Melanesia Times

Tag: Pertamina Patra Niaga

  • Pengawasan Distribusi BBM Diperketat, Pemerintah Pastikan Stok di Papua Barat Daya Masih Aman

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama sejumlah pemangku kepentingan memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan ketersediaan tetap aman bagi masyarakat.

    Upaya tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi distribusi BBM yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta Pertamina. Kegiatan ini berlangsung di Rilych Panorama Hotel pada Rabu (1/4/2026).

    Kepala Bidang SDM Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat Daya, Yance Susim, mengatakan bahwa pengawasan distribusi BBM merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun, meskipun dengan keterbatasan anggaran.

    “Kegiatan ini sudah hampir setiap tahun kami lakukan. Sekalipun nilainya kecil, tapi sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari distribusi BBM oleh Pertamina hingga ke tingkat transportir dan SPBU, untuk memastikan penyaluran sesuai prosedur dan tepat sasaran.

    Menurutnya, pengawasan ini juga didasarkan pada perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan BPH Migas sejak tahun 2005. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memastikan distribusi berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

    Terkait ketersediaan, Yance menegaskan bahwa stok BBM di Papua Barat Daya masih dalam kondisi aman, bahkan mencukupi hingga sembilan hari ke depan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina. Stok saat ini masih tersedia sekitar sembilan hari, jadi masyarakat tidak perlu panik,” jelasnya.

    Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah temuan di lapangan, seperti keterlambatan distribusi hingga pengurangan kuota di beberapa wilayah. Bahkan, terdapat indikasi pelanggaran seperti penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.

    “Kalau pelanggaran tentu ada, tapi masih skala kecil. Untuk penindakan lebih lanjut itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” tegasnya.

    Ia juga mendorong pembentukan tim pengawas atau satuan tugas (Satgas) lintas instansi untuk memperkuat pengawasan serta menekan praktik penyalahgunaan BBM di lapangan.

    Sementara itu, Wakil Ketua Hiswana Migas Provinsi Papua Barat Daya, Maximus Air, menegaskan bahwa pihaknya bersama Pertamina terus melakukan pengawasan bersama guna meminimalisir pelanggaran.

    “Memang tidak bisa kita hilangkan sepenuhnya, tapi setidaknya bisa kita kurangi. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi di Sorong sudah jauh lebih baik,” katanya.

    Ia menjelaskan, koordinasi dengan Pertamina terus dilakukan, termasuk dalam pengawasan kuota BBM subsidi yang disalurkan ke SPBU. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan rekomendasi sanksi kepada Pertamina maupun BPH Migas.

    “Sanksi itu bertahap, mulai dari pembinaan, peringatan, hingga pencabutan izin oleh pemerintah daerah jika pelanggaran terus berulang,” ujarnya.

    Maximus juga menekankan pentingnya pembentukan Satgas pengawasan yang melibatkan pemerintah dan aparat penegak hukum, guna memperkuat pengendalian distribusi BBM di lapangan.

    Di waktu yang sama, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Papua Barat Daya, Yunus Muharrahman, memastikan bahwa kondisi distribusi BBM saat ini semakin kondusif dibandingkan awal tahun.

    “Kalau dibandingkan Januari, antrean sekarang jauh berkurang dan lebih kondusif, meskipun masih ada oknum-oknum tertentu,” ungkapnya.

    Ia menyebutkan bahwa Pertamina terus melakukan pengawasan secara rutin serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Hiswana Migas. Setiap laporan terkait penyalahgunaan langsung ditindaklanjuti, termasuk mencegah kendaraan yang melakukan pengisian berulang.

    Selain itu, Pertamina juga telah memberikan sanksi kepada sejumlah SPBU di Kota Sorong.

    “Sejak Januari hingga sekarang, kami sudah memberikan pembinaan berupa surat peringatan kepada tiga SPBU. Bahkan ada penghentian sementara penyaluran untuk produk tertentu sesuai pelanggaran,” jelasnya.

    Menjelang momentum Idulfitri, Yunus memastikan bahwa stok BBM di wilayah Papua Barat Daya dalam kondisi aman dan distribusi berjalan sesuai rencana.

    “Stok dari fuel terminal Sorong aman. Jadi masyarakat tidak perlu terpancing isu kenaikan BBM,” tegasnya.

    Pemerintah, pelaku usaha, dan Pertamina berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, guna memastikan distribusi BBM berjalan adil, merata, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya.

  • DPRD Kota Sorong RDP dengan Pertamina Bahas Distribusi BBM dan Antrean Solar

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – DPRD Kota Sorong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga dan sejumlah pengelola SPBU untuk membahas persoalan pendistribusian BBM, khususnya solar subsidi dan Pertalite, yang belakangan dikeluhkan masyarakat.

    RDP tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Sorong John Lewarissa bersama Komisi IV yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Sorong, pada Rabu (28/01/2026).

    Rapat ini digelar menyusul aksi demonstrasi di sekitar Depot Pertamina Sorong beberapa hari sebelumnya.

    Dalam forum rapat dengan pendapat, anggota DPRD Kota Sorong melontarkan berbagai pertanyaan dan pernyataan kritis kepada pihak Pertamina dan pengelola SPBU. DPRD menyoroti kelangkaan solar subsidi dan Pertalite yang dinilai memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.

    “Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat dan sopir angkutan terkait antrean solar dan Pertalite. Ini harus dicarikan solusi konkret agar tidak terus berulang,” ujar salah satu anggota DPRD dalam rapat.

    DPRD juga mengusulkan agar jam operasional pengisian BBM diperpanjang, mulai pagi hari hingga pukul 18.00 WIT dan pukul 18.00 hingga 06.00 pagi guna mengurangi penumpukan antrean.

    Selain itu, DPRD mendorong agar seluruh SPBU di Kota Sorong dapat menyalurkan solar, sehingga antrean tidak hanya terpusat di beberapa SPBU tertentu salah satunya SPBU Hangseng yang selalu menghambat lalu lintas.

    “Jangan hanya tiga SPBU yang melayani solar. Kalau bisa, semua SPBU dilibatkan supaya antrean tidak menumpuk di satu titik,” tegas anggota DPRD lainnya.

    Menanggapi usulan tersebut, perwakilan Pertamina Patra Niaga Yunus Murrahman Sales Branch Manager I Papua Barat, menjelaskan bahwa penetapan SPBU penyalur solar bukan kewenangan Pertamina di daerah.

    “Itu bukan kewenangan kami di daerah, tetapi kewenangan BP Migas dan kantor pusatnya di jakarta. Jika mau diusulkan, harus melalui permintaan resmi dari Pemerintah Kota Sorong kepada BP Migas di Jakarta,” ujar Yunus

    DPRD Kota Sorong memastikan akan menyampaikan hasil RDP tersebut kepada Pemerintah Kota Sorong, sekaligus mengusulkan permintaan penambahan kuota solar serta evaluasi penyaluran di beberapa SPBU.

    Selain persoalan BBM, DPRD juga menyoroti kelangkaan minyak tanah yang masih dikeluhkan masyarakat. Namun, rapat khusus bersama agen minyak tanah belum dapat dilaksanakan.

    “Untuk minyak tanah, DPRD akan menjadwalkan rapat lanjutan bersama pihak agen,” ujar Ketua Komisi IV Muhammad Saman Bugis.

    Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Sorong, Yunus Murrahman, dalam penjelasannya menyampaikan bahwa secara umum ketersediaan stok BBM di Kota Sorong dalam kondisi aman.

    “Dengan DPRD Kota Sorong kami membahas pendistribusian BBM, termasuk isu yang kemarin sama-sama kita ketahui adanya aksi demonstrasi di sekitar Depot Pertamina Sorong. Hari ini kami menghadiri undangan tersebut untuk memberikan penjelasan kepada para wakil rakyat,” kata Yunus.

    Ia menegaskan, tidak ada kendala dari sisi stok, namun ada sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait pola antrean di SPBU.

    “Kami jelaskan semua hal yang mungkin dipertanyakan terkait kuota, pendistribusian, dan aturan di SPBU-SPBU. Sebenarnya tidak ada kendala sama sekali dari sisi stok,” ujarnya.

    Yunus juga menyinggung hasil inspeksi mendadak lintas sektor yang dilakukan akhir pekan lalu. Menurutnya, langkah tersebut berdampak pada berkurangnya antrean kendaraan, khususnya di SPBU penyalur solar.

    “Setelah adanya sidak dua hari kemarin, kondisi diakui oleh SPBU, antrean jadi semakin landai atau bahkan kosong. Alhamdulillah berarti action kita kemarin ada hasilnya, mengurangi atau malah menghapus antrean,” ungkapnya.

    Ia berharap pengawasan terpadu dapat dilakukan secara rutin agar distribusi BBM di Kota Sorong semakin tertib.