemukan sejumlah persoalan serius di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyangkut Hak-hak Guru dan insentif Nakes empat bulan yang belum di bayarkan serta Ketersediaan Logistik Obat-Obatan yang relatif minim.
Ketua Pansus DPRK Raja Ampat, Soleman Dimara menjelaskan sejumlah persoalan yang terjadi di dua instansi pemerintah daerah tersebut.
“Kami sempat menanyakan hal itu ke Ibu Dirut RSUD dan memang beliau mengakui bahwa insentif nakes empat bulan belum di bayarkan,” Jelas Soleman Dimara kepada media ini, selasa 6 mei 2025.
Selaku Ketua Pansus Soleman juga berharap agar Direktur RSUD tetap kooperatif, pada saat ia bersama tim membedah dokumen LKPJ tahun 2024. Jika memang ada kejanggalan antara dokumen dan realisasi maka DPRK akan memanggil Instansi yang bersangkutan.
Lanjut, Ketua Pansus juga memberikan keterangan terkait kejanggalan yang ditemukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara anggaran pagu awal dan perubahan mengalami kenaikan nilai yang cukup fantastis.
“Pagu awal di dinas opd pendidikan itu nol persen tetapi di perubahan tercover 12 miliar sekian. Nah ini kan membingungkan maksudnya supaya ada keterbukaan,” ungkapnya
Selain itu Ketua DPRK Raja Ampat menjelaskan pada uraian program gaji dan tunjungan ASN di OPD Pendidikan mengalami kejanggalan, pasalnya pagu awal anggaran nol rupiah dan perubahan 105.665.773.920,10.
Soleman juga menerangkan bahwa sementara DPRK Raja Ampat sedang mendalami persoalan yang terjadi di dinas pendidikan tentang anggaran sisa 7 miliar rupiah dari total anggaran 105.665.773.920,10.
“Saat ini kita sedang dalami jika itu pengembalian harus ada pembuktian, pengembaliannya dalam bentuk apa harus ada bukti-bukti juga yang disertai,” pungkasnya
Ditambahkan, upaya pansus ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pemerintah dan ini bagian dari pada fungsi DPRK dan juga merupakan upaya agar pemerintah lebih transparan menggunakan APBD.