Melanesia Times

Tag: PT.Gag Nikel

  • PT. Gag Nikel Perkuat Kolaborasi Bersama Insan Pers dan LSM Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong – PT. Gag Nikel menggelar pertemuan tahunan atau rapat koordinasi eksternal bersama insan pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung di Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (22/01/2025).

    Rapat koordinasi tersebut menghadirkan pemateri nasional, Akhiar Salmi, merupakan salah satu Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, yang membawakan materi tentang peran media dan LSM dalam mencegah masyarakat terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, PT Gag Nikel juga menghadirkan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia, Aji Priyo Anggoro, sebagai narasumber.

    Dalam pemaparannya, Aji Priyo Anggoro menegaskan pentingnya sinergi antara perusahaan dengan insan pers. “Dalam kondisi apa pun, wartawan harus tetap dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan PT Gag Nikel,” ujarnya.

    Ia menambahkan, media memiliki peran strategis sebagai mitra perusahaan sekaligus pihak yang dapat memberikan masukan serta kritik yang konstruktif. “Peran media sangat penting sebagai mitra strategis perusahaan, sekaligus pihak yang dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun,” katanya.

    Sebagai perusahaan berbasis mineral nikel yang berorientasi global, lanjut Aji, PT Gag Nikel memiliki visi keberlanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan terus menanamkan nilai-nilai budaya kerja yang menjadi fondasi organisasi dalam menjalankan operasionalnya.

    Sementara itu, Office Manager PT Gag Nikel, Rudi Sumual, mengatakan bahwa rapat koordinasi eksternal bersama insan pers dan LSM merupakan agenda rutin tahunan perusahaan. “Kegiatan ini merupakan agenda tahunan dan telah kami laksanakan untuk yang keempat kalinya,” ungkap Rudi.

    Ia menambahkan, rangkaian kegiatan tidak hanya berhenti pada rapat koordinasi, tetapi juga akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan. “Setelah ini, kegiatan akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Pulau Gag,” jelasnya.

    Usai pemaparan materi dari para narasumber, forum dibuka untuk sesi tanya jawab. Berbagai pertanyaan muncul dari peserta, baik dari kalangan wartawan maupun LSM. Topik yang dibahas cukup beragam, mulai dari penerapan Undang-Undang ITE, operasional PT Gag Nikel, hingga persoalan pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) PT Gag Nikel terhadap daerah dalam rentang waktu 2018–2025.

  • Ketua Bapemperda : BP2RD R4 Segera Tunjukan Dokumen Perda Royalti PT.Gag Nikel

    Melanesiatimes.com, Waisai – Menyikapi pernyataan Kepala BP2RD Kabupaten Raja Ampat terkait regulasi pajak dan retribusi MBLB milik PT. Gag Nikel yang diterbitkan salah satu media online.

     

    Menurut Khadafi, statement Kepala Badan sedikit keliru, undang-undang 28 tahun 2009 yang disebutkan BP2RD, tidak mengatur tentang Mineral Bukan Logam dan Batu (MBLB), Sabtu (15/3/25).

     

    “Pernyataan Kepala BP2RD sangat keliru, pasalnya undang-undang yang disampaikan itu tidak mengatur tentang MBLB, namun lebih kepada persoalan royalti,” jelasnya

     

    Usai membaca isi berita, selaku Ketua Bapemperda, mencoba untuk komunikasikan hal ini dengan PT. Gag Nikel, pajak negara selama ini pihak perusahaan tidak pernah lalai dalam hal pembayaran royalti.

     

    Lanjut Muamar Khadafi, menerangkan bahwa, pada era DPRD sebelumnya yakni periode 2019-2024 telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pembayaran royalti terhadap daerah penghasil.

     

    Berdasarkan keterangan pihak perusahaan bahwa, PT. Gag Nikel tetap melakukan pembayaran, jika hal itu termuat dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

     

    “Berbicara mengenai royalti, DBH dan dana lainya, lembaga telah merancang dokumen tersebut tetapi hingga saat ini mentah, belum mendapatkan nomor seri. Artinya apa Pemda sendirilah yang tidak menindaklanjuti,” tegas Politisi Partai Hanura itu

     

    DPRK periode 2024-2029 itu meminta kepada Noak Komboy selaku Kepala Badan BP2RD segera menunjukan bentuk aturan yang termuat dalam dokumen (Perda) agar dipelajari dan dipakai sebagai acuan dasar untuk mendesak PT. Gag Nikel segera membayar royalti ke daerah.

     

    “Sekarang ini bicara pajak, harus diberingi dengan dasar hukum. Kalau hanya meminta-minta tanpa landasan yang kuat terkesan kita hanya omong-omon doang,” tutup Khadafi Ketua Bapemperda.