Melanesia Times

Tag: Politik

  • Dibentak Roy Suryo, Jenderal Aryanto Dibelain Habib Syakur: Di Mana Adabmu?

    Melanesiatimes.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap Roy Suryo dan pengacaranya, Ahmad Khozinuddin yang berani membentak Purnawirawan Jenderal Polisi Aryanto Sutadi dalam debat terkait kasus ijazah Presiden Joko Widodo.

    Sikap Tidak Sopan dan Tidak Sesuai Ajaran Islam

    Habib Syakur menegaskan bahwa sikap arogan yang ditunjukkan Roy Suryo dan Khozinuddin tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan adab dan penghormatan, terutama kepada seorang purnawirawan jenderal yang telah mengabdi untuk negara.

    “Membentak seorang purnawirawan Jenderal polisi adalah bentuk ketidaksopanan yang nyata. Ini bukan cara bermujadalah yang baik, apalagi dalam Islam kita diajarkan untuk berbicara dengan hikmah,” tegas Habib Syakur.

    “Khozinuddin dan Roy Suryo gak punya tata krama dan adab,” ucap dia lagi.

    Roy Suryo Kelabakan, Hanya Bermodal Foto Tanpa Bukti Fisik

    Habib Syakur juga mengkritik ketidaksiapan Roy Suryo dalam membuktikan klaimnya bahwa ijazah Jokowi palsu. Faktanya, Roy hanya mengandalkan foto tanpa pernah memegang dokumen asli, sementara Aryanto Sutadi dengan tegas mempertanyakan dasar penelitiannya.

    “Kalau memang punya bukti kuat, mengapa tidak disampaikan dengan data yang valid? Jangan sampai masyarakat terpancing oleh narasi-narasi provokatif yang justru memecah belah,” lanjutnya.

    Khozinuddin, Mantan HTI yang Kerap Bikin Gaduh

    Habib Syakur juga menyorot rekam jejak Ahmad Khozinuddin pengacara Roy Suryo yang dikenal sebagai mantan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Khozinuddin sebelumnya sudah kerap menjadi sorotan karena pernyataan-pernyataan kontroversialnya yang dinilai memicu kegaduhan.

    Beberapa waktu lalu, sebuah video viral di TikTok memperlihatkan seorang warga mengecam Khozinuddin karena dianggap sengaja membuat keributan.

    “Kamu tidak tahu adab. Memang kamu dilahirkan untuk menghujat? Ayo ketemu saya, jangan cuma berani di belakang layar!” hardik seorang pria berpeci dalam video tersebut.

    Netizen pun ramai-ramai mengkritik Khozinuddin, dengan komentar seperti:
    – “Saya percaya ijazah Jokowi asli!” (Mardiyah Boewono)
    – “Puas banget dan 1.000.000% asli!” (Muhammad Wahyudi)

    Peringatan untuk Masyarakat: Jangan Terprovokasi!

    Habib Syakur mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh narasi-narasi yang sengaja dibuat untuk menciptakan kegaduhan nasional.

    “Kita harus bijak menyikapi isu-isu seperti ini. Jangan sampai perpecahan terjadi hanya karena klaim-klaim tanpa dasar. Mari kita dukung proses hukum yang benar, bukan provokasi yang meresahkan,” tuturnya.

    Dari sikap Roy Suryo Cs yang berani membentak jenderal, hingga klaim-klaim tidak berdasar yang terus disebarkan, jelas bahwa motif mereka patut dipertanyakan.

    GNK pun mendesak agar pihak berwajib menindak tegas setiap upaya provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum.

    “Kami mendukung langkah tegas Polda Metro Jaya jika perlu memproses hukum mereka yang sengaja menyebar dugaan kebohongan dan memecah belah bangsa,” pungkas Habib Syakur.

  • Papua Pegunungan Digeber! Komisi II DPR RI Turun Langsung ke Lokasi

    Melanesiatimes.com – Komisi II DPR RI lagi-lagi unjuk aksi nyata! Kali ini mereka turun langsung ke Papua Pegunungan buat ngecek seberapa jauh perkembangan daerah otonomi baru (DOB) itu berjalan, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dasar.

    Dipimpin langsung oleh Giri Ramanda, Komisi II bareng Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, jajaran Dirjen Kemendagri, hingga para bupati dan wakil bupati dari 8 kabupaten se-Papua Pegunungan, ngumpul bareng buat bahas berbagai kendala dan solusi di Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.

    Lokasinya bukan sembarang tempat, karena di sanalah berdiri Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), lahan hibah dari Pemkab Jayawijaya yang jadi titik awal pembangunan gedung-gedung strategis seperti Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

    “Kami datang untuk ngecek langsung tahun ketiga pelaksanaan DOB Papua Pegunungan. Pemerintah pusat dan daerah harus kerja bareng biar pembangunan bisa ngebut dan aspirasi rakyat benar-benar terpenuhi,” ujar Giri Ramanda, Kamis (16/5/2025) di Wamena.

    Sebagai wakil dari Fraksi PDI-Perjuangan, Giri juga menekankan pentingnya menjaga komitmen terhadap implementasi UU Nomor 16 Tahun 2022 soal pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

    Yang menarik, lokasi KIPP dipindah dari Wouma-Walesi ke Gunung Susu, wilayah yang dinilai lebih strategis dan aman. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo, yang menyebut perubahan lokasi ini penting demi kelangsungan pembangunan jangka panjang.

    Tim Komisi II nggak cuma jalan-jalan doang. Mereka membedah banyak isu krusial, di antaranya:

    • Pemindahan lokasi KIPP dari Wouma ke Gunung Susu milik LIPI

    • Pembangunan gedung kantor Gubernur, DPRP, MRP, dan OPD

    • Urusan pemerintahan dari masa Penjabat ke Gubernur definitif

    • Realisasi anggaran dari APBN, Dana Otsus, DAU, DAK, dan dana desa

    • Proses penyerahan aset & dokumen dari provinsi induk

    • Penyelesaian RTRW Provinsi Papua Pegunungan

    • Prioritas pengangkatan ASN dari Orang Asli Papua (OAP) minimal 80%

    Komisi II berharap target-target tersebut bisa dikejar maksimal dalam 3 tahun ke depan. Tapi kalaupun ada yang molor, jangan sampai kelamaan.

    “Kalau telat, jangan berlarut. Kita cari solusi bareng. Selama ada komunikasi dan niat baik, semua bisa diatasi,” tegas Giri.

    Papua Jadi Prioritas Penataan DOB Nasional

    Komisi II juga menyampaikan bahwa Papua Pegunungan termasuk prioritas dalam penataan DOB karena statusnya sebagai provinsi Otonomi Khusus. Dengan dasar hukum yang kuat dan dukungan dari pusat, Papua diharapkan bisa ngebut dalam pembangunan.

    “Kita ingin Papua Pegunungan jadi contoh sukses DOB. Semangat penataan ini bisa bikin pembangunan lebih terarah dan responsif ke kebutuhan rakyat,” tutup Giri.

    Kunjungan ini jadi sinyal kuat bahwa Papua Pegunungan — sebagai provinsi ke-37 di Indonesia — siap jadi lokomotif baru pembangunan dan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih.

  • Dukung Hilirisasi ala Prabowo, PP GPI: Ini Kunci Menuju Indonesia Emas 2045!

    Melanesiatimes.com – Dukungan terhadap program “Asta Cita” Presiden Terpilih Prabowo Subianto makin kencang! Kali ini datang dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), yang menyatakan komitmennya mendukung penuh agenda pembangunan Prabowo, khususnya soal hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

    “Program ini, yang udah resmi tertuang di Perpres No. 12 Tahun 2025, menurut kita jadi senjata utama menuju Indonesia Emas 2045,” kata Irwan Abd. Hamid, Sekretaris Jenderal PP GPI, Jumat (16/05/2025).

    Irwan yang juga jebolan Magister Hukum STIH IBLAM Jakarta ini menjelaskan, hilirisasi alias proses mengolah bahan mentah jadi produk jadi, itu bukan cuma urusan pabrik—tapi soal masa depan ekonomi bangsa.

    “Bayangin deh, kalau semua bahan tambang kita olah di dalam negeri, bukan cuma nilai tambahnya lebih gede, tapi juga bisa ciptain lapangan kerja dan ningkatin daya saing Indonesia di level global,” tegas Irwan.

    Ia juga menyoroti keberhasilan hilirisasi bijih nikel yang dimulai sejak 2009 lewat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Dulu kita kirim ore ke luar negeri, sekarang bisa diolah sendiri. Itu artinya, Indonesia nggak cuma jadi tukang gali, tapi juga tukang olah!”

    Dan efeknya nyata. Di Maluku Utara, industri nikel menyerap tenaga kerja besar-besaran. Contohnya:

    • Harita Nickel (Pulau Obi): 30.000 pekerja (20 ribu di antaranya karyawan tetap)

    • Sahid Kawasi: Lebih dari 18.000 orang

    • IWIP (Weda Bay): Hingga 2025 udah serap 82.000 tenaga kerja, 80% dari warga lokal

    Irwan juga buka suara soal kampanye hitam dari beberapa LSM asing dan LSM lokal yang didanai pihak luar negeri. Menurutnya, mereka sengaja bikin narasi negatif untuk ganggu program hilirisasi nasional yang sudah mulai nunjukin hasil nyata.

    “Kita harus jadi garda depan jaga sumber daya alam kita. Jangan kasih celah buat pihak-pihak yang punya agenda terselubung ganggu arah pembangunan kita,” tegas Irwan.

    Sebagai anak asli Ternate, Irwan bangga hilirisasi bisa bantu naikin ekonomi Maluku Utara. FYI, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2024 tembus 13,73%, tertinggi se-Indonesia! Kontribusi utamanya datang dari sektor industri pengolahan yang menyumbang 24,69%. Bandingin sama rata-rata nasional yang cuma 5,03%.

    “Jangan ragu dukung hilirisasi. Ini bukan cuma strategi ekonomi, tapi jalan kita menuju masa depan Indonesia yang mandiri dan maju,” pungkas Irwan.

  • Oknum Anggota TNI Keroyok Relawan Ganja-Mahfud di Boyolali, Inilah 6 Sikap TNI

    Melanesiatimes.com – Relawan Calon Presiden Ganjar Pranowo- Mahfud MD dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali bikin gegera, insiden tersbut lansung direspon oleh Denpom IV/4 Surakarta yang lansung turun tangan untuk menangani kasus tersebut.

    Kasus tersebut bermula saat rewalan Ganjar -Mahfud melintas di depan markas TNI di Boyolali, yang dengan spontan oknum anggota TNI Yonif 408/Suhbrastha keluar dari markas dan melakukan pengeroyokan terhadap korban melintas.

    Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (30/12/2023) siang. Peristiwa itu terjadi di jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali.

    Berikut sikap TNI atas kasus penganiayaan tersebut seperti dilansir:

    1. Dandim Akui Ada Oknum Prajurit Keroyok Relawan Ganjar.

    “Saya sampaikan kasus penganiayaan tersebut benar adanya dan pelakunya adalah beberapa oknum anggota dari Yonif 408/Suhbrastha,” kata Dandim 0724/Boyolali, Letkol (Inf) Wiweko Wulang Widodo dalam konferensi pers di Makodim Boyolali seperti dilansir detikJateng, Minggu (31/1/2023).

    2. Penanganan oleh Denpom.

    Wiweko mengatakan saat ini kasus tersebut sudah dalam penanganan Denpom IV/4 Surakarta. Pihak Denpom saat ini masih memintai keterangan anggota yang diduga terlibat penganiayaan itu untuk kepentingan proses hukum.

    3. TNI Koordinasi Bantu Pengobatan.

    “Kami menyesalkan dan menyayangkan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kita terhadap masyarakat dan komitmen pimpinan TNI Angkatan Darat untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku,” imbuh Wiweko.

    4. 15 Anggota Diperiksa.

    Denpom IV/4 Surakarta kini sudah memeriksa 15 anggota dari Yonif 408/Suhbrasta terkait kasu penganiayaan relawan Ganjar.

    5. TNI Tegaskan Yang Bersalah Ditindak

    Ditegaskan Wiweko, saat ini proses terus berlanjut supaya kejadian yang berlangsung dapat diredakan. Komitmen pimpinan TNI untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku.

    “Siapapun nanti oknum anggota yang terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan tersebut, akan diambil tindakan secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya.

    6. Panglima TNI Buka Suara

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah buka suara terkait kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Boyolali. Agus mengatakan Dandim Boyolali sudah melakukan sejumlah langkah terkait penanganan kasus tersebut.

  • Usut Tuntas Hoax e-book tentang Dinasti Politik Jokowi, GPK: Masyarakat Jangan Terpengaruh dengan Berita Menyesatkan di Tahun Politik

    Melanesiatimes.com – Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) menyoroti fenomena maraknya berita maupun informasi hoax yang sudah gentayangan di media sosial jelang Pemilu 2024.

    Termasuk, adanya berita hoaks e-book berjudul Melenggangkan Dinasti Jokowi, Lupakan Netralitas Korbankan Rekan Sejawat. Dan berita ini sebelumnya telah dibantah Tirto dan Kurawal Foundation.

    “Usut tuntas kasus tersebut hingga tuntas, media yang dicatut juga harusnya melaporkan ke pihak Kepolisian. Masyarakat harus cerdas dan jangan terpengaruh berita yang menyesatkan saat tahun politik kali ini,” tegas Ketua GPK Abdullah Kelrey, hari ini.

    Menurutnya, saat ini suhu politik di tanah air sudah mulai hangat bahkan sudah mulai memanas. Dan isu liar itu kini sudah mulai menyasar ke Presiden Jokowi dan institusi Polri.

    “Kasus ini harus dibuka secara gamblang, telusuri, dan tangkap pelakunya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jangan sampai merugikan banyak orang saat masyarakat harus menghadapi Pemilu dengan riang gembira,” tuturnya.

    Rey pun berpesan agar semua pihak bisa memberikan edukasi pada masyarakat awam, bukan malah memperlebar jarak dan jurang yang sudah ada dengan isu-isu sensitif tersebut.

    “Ada unsur politis dibalik grand desain hoax e-book tersebut. Ada kampanye hitam, dan ini harus dilawan dengan ungkap konspirasi tersebut,” pungkasnya.