Melanesia Times

Tag: Reformasi

  • GPK Kecam Aksi Brutal Mahasiswa Trisakti: Demo 21 Mei Ciderai Esensi Reformasi, Polisi Korban Kekerasan Tak Berdosa!

    Archipelagotime.com – Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey menyatakan keprihatinan mendalam atas aksi mahasiswa Trisakti dalam unjuk rasa memperingati Reformasi 21 Mei yang berujung kekerasan terhadap aparat kepolisian.

    Dalam pernyataannya, Kelrey menegaskan bahwa aksi demonstrasi harus berjalan tertib dan menghormati hukum, bukan justru menjadi ajang anarkisme.

    “Kami miris melihat aksi mahasiswa yang seharusnya memperingati Reformasi malah menciderainya sendiri dengan tindakan brutal. Demo boleh, tapi harus sesuai aturan, jangan anarkis dan mengorbankan petugas yang hanya menjalankan tugas pengamanan,” tegas Kelrey, hari ini.

    Polisi Jadi Sasaran, Padahal Hanya Bertugas

    Kelrey menyayangkan aksi pemukulan terhadap anggota polisi yang berujung pada luka-luka sejumlah petugas.

    “Kasihan para polisi. Mereka hanya mengamankan lokasi vital, kenapa jadi sasaran amuk massa? Bagaimana tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kaum intelektual?” ujarnya.

    Ia menambahkan, mahasiswa seharusnya menjadi contoh dalam menyampaikan aspirasi secara damai.

    “Kalau datang langsung chaos, apa bedanya dengan premanisme? Kalian menuntut gelar pahlawan reformasi, tapi cara kalian justru mengerdilkan nilai perjuangan itu sendiri,” sindirnya.

    Reformasi Terciderai oleh Aksi Brutal

    Menurut Kelrey, aksi anarkis seperti ini justru merusak esensi perjuangan Reformasi 1998.

    “Reformasi diperjuangkan dengan darah dan air mata, bukan dengan pentungan dan batu. Jangan nodai perjalanan sejarah bangsa dengan kekerasan tak bermartabat,” tegasnya.

    Seruan untuk Evaluasi Gerakan Mahasiswa

    GPK mendesak pihak kampus dan organisasi mahasiswa untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

    “Mahasiswa harus introspeksi. Aspirasi sah, tapi cara harus elegan. Jangan sampai gerakan itu justru dikenang karena kekerasannya,” ucap Kelrey.

    “Kami juga minta pihak Kepolisian segefa memproses hukum mahasiswa yang terlibat kekerasan, dengan ancaman pasal penganiayaan terhadap petugas,” tandasnya.

  • Founder Bupolo Connection, Angkat Bicara Soal UU BUMN 2025: KPK Bakal Dipersulit?

    Melanesiatimes.com – Polemik soal Undang-Undang BUMN terbaru kembali bikin panas suasana. Ali Mansur Monesa, Founder Bupolo Connection sekaligus pengurus besar PB SEMMI, ikut buka suara dan mengkritisi salah satu pasal yang dianggap ‘janggal’ dalam UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025.

    Pasalnya, dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pegawai BUMN—mulai dari direksi, dewan pengawas, sampai komisaris—tidak dianggap sebagai penyelenggara negara. Artinya? KPK bisa-bisa kehilangan taring untuk mengusut dugaan kasus korupsi di tubuh BUMN.

    “Kalau begini, bisa jadi ini strategi baru untuk menjadikan BUMN ‘zona aman’ dari penyelidikan KPK. Kita harus hati-hati, jangan sampai UU ini malah melukai semangat reformasi,” kata Ali dengan nada tegas.

    Ia juga mengapresiasi sikap kritis anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, yang terang-terangan curiga terhadap pasal-pasal dalam UU tersebut. Bagi Ali, hal ini menunjukkan masih ada yang peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas di tubuh negara.

    KPK Bisa Makin Tumpul

    Ali menekankan bahwa kekhawatiran utamanya adalah soal pengawasan dan penegakan hukum. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, sepanjang 2016–2021, ada 119 kasus korupsi di BUMN dengan total 340 tersangka. Fakta ini membuktikan bahwa BUMN bukan zona steril dari praktik busuk korupsi.

    “Kalau sekarang KPK dibatasi geraknya, lalu siapa yang bisa diandalkan untuk mengusut para koruptor di BUMN? Ingat, KPK itu lembaga independen. Sementara Kejaksaan Agung butuh izin Presiden untuk menyelidiki,” lanjutnya.

    Ia pun menyinggung beberapa kasus besar yang berhasil dibongkar KPK maupun Kejaksaan Agung, seperti skandal di Pertamina. Hal ini membuktikan pentingnya peran KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di BUMN.

    Menteri BUMN Bilang KPK Masih Bisa, Tapi…

    Meskipun Menteri BUMN menyatakan bahwa KPK tetap bisa menyidik kasus di lingkungan BUMN, Ali mempertanyakan seberapa kuat regulasi baru ini dalam mendukung pernyataan tersebut. Apakah benar tidak ada unsur pengaburan? Atau malah ada celah hukum yang justru bisa melindungi pelaku korupsi?

    Ali menegaskan bahwa ini bukan sekadar persoalan hukum semata, tapi juga menyangkut arah dan komitmen politik hukum negara dalam memberantas korupsi. Menurutnya, jika dibiarkan, bisa jadi ini awal dari kemunduran dalam penegakan hukum di Indonesia.