Melanesiatimes.com,Waisai – Fraksi Hati Nurani Indonesia (Hanura-Garuda) desak Ketua dan Tim TAPD segera menyerahkan akun SIPD. Rabu (21/05/2025).
Roni Romelus Rumbewas menjelaskan, berdasarakan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR, untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPRK maka Tim TAPD segera berikan akun SIPD.
“Terkait SIPD ini, saya sudah berkomunikasi dengan super akunnya Sekertariat Daerah namun beliau (red super akun) menyampaikan tidak bisa diberikan tanpa persetujuan Sekda selaku Ketua TAPD,” ujar Roni kepada Media ini.
Lanjutnya pada saat mengonfirmasi, super akun daerah menyampaikan bukan hanya Sekwan, Kepala Bappeda pun menanyakan hal yang sama namun semua harus melalui persetujuan Sekda selaku ketua TAPD.
“Untuk itu kami menduga hal ini disinyalir atas perintah Sekda sendiri sebagai Ketua TAPD, untuk memperhambat proses kelancaran tugas pokok dan fungsi dari pada lembaga ini,” tegasnya
Selain itu Kadafi selaku Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia, juga meminta Tim TPAD agar tidak memperhambat dan sesegara mungkin menyerahkan dokumen perkada untuk dievaluasi.
“Penyerahan dokumen perkada di atur dalam UUD 23 tahun 2014 pasal 153, jadi wajib hukumnya untuk diserahkan ketua TAPD dan Tim guna untuk dievaluasi dan pada saat memasuki pembahasan RKPD tidak molor dan berjalan sesuai schedule (jadwal) yang sudah ditentukan,” tegas politisi Hanura itu.
Dikatakan pihaknya juga telah mengonfirmasi kepada pimpinan tentang dokumen Perkada dan berdasarkan informasi pimpinan telah menyurati Tim TAPD sebanyak dua kali, namun dokumen DPA Perkada tak kunjung diserahkan. Imbuhnya
Davi sapaan akrab Ketua Bapemperda itu menjelaskan, sebagai bagian dari unsur daerah, keterlibatan DPRK Raja Ampat secara aktif dan intensif sangat diperlukan untuk menjembatani dan mengkomunikasikan berbagai permasalahan serta tugas dan kewenangan DPRD, baik dalam hal legislasi, anggaran maupun pengawasan.