Tag: PDIP

  • Polri di Bawah Kemendagri? Usulan PDIP yang Disebut Langkah Mundur Demokrasi

    Melanesiatimes.com – Wacana kontroversial dari PDIP untuk menempatkan Polri di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri memancing reaksi keras dari berbagai pihak. Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (28/11).

    Deddy mengungkapkan, hasil sementara Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kekalahan PDIP yang diduga akibat “pengerahan aparat kepolisian” yang ia istilahkan sebagai ‘parcok’ atau partai coklat.

    “Kami sedang mengkaji kemungkinan mendorong agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali berada di bawah Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri,” ujar Deddy.

    Menuai Kritik: Kemunduran Demokrasi

    Pernyataan tersebut langsung memantik kritik tajam. Banyak pihak menilai, usulan ini merupakan langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia, mengingat Polri merupakan hasil reformasi pascarezim Orde Baru. Para pengkritik mengingatkan pentingnya menjaga semangat reformasi, sebagaimana tertuang dalam semboyan Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah), yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada pidato 17 Agustus 1966.

    Reformasi menempatkan Polri sebagai lembaga independen di bawah presiden, memisahkannya dari TNI, untuk memastikan profesionalisme serta keberpihakan pada rakyat, bukan kekuatan politik tertentu.

    Bhayangkara: Sejarah dan Filosofi Polri

    Secara historis, Polri berakar dari filosofi pasukan Bhayangkara pada era Majapahit. Pasukan ini dibentuk oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit, untuk melindungi kerajaan dan penguasanya, Raja Jayanegara. Keberadaan pasukan ini tercatat dalam buku Sejarah Raja-raja Majapahit (2019) karya Sri Wintala Achmad.

    Pasukan Bhayangkara memiliki ciri khas sebagai unit elit dengan fisik prima dan peralatan perang sederhana seperti pedang, tombak, panah, dan tameng. Mereka bergerak cepat dan senyap, tanpa menggunakan baju zirah. Struktur pasukan ini juga mencakup divisi mata-mata, infanteri, hingga pengawalan, mirip dengan unit militer modern.

    Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi hingga Hayam Wuruk, Pasukan Bhayangkara mencapai puncak kejayaannya, dipimpin oleh tokoh legendaris Gajah Mada. Namun, selepas Perang Bubat, pengaruh pasukan ini mulai meredup.

    Empat Prinsip Bhayangkara: Landasan Polri

    Polri saat ini mengadopsi filosofi Catur Prasetya Bhayangkara, yang terdiri dari:
    1. Satya Haprabu – Setia kepada pemimpin negara.
    2. Hanyaken Musuh – Mengenyahkan musuh negara.
    3. Gineung Pratidina – Mempertahankan negara.
    4. Tan Satrisna – Bekerja sepenuh hati.

    Prinsip ini diterjemahkan dalam tugas utama Polri, yakni menjaga keamanan, melindungi hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, dan menciptakan rasa damai di masyarakat.

    Mengembalikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri tidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi, tetapi juga mengancam profesionalisme lembaga penegak hukum ini.

    Sejarah panjang Polri sebagai penerus nilai-nilai Bhayangkara menegaskan pentingnya institusi ini berdiri independen demi menjaga keamanan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

  • Politikus PDI-Perjuangan Pastikan Anies Daftar ke KPU Jawa Barat Malam Ini

    Melanesiatimes.com – Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota bandung, Folmer Silalahi yang juga merupakan Bendahara Umum mengungkapkan, PDIP sudah 95 persen mengusung Anies Baswedan di dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat.

    “95 persen (mengusung Anies-Ono),” kata Folmer saat dihubungi, Kamis (29/8/2024).

    Dirinya mengatakan kepastian mantan Gubernur DKI Jakarta akan menunggu pendaftaran malam ini ke KPU Jawa Barat.

    Lebih lanjut Silalahi mengungkapkan apa yang dia sampaikan ini menindaklanjuti ucapan Ketua PDI-Perjuangan Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait Pilkada di Jawa Barat.

    “Iya, menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa,” ungkapnya.

    “Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono,” tambahnya.

     

  • Hasto Sebut Banyak Kader PDIP Tolak Pertemuan Megawati Dengan Jokowi

    Melanesiatimes.com – Sekertaris Jendral PDI – Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan banyak kader PDIP menyuarakan agat tidak terjadi pertemuan antara Jokowi dan Megawati sebagaimana rumor yang beredari di publik.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam rapat koordinasi yang digelar oleh DPC Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (27/04/2024). Menurut Hasto aspirasi yang disampaikan oleh kader merupakan suara kebenaran.

    “Ibu ketua umum menyampaikan salam. Beliau mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting. Karena di tengah tekanan, penggunaan instrumen negara dalam berbagai kecurangan hulu hilir, tapi pengurus ranting, anak cabang, DPC PDIP mampu menegakkan diri dan memenangkan pemilu secara 3 kali berturut-turut,” ujar Hasto dikutip, Melanesiatimes.com, Minggu (28/04/2024).

    Selain itu Hasto mengungkapkan bahwa kemenangan PDIP tidak terlepas dari kerja sama dan solidaritas kader yang turun kebawah bergerak bersama selama lima tahun terakhir.

    “Rakyat mencintai kita. Sebab selama 5 tahun dalam satu periode pemerintahan, kita bergerak turun ke bawah. Kita lakukan penghijauan, membersihkan sungai, menanam pohon, senam SICITA, dan lain-lain. Ini lah kunci kebersatuan PDI Perjuangan dengan rakyat,” ungkapnya.

    Pria kelahiran Yogyakarta itu menyampaikan permintaan kader kepada Ketua Umum PDIP, dirinya menyebut banyak pihak yang menolak pertamuan antara kedua tokoh tersebut.

    “Banyak pengurus ranting yang meminta agar tolong jangan dilakukan. Ini suara kebenaran. Pengurus di daerah ini bergabung dengan PDIP karena ada emotional bonding. Ini lah kepemimpinan yang menyatu dengan napas rakyat,”