Melanesia Times

Tag: Puan Maharani

  • Bertemu Paus Fransiskus, Puan Maharani Uraikan Pancasila

    Melanesiatimes.com – Momentum bersejarah antara Presiden ke 5 Republik Indonesia dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri berjumpa dengan Paus Fransiskus di Istana Apostolik, Vatikan.

    Pada pertemuan bersejarah itu, Megawati dan Paus Fransiskus berdialog terbuka terkait perdamaian dunia dan Toleransi beragama.

    Megawati tidak sendiri, Ketua DPR RI Puan Maharani juga ikut dalam momentum tersebut, saat bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Puan disambut pemimpin Gereja Katolik itu saat datang bersama dengan Presiden ke-5 RI sekaligus ibundanya, Megawati Soekarnoputri.

    Dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh media, Senin (18/12). Puan berbicara dengan Paus Fransiskus soal hubungan Indonesia dengan Vatikan yang sudah terjalin cukup erat sejak zaman Presiden pertama RI, Soekarno. Indonesia dan Vatikan selama ini selalu saling mendukung dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama.

    “Saya sebagai cucu Presiden Soekarno, bersama Ibu saya, Ibu Megawati Soekarnoputri, mewakili keluarga mengucapkan terimakasih kepada Vatikan yang sudah 3 kali memberi bintang kepada Presiden Soekarno di tahun 1956, 1959, dan 1964,” kata Puan di Vatikan.

    Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini pun menyinggung soal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan serta gotong royong. Puan mengatakan, Pancasila-lah yang mengikis perbedaan dan menguatkan kerukunan antar agama di tanah air.

    “Sebagai salah satu negara muslim terbesar, kita Indonesia terus mengutamakan kerukunan antar umat beragama dan Paus Fransiskus menyampaikan bahwa hal itu harus terus dilakukan agar toleransi antar agama terus dijaga agar perdamaian dunia bisa bisa tercipta,” jelasnya.

  • Buntut Pengakuan Mantan Ketua KPK, Puan Buka Suara Terkait Peluang Interpelasi DPR Terhadap Jokowi

    Melanesiatimes.com – Terkait dugaan intervensi Presiden Jokowi terhadap mantan ketua KPK RI Agus Raharjo untuk memberhentikan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto yang disampaikan lansung oleh Agus kepublik menuai pro dan kontra.

    Terbaru, Ketua DPRI RI Puan Maharani angkat suara soal peluang interpelasi DPR terhadap Jokowi  dalam menyikapi pengakuan mantan ketua KPK itu.

    Puan menyampaikan bahwa pihaknya menjunjung tinggi supermasi hukum, namun dia mengatakan usulan interpelasi merupakan hak masing-masing anggota dewan.

    “Kami menjunjung supremasi hukum yang ada. Jadi yang kami kedepankan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik-baik dan benar. Bahwa kemudian ada kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu, itu merupakan hak anggota,” Ujar Puan Maharani, dikutip Melanesiatimes.com, Sabtu (09/12/2023).

    “Kami juga akan mencermati apakah hal itu diperlukan atau tidak. Yang penting bagaimana supremasi hukum itu bisa berjalan secara baik dan benar,” sambungnya.

    Untuk diketahui dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

    1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

    3. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

    a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;

    b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau

    c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

     

  • Ikut Panen Tebu, Puan Dukung PG Sindanglaut Kembali Dibuka Demi Kemandirian Gula

    Ikut Panen Tebu, Puan Dukung PG Sindanglaut Kembali Dibuka Demi Kemandirian Gula

    Melanesiatimes.com – Ketua DPR RI Puan Maharani ikut memanen tebu bersama petani di Kabupaten Cirebon. Ia pun memberikan dukungan untuk peningkatan fasilitas dan sarana prasarana bagi petani tebu demi kemandirian gula nasional.

    Kehadiran Puan di Desa Mertapada Wetan, Kec. Astanajapura, disambut hangat warga, Senin (4/7/2022). Puan memanen tebu bersama 14 orang petani di Kecamatan Astanajapura, Cirebon.

    “Saya belajar motong tebu ternyata aritnya tajam sekali. Mudah ditebas, seakan-akan saya sudah biasa memanen tebu,” kata Puan.

    Setelah memanen, Puan sarasehan dengan sekitar 1.000 petani tebu. Ia berdialog untuk mendengar aspirasi para petani tebu setempat.

    Kepada para petani, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengungkap pihaknya terus berupaya mencarikan solusi mengenai berbagai persoalan yang ada terkait pertanian tebu. Salah satunya adalah, kata Puan, distribusi pupuk bersubsidi yang masih selalu terkendala.

    “Kami selalu mendukung dan menguapayakan agar kesulitan pupuk bisa diatasi dengan tepat sasaran. Bisa melalui koperasi untuk memudahkan distribusi,” ucapnya.

    Puan juga menyoroti masalah kredit bagi para petani tebu yang berharap diberi kemudahan dalam proses pengajuannya. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pemerintah.

    Lahan-lahan tebu di Kecamatan Astanajapura sebelumnya menyuplai Pabrik Gula (PG) Sindanglaut. Namun PG Sindanglaut ditutup sejak awal tahun 2020 hingga waktu yang tak ditentukan karena kurangnya suplai bahan baku tebu beberapa tahun terakhir.

    Para petani tebu berharap agar PG Sindanglaut kembali dibuka sehingga bisa mereka bisa menyuplai hasil tanamnya. Seperti yang disampaikan salah seorang petani tebu, Ibu Nurhayati.

    “Gilingan susah banget mulai dari pupuk, pengennya pabrik itu buka lagi,” ujar Nurhayati.

    Hal yang sama disampaikan petani tebu bernama Ajhar. Ia mengatakan, banyak yang menyayangkan PG Sindanglaut yang penuh historical kini ditutup. Petani juga semakin sulit apabila harus menyuplai tebu ke pabrik gula lain yang lokasinya lebih jauh.

    “Kenapa kita harap buka, romantisme masa kecil hilang sejak lama. Kalau harus ke PG Tersana Baru sewa loadernya aja susah, nggak bisa jauh,” jelasnya.

    Puan pun mengatakan siap membawa aspirasi para petani tebu. Ia juga memberi dukungan agar PG Sindanglaut bisa kembali beroperasional sehingga petani di Cirebon tidak perlu terlalu jauh jika hendak menyuplai tebu.

    “PG Sindanglaut semoga bisa dibuka kembali karena DPR sangat mendukung kemandirian gula nasional, supaya gula impor nggak membanjiri pasar. Selanjutnya bagaimana harga gula dari petani tebu memadai dan bisa dipasarkan,” sebut Puan.

    “Prinsipnya DPR mendukung program-program yang memudahkan petani. Apa yang tadi disampaikan akan saya bawa ke Jakarta. Insya Allah akan ada solusinya,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Puan mendorong agar petani tebu meningkatkan produktivitas yang harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana. Puan menyebut, kemandirian gula nasional dapat terwujud apabila suplai tebu dalam negeri melimpah.

    “Mengurangi impor gula tentu harus didukung oleh produksi gula nasional melalui pabrik-pabrik gula. Tapi ketersediaan pasokan tebu juga harus didukung oleh petani. Jadi hulu dan hilir harus berjalan semua,” ungkap mantan Menko PMK itu.

    Puan menyatakan, gula merupakan salah satu komoditas strategis nasional. Ia yakin Indonesia bisa kembali berjaya sebagai produsen gula andalan dunia apabila kesejahteraan petani tebu terjamin.

    “Kesejahteraan petani tebu perlu menjadi perhatian seluruh elemen bangsa, melalui berbagai dukungan kebijakan serta sarana dan prasarana pendukung produktivitas pertanian,” ucap Puan.

    Cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut mengingatkan ancaman krisis pangan global yang harus disikapi dengan bijaksana oleh para pemangku kepentingan. Puan juga menekankan pentingnya dukungan teknologi pertanian yang dapat membantu peningkatan produktivitas tebu.

    “Hasil panen para petani tebu terus dinantikan oleh seluruh kalangan, baik dunia industri maupun masyarakat di berbagai wilayah,” tegasnya.

    Menurut Puan, peran petani tebu sangat penting terhadap kemandirian pangan Indonesia. Maka, sudah menjadi tanggung jawab negara memastikan kebutuhan mereka dapat terfasilitasi.

    “Kami berterima kasih kepada para petani tebu yang telah bekerja keras mengerahkan seluruh pikiran dan tenaganya untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Puan.

    Di akhir dialog, Puan menyerahkan berbagai bantuan untuk para petank tebu. Bantuan yang diberikan berupa 650 liter pembenah, 20 ribu pupuk NPK, 200 liter herbisida, 25 handsprayer, dan 10 unit pompa air.

    Puan meninjau lahan pertanin tebu bersama sejumlah anggota DPR, yakni Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, Ketua Komisi V Lasarus, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris.

    Kemudian Anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah, Anggota Komisi VI DPR dr. H. Mufti Aimah Nurul Anam, dan Anggota Komisi VIII DPR My Esti Wijayati. Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi juga turut mendampingi.

  • Puan Dukung Pemekaran 3 Wilayah Baru di Papua

    Puan Dukung Pemekaran 3 Wilayah Baru di Papua

    Melanesiatimes.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung rencana pemekaran wilayah 3 provinsi baru di Papua. Ada pun tiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

    Pemekaran wilayah di Papua tersebut tertuang dalam rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan oleh Komisi II DPR. RUU soal 3 provinsi baru Papua itu telah disetujui dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU di Badan Legislasi DPR.

    Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menambahkan, pemekaran wilayah di Papua juga bertujuan agar ada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan penambahan provinsi, Puan berharap Papua bisa semakin maju.

    Tiga provinsi baru di Bumi Cenderawasih itu nantinya akan melingkupi belasan kabupaten yang kini masuk di Provinsi Papua.

    Provinsi Papua Selatan (Ha Anim) akan menjadikan Merauke sebagai ibu kota, kemudian ibu kota Provinsi Papua Tengah (Meepago) akan berada di Timika, dan ibu kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago) adalah Wamena.

    Dengan adanya penambahan tiga provinsi baru di Papua, Indonesia kelak akan memiliki 37 provinsi. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta dukungan masyarakat terkait hal ini.