Melanesia Times

Tag: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

  • Gubernur Elisa Kambu Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 di DPRP Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya Masa Sidang III, dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

    Rapat Paripurna III Masa Sidang III Tahun 2026 dilaksanakan di Rilych Panorama Hotel Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya pada, Rabu (23/9/2026).

    Dalam pidatonya, Elisa Kambu mengatakan penyusunan Perubahan APBD 2026 merupakan tindak lanjut atas perkembangan pelaksanaan APBD pada tahun berjalan, perubahan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pemerintah pusat, serta penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah.

    Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan untuk memastikan berbagai program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah dapat terlaksana secara efektif hingga akhir tahun anggaran.

    “Perubahan APBD bukan semata-mata perubahan terhadap angka-angka pendapatan dan belanja. Perubahan APBD merupakan instrumen untuk melakukan koreksi, penyesuaian dan penajaman terhadap kebijakan anggaran agar sumber daya fiskal yang terbatas dapat diarahkan kepada kebutuhan yang paling mendesak dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” ujar Elisa.

    Ia menjelaskan, kondisi perekonomian Papua Barat Daya menunjukkan pertumbuhan positif. Pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 2,82 persen.

    Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga mencermati sejumlah indikator lainnya, termasuk perkembangan inflasi, kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan belanja daerah, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Elisa menegaskan, Perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum untuk melakukan penyesuaian target pendapatan sekaligus meningkatkan kualitas belanja daerah.

    “Dengan demikian perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus kita gunakan sebagai momentum untuk melakukan penyesuaian target pendapatan, memperbaiki kualitas belanja, mempercepat pelaksanaan program produktif, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan besaran ataupun mengejar tingkat penyerapan belanja,” tegasnya.

    Ia berharap pembahasan Perubahan APBD dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

    Melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif dan DPRP Papua Barat Daya sebagai lembaga legislatif, perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.

  • Elisa Kambu: Setiap Rupiah Perubahan APBD 2026 Harus Beri Manfaat Nyata

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD -Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

    Hal tersebut disampaikan Elisa Kambu saat memberikan pidato pengantar Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya Masa Sidang III, dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Rilych Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin (21/9/2026).

    Dalam pidatonya, Gubernur menjelaskan bahwa penyusunan Perubahan APBD merupakan tindak lanjut atas perkembangan pelaksanaan APBD pada tahun berjalan. Perubahan tersebut juga mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, perkembangan kebijakan pemerintah pusat, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan untuk memastikan program dan kegiatan prioritas tetap berjalan secara efektif hingga akhir tahun anggaran.

    “Perubahan APBD bukan semata-mata perubahan terhadap angka-angka pendapatan dan belanja. Perubahan APBD merupakan instrumen untuk melakukan koreksi, penyesuaian dan penajaman terhadap kebijakan anggaran,” kata Elisa Kambu.

    Menurutnya, keterbatasan sumber daya fiskal harus dikelola secara cermat agar dapat diarahkan kepada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

    Elisa Kambu juga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Papua Barat Daya menunjukkan perkembangan positif. Pada Triwulan II, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 2,82 persen.

    Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah turut mencermati sejumlah indikator lainnya, mulai dari perkembangan inflasi, kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan belanja daerah, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Dengan demikian, perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus kita gunakan sebagai momentum untuk melakukan penyesuaian target pendapatan, memperbaiki kualitas belanja, mempercepat pelaksanaan program produktif,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan besaran anggaran maupun mengejar tingkat penyerapan belanja. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan dampak dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

    Karena itu, pembahasan Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

    Melalui pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu memperkuat peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.

  • RAPBD Papua Barat Daya 2026 Masuk Tahap Pembahasan Komisi dan OPD

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap koordinasi antara komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja masing-masing.

    Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ortis F. Sagrim, mengatakan tahapan tersebut dilakukan setelah Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD teknis menyelesaikan pembahasan materi RAPBD secara terperinci.

    Hal tersebut disampaikan Ortis usai menerima penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 dari Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam rapat paripurna di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Senin (21/9/2026).

    Menurut Ortis, setelah pembahasan di tingkat Banggar dan TAPD, selanjutnya alat kelengkapan dewan melalui komisi-komisi akan melakukan pembahasan bersama OPD sesuai bidang tugas dan mitra kerja masing-masing.

    “Yang ada di alat kelengkapan dewan, komisi-komisi akan membahas bersama mitra komisi, yaitu OPD-OPD yang ada sesuai dengan jadwal,” kata Ortis.

    Ia menjelaskan, sebagian besar materi RAPBD telah dibahas secara rinci dalam pembahasan sebelumnya, khususnya berkaitan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

    “Hampir semua materi itu sudah dirampungkan. Sudah dibahas secara rinci oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran dan juga OPD-OPD teknis pada KUA-PPAS,” ujarnya.

    Ortis menyebutkan, dokumen KUA-PPAS tersebut juga telah ditandatangani pada 8 September 2026. Karena itu, pembahasan yang dilakukan saat ini lebih diarahkan untuk memantapkan materi anggaran sebelum memasuki tahapan berikutnya.

    “Ini tinggal dimantapkan lagi,” jelasnya.

    Terkait jadwal pembahasan hingga penetapan, Ortis mengatakan DPRP PBD telah menyiapkan tahapan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Jika tidak terdapat hambatan, pembahasan selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis.

    “Jadi kita dalam jadwal, Kamis rencana, kalau tidak ada hambatan,” pungkasnya.

  • Banggar DPRP dan TAPD Sepakati KUA/PPAS Perubahan APBD PBD 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Banggar DPRP) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat Daya menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

    Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRP Papua Barat Daya dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan KUA/PPAS Perubahan APBD 2026, yang berlangsung di ruang rapat DPRP Papua Barat Daya, Selasa (8/9/2026).

    Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRP Papua Barat Daya, Anneke Lieke Makatuuk, S.E., didampingi Ketua DPRP Ortis Fernando Sagrim, S.T., M.Ak., Wakil Ketua II Fredrik Marlisa, S.T., serta Wakil Ketua III Maria Jitmau, S.Kom., bersama anggota Banggar DPRP.

    Dari pihak eksekutif, hadir Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.E., didampingi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Yakob Kareth, M.Si., serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    Dokumen KUA/PPAS Perubahan APBD 2026 kemudian ditandatangani oleh Gubernur Papua Barat Daya, Penjabat Sekda, dan Ketua DPRP Papua Barat Daya sebagai bentuk kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan bahwa terdapat penyesuaian terhadap alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam pembahasan perubahan APBD 2026.

    “Sudah pasti penyesuaian dana Otsus Rp202 miliar ditambah dengan Silpa,” ujar Elisa Kambu.

    Sementara itu, Ketua Harian Banggar DPRP Papua Barat Daya, Febry Jein Andjar, S.E., M.M., mengungkapkan adanya anggaran sebesar Rp50 miliar untuk pembayaran honor tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dikembalikan ke kas negara.

    Menurut Gubernur Elisa Kambu, pemerintah daerah bersama DPRP Papua Barat Daya memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    Ia menegaskan, KUA dan PPAS Perubahan APBD tidak semata-mata merupakan dokumen teknis penganggaran, tetapi juga menjadi kesepakatan politik anggaran antara pemerintah daerah dan DPRP dalam menentukan prioritas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal, dinamika ekonomi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

    “KUA dan PPAS Perubahan APBD bukan sekadar dokumen teknis. Dokumen ini merupakan kesepakatan politik anggaran antara pemerintah daerah dan DPR Papua Barat Daya mengenai pilihan-pilihan yang harus kita ambil dalam menghadapi keterbatasan fiskal, perubahan kondisi ekonomi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” tegasnya.

    Gubernur juga menginstruksikan TAPD dan seluruh pimpinan perangkat daerah agar menyiapkan data secara lengkap, memberikan penjelasan secara terbuka, serta merespons setiap pertanyaan, koreksi, maupun rekomendasi DPRP Papua Barat Daya secara cepat dan bertanggung jawab.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lanjutnya, berkomitmen mempercepat penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD beserta seluruh dokumen pendukungnya.

    Langkah tersebut dilakukan agar proses pembahasan hingga pengambilan keputusan bersama dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Elisa berharap seluruh tahapan pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berlangsung efektif dan konstruktif, serta menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.

  • Yusdi Lamatenggo Dorong Konsep “Pentahelix Plus” untuk Perkuat Ekowisata Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Strategi pengembangan ekowisata di Papua Barat Daya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara terpadu. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi N. Lamatenggo, saat menjadi salah satu narasumber dalam Talkshow Parallel pada kegiatan Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA SUMMIT) di Hotel Vega Prime, Kota Sorong, Kamis (3/9/2026).

    Dalam sesi yang mengangkat tema “Strategi Pengembangan Ekowisata Provinsi Papua Barat Daya” itu, Yusdi memperkenalkan konsep Pentahelix Plus sebagai pendekatan kolaboratif dalam membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan.

    Menurut Yusdi, konsep Pentahelix bukanlah hal baru dalam perjalanan pengembangan pariwisata yang telah digelutinya selama sekitar 21 tahun, khususnya ketika dirinya berkecimpung dalam pengelolaan pariwisata di Raja Ampat.

    Konsep tersebut pada dasarnya melibatkan lima unsur utama, yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha atau swasta, serta media. Namun, dalam penerapannya di Papua Barat Daya, Yusdi menilai diperlukan satu unsur penguat, yakni kepemimpinan atau leadership.

    Ia menyebut unsur kepemimpinan tersebut sebagai “plus”, yang menggambarkan keberpihakan dan komitmen pimpinan daerah dalam menentukan arah pembangunan pariwisata.

    “Karena tidak ada satu pihak pun yang bisa berjalan sendiri, bersama kita jaga alam, berdayakan masyarakat dan majukan ekonomi,” kata Yusdi Lamatenggo.

    Ia menjelaskan, masing-masing unsur dalam Pentahelix memiliki fungsi yang saling melengkapi. Pemerintah berperan dalam penyusunan regulasi, fasilitasi, perencanaan, pendanaan, pembangunan infrastruktur hingga pengawasan.

    Sementara masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama yang terlibat langsung dalam pengelolaan destinasi, sekaligus menjadi penjaga lingkungan dan budaya serta pihak yang menerima manfaat dari aktivitas pariwisata.

    Dari sisi akademisi, perannya mencakup riset, inovasi, edukasi, pendampingan hingga pengembangan pengetahuan yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan maupun penerapan praktik terbaik di lapangan.

    Adapun sektor bisnis dan swasta diharapkan mengambil peran melalui investasi, pengembangan produk dan layanan wisata, pemasaran, serta penerapan prinsip-prinsip bisnis yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

    Sedangkan media memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi kepada publik, mempromosikan destinasi, membangun kampanye positif, sekaligus membentuk citra ekowisata Papua Barat Daya sebagai destinasi yang berkelanjutan.

    Yusdi menegaskan, keberhasilan ekowisata pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat lokal untuk bertransformasi dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku sekaligus penjaga keberlanjutan lingkungan.

    “Dan masyarakat sebagai pelaku utama akan bertransformasi memanfaatkan ekowisata yang berkelanjutan. Transformasi ini telah sering kita saksikan sendiri, bagaimana yang dulunya pemburu, aktif menebang pohon, penggunaan alat tangkap perikanan tidak ramah lingkungan, kini menjadi penjaga alam dan kelestariannya,” ungkap Yusdi Lamatenggo.

    Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pengembangan ekowisata tidak hanya berbicara mengenai peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga bagaimana aktivitas pariwisata mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan budaya bagi generasi mendatang.

  • Revalidasi UNESCO Raja Ampat Tuntas, Pemprov PBD Berharap Green Card

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan penuh terhadap proses revalidasi status UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat yang telah berlangsung selama lima hari. Seluruh rangkaian kunjungan lapangan evaluator UNESCO berjalan lancar, meski dihadapkan pada kondisi iklim dan cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino di wilayah Raja Ampat.

    Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Closing Ceremony Revalidasi UGGp Raja Ampat digelar di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Jumat (21/8/2026) malam.

    Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penyerahan cenderamata dari tim evaluator UNESCO kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama dan dukungan selama proses revalidasi berlangsung.

    Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Papua Barat Daya, Yusdi N. Lamatenggo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dua evaluator UNESCO, Nina Atsuko dari Jepang dan Chen Fang, yang telah melakukan penilaian lapangan sekaligus pendalaman dokumen terkait status UGGp Raja Ampat.

    Menurut Yusdi, revalidasi tersebut merupakan proses penting karena status UNESCO Global Geopark harus dievaluasi secara berkala setiap empat tahun untuk memastikan seluruh standar dan ketentuan UNESCO tetap dijalankan.

    “Terima kasih atas kunjungan lapangan yang dilakukan. Mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami berharap green card,” ujar Yusdi Lamatenggo.

    Ia menjelaskan, dalam proses evaluasi, tim UNESCO tidak hanya memeriksa keberadaan geosite, tetapi juga melihat langsung pengelolaan pusaka geologi, kelengkapan papan informasi, bangunan informasi Geopark, Tourist Information Center (TIC), produk dan promosi Geopark, hingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

    Evaluator juga menilai sejauh mana kolaborasi Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark dengan Geopark lainnya di Indonesia maupun jaringan Geopark dunia. Penilaian dilakukan melalui kunjungan langsung ke berbagai lokasi untuk berdialog dengan masyarakat, pengelola, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, serta pihak terkait lainnya.

    “Selama empat tahun ini, apa yang dikerjakan oleh Raja Ampat, itu yang mereka evaluasi lagi. Mereka turun ke lokasi untuk bertemu langsung dengan warga, pengelola, pemerintah, dan rekan-rekan dunia bisnis,” jelasnya.

    Revalidasi UNESCO Raja Ampat Tuntas, Pemprov PBD Berharap Green Card
    Penyerahan cenderamata dari tim evaluator UNESCO kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama dan dukungan selama proses revalidasi berlangsung.

    Yusdi mengatakan, dari kunjungan lapangan tersebut, evaluator telah memperoleh gambaran awal mengenai kondisi UGGp Raja Ampat. Namun, hasil akhir belum dapat diumumkan karena masih harus dituangkan dalam laporan dan formulir evaluasi yang akan disampaikan kepada Dewan UNESCO Global Geopark.

    Sementara itu, evaluator UNESCO, Nina Atsuko, mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan pemerintah daerah, masyarakat lokal, kelompok dan komunitas, lembaga swadaya masyarakat (NGO), serta seluruh pihak yang ditemui selama kunjungan lapangan.

    Nina mengaku memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru selama melakukan penilaian di sejumlah geosite, kampung, serta objek daya tarik wisata yang berada dalam kawasan UGGp Raja Ampat.

    “Kami belum dapat menyampaikan hasil kunjungan kali ini, karena yang kami lakukan nanti adalah merampungkan laporan kepada Dewan UNESCO dan hasilnya akan diberikan pada pertemuan bulan November di Perancis,” jelas Nina Atsuko.

    Yusdi menambahkan, hasil revalidasi tersebut selanjutnya akan dibahas dalam agenda Asia Pacific Geoparks Network (APGN) yang dijadwalkan berlangsung di Langkawi, Malaysia, pada September 2026. Tim Geopark Raja Ampat bersama unsur pemerintah daerah direncanakan hadir untuk melaporkan proses verifikasi yang telah dilaksanakan.

    Selanjutnya, hasil evaluasi akan dibawa dalam sidang Dewan UNESCO di Paris, Perancis, pada November 2026. Dalam forum tersebut akan ditentukan apakah Raja Ampat tetap memenuhi standar sebagai UNESCO Global Geopark.

    “Kami berharap Raja Ampat tetap lulus. Dari tinjauan lapangan dan dialog dengan masyarakat, terlihat antusiasme warga dalam menjaga dan mengunjungi situs warisan geologi tetap terjaga, meskipun saat ini kondisi gelombang cukup tinggi,” katanya.

    Pemprov Papua Barat Daya, lanjut Yusdi, menilai keberadaan status UNESCO bukan sekadar kebanggaan atau pengakuan internasional, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Terlebih, Raja Ampat kini memiliki dua pengakuan UNESCO, yakni sebagai UNESCO Global Geopark dan UNESCO Biosphere Reserve yang diraih pada tahun sebelumnya. Dua predikat tersebut dinilai menjadi keunggulan strategis bagi Papua Barat Daya sekaligus tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kami merasa bangga karena Raja Ampat kini memiliki dua pengakuan UNESCO, yaitu sebagai Global Geopark dan Biosfer. Ke depan, ini harus menjadi keunggulan bagi Bumi Papua, khususnya Papua Barat Daya. Namun yang paling penting adalah alam tetap terjaga dan kehidupan masyarakat di kawasan Geopark dan Biosfer semakin meningkat,” tegas Yusdi.

    Ia menegaskan, Pemprov Papua Barat Daya melalui Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta seluruh organisasi perangkat daerah terkait akan terus memberikan dukungan terhadap pengelolaan Geopark Raja Ampat.

    “Yang terpenting adalah peningkatan hidup warga di area Geopark dan Biosfer. Itulah prioritas utama yang harus menjadi acuan kita dalam menilai seluruh kegiatan yang dilakukan,” pungkasnya.

  • HUT ke-81 RI di Papua Barat Daya, Gubernur Elisa Kambu Tegaskan Komitmen Membangun Papua

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) berlangsung khidmat di Lapangan Reklamasi Sorong Modern City, Kota Sorong, Senin (17/8/2026).

    Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., selaku Inspektur Upacara. Sementara itu, Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya, Ortis Fernando Sagrim, S.T., M.Ak., mendapat tugas membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Prosesi pengibaran Bendera Merah Putih yang dilakukan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Papua Barat Daya berlangsung sukses. Para anggota Paskibraka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan penuh wibawa, menambah kekhidmatan rangkaian upacara.

    Upacara turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat Daya, TNI-Polri, jajaran Pemerintah Daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, serta perwakilan pelajar SMA/SMK se-Papua Barat Daya.

    Dalam amanatnya, Gubernur Elisa Kambu mengatakan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk mensyukuri perjalanan panjang bangsa Indonesia sekaligus melakukan refleksi terhadap cita-cita kemerdekaan.

    Menurutnya, semangat kemerdekaan harus terus diwujudkan melalui pembangunan yang mampu menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di Tanah Papua.

    Gubernur juga menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam membangun Papua terus diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang mengatur berbagai aspek pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

    “Semangat kemerdekaan harus terus kita jaga dengan menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian pesan yang disampaikan dalam momentum tersebut.

    Rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Papua Barat Daya juga diisi dengan penyerahan sejumlah bantuan yang bersumber dari dana Otsus serta berbagai bentuk bantuan lainnya kepada masyarakat.

    Penyerahan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dalam bentuk upacara, tetapi juga diwujudkan melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Papua Barat Daya pun menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan semangat kebangsaan, serta memperkokoh komitmen bersama dalam membangun daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

  • Gubernur Elisa Kambu Resmi Luncurkan SP2D Online SIPD dan KKPD, Perkuat Tata Kelola Keuangan Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel. Peluncuran tersebut berlangsung di Vega Prime Hotel, Kota Sorong Papua Barat Daya, pada Jumat (7/8/2026).

    Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Agus Fatoni, jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Bank Papua, Bank Indonesia, BPKP, DPR Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh perangkat daerah.

    Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri beserta jajaran yang hadir di Kota Sorong. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi dukungan nyata bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah yang semakin modern dan akuntabel.

    Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua), Bank Indonesia, BPKP, DPR Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh perangkat daerah yang telah berkolaborasi dan mendukung terselenggaranya peluncuran SP2D Online SIPD dan KKPD.

    Elisa Kambu menegaskan bahwa peluncuran SP2D Online SIPD dan KKPD merupakan momentum penting dalam perjalanan pembangunan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai daerah otonom baru, Papua Barat Daya memiliki tanggung jawab membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya mampu menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjamin pengelolaan setiap rupiah APBD secara tertib dan bertanggung jawab.

    Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh lagi mempertahankan pola kerja lama yang lambat, berbelit-belit, terlalu bergantung pada dokumen fisik, dan sulit dipantau. Pemerintah harus terus melakukan pembaruan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat pelayanan, memperkuat pengendalian, meningkatkan transparansi, serta mendukung kualitas pengambilan keputusan.

    “Oleh karena itu, peluncuran SP2D Online SIPD dan KKPD bukan sekadar peluncuran aplikasi atau fasilitas pembayaran. Ini merupakan bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penerapan transaksi nontunai atau cashless government,” ujar Elisa Kambu.

    Ia menjelaskan, transformasi tersebut harus menghadirkan perubahan nyata, mulai dari proses administrasi yang lebih sederhana, transaksi yang lebih transparan, hingga pengawasan yang dapat dilakukan sejak proses berlangsung, bukan hanya setelah kegiatan selesai.

    Dengan sistem yang terintegrasi, lanjutnya, pemerintah juga dapat mengurangi risiko duplikasi dokumen, manipulasi data, keterlambatan penyampaian SP2D, serta ketidaksesuaian antara dokumen pencairan dengan transaksi pada rekening kas daerah.

    Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa percepatan pencairan dana bukanlah satu-satunya tujuan. Kecepatan harus tetap diiringi dengan ketepatan, keamanan, kepatuhan, dan akuntabilitas. Setiap SP2D yang diterbitkan wajib didasarkan pada dokumen yang benar, anggaran yang tersedia, kegiatan yang sah, serta telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Elisa Kambu juga menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh mengurangi kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, teknologi harus menjadi instrumen untuk memperkuat sistem pengendalian. Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kapasitas bendahara dan pengelola keuangan agar memahami prosedur, kewenangan, risiko, mekanisme pertanggungjawaban, serta langkah yang harus dilakukan apabila terjadi gangguan atau transaksi yang tidak sesuai.

    Selain itu, Inspektorat dan aparat pengawasan internal pemerintah diminta memperkuat pengendalian berbasis risiko sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi kesalahan, tetapi mampu mencegah potensi penyimpangan sejak awal.

    Kepada Bank Papua, Gubernur berharap agar terus menjamin keandalan sistem, keamanan data, perlindungan transaksi, kontinuitas layanan, serta menyediakan layanan pengaduan dan penanganan gangguan secara cepat. Pelaksanaan SP2D Online SIPD dan KKPD juga akan dievaluasi secara berkala guna memastikan implementasinya berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.Gubernur Elisa Kambu Resmi Luncurkan SP2D Online SIPD dan KKPD, Perkuat Tata Kelola Keuangan Papua Barat Daya

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan melalui digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

    Ia juga mengapresiasi Bank Papua atas kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah, termasuk kontribusi para bendahara dan peserta kegiatan teknis yang telah mendukung implementasi sistem tersebut.

    Menurut Agus Fatoni, penerapan SP2D Online yang terhubung dengan SIPD mampu memangkas proses pencairan dana yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama. Sistem tersebut mengubah proses manual menjadi layanan yang berlangsung secara real-time, tanpa penggunaan kertas (paperless), lebih terstruktur, meningkatkan efisiensi, meminimalkan kelalaian administrasi, serta memperkuat proses pelaporan dan akuntabilitas.

    “SP2D Online yang terhubung dengan SIPD mengintegrasikan pemerintah daerah dengan perbankan secara langsung dalam proses pencairan dana sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien,” jelasnya.

    Agus Fatoni mengungkapkan bahwa hingga saat ini implementasi SP2D Online telah diterapkan di 311 pemerintah daerah di Indonesia, meliputi 29 provinsi, 64 kota, dan 265 kabupaten. Ia mengapresiasi daerah-daerah yang terus mendorong percepatan transformasi digital, termasuk Provinsi Papua Barat Daya yang resmi mengimplementasikan SP2D Online SIPD dan KKPD.

    Melalui peluncuran ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi memulai implementasi SP2D Online SIPD dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan. Gubernur Elisa Kambu berharap langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, efisien, aman, dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.

  • Pangdam XVIII/Kasuari Perkuat Sinergi dengan Kapolda dan Pemprov PBD Lewat Silaturahmi di Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru menggelar silaturahmi bersama Kapolda Papua Barat Daya dan sejumlah pejabat daerah di Rumah Makan Mamberamo Seafood, Kota Sorong, Selasa (14/7/2026). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban itu menjadi momentum memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan di Papua Barat Daya.

    Kegiatan yang dimulai pukul 11.00 WIT tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam XVIII/Kasuari sebagai bagian dari komitmen membangun koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.

    Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han., anggota BP3OKP Papua Barat Daya, Danrem 181/PVT Kolonel Inf. Slamet Riadi, S.I.P., Asisten I Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya.

    Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas pentingnya memperkuat hubungan kelembagaan dan meningkatkan koordinasi antarlembaga guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Papua Barat Daya.

    Plt. Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, mengatakan bahwa silaturahmi ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga komunikasi yang harmonis antarinstansi.

    “Silaturahmi ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Papua Barat Daya,” ujar Kompol Jenny.

    Ia menambahkan, kolaborasi yang baik antarinstansi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah.

    “Dengan komunikasi yang intensif dan kerja sama yang solid, diharapkan seluruh unsur dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga situasi yang aman dan kondusif,” tambahnya.

    Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh keakraban hingga selesai, mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat stabilitas dan kebersamaan di Provinsi Papua Barat Daya.

  • Gubernur dan Wakapolda Hadiri Temu Raya V PAM GKI Se-Tanah Papua di Aimas

    Melanesiatimes.com, Aimas Kab.Sorong – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat Daya, Kombes Pol. Fernando Sanches Napitupulu, S.I.K., mewakili Kapolda Papua Barat Daya menghadiri pembukaan Temu Raya V Persekutuan Anggota Muda (PAM) Gereja Kristen Injili (GKI) se-Tanah Papua yang digelar di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, Minggu (12/7/2026).

    Kegiatan yang dimulai pukul 15.00 WIT tersebut mengangkat tema “Milikilah Hikmat dan Pengertian Supaya Engkau Hidup” dengan subtema “Temu Raya PAM GKI se-Tanah Papua sebagai ajang membangun spiritualitas dan karakter pemuda memasuki peradaban kedua Bangsa Papua dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 serta menghadapi perubahan global.”

    Pembukaan Temu Raya V PAM GKI dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Dr. Andrikus Mofu, M.Th., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua Barat Daya, serta peserta dari sekitar 70 klasis yang berasal dari 12 wilayah GKI se-Tanah Papua.

    Selama kegiatan berlangsung, suasana penuh sukacita dan kebersamaan terlihat mewarnai jalannya acara. Para peserta diajak untuk memperkuat nilai-nilai iman, hikmat, serta pengabdian sebagai generasi muda gereja yang siap menjadi agen perubahan dalam mendukung pembangunan Papua dan Indonesia.

    Plt. Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, menjelaskan bahwa kehadiran Wakapolda Papua Barat Daya merupakan wujud dukungan Polri terhadap kegiatan keagamaan yang berfokus pada pembinaan generasi muda.

    “Kehadiran Wakapolda Papua Barat Daya merupakan bentuk dukungan Polri terhadap kegiatan keagamaan dan pembinaan generasi muda yang berorientasi pada penguatan karakter, persatuan, serta terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif,” ujar Kompol Jenny.

    Ia menambahkan, Polri berkomitmen mendukung setiap kegiatan positif yang mampu mempererat persaudaraan, memperkuat nilai-nilai toleransi, serta membangun karakter generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

    Temu Raya V PAM GKI se-Tanah Papua dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan berbagai agenda, mulai dari pembinaan rohani, diskusi, pengembangan karakter, hingga kegiatan kebersamaan antarpemuda GKI dari seluruh Tanah Papua.

    Melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir generasi muda Papua yang memiliki iman yang kuat, berintegritas, berkarakter, serta siap berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.(***)