Melanesiatimes.com – Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Agustomi Masik, pada Selasa (25/2/2025), ditegaskan bahwa pendamping desa dilarang terlibat dalam politik praktis atau mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k, l, dan m UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Meskipun tidak mencalonkan diri sebagai caleg, faktanya masih banyak pendamping desa yang terlibat sebagai pengurus partai politik. Salah satu pengamat politik di Provinsi Papua Barat Daya, Arif Rahabaf menyatakan bahwa keberadaan pendamping desa yang terlibat dalam parpol dapat mengarahkan masyarakat demi kepentingan politik tertentu.
“Ketika berbicara tentang kepentingan politik, sudah tentu masyarakat dapat diarahkan melalui partai yang menunggangi pendamping desa tersebut. Jika pembatasan hanya pada caleg, itu sama saja dengan membuang garam ke laut,” ujarnya.
Menurut Arif, untuk memutus mata rantai keterlibatan politik dalam pendampingan desa, diperlukan perekrutan ulang secara menyeluruh, dari tingkat wilayah hingga pendamping lokal desa. “Formasi pendamping desa saat ini merupakan produk dari rezim yang lama, dan banyak di antaranya masih aktif sebagai pengurus partai,” ungkapnya.
Ia mengharapkan agar semua pendamping desa harus menjalani proses perekrutan ulang, agar kepentingan masyarakat dapat dipertaruhkan murni untuk negara, bukan untuk kepentingan partai.
“Hampir semua pendamping desa kemarin maju menjadi caleg dan menggunakan posisi mereka sebagai alat politik terhadap masyarakat, meski banyak masyarakat yang sudah cukup paham untuk tetap memilih sesuai kehendak mereka,” tambah Arif.
Arif juga menyoroti bahwa pendamping desa pada tahun 2024 memiliki warna politik yang jelas, terkait dengan partai mana mereka berafiliasi. “Pendamping desa dibiayai oleh negara, tetapi kepentingan politiknya bertujuan untuk membesarkan partai. Hal ini mencerminkan kemunduran berpikir bagi generasi bangsa,” tegasnya.
Sebagai penegasan, Arif menekankan bahwa semua pendamping desa harus mundur dari kepengurusan partai agar masyarakat tidak lagi dipaksakan untuk mengikuti kepentingan partai tertentu.
Berkaca pada Pileg 2024 kemarin hampir sebagian besar pendamping desa menjadi caleg dan fakta yang terjadi mereka tidak mengundurkan diri dari pendamping desa bahkan mengarahkan masyarakat untuk memilih mereka, dan sekretariat dijadikan tempat pemembahasan politik.
“Saya berharap kepada Bapak Menteri Desa agar serius menyikapi hal ini, seluruh pendamping desa, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mengundurkan diri dari partai, karena banyak masyarakat yang menjadi korban dari kepentingan politik mereka, kalau tidak besedia di pecat saja sebagai pendamping,” tutupnya.